Pola birokrasi pemerintahan yang ruwet dan berbelit-belit akan diubah total mulai dari kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Karanganyar hingga tingkat kelurahan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah akses pelayanan terhadap masyarakat.

Hal ini dikemukakan bupati yang memenangi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Karanganyar, Juliyatmono di sela-sela acara senam massal tasyakuran pasangan Juliyatmono-Rohadi Widodo (Yuro) di Alun-alun Karanganyar, Minggu (29/9/2013) pagi.

 Dirinya akan mengubah budaya birokasi peemrintahan bahwa para pejabat sulit ditemui masyarakat. “Saya pribadi orang lapangan jadi nanti saya akan banyak turun lapangan di tengah-tengah masyarakat. Kultur birokrasi peemrintahan harus diubah total,” katanya.

 Yuli-panggilan akrabnya, siap memberikan suri teladan kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Karanganyar agar memprioritaskan pelayanan terhadap masyarakat secara cepat dan sesuai prosedur. Menurutnya, kultur birokrasi peemrintahan harus diubah mulai sekarang.

 Setelah dilantik, Yuli berkomitmen akan turun lapangan untuk menyerap aspirasi maupun keluhan masyarakat. Aspirasi maupun keluhan masyarakat akan menjadi rujukan dan pertimbangan sebelum mengambil kebijakan pemerintahan.

 “Tak hanya mengantor di wilayah Colomadu sekali sepekan namun saya akan lebih banyak menemui masyarakat. Seperti apa permasalahan dan keluhan masyarakat kecil?” jelasnya.

 Disinggung program unggulan, Yuli menjelaskan pihaknya akan memprioritaskan pelayanan pendidikan gratis di Bumi Intanpari. Selama ini, paradigma pendidikan selalu berorientasi pada pembangunan sarana dan prasarana seperti gedung.

 Paradigma pendidikan itu mutlak diubah dengan mengedepankan mutu dan kualitas pendidikan. “Selama ini yang diperhatikan hanya pembangunan gedung yang bagus, namun tak menjamah mutu pendidikan. Kondisi itu akan diubah dengan anggaran pendidikan yang cukup.”

 Sementara calon wakil bupati, Rohadi Widodo, menyatakan pihaknya akan bekerja sama dengan para investor untuk menanamkan modalnya di sektor pariwisata. Potensi pariwisata di Karanganyar cukup tinggi.

 Agenda wisata yang digelar di setiap objek wisata akan dikembangkan agar jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara meningkat. “Tentunya akses infrastruktur menuju objek wisata akan diperbaiki secara bertahap. Sarana dan prasarana di objek wisata juga akan diperbaiki,” pungkasnya.

 Rangkaian tasyakuran kemenangan pasangan Yuro pada Pilkada diawali dengan senam massal di Alun-alun Karanganyar. Selanjutnya, pasangan yang diusung empat partai politik (parpol) tersebut menemui simpatisan dan pendukungnya di Lapangan Karangmojo, Tasikmadu. Terakhir, mereka melakukan jalan sehat bersama warga Desa Ngringo, Jaten.

Dua kompi pasukan gabungan dari Kodim 0727 dan Batalyon Suhbrastha 408 masih disiagakan untuk menjaga keamanan di wilayah Bumi Intan Pari pascaperhitungan suara dalam Pilkada Karanganyar, Minggu (22/3/2013).

Berdasarkan pantauansatu regu pasukan TNI yang terdiri dari lebih kurang 12 personel tampak masih berjaga di Rumah Dinas (Rumdin) Bupati Karanganyar, Senin (23/9/2013) siang. Selain itu, dua regu lainnya juga masih ditugaskan berjaga di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karanganyar dan Kantor Sekretaris Daerah (Sekda) Karanganyar.

Komandan Kodim 0727 Karanganyar, Letkol (Inf) Eddy Basuki, menyatakan penjagaan di tiga objek vital pemerintahan itu termasuk dalam rangkaian pengamanan Pilkada. Masing-masing regu mulai diterjunkan di tiga lokasi tersebut pada Minggu sore untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

“Kami sifatnya hanya mem-backup Polres dalam mengamankan Pilkada, jadi kami mendatangkan Batalyon Suhbrastha 408 ditambah dengan pasukan dari Kodim 0727, total sekitar dua kompi yang kami sebar di berbagai wilayah,” ungkap dia saat dijumpai  di salah satu rumah makan di Popongan, Karanganyar, Senin (23/9/2013).

