Sekretaris Daerah (Sekda) Karanganyar, Samsi mewanti-wanti agar para peserta seleksi tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi tenaga honorer kategori 2 (K2) tidak tergiur dengan iming-iming calo yang menyatakan bisa meloloskan namun dengan syarat imbalan sejumlah uang. Seperti diketahui, ujian CPNS untuk honorer K2 akan dilakukan serentak pada tanggal 3 November mendatang.

“Saya hanya menegaskan, jangan percaya dengan bujuk rayu para calo yang saat ini mulai berkeliaran,” ungkap Samsi, Minggu (27/10). Menurutnya, dari informasi yang ia terima, menjelang ujian CPNS ini para calo sudah mulai menyambangi para peserta dengan menjanjikan kursi PNS.

 Kendati hal ini dianggap sebagai suatu yang wajar oleh masyarakat, Samsi tetap mengharapkan agar peserta tidak tergiur apalagi sampai menyetorkan sejumlah uang kepada para calo. “Sekarang sudah tidak zamannya lagi cara-cara seperti itu,” tandasnya.

 Ia pun mengimbau kepada para peserta tes agar tidak percaya dengan apapun yang dijanjikan oleh para calo dengan jaminan sejumlah uang. Jangankan para calo, menurut Samsi, ia selaku aparat pemerintah tidak memiliki wewenang untuk meloloskan para peserta dalam tes nanti. “Mereka (calo) itu sebenarnya tidak punya akses, termasuk saya sendiri juga tidak punya akses,” ujarnya.

 Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karanganyar, Larmanto mengatakan pada seleksi CPNS untuk honorer K2 tahun ini diikuti sebanyak 447 orang. Para peserta sudah dinyatakan lolos pada uji publik yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN), yang sebelumnya jumlahnya sebanyak 464 orang. “Setelah uji publik ada 17 nama yang dicoret dengan berbagai sebab,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

 Ia menambahkan sebagian besar tenaga honorer K2 yang mengikuti seleksi ini berasal dari bidang pendidikan. Sebab Pemkab Karanganyar sejauh ini masih kekurangan tenaga pengajar bagi SD, terutama tenaga guru yang berasal di pedesaan.

 Dijelaskan Larmanto, nantinya saat tes BKD hanya bertugas sebagai fasilitator, sehingga tidak mengetahui materi tes yang dibuat oleh konsorsium dari perguruan tinggi yang ditunjuk BKN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. “Soal-soal dari BKN termasuk juga yang akan mengoreksi  jawabannya,” pungkasnya.

Pemkab Karanganyar hanya bisa pasrah karena tahun ini tidak mendapat jatah kuota penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Pemkab pun memilih lebih memfokuskan diri pada penataan PNS yang ada saat ini.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karanganyar, Larmanto mengatakan tidak adanya rekrutmen CPNS tahun ini karena alokasi APBD untuk gaji pegawai masih tinggi yakni 65 persen. Besarnya APBD Karanganyar saat ini mencapai Rp 1,2 triliun. “Jika untuk gaji pegawai masih di atas 50 persen, belum boleh menerima CPNS. Karena kondisi keuangan yang tidak memperbolehkan, ya kami tak masalah,” ujar Larmanto, Selasa (3/9).

Dijelaskannya, tahun ini merupakan tahun ketiga bagi Pemkab Karanganyar tidak diperbolehkan merekrut pegawai baru. Terakhir kali Pemkab mendapatkan formasi CPNS pada tahun 2010 lalu. Selain persoalan keuangan, Larmanto juga menerangkan bahwa Pemkab sedang melakukan penataan PNS. Penataan dilakukan di seluruh instansi dengan mempertimbangkan beban kerja masing-masing instansi. “Jumlah PNS sebanyak 11.900 orang ini sedang kami tata. Kami data di seluruh instansi saat ini,” ungkapnya.

Menurut Larmanto, penataan PNS bakal berimbas pada kinerja Pemkab yang lebih maksimal karena tidak ada problem kekurangan pegawai maupun kelebihan pegawai di sejumlah instansi. Pasalnya, masih terdapat instansi yang kelebihan pegawai, sementara ada instansi lainnya kekurangan pegawai. “Ini supaya jumlah PNS yang berada di setiap instansi sesuai dengan beban kerja masing-masing,” terangnya.

