Sebanyak 500 unit Rumah Tak Layak Huni (RTLH) yang tersebar di wilayah Karanganyar bakal direnovasi pada 2013. Pemkab Karanganyar menggelontorkan anggaran senilai Rp5 miliar untuk membiayai renovasi RTLH tersebut.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bapermasdes) Karanganyar, Sri Desto Untung Raharjo, mengatakan anggaran renovasi RTLH tersebut diajukan saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA – PPAS) 2013 beberapa pekan lalu. Setiap keluarga bakal mendapatkan bantuan senilai Rp10 juta. “Ini baru pengusulan dari Pemkab karena nantinya akan dibahas lagi oleh Dewan,” ujarnya kepada Solopos.com, Minggu (2/12/2012).

Menurutnya, terdapat dua SKPD di lingkungan Pemkab Karanganyar yang melaksanakan renovasi RTLH yakni Dinsosnakertrans dan Bapermasdes Karanganyar. Maka dari itu, kewenangan sepenuhnya berada di Bupati untuk menunjuk SKPD yang bakal menangani renovasi RTLH tersebut.

Pihaknya belum dapat memastikan waktu pencairan dana RTLH tersebut pada 2013. Sebab, masih menunggu pembahasan yang dilakukan oleh Dewan sebelum menetapkan APBD 2013. “Terserah Bupati nanti siapa yang ditunjuk untuk mengurusi renovasi tersebut,” paparnya.

Selama ini, renovasi RTLH yang anggarannya berasal dari APBD dikelola oleh Bapermasdes Karanganyar. Sementara bantuan anggaran yang berasal dari Kementerian Sosial dikelola oleh Dinsosnakertrans Karanganyar. Pada 2012, Pemkab telah mengucurkan anggaran senilai Rp500 juta untuk membiayai renovasi sekitar 100 unit RTLH.

Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Karanganyar, Abdul Saleh Purwanto, menuturkan kemungkinan besar anggaran yang diajukan Pemkab bakal disetujui Dewan. Sebenarnya, pihak eksekutif mengajukan anggaran senilai Rp7 miliar, namun setelah dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Karanganyar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) maka ditetapkan anggaran renovasi RTLH senilai Rp5 miliar.

Sebelum bantuan tersebut diberikan, tim gabungan Pemkab Karanganyar bakal mensurvei setiap RTLH untuk memastikan kondisinya. Kemungkinan dana renovasi RTLH tersebut dicairkan pada pertengahan 2013 mendatang. “Walaupun nanti masih dibahas oleh Dewan, tapi 75 persen pasti akan disetujui karena menjadi program prioritas setiap tahun. Tim gabungan dari beberapa instansi akan mensurvei terlebih dahulu,” paparnya.

Berdasarkan data Bapermasdes Karanganyar, jumlah RTLH yang tersebar di wilayah Karanganyar sekitar 4.000-5.000 unit. Kemungkinan jumlah tersebut bertambah karena terdapat RTLH yang belum masuk database RTLH.

Revitalisasi Taman Pancasila di Karanganyar tahap I ditargetkan rampung pada pertengahan Desember 2012. Pemkab Karanganyar menggelontorkan anggaran yang berasal dari APBD senilai Rp750 juta untuk membiayai proyek revitalisasi taman tersebut.

Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan DKP Karanganyar, Sigit Setyawan, mengatakan proyek revitalisasi tersebut telah dimulai pekan ini. Proyek revitalisasi taman dikerjakan selama 140 hari hingga 14 Desember 2012. “Sekarang proyeknya sudah dimulai, targetnya pertengahan Desember sudah kelar,” katanya, Rabu (7/11/2012).

Rencananya taman tersebut bakal diubah menjadi ruang public space yang dimanfaatkan masyarakat umum. Patung yang terdapat di taman tersebut bakal direnovasi. Selain itu, fasilitas umum (fasum) lainnya seperti Mandi Cuci Kakus (MCK) juga bakal direnovasi.

