Mendagri Tjahjo Kumolo memberikan selamat kepada bupati Karanganyar karena telah menerima penghargaan pemerintah berkinerja terbaik

Karanganyar – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar mendapatkan penghargaan kinerja penyelenggara pemerintahaan terbaik dari Mendagri. Penghargaan itu diberikan Mendagri Tjahjo Kumolo di Banyuwangi 26 April 2019 lalu pada saat memperingati hari otonomi daerah.
“Kami diperingat ketiga secara nasional penghargaan kinerja pemerintahaan terbaik. Setelah Sidoharjo dan Pasuruan,” papar Bupati Karanganyar, Juliyatmono ditemui di rumah dinas, Sabtu (27/04).
Dia menambahkan indikator penilaian itu ada banyak item. Namun yang jelas indikator penghargaan itu diantaranya ketepatan waktu dalam menyusun APBD untuk program mensejahterakan rakyat. Indikator yang lain adalah masing-masing urusan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkoordinsi dengan OPD yang lain. “Juga tidak ketinggalan penilaian itu ialah Pengelolaan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) atas audit BPK. Laporan keuangan tahun ini kita di Jawa Tengah yang pertama,” ungkap Juliyatmono.
Lebih jauh lagi, Juliyatmono mengatakan
penghargaan tersebut membuat Pemkab terus mengevaluasi diri supaya lebih baik lagi. Pelayanan kepada masyarakat betul betul optimal dan punya dampak yang dirasakan sekahtera. Pihaknya juga terus berupaya menurunkan angka kemiskinan. “Ini justru tantangan ke depan yang harus terus diupayakan menurunkan angka kemiskinan. Penghargaan sejati adalah kepuasan masyarakat, yakni seberapa senang dan puas mereka mendapatkan pelayanan dari masyarakat,” imbuhnya.(hr)

Sekretaris Dinas Kominfo Karanganyar Agung Tjahyo Nugroho ,M.Si saat memberikan cindera mata sebagai kenang-kenangan kepada Diskominfo Kota Surabaya yang diterima oleh Sekretaris Dinas Kominfo Kota Surabaya Agung Utomo, S.T. M.Pt

Karanganyar – 14 Februari 2019

Tim Perda Menara Telekomunikasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar melakukan Studi Komparatis ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaannya.

Kegiatan Studi Komparatif ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dilaksanakan pada hari Selasa – Rabu, 12 – 13 Feruari 2019.  Tim yang berjumlah 14 (empat belas) orang dari Kabupaten Karanganyar diterima oleh Sekretaris Dinas Kominfo Kota Surabaya, Cahyo Utomo, ST, MTP.

Cahyo Utomo, ST. MTP. yang didampingi perwakilan dari DPU Cipta Karya dan Satpol PP menyampaikan terima kasihnya  atas kunjungan Tim dari Kabupaten Karanganyar. Lebih lanjut Cahyo menjelaskan bahwa urusan menara telekomunikasi di Pemerintah Kota Surabaya bukan menjadi kewenangan Dinas Kominfo tetapi DPU Cipta Karya. Hal ini dikarenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan Pos dan Telekomunikasi tidak lagi menjadi kewenangan bidang Komunikasi dan Informatika. Pada hakekatnya urusan menara telekomunikasi di daerah adalah mengenai penataan lokasi atau tata ruangnya.

Akan tetapi karena pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar urusan menara telekomunikasi masih menjadi kewenangan Dinas Kominfo, tidak ada salahnya pada kesempatan tersebut dibahas mengenai hal tersebut karena, tim Kabupaten Karanganyar tidak hanya dari unsur Dinas Kominfo tetapi melibatkan Dinas terkait termasuk DPU.

Dari hasil diskusi kami simpulkan bahwa :

Kota Surabaya tidak lagi memberlakukan system cell plan tetapi zonasi dengan peta peruntukan lokasi pada wilayah urban (perkotaan/padat penduduk), dan suburban (pinggiran kota). Selanjutnya diatur jenis-jenis menara apa yang diperbolehkan dibangun di kawasan urban, dan jenis apa yang di suburban.