Terkait kapan Pemkab akan melakukan rekrutmen CPNS lagi, Larmano mengaku tidak menutup kemungkinan pada tahun 2014 mendatang. Namun hal itu tetap akan mengacu pada kondisi keuangan daerah. “Jika penataan telah selesai dan alokasi gaji PNS sudah tidak besar dan sesuai dengan aturan, tentu dapat kita lakukan rekrutmen CPNS,” pungkasnya.

Pengibaran Bendera Merah Putih oleh Paskibrata Kabupaten Karanganyar saat Upacara HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-68 Tahun 2013, di Alun-alun, Sabtu (17/08)

Karanganyar, Senin (19/08/2013)

Bupati Karanganyar, Rina Iriani memimpin upacara peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke 68, di Alun-alun, Sabtu (17/08) pagi.

Upacara Detik-detik Proklamasi yang dihadiri seluruh Muspida, Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, Pimpinan BUMN, BUMD, Kepala Kantor dan Instansi itu dimulai tepat pukul 09.50 WIB saat Bupati Rina tiba di tempat upacara.

Peringatan Detik-detik Proklamasi yang berjalan khidmat itu ditandai dengan membunyikan sirine selama satu menit, tepat pukul 10.00 WIB. Seremonial peringatan tersebut dilanjutkan dengan pembacaan naskah proklamasi oleh Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar, Sumanto.

Dalam amanat upacaranya, Bupati Rina Iriani membacakan sambutan Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo. Intinya, setiap memperingati Kemerdekaan Indonesia, diharapkan semangat kebersamaan, toleransi, kesetiakawanan, jiwa gotong royong semakin terjaga, sehingga memantapkan sinergitas karya dan usaha untuk terus maju.

“Kita sebagai warga Jawa Tengah, menjadi bagian integral Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka, menjadi kewajiban kita pula untuk turut menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia agar tetap berdiri tegak dan semakin sejahtera,” ucap Rina Iriani saat membacakan sambutan Gubernur Bibit Waluyo.

Bupati Rina juga menyerahkan secara simbolis penghargaan Satyalancana Karya Satya dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono  kepada 13 PNS yang sudah mengabdi selama 30 tahun dan 38 PNS yang sudah melayani masyarakat selama 20 tahun serta empat PNS yang telah mengabdi selama 10 tahun.

Kemudian sore harinya, di tempat yang sama diadakan upcara penurunan bendera dengan inspektur upacara Kapolres Karanganyar, AKBP Nazirwan Adji Wibowo.

Malam harinya, bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, diadakan malam resepsi tepat pukul 20.00 dengan berbagai hiburan drama tari.pd

Sekretaris Daerah, Samsi sidak di Kantor Desa Sringin, Kecamatan Jumantono, Selasa (13/08)

Karanganyar, Selasa (13/08/2013)

Sekretaris Daerah, Samsi, mengadakan inspeksi mendadak (sidak) di beberapa Kantor Desa di wilayah Kecamatan Jumantono, Selasa (13/08) pagi.

Di Kantor Desa Blorong, Samsi, tidak menemukan perangkat desa yang membolos ataupun telat masuk, akan tetapi meminta dalam melayani masyarakat jangan telat ke kantor.

“Semestinya kalau ke kantor jangan sampai telat, layani masyarakat dengan baik, biar keperluan mereka bisa dilayani dan tidak lambat,” kata Samsi disela-sela sidak.

Hal yang sama juga di katakan Bupati Karanganyar, Rina Iriani, saat sidak PNS, kemarin, Senin (12/08).

“Melayani masyarakat di desa jangan sampai lelet, harusnya aparat desa datang lebih pagi, kasihan apabila ada masyarakat yang datang tapi belum ada yang datang” ujar dia.

Kemudian di tempat yang lain, yakni Kantor Desa Sringin, juga tidak mendapati adanya perangkat desa yang membolos, tetapi ada yang dinas luar.

Terkait dengan sangsi yang akan diberikan apabila ada yang membolos dia menjelaskan jenis indisipliner apa yang dilakukan maka disesuaikan dengan jenis hukuman disiplin.