Setelah revitalisasi taman tahap I kelar, maka Pemkab bakal melanjutkan dengan mengerjakan revitalisasi tahap II. Anggaran yang dibutuhkan untuk revitalisasi tahap II sekitar Rp1 miliar. Dana tersebut untuk membangun ruang khusus untuk para pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sekeliling taman. “Yang jelas revitalisasi tahap II dikerjakan 2013 mendatang yang diprioritaskan pembangunan ruang para PKL,” paparnya.

Para PKL dilarang berjualan di Taman Pancasila karena menjadi salah satu Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Karanganyar. Pihaknya tetap akan menyediakan ruang khusus bagi para PKL di sekitar trotoar yang mengelilingi taman.

Disinggung mengenai lokasi darurat, pihaknya merelokasi para PKL yang biasanya berdagang di sekitar taman ke bagian barat atau depan Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Karanganyar selama pengerjaan proyek revitalisasi. “

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar segera membangun gudang cadangan pangan kabupaten di Kelurahan Bejen.

Anggaran pembangunan menggunakan dana alokasi khusus (DAK) 2012 senilai Rp544.873.000. Penjelasan itu disampaikan Kepala Kantor Ketahanan Pangan (KKP) Karanganyar, Liliyani.

Menurut dia lahan yang akan digunakan untuk lokasi gudang adalah aset Pemkab Karanganyar. KKP telah mengajukan permohonan penggunaan lahan kepada Bupati Karanganyar, Rina Iriani SR.

“Permohonan resmi penggunaan aset lahan sudah kami sampaikan kepada bupati. Rencananya Rabu (24/10/2012) besok proses pembangunan akan masuk ULP [unit layanan pengadaan-layanan pengadaan secara slektronik],” katanya, saat ditemui Senin (22/10/2012), di kantornya.

Luas lahan yang diminta untuk pembangunan gudang sekitar 1.000 meter persegi. Namun dari luasan tersebut, lahan yang digunakan untuk gudang sekitar 20 meter x 15 meter dan halaman 10 meter x 12 meter. Secara bertahap, sisa lahan akan dimanfaatkan untuk lantai jemur. “Selama ini lahan aset Pemkab ini berupa lahan pertanian produktif,” imbuhnya.

Liliyani menjelaskan gudang cadangan pangan penting untuk menjamin ketersediaan pangan masyarakat Bumi Intanpari. Utamanya bila terjadi bencana, cuaca buruk, gagal panen dan kekeringan. Hanya saja untuk mekanisme detailnya, dia melanjutkan, sedang dalam perumusan lebih lanjut.  “Yang jelas nantinya akan dibentuk kelembagaan sebagai pengelola gudang. Pengelola ini di bawah kendali KKP,” terangnya.

Menurut Liliyani, akan ada pelatihan lebih detail oleh pemerintah pusat mengenai pemanfaatan gudang cadangan pangan. Sementara Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Karanganyar, Nunung Susanto, meminta proses pembangunan gudang cadangan pangan dikebut. Sebab waktu efektif pembangunan gudang sudah sangat mepet, sekitar dua bulan.

“Bila benar DAK-nya tahun ini, ya harus cepat dibangun dan selesaikan. Waktunya mepet sekali. Pengelola juga harus punya rencana pemanfaatan,” tegas dia.