Selain menyiagakan pasukan di tiga objek vital, pihaknya juga rutin menggelar patroli gabungan dengan aparat kepolisian.

“Minggu malam kami patroli, situasi aman terkendali. Pagi ini, di wilayah grassroot, aktivitas masyarakat juga sudah berjalan normal,” ungkap dia.

Kendati demikian, Eddy belum dapat memastikan kapan dua kompi pasukan tersebut akan mulai di tarik dari wilayah pengamanan masing-masing. Menurutnya, pasukan akan terus disiagakan di tiga objek vital itu hingga situasi kembali aman dan kondusif.

“Nanti kami lihat perkembangan dulu, kalau situasi berjalan seperti hari ini dan kemarin, mungkin tidak lama akan kami tarik,” imbuh dia.

Sementara itu, Kapolres Karanganyar, AKBP Martireni Narmadiana, menyatakan bahwa satu kompi dalmas dan satu kompi Brimob dari Polda Jawa Tengah (Jateng) mulai ditarik dari wilayah pengamanan masing-masing pada Senin pagi.

“Hari ini sudah agak tenang, jadi ada satuan yang ditarik. Tapi, satuan dari Polres dan Brimob dan Detasemen C belum digeser, masih disiagakan sesuai penempatan pertama,” urai Kapolres.

Menurut dia, pasukan tetap akan terus disiagakan hingga ada pemberitahuan bahwa kondisi wilayah Bumi Intan Pari sudah relatif kondusif. Berdasarkan hasil pantauan sementara, lanjut Kapolres, situasi di Karanganyar cukup aman terkendali. Tidak terdapat tanda-tanda kerusuhan menyusul diumumkannya hasil hitung cepat suara dalam Pilkada.

Berbagai persiapan pelaksanaan di paparkan oleh stakeholder saat rakor di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Senin (03/09)

Karanganyar, Rabu (04/09/2013).

Menjelang penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar pada 22 September 2013 mendatang, berbagai pihak kepentingan menyiagakan kesiapan pesta demokrasi setiap lima tahunan ini.

Rapat koordinasi (Rakor) untuk persiapan pelaksanaan Pilbup Karanganyar di hadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Karanganyar  Samsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karanganyar, Panwaslu, Kepala Kesbangpol, Camat, Lurah, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Senin (3/9) pagi.

Sekda Samsi mengatakan semua PNS, guru, serta perangkat desa se Karanganyar diharapakan bersikap netral.

“Kami juga menghimbau agar semua komponen masyarakat supaya diminta menjaga kondisi Karanganyar agar pemilihan Bupati berjalan dengan aman, tertib dan lancar,” ucap Samsi.

Di tempat yang sama Divisi Sosialisasi KPU, Sutopo menjelaskan bahwa ketentuan bagi calon pemilih Bupati Karanganyar haruslah sehat, memiliki hak pilih dan berdomisili di Kabupaten Karanganyar.

“Calon pemilih tercatat sebanyak 684.593 jiwa, sedangkan TPS sebanyak 1.617, PPS 177 dan PPK 17. Pendistribusian logistik akan dilakukan pada tangal 15-17 September 2013,” ujar Sutopo.

KPU juga menjelaskan waktu pelaksanakn kampanye akan dilaksanakan selama 14 hari dan berakhir tiga hari sebelum hari pencoblosan yakni tanggal 5-18 September 2013. (mgg)

Para calon bupati-wakil bupati (cabup-cawabup) memilih opsi satu zona kampanye yang dilaksanakan di seluruh wilayah Karanganyar. Opsi ini dipilih lantaran lebih efektif dan efisien untuk menarik simpati pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Karanganyar.

Opsi satu zona kampanye tersebut yakni salah satu pasangan diperbolehkan melakukan kampanye terbuka di wilayah Karanganyar. Sementara dua kandidat lainnya menggelar kampanye tertutup yang diikuti maksimal 250 orang.

Kampanye terbuka digelar secara bergiliran setiap hari. Setiap pasangan diberi jatah menggelar kampanye terbuka sebanyak empat kali selama masa kampanye Pilkada Karanganyar.

Anggota tim pemenangan pasangan Paryono-Dyah Shintawati (Pasti), Abdul Saleh Purwanto, mengatakan pihaknya telah memberikan masukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karanganyar terkait penyusunan jadwal kampanye setiap kandidat. Intinya, pihaknya memilih opsi satu zona kampanye seperti saat pelaksanaan kampanye pemilihan gubernur (Pilgub) Jateng silam.