Selain di Kantopr Desa, Samsi, juga mendatangi Kecamatan Jumantono, Puskesmas Jumantono, dan UPT Disdikpora Kecamatan Jumantono, di tempat tersebut juga tidak ditemukan PNS yang membolos.  pd

Pemkab Karanganyar bakal menindak tegas PNS yang nekat membolos pada hari pertama kerja setelah cuti bersama lebaran, hari ini, Senin (12/8). Sebelumnya, Pemkab juga melarang semua PNS di lingkungannya mengajukan cuti dan izin kerja pada hari ini.

Sekretaris Daerah (Sekda) Karanganyar, Samsi menegaskan seluruh PNS di Karanganyar diharuskan kembali ngantor seperti biasa mulai hari ini. “Kecuali sakit, pengajuan izin dengan alasan apapun tidak diperbolehkan. Sebab libur di masa lebaran kali ini sudah dinilai cukup,” ungkapnya kemarin.

Dijelaskan Samsi, pascalebaran ini pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat dapat kembali berjalan normal. Sehingga tidak ada masyarakat yang mengeluhkan adanya pelayanan lamban atau alasan lain seperti pegawainya belum full team. “Kebijakan ini telah disosialisasikan dengan cukup jelas dan ditegaskan pula di tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),” tukasnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karanganyar, Larmanto menambahkan untuk penetapan masa libur lebaran bagi kalangan PNS dimulai dari sejak tanggal 5 sampai 10 Agustus. “Masa libur PNS selama enam hari, dari Senin hingga Sabtu kemarin,” terangnya.

Larmanto menjelaskan, khusus bagi lingkup pemerintahan di Karanganyar yang masuk enam hari kerja maka sistem pengaturan liburnya berbeda dengan pemerintahan di tingkat provinsi yang masuk lima hari kerja. “Dengan pertimbangan itulah, hari Sabtu kemarin kita masih libur. Untuk penggantinya nanti jam di hari Sabtu itu akan ditambahkan pada hari-hari berikutnya,” ucapnya.

Jika didapati ada oknum PNS yang bolos, pimpinan SKPD terkait wajib melaporkannya kepada BKD agar dijatuhi sanksi. “Kami minta seluruh PNS dapat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan ini. Jangan sampai ada yang mencoba untuk tidak tertib karena itu bakal berdampak pada pelayanan kepada masyarakat,” paparnya.

Di masa libur kemarin, BKD juga menginstruksikan kerja piket bagi seluruh PNS. Adapun untuk sistem pembagian tugasnya langsung diberikan kepada setiap SKPD untuk mengaturnya. “Selama libur kemarin ada jadwal piket, agar di setiap instansi perkantoran tidak kosong melompong,” pungkasnya.

Bupati Karanganyar, Rina Iriani melihat langsung absensi PNS dalam sidak di beberapa tempat kantor Pemerintahan, Senin (12/08)

Karanganyar, Senin (12/08/2013)

Setelah libur panjang  hari raya Idul Fitri 1434 Hijriah/2013 Masehi, Bupati Karanganyar Rina Iriani, Senin (12/08), melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa kantor pemerintahan.

Sidak dilakukan oleh Bupati Rina Iriani untuk mengetahui kehadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS) setelah libur lebaran selama satu minggu. Sidak dilakukan pukul 07.00 WIB  diawali mendatangi PNS di Kecamatan Kebakkramat.

Kedatangan Rina Iriani secara tidak terjadwal dan masih pagi hari membuat sebagian pelayan masyarakat  kaget.  Ada beberapa PNS yang tidak masuk kerja pada hari pertama ini, dan tidak mengetahui jika terdapat sidak yang dilakukan oleh Pimpinan Kabupaten Karanganyar tersebut.

Rina Iriani menemukan ada tiga PNS di Kecamatan Kebakkramat yang tidak masuk kerja pada hari pertama setelah libur Idul Fitri tahun ini.

“Dari hasil sidak ini rupanya masih ada yang melakukan indisipliner, ada yang telat apel. Kalau alasannya mengantar anak istri tentunya berangkat lebih pagi, supaya tidak telat,” kata Rina.

Selain itu, sidak juga di dilakukan Balai Desa Nangsri, Kecamatan Tasikmadu dan Puskesmas Tasikmadu.Dirinya mengatakan di desa jangan hanya sekdes saja yang datang tepat waktu.