Dengan penataan ini pemerintah tidak lagi menolak ajuan atau permohonan provider untuk membangun menara di titik lokasi tertentu tetapi diarahkan jenis menara apa yang diperbolehkan dibangun di titik lokasi tersebut. (Penolakan kepada provider sering terjadi pada system cell plan yang selama ini kita pakai karena titik yang diusulkan tidak masuk di cell plan).

Berkaitan dengan menara existing yang kebanyakan ijinnya sudah tidak berlaku, Pemkot Surabaya melaksanakan rekonsiliasi dengan mengundang para provider untuk menyamakan data kemudian diberikan jangka waktu untuk mengurus ijinnya.

Untuk provider yang melanggar aturan khususnya yang membangun sebelum mengantongi ijin ditindak dengan tegas mulai dari penghentian pembangunan sampai pemutusan aliran listrik. Hal ini bisa dilakukan karena sudah ada MOU antara DPU dengan pihak PLN.

Hasil kunjungan kerja tersebut akan dipergunakan Tim sebagai bahan penyusunan Perubahan Perda dan Perbup Pengendalian Menara Telekomunikasi. (Kris/Ard).

Plt Sekda Karanganyar Drs. Sutarno, PLt Diskominfo Bachtiar Syarif, Kabag Pemdes Timotius saat menjadi nara sumber dalam acara Sambung Rasa dengan tema Persiapan Pilkades Serentak Tahun 2019 Di Kabupaten Karanganyar yang digelar di pelataran Radio Swiba, Kamis(07/02).

Karanganyar – 07 Februari 2019

Melalui acara bertajuk Sambung Rasa, Pemkab Karanganyar sosialisasikan persiapan Pilkades serentak 2019 Karanganyar lewat siaran Radio Swiba Karanganyar. Acara yang digagas Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Karanganyar itu dilaksanakan di pelataran Radio Swiba, serta disiarkan secara langsung pada Kamis (7/2/2019) malam.

Adapun narasumber yang dihadirkan dari pihak Pemkab Karanganyar diwakili Pj Sekda, Sutarno,  Kabag Ops Polres Karanganyar, Kompol I Wayan Sudhita, Plt Kepala Diskominfo, Bachtiar Syarif serta Kabag Pemerintahan Desa, Timotius Suryadi.

Turut hadir pula Camat dari 17 Kecamatan yang ada di Karanganyar dan Panitia Pilkades 2019.

Plt Kepala Diskominfo Karanganyar, Bachtiar Syarif mengungkapkan, acara ini selain sebagai sarana penyebarluasan informasi pembangunan daerah.l, tentu guna mensosialisasikan tahapan penyelanggaraan Pilkades serentak yang akan dilaksanakan pada 20 Februari 2019.

Dia berharap melalui acara Sambung Rasa ini, Pilkades mendatang dapat berjalan sejuk dan damai. Selain itu, informasi terkait Pilkades dapat menjangkau dan dimengerti masyarakat di seluruh Karanganyar.

Kabag Pemdes, Timotius Suryadi, mengatakan Pilkades serentak mempunyai 4 tahapan utama, yakni persiapan, pencalonan, pemungutan dan perhitungan serta penetapan. “Pada 20 Februari 2019 nanti, 409 Cakades akan bersaing di 145 desa. Sementara itu H-2 akan ada kampanye terbatas dilanjutkan H-1 hari tenang,” terangnya.

Dalam sesi tanya jawab, Timotius menjelaskan terkait masa kampaye Pilkades. Kampanye sengaja dilakukan dalam waktu 1 hari. Itu dilakukan untuk menghindari adanya konflik. Mengingat di tingkat desa keterikatan emosional begitu erat, berbeda dengan Pileg maupun Pilpres yang jangkauanya lebih luas.

“Apabila masa kampanye dilakukan berlarut-larut, ditakutkan akan menimbulkan konflik berkepanjangan,” terang Timotius.