Pemkab Karanganyar kesulitan dalam melakukan proses perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) bagi warganya yang merantau ke luar kota. Hal tersebut menyebabkan target 100 persen rekam data wajib e-KTP pesimistis terpenuhi.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Karanganyar, Sucahyo, mengungkapkan, menjelang masuknya minggu ketiga Oktober ini proses perekaman data e-KTP baru mencapai 90,31 persen. Total wajib e-KTP di Karanganyar sendiri sekitar 652.091 jiwa.
“Sisa warga yang belum melakukan perekaman (e-KTP) merata di seluruh kecamatan yang ada. Meski batas waktu perekaman hanya sampai akhir Oktober ini, kami tetap berusaha mendatangi warga yang belum melakukan perekaman,” jelas Sucahyo, Minggu (14/9).
Meskipun sudah menyiagakan petugas perekaman e-KTP di seluruh kecamatan yang ada dan juga sudah melakukan jemput bola, namun belum membuahkan hasil yang maksimal. Sebab warga yang didatangi rumahnya sering kali tidak ada di tempat. Sucahyo berharap jika ada warganya yang telah melakukan perekaman di daerah lain, segera melaporkan diri.
“Banyak warga yang berada di luar kota karena merantau. Kemungkinan mereka melakukan perekaman di daerah perantauan, dan itu diperbolehkan. Dengan surat dari RT/RW bisa melakukan perekaman di daerah domisili,” tambah Sucahyo.
Penambahan jumlah warga yang melakukan perekaman data e-KTP melalui jemput bola juga relatif sedikit. Setiap harinya, penambahan warga yang melakukan perekaman hanya sekitar lima jiwa saja. “Sampai batas akhir perekaman mungkin hanya mencapai 95 persen,” ujar Sucahyo.
Capaian rekam data hingga 95 persen, menurutnya, merupakan capaian maksimal dan tergolong sangat baik. “Penilaian untuk capaian rekam data antara 70-80 persen dinilai masih kurang, untuk 81-90 persen dianggap cukup. Sedangkan untuk kabupaten/kota yang bisa lebih dari 90 persen dinilai sudah sangat baik,” jelas Sucahyo.

Adanya banyak persamaan terkait keberadaan situs-situs purbakala dan cagar budaya membuat Pemkab Gianyar, Bali berkunjung ke Kabupaten Karanganyar. Dengan ramah rombongan Pemkab Gianyar yang dipimpin langsung oleh Bupati Gianyar, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, diterima oleh Bupati Karangayar, Rina Iriani di ruang Anturium Rumah Dinas Bupati, Kamis (11/10).

Bupati Gianyar, Tjokorda Oka, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pemkab Karanganyar dalam pengelolaan dan pemanfaatan situs-situs purbakala yang ada. “Kami ingin melihat upaya Pemkab Karanganyar dalam upaya mengajak masyarakat turut serta merawat situs,” ungkap Oka.

Pemeliharaan situs-situs purbakala di Kabupaten Gianyar, menurut Oka, sangatlah terbantu dengan peran aktif masyarakat. Sebab situs-situs purbakala di Gianyar masih banyak digunakan sebagai tempat sembahyang oleh masyarakat.

Meskipun pemeliharaan situs purbakala sangat terbantu oleh peran serta masyarakat, Oka mengaku Pemkab Gianyar tetap tidak bisa mengeksploitasi secara besar-besaran situs purbakala itu untuk tujuan pariwisata.

Bupati Karanganyar, Rina Iriani, mengatakan Pemkab Karanganyar telah melakukan kerja sama di bidang pariwisata dengan Pemkab Gianyar sejak tahun 2004. Menurutnya, Pemkab Gianyar memberikan motivasi tersendiri bagi Pemkab Karanganyar untuk menjaga situs-situs purbakala yang ada.

“Kami tentunya juga ingin bisa merawat situs dan cagar budaya dengan baik seperti di Gianyar. Bagaimana caranya masyarakat bisa mau tetap merawat situs yang ada dan tidak merusak,” jelas Rina.

Warga Desa Banjarharjo, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar menerima bantuan berupa induk ayam (babon) sebanyak 450 ekor, Kamis (27/9/2012).

Bantuan dari pemerintah kabupaten (Pemkab) Karanganyar tersebut diserahkan secara simbolis oleh wakil bupati, Paryono, di salah satu rumah warga di desa setempat.

Paryono menuturkan, bantuan tersebut merupakan salah satu program dari Pemkab yang telah berjalan sejak tahun 2011. Tujuannya untuk meningkatkan gizi dan memberdayakan ekonomi masyarakat.

Di samping itu jelasnya, program tersebut dijalankan guna mengantisipasi kelangkaan stok ayam seperti yang pernah terjadi sekitar dua tahun lalu. Hal itu mengakibatkan Karanganyar harus memasok ayam dari daerah lain.