“Melayani masyarakat di desa jangan sampai lelet, harusnya aparat desa datang lebih pagi, kasihan apabila ada masyarakat yang datang tapi belum ada yang datang” ujar dia.

Selain Bupati Karanganyar, sidak juga dilakukan oleh Sekretaris Daerah Karanganyar, Samsi, ada beberapa tempat yang didatangi oleh Sekda yakni Kelurahan Cangakan, Jungke, Lalung, Puskesmas Karanganyar, dan Kecamatan Karanganyar, hasil dari peninjauan ini tidak ada pegawai membolos di hari pertama masuk kerja setelah libur hari raya.

Namun dirinya menyayangkan masih ada PNS yang dalam berpakaian tidak mematuhi aturan.

“Tadi masih terdapat yang atributnya tidak lengkap, atau salah. Misalnya sabuk tidak Korpri, sepatu tidak yang bertali,”ujar Samsi.

Inspeksi ini dilakukan guna menekan ketidakdisiplinan PNS di Kabupaten Karanganyar ini dan  sidak ini akan menumbuhkan tanggung jawab kerja dikalangan PNS,  serta, para pegawai negeri sipil akan menjadi jera untuk tidak melakukan bolos kerja.pd

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Karanganyar diminta tegas melakukan pengawasan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Karanganyar yang terlibat politik praktis. Apabila terbukti, maka PNS tersebut bisa dikenai sanksi sesuai aturan.

Santer dikabarkan para PNS di lingkungan Pemkab Karanganyar terlibat langsung dalam politik praktis menjelang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Karanganyar. Bahkan beberapa pejabat eselon III secara terang-terangan mendukung salah satu pasang calon bupati-wakil bupati (cabup-cawabup) pada pesta demokrasi terbesar di Karanganyar.

 Padahal, sebagai pamong masyarakat para PNS wajib menjunjung netralitas pada event politik. Mereka dilarang keras terlibat langsung politik praktis demi keuntungan pribadi. Apabila terbukti, PNS tersebut bakal dikenai sanksi oleh instansi terkait.

 Bupati Karanganyar, Rina Iriani, mengaku menerima banyak laporan dari masyarakat terkait sejumlah PNS yang terlibat langsung politik praktis. Mereka dilaporkan lantaran dituding mendukung salah satu cabup-cawabup pada Pilkada Karanganyar.

 “Saya menerima banyak pesan singkat atau SMS yang berisi laporan pejabat eselon III yang tak netral. Itu harus diusut oleh Panwaslu Karanganyar,”.

 Pihaknya meminta agar Panwaslu Karanganyar melakukan pengawasan kepada para PNS secara ketat. Bila terbukti maka pihaknya akan menyerahkan para pejabat yang terlibat langsung politik praktis ke Dewan Jabatan (Wanjab) yang terdiri dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat Karanganyar.

 Menurutnya, para pejabat yang terbukti terlibat langsung politik praktis bakal dikenai sanksi terberat. Saat ini, pihaknya masih menunggu laporan dari Panwaslu Karanganyar terkait pejabat yang terlibat politik praktis.

 Terpisah, Ketua Panwaslu Karanganyar, Dwi Joko Mulyono, menuturkan para anggota Panwaslu tingkat kecamatan selalu turun lapangan untuk memantau kegiatan para cabup-cawabup. Bila ada perangkat desa maupun pejabat di lingkungan Pemkab Karanganyar yang terlibat langsung politik praktis maka akan ditegur dan dicatat dalam laporan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karanganyar, Samsi saat membuka sarasehan bazis, di Komplek Masjid Agung Karanganyar, Sabtu (29/06)

Karanganyar, Senin (01/07/2013)

Turunnya Gaji ke-13 pada bulan ini diprediksi bisa meningkatkan Zakat Infaq Sodaqoh (ZIS) di Karanganyar. Peningkatan capaian ZIS juga dimungkinkan berasal dari bertambahnya masyarakat yang beramal di bulan Ramadan.

Perkiraan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Karanganyar, Samsi. Dia menyampaikan, Juli ini gaji ke-13 PNS di jajaran Pemkab Karanganyar akan dicairkan. “Saya ingatkan kembali bahwa bulan Juli PNS Karanganyar akan menerima gaji ke-13, maka akan ada kewajiban ZIS bagi para PNS terlebih lagi bersamaan dengan masuknya bulan puasa,” katanya.