Sementara itu, Polres Karanganyar yang diwakili Kabag Ops, Kompol I Wayan Sudhita mengatakan, menjelang Pilkades serentak gelombang II, sejak awal pihaknya sudah berkoordinasi dengan Satpol PP dan Kodim terkait pengamanan.

“Dipuncaknya nanti 800 personel akan dilibatkan. Pengamanan menggunakan pola merata, 1 TPS akan dijaga 4 personel. Baru dipertebal di tempat yang dikira rawan,” paparnya. Namun tidak semua personel diturunkan, ada yang di tempatkan di tiap Polsek.

Selanjutnya Pemkab Karanganyar menghimbau melalui Pj Sekda, Sutarno, supaya pakta integritas dan deklarasi Pilkades damai yang ditandatangani bersama bisa menjadi pengingat.

Kepada Panitia Penyelenggara, Ia meingatkan untuk selalu mengecek kelengakapan di tiap TPS. Lakukan tugas dengan baik, penuh tanggung jawab dan jujur.

Dengan ditetapkannya Libur Daerah pada 20 Februari 2019, harapannya masyarakat dapat berpartisipasi menggunakan hak pilihnya dengan baik. Supaya mendapat pemimpin yang amanah serta dapat memajukan desa masing-masing.(Kris/Ard).

Bupati Karanganyar H. Juliyatmono saat memimpin Upacara dalam rangka memperingati Hari Ibu di halaman kantor Bupati Karanganyar, Rabu(26/12)

Karanganyar, Rabu 26 Desember 2018

Upacara peringatan Hari Ibu dan Hari Bela Negara digelar bersamaan di halaman Setda Karanganyar Rabu(26/12). Komandan Upacara Iptu Nawangsih dari Polres Karanganyar. Sementara Bupati Karanganyar Juliyatmono bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Dalam amanatnya Bupati mengatakan peringatan Hari Ibu merupakan upaya mengenang dan penghargaan bangsa Indonesia terhadap perjuangan kaum perempuan Indonesia selama masa perang kemerdekaan hingga sekarang. Diharapkan dengan peringatan ini kaum perempuan semakin memahami hak dan kewajibannya sebagai mitra kaum laki-laki. Prinsip kesetaraan mendasari pentingnya pembagian tugas peran antara kaum perempuan dan laki-laki mulai dari lingkup keluarga, masyarakat hingga kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Perempuan dan laki laki adalah pathner dan sumber daya insani dalam menentukan keberhasilan pembangunan nasional”,katanya.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Karanganyar juga membacakan amanat Presiden Indonesia Joko Widodo berkaitan dengan Hari Bela Negara. Dalam amanatnya Presiden mengatakan hari bela negara merupakan penegasan bahwa bela negara sejak dulu memiliki konteks sangat luas. Bela negara tak hanya melalui kontak fisik dan senjata melainkan juga dilakukan dengan berbagai upaya dan profesi.

“Aparatur negara baik sipil dan militer yang tengah berjuang melaksanakan tugasnya di pelosok tanah air sesungguhnya sedang melaksanakan bela negara. Bela negara merupakan kerjasama berbagai elemen bangsa bukan hanya pemerintah,” ujar presiden.

Ditambahkan Presiden dengan semakin banyaknya tantangan baik ideologi, politik hingga teknologi yakni era robotik membuat pemerintah telah memulai dan merampungkan roadmap 4.0. Menurutnya roadmap ini untuk mengakselerasi kesiapan rakyat menghadapi era robotik.

“Roadmap ini bukan untuk gagah-gagahan. Karena nantinya ratusan ribu pekerjaan manual digantikan teknologi disruptif,”tegasnya.

Dalam amanatnya Presiden Joko Widodo juga berpesan teknologi disruptif jangan sampai membuat bangsa Indonesia terutama kaum milenial larut dalam disruption dan tenggelam dalam teknologi disruptif.