“Lebih efektif jika menerapkan satu zona kampanye dibanding dibagi sesuai zonasi kampanye. Jadi salah satu pasangan menggelar kampanye terbuka sementara kandidat lainnya menggelar kampanye tertutup,”.

Menurut Ipunk-panggilan akrabnya, jadwal kampanye harus disusun dengan sistematis sehingga tak ada pasangan yang dirugikan. Pihaknya tetap menyerahkan kewenangan sepenuhnya kepada KPU Karanganyar untuk menyusun jadwal kampanye secara sistematis.

“Kewenangan tetap berada di KPU Karanganyar, kami sudah memberikan masukan agar tak ada pasangan yang dirugikan saat kampanye,” paparnya.

Anggota tim sukses pemenangan pasangan Juliyatmono-Rohadi Widodo (Yu-Ro), Eko Setyono, menjelaskan pihaknya akan mematuhi jadwal kampanye yang disusun KPU Karanganyar sebagai penyelenggara Pilkada Karanganyar. Saat pembahasan rapat koordinasi jadwal kampanye, lima opsi aturan kampanye yang ditawarkan KPU Karanganyar mengerucut menjadi dua opsi.

Kedua opsi tersebut yakni hanya terdapat satu zona kampanye di Karanganyar. Masing-masing pasangan cabup-cawabup diberi kesempatan untuk melakukan kampanye, baik secara terbuka maupun tertutup. Sementara KPU Karanganyar hanya mengatur mengenai jadwal kampanye terbuka setiap pasangan.

“Sudah mengerucut menjadi dua opsi yakni satu zona kampanye. Pada prinsipnya kami akan mematuhi jadwal kampanye yang disusun KPU Karanganyar,” jelasnya.

Sementara ketua tim sukses pemenangan Aris Wuryanto-Wagiyo (Ayo), Bambang Trihono, memilih opsi satu zona kampanye lantaran pihaknya tak akan memprioritaskan kampanye terbuka. Pihaknya akan mengintesifkan kampanye tertutup dengan pendekatan personal terhadap masyarakat.

“Kami hanya akan melaksanakan kampanye terbuka satu kali walaupun jatah setiap pasangan sebanyak empat kali. Lebih efektif dan efisien dengen pendekatan personal

Sebanyak 1.615 tempat pemungutan suara (TPS) akan disiapkan dalam gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Karanganyar pada September 2013. Jumlah itu lebih banyak dibandingkan TPS pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng lalu yang hanya terdiri dari 1.604 lokasi.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karanganyar, Sri Handoko, mengatakan penambahan TPS itu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pesta demokrasi rakyat Bumi Intan Pari kali ini. Menurutnya, sebagian masyarakat enggan ikut menggunakan hak pilih lantaran jarak TPS yang terlalu jauh.

“Dulu kan ada beberapa dusun yang digabung dalam satu TPS, bahkan satu dusun bisa terpisah TPS-nya, kalau mau nyoblos harus lompat sungai, jadi masyarakat mungkin malas pergi ke TPS,”.

Handoko menuturkan seluruh TPS tambahan berada di daerah pedesaan yang memiliki akses jalan yang sulit terjangkau. Menurut dia, jumlah TPS masih bisa terus bertambah sesuai dengan pengajuan permohonan panitia pemungutan suara (PPS) di masing-masing desa. Namun, KPU tetap akan menimbang kelayakan usulan dari PPS sebelum memutuskan menambah TPS baru.

“Saat ini baru ada 11 TPS tambahan, nanti kalau ada desa yang mengajukan lagi mungkin bisa bertambah, tapi kami pertimbangkan memenuhi kriteria atau tidak,” terang dia.

Dalam gelaran Pilkada kali ini, KPU Karanganyar memang mendapat jatah anggaran yang lebih banyak dibandingkan dalam penyelenggaraan Pilgub Jateng. Oleh sebab itu, KPU dapat mengalokasikan dana lebih besar untuk penambahan TPS di beberapa desa. “Dulu memang dananya terbatas, sekarang akan kami usahakan ada penambahan TPS selama dananya masih mencukupi,” ucapnya.

Pemberangkatan calon jemaah haji (CJH) asal Karanganyar kemungkinan diberangkatkan ke Tanah Suci seusai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Karanganyar pada September 2013.

Langkah ini dilakukan agar para calon jemaah haji bisa menggunakan hak pilih saat Pilkada Karanganyar.

Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenag Karanganyar, Museri, mengatakan pihaknya bakal mengirim surat ke Kanwil Kemenag Provinsi Jateng yang berisi permintaan pengunduran jadwal pemberangkatan calon jemaah haji. Pasalnya, kelompok terbang (kloter) dari embarkasi haji Solo mulai diberangkatkan pada 17 September 2013.

“Kemungkinan para calon jemaah haji diberangkatkan ke Tanah Suci setelah pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Karanganyar,” katanya, saat ditemui, Selasa (28/5/2013).

Sementara sesuai surat edaran (SE) dari Kementerian Agama bahwa jadwal pelunasan biaya perjalanan ibdah haji mulai 22 Mei-12 Juni 2013. Bagi calon jemaah haji yang telah melunasi Biaya Perjalanan Haji Indonesia (BPIH) namun gagal berangkat diberi kesempatan selama dua tahun. Artinya, calon jemaah haji yang telah melunasi pada tahun ini namun berhalangan ke Tanah Suci bakal diberi kesempatan hingga 2015.

Apabila calon jemaah haji tidak dapat berangkat untuk menunaikan ibadah haji hingga batas waktu yang ditentukan maka dianggap batal. Calon jemaah haji harus melakukan pendaftaran mulai dari awal hingga diberangkatkan ke Mekah.  “Pembayaran langsung ke bank, setelah melunasi BPIH para calon jemaah haji diwajibkan melakukan registrasi ulang,” jelasnya.

Berdasarkan data Kemenag Karanganyar, calon jemaah haji di Karanganyar sebanyak 551 orang. Jumlah calon jemaah haji meningkat dibanding tahun lalu yaitu sebanyak 501 orang.

Pihaknya bakal menyeleksi berkas administrasi para calon jemaah haji secara ketat. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan ke Mekah harus memiliki identitas diri Karanganyar.

Sementara seorang calon jemaah haji asal Tasikmadu, Suprapto, menjelaskan dirinya bakal menunaikan ibadah haji bersama istrinya. Dia mengaku sudah melakukan pendaftaran namun belum melunasi BPIH. Menurutnya, besaran BPIH bervariasi tergantung embarkasi pemberangkatan haji. Rata-rata besaran BPIH sekitar 3.527 dolar AS atau senilai Rp33 juta.

PDIP Karanganyar membuka pendaftaran bakal calon bupati (cabup)-calon wakil bupati (cawabup) pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Karanganyar mulai Selasa (9/4/2013) ini. Proses penjaringan bakal cabup-cawabup melalui beberapa tahapan seperti wawancara dan fit and proper test.

Ketua DPC PDIP Karanganyar, Paryono, mengatakan sesuai instruksi dari pengurus DPP PDIP maka pihaknya membuka pendaftaran bakal cabup-cawabup pada Pilkada Karanganyar. Pendaftaran dimulai pada 9-22 April secara terbuka. Artinya, WNI yang mempunyai keingindan dan kemampuan dipersilakan mendaftar sebagai cabup-cawabup dari PDIP.

“Pendaftaran dilakukan secara terbuka kepada masyarakat, baik internal maupun eksternal partai. Bahkan, masyarakat yang berasal dari luar Karanganyar tetap dipersilakan mendaftar,” katanya seusai launching pendaftaran bakal cabup-cawabup pada Pilkada Karanganyar, Senin (8/4/2013).

Pendaftaran cabup-cawabup yang diusung PDIP tidak dipungut biaya alias gratis. Hal ini dilakukan agar jumlah pendaftar bakal cabup-cawagub dari PDIP semakin banyak. Sehingga tim penjaringan bakal cabup-cawabup dapat menyeleksi sesuai potensi setiap pendaftar.

Tentunya, seluruh kader PDIP bakal menaati bakal cabup-cawagub yang direkomendasikan oleh pengurus DPP PDIP. “Siapapun yang yang direkomendasikan pengurus PDIP kami akan patuh dan laksanakan. Saya akan menjadi panglima untuk memenangkan siapapun yang direkomendasikan oleh pengurus DPP PDIP,” ujarnya.

Pengurus DPP PDIP bakal menentukan rekomendasi bakal cagub-cawagub sebelum 22 Juni. Sebab, bakal cabup-cawabup harus didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari itu.

Sementara ketua tim penjaringan bakal cabup-cawabup dari PDIP, Sumanto, menjelaskan terdapat beberapa tahapan penjaringan bakal cabup-cawabup yakni wawancara dan fit and proper test. Pelaksanaan tahapan penjaringan cabup-cawabup dilakukan oleh para pengurus DPC, DPD maupun DPP PDIP.