Kerjasama Perangkat Desa Dengan Pemerintah Untuk Mencapai Target PBB Tahun 2018
Karanganyar, Senin 30 Juli 2018
Bupati Karanganyar Juliyatmono mengawali sambutan sekaligus membuka acara ini dengan mengingatkan tentang tugas dan fungsi dari kita masing-masing. PBB belum pernah dinaikkan dengan himbauan supaya bapak lurah dan camat mengoptimalkan peran dan fungsinya termasuk perangkat desa, ketua Rt dan ketua Rw “Leader harus punya tolak ukur setiap saat bekerja”,ungkapnya. Sebagai ungkapan rasa syukur masyarakarat wajib untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu. Bupati berharap supaya nilai-nilai Pancasila selalu di dengungkan karena kita ini di Indonesia yang beragam. Menurut Juliyatmono bahwa Karanganyar itu bumi berkah, oleh karena itu jangan main-main dengan bumi karanganyar ini.
Bupati memberikan himbauan supaya dana desa harus direalisasikan secepatnya dengan administrasi yang lengkap dan akan di cek tentang kelengkapannya, terakhir bupati meminta supaya Kepala Desa bermitra yang baik dengan pemerintah dan saling mejaga karena rakyat percaya maka dari itu harusmemberikan pelayanan dengan baik, karena bekerja itu tidak sendirian, harus saling berkomunikasi, berinteraksi yang baik supaya tidak ada masalah begitu juga dengan pemerintah. “Supaya masyarakat membayar pajak tepat waktu bisa dilakukan pendekatan secara langsung dengan mendatangi rumah warga”, pesannya.
Sementara itu Kepala Badan Keuangan Daerah Drs. Sumarno, Msi melaporkan PBB 2018 ini masih sama dengan tahun kemarin dengan nominal 28M 439jt, dengan posisi sampai tgl 27 juli 2018 masih 57,12% separo lebih sedikit. Sampai posisi kemaren 27 juli 2018 baru 58 desa tiga kecamatan yg sudah lunas diantaranya Jatipuro, Jumantono, Jumapolo sedangkan Jatiyoso belum lunas. Mojogedang yang biasanya sudah lunas untuk tahun ini yang lunas baru 6 desa. Ngargoyoso yang lunas juga baru 3 desa. Gondangrejo baru 1 desa yang lainnya belum. Yang cukup memprihatinkan dari 2013 sampai sekarang tunggakan yang ada hampir 19M, 5th ini tunggakan dari masyarakat maupun dari lungguh kas desa kurang lebih 19M. Karena bantuan keuangan dari pemerintah pusat dalam hal ini kementrian keuangan kalau kita tidak bisa memenuhi 10 % dari pajak daerah ini kepada desa, bantuan keuanganpun akan dikurangi ( tidak di transfer) ke desa. Sedangkan saat ini APBD Kabupaten Karanganyar baru sekitar 42% itu penyerapan dari 2,053T yang saat ini berlaku baru sekitar 42% penyerapannya. PAD yang tiap tahun naik terus dinilai oleh kementrian keuangan karena tiap tahun semenjak bupati Juliyatmono menjabat karanganyar di tetapkan menjadi penilaian oleh BPK adalah wajar tanpa pengecualian. Terakhir dari laporan tersebut suamarno menambahkan jika selama ini NJOP tidak pernah naik untuk itu meminta arahan dari Bapak Bupati supaya di tahun 2018 dapat mencapai target 28M maka.
Demikian Diskominfo (Ina/Dn)