“Kita harus mempertahankan makna pembangunan. Para generasi milenial juga harus mengantisipasi kecepatan perubahan dunia dengan tetap berpegang pada budaya,kearifan lokal dan nilai-nilai luhur bangsa”,pesannya
Demikian Diskominfo (dn/ind)

Bupati Karanganyar H. Juliyatmono saat sampaikan pidaso sambutannya bdalam acara FGD Persiapan Penyusunan Dan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2018 di Hotel Alana, Senin(17/12).

Karanganyar, Senin 17 Desember 2018

Bupati Karanganyar meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah berkomitmen dalam penyusunan laporan keuangan dengan cepat dan transparan. Karena pihaknya berharap  Pemkab Karanganyar kembali mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Karanganyar Juliyatmono ketika menghadiri Forum Grup Diskusi bersama Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah(OPD) Senin (17/12) di Hotel Alana.
Menurutnya melalui kegiatan ini para kepala Organisasi Perangkat Daerah(OPD) memiliki gambaran mengenai tata kelola laporan keuangan. Sehingga nantinya ketika dalam penyusunan laporan dapat secara cepat, transparan dan akuntable dan Karanganyar mampu mempertahankan predikat Opini WTP.

“Masing-masing OPD harus maksimal dalam laporan keuangannya. Pertahankan prestasi Opini Wajar Tanpa Pengecualian selama lima tahun berturut-turut,”katanya

Ditambahkan Bupati pihaknya berharap tiap OPD agar segera menyelesaikan laporan keuangannya. Pihaknya memberi tenggat waktu 15 Februari semua laporan keuangan tiap OPD telah selesai dan diserahkan ke BPK.

“Segera selesaikan laporan-laporan keuangan di tahun 2018. Karena laporan keuangan salah satu indikator kerja tiap OPD,”katanya

Sementara itu menurut Ketua kegiatan Sutarno Forum Grup Diskusi ini sebagai komitmen bersama dalam penyusunan dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2018. Dari kegiatan ini nantinya para OPD didorong untuk meningkatkan pengelolaan laporan keuangan.

“Sasarannya tentu perwujudan tata kelola keuangan negara yang baik serta mempertahankan kembali predikat opini WTP,” jelasnya.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan pakta integritas tiap kepala OPD. Hal ini merupakan komitmen bersama dalam rangka peningkatan efektivitas laporan keuangan yang transparan dan akuntable.

Demikian Diskominfo (dn/ind)

Asisten II Siti Maesaroch saat menyerahkan cindera mata dari Kabupaten Karanganyar kepada Plt Walikota Kendari Sulawesi Tenggara saat melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Karanganyar dan disambut di ruang Anthurium Rumah Dinas Bupati, Kamis(22/11)

Karanganyar – 22 November 2018

Pemerintah Kota Kendari dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar menggunakan bantuan nonpemerintah untuk menuntaskan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Berbagai inovasi kerjasama dengan mitranya terbukti efektif menyiasati dana terbatas.

“Pada 2017 kemarin, APBD mengalokasikan dana pembuatan jamban Rp 9 miliar. Ini jumlah yang besar dan menyemangati tim menuntaskan masalah sanitasi,” kata Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) Karanganyar, Muh Indrawanto di hadapan peserta kunjungan kerja Pemkot Kendari di rumah dinas bupati, Kamis (22/11).

Dalam forum tersebut dipaparkan data sanitasi yang disusun Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) secara periodik, dimana tersisa 5.885 rumah tanpa jamban. Meski demikian, bukan berarti mereka buang air besar sembarangan (BABS).

“By name by address rumah tangga tanpa jamban terdata tiap tiga bulan. Akses sanitasinya melalui perjanjian dengan tetangga terdekat yang berjamban. Jadi, bisa numpang BAB. Apabila itu orang mampu, didorong membuat jamban secara mandiri,” kata Sekretaris DKK, Fatkhul Munir.