Sekretaris Bazis Karanganyar, Abdul Muid menyebutkan, Ramadan tahun lalu terkumpul dana Rp 280 juta. Dengan melihat turunnya sejumlah tunjangan bagi PNS di Pemkab Karanganyar, pihaknya bisa meningkatkan jumlah ZIS di Bumi Intanpari.

“Kami berharap ZIS bisa terkumpul hingga mencapai 350 juta/ bulan,” kata Muid, Sabtu (29/06). Dia menambahkan, pentashorufan atau penyaluran ZIS 2012 mencapai angka Rp 1,2 miliar. Di mana, Bazis membaginya dalam beberapa kelompok. Khusus pelayanan sosial kemanusiaan dan kesehatan, Bazis menyalurkan Rp 180 juta dan Rp 195 juta untuk peningkatan SDM dan Pendidikan. Di sisi lain,  Bazis juga menyalurkan bantuan di bidang pengembangan ekonomi sebesar Rp 65 juta, bina dakwah Indonesia dan pembangunan tempat ibadah senilai Rp 735 juta serta kesehatan Rp 66 juta.

Rencananya, pada Senin (01/07), pihaknya dan Bazis Sragen diminta mewakili Bazis Jawa Tengah untuk menjadi tim perhitung. Setelah itu, pada Senin (08/07) mendatang Bazis Karanganyar dan Pemkab akan melakukan pawai ta’aruf. “Pawai itu sebagai kegiatan untuk menyambut Ramadan,” katanya.

Hingga Juni 2013, pihaknya sudah menghimpun dana dari masyarakat sebesar Rp 286.751.666. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012, nilai tersebut lebih besar. in

Pemkab Karanganyar bakal melakukan pemerataan pegawai negeri sipil (PNS) pada 2013.

Saat ini, instansi terkait tengah melakukan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk mengetahui jumlah PNS di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Karanganyar.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karanganyar, Larmanto, mengatakan penyusunan analisi jabatan dan beban kerja di setiap SKPD bakal dilaksanakan mulai Juni.

Setelah penyusunan itu rampung maka pihaknya akan mengkaji untuk melakukan pemerataan PNS di setiap SKPD di lingkungan Pemkab Karanganyar.

“Kami akan melaporkan hasil penyusunan analisis jabatan dan beban kerja kepada Bupati Karanganyar. Setelah disetujui Bupati langsung dilakukan pemerataan PNS,”

Indikator

Menurutnya, proses penyusunan analisis jabatan dan beban kerja cukup lama. Sebab, pendataan jumlah PNS dilakukan di setiap SKPD di lingkungan Pemkab Karanganyar. Tentunya, pihaknya bakal mengkaji perbandingan antara jumlah kebutuhan pegawai dengan jumlah keseluruhan pegawai di setiap SKPD.

Larmanto menambahkan terdapat beberapa indikator penyusunan analisis jabatan dan beban kerja, antara lain satuan hasil rata-rata tahunan, waktu penyelesaian, beban kerja dan jumlah pegawai yang dibutuhkan. SKPD yang kekurangan pegawai akan ditambah dari SKPD lain yang kelebihan pegawai. Langkah ini dilakukan agar tidak ada SKPD yang kekurangan pegawai untuk menjalankan roda pemerintahan.

“Misalnya jumlah pegawai di SKPD A melebihi formasi maka beberapa pegawai akan dipindah ke SKPD lain yang kekurangan pegawai,” ujarnya.

Berdasarkan data BKD Karanganyar, jumlah PNS di lingkungan Pemkab Karanganyar sebanyak kurang lebih 11.900 pegawai. Mayoritas PNS terbanyak menjadi guru yakni sekitar 7.000 pegawai dan tenaga kesehatan sekitar 4.000 orang.  “Jumlah PNS selalu berubah setiap waktu karena ada yang memasuki masa pensiun.”

Sementara seorang PNS di Setda Karanganyar, Rohman, meminta agar pemerataan pegawai di lingkungan Pemkab Karanganyar disesuaikan dengan keahlian setiap pegawai. Artinya, pegawai yang dipindahkan ke SKPD lain harus mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing. Sehingga kinerjanya dapat ditingkatkan untuk melaksanakan jalannya roda pemerintahan.