Asisten II Sekda Pemkab Karanganyar, Siti Maesyaroch menghadirkan kelompok kerja (Pokja) STBM dari pemerintah dan mitranya dalam forum itu. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Karanganyar merupakan salah satu penyokong utama. Pada pembangunan sanitasi masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menjalankan pesanan sedot tinja yang dibiayai dana umat. Pemkab juga menerima CSR Bank Jateng serta PLN terkait jamban bagi MBR. Sedangkan Wakil Ketua Baznas Karanganyar, Iskandar mengatakan penyaluran dana umat diselaraskan program pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat.

“Baznas ikut membantu menuntaskan lima bidang pembangunan Karanganyar. Jambanisasi masuk pengentasan kemiskinan. Dialokasikan Rp 100 juta untuk sedot tinja 400 masjid. Teknisnya di DLH, uangnya dari Baznas,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari, Rahminingrum mengatakan problem sanitasinya mirip dengan Karanganyar. Yakni seputar kurangnya pengetahuan jamban sehat. Tak sedikit keluarga di Kendari BAB di jamban, namun tak memiliki septictank.

“Pembuangan akhirnya di sungai,”katanya.

Plt Wali Kota Kendari, Sulkarnain mengatakan Kabupaten Karanganyar pantas dijadikan rujukan pengelolaan STBM. Apalagi, Karanganyar menyandang predikat ketiga terbaik nasional untuk pengelolaan STBM. Pada layanan lumpur tinja terjadwal (L2T2), ia menawarkan opsi subsidi silang.

“Saya itu enggak suka yang gratisan. Benefitnya dulu dikejar. Misalnya, L2T2 ke swasta dimaksimalkan. Baru kemudian sebagian hasilnya untuk melayani MBR. Programnya jalan, tapi nonAPBD. Untuk pembuatan septictank, kami memiliki skema kredit tanki kedap air,” katanya.(Ard/Tgr)

Kapten Tim Pemkab Karanganyar (Dwi) mengantar Wakil Walikota Surakarta Ahmad Purnomo berjabat tangan dengan para pemain dari Pemkab Karanganyar sesaat sebelum laga dimulai, Rabu(21/11).

Karanganyar – 21  November 2018

Memperingati HUT KORPRI Pemerintah Kota Surakarta gelar Pekan Olah Raga Aparatur Sipil Negara (POR ASN) Sepak Bola Usia 40 th di Stadion Sriwedari Solo, Rabu(21/11).

Laga awal memepertandingkan Pemkab Karanganyar yang menghadapi Tim tangguh dari Polresta Surakarta, upacara pembukaan langsung secara resmi dibuka oleh Wakil Walikota Surakarta Ahmad Purnomo yang dalam hal ini hadir mewakili Walikota Surakarta.

Awal babak pertama Tim dari Polresta Solo sangat mendominasi permainan, terbukti ball possition mutlak dikuasai oleh Tim Polresta Solo. Sesekali Tim Pemkab Karanganyar yang dimotori beberapa eks pemain bola kawakan seperti Aris Budi dan Dwi berhasil melakukan serangan balik cepat walau masih bisa di halau pemain bertahan dari Polresta Solo.

Asik menyerang, Tim Polresta Solo justru kebobolan dua gol di penghujung babak pertama lewat dua gol yang dilesakkan oleh Jarot. 2-0 Tim Pemkab Karanganyar berhasil unggul di babap pertama.

Setelah jeda, dibabak kedua Tim Polresta mengganti beberapa pemain guna mengejar ketinggalan, ini diantisipasi dengan baik oleh Tim Pemkab Karanganyar dengan strategi permainan bola – bola pendek yang berhasil menguasai penuh permainan ball possition.

Sibuk mengejar ketinggalan, Tim Pemkab Karanganyar justru malah kembali memperbesar keunggulan lewat permainan cantik tiki taka, kembali Jarot yang melesakkan gol untuk mencapai Hatrick dilaga pertama POR ASN ini.

Sampai peluit akhir dibunyikan wasit, Tim Pemkab Karanganyar berhasil menjaga devisit gol dan menumbangkan Polresta Solo dengan tiga gol tanpa balas. Pemkab Karanganyar akana kembali bermain kamis sore dan akan menghadapi Pemkab Boyolali ditempat yang sama. (Ard)