Ia menambahkan pada 2014 ditargetkan penyerahan bantuan ayam babon mencapai 150.000 ekor.

Walikota Probolinggo, M Buchori mengaku siap mengadaptasi layanan mobile yang berkembang di Kabupaten Karanganyar saat ini. Hal itu disampaikannya di sela-sela kunjungan kerja ke Pemkab Karanganyar, Sabtu (15/9). Bahkan untuk memastikan pelayanan mobile tersebut benar-benar aktif, Buchori mencoba pelayanan pembuatan KTP yang hanya butuh waktu lima menit.
“Selama ini yang baru berjalan di Probolinggo hanyalah rekam data e-KTP, dan belum ada pelayanan mobile atau keliling semacam yang ada di Karanganyar,” ungkapnya. Nantinya, keberhasilan pelayanan ini akan diadaptasi dan diterapkan di Kota Probolinggo.
Sejumlah pelayanan mobile yang diperlihatkan oleh Pemkab Karanganyar, antara lain Ratna (Rakyat Terdaftar Negara Aman), Parsih (Pelayanan Air Bersih), Larasita (Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah), dan Paryati (Pajak Rakyat Terurusi Tenteram Indonesia).
Buchori menambahkan, selama ini setiap dua bulan sekali pihaknya rutin berkeliling ke perkotaan. Langkah ini untuk mengetahui kondisi yang terjadi di wilayah tersebut. Sementara, kunjungannya ke Karanganyar merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahnya. “Sebelum ke sini (Karanganyar), kami sudah berkunjung ke Yogyakarta dan Solo,” ucapnya.
Sementara itu, Bupati Karanganyar Rina Iriani menyambut baik kunjungan dari Kota Probolinggo. Menurutnya, kunjungan ini sangat berarti untuk saling tukar dan mengadaptasi keberhasilan di daerah masing-masing. “Kalau di sini kan ada pelayanan mobile, tetapi yang menarik di Probolinggo kemarin adalah adanya kongres tukang becak. Nanti Karanganyar akan buat kongres apa ya?” ujarnya.
Sebelum masa jabatannya habis, Rina berharap dapat mewujudkan perekonomian kerakyatan serta mampu menyabet predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar menyatakan pengamanan car free day (CFD) sudah melibatkan semua unsur kendati masih terjadi sejumlah aksi pencurian.

Mulai dari Satpol Pamong Praja (PP), kepolisian dan petugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo). Penegasan itu disampaikan Kepala Dishubkominfo Karanganyar, Nunung Susanto, saat ditemui di kantornya, Senin (10/9/2012).

Dia menekankan pentingnya kewaspadaan pengguna CFD. Pengamanan internal terhadap barang berharga yang dibawa harus dilakukan dengan benar.

Bila hendak berjalan kaki di tempat penyelenggaraan CFD yakni Jl Lawu, Nunung mengimbau masyarakat menitipkan kendaraan termasuk sepeda onthel di tempat penitipan. Sehingga ada pengawasan melekat terhadap kendaraan itu.

“Silakan dititipkan saja di alun-alun bila sepeda tidak dipakai, tidak diparkir sembarangan. Karena korbannya masih anak-anak, saya kira kesadarannya masih kurang,” katanya.

Nunung melanjutkan, pihaknya akan melibatkan petugas Satlantas untuk mengamankan jalur CFD dari pengendara sepeda motor dan mobil. Sebab kewenangan penindakan terhadap pelanggar merupakan kewenangan Satlantas, bukan Dishubkominfo.

“Tapi yang pasti sosialisasi sudah kami lakukan sejak awal bahwa CFD steril dari kendaraan bermotor,” imbuhnya.

Disinggung perihal kurangnya antusiasme masyarakat terhadap CFD, Nunung tidak sepakat. Menurut dia antusiasme masyarakat masih terbilang tinggi. Kendati diakui di beberapa titik Jl Lawu sepi selama penyelenggaraan CFD pukul 05.00 WIB hingga 09.00 WIB. Seperti yang terjadi mulai dari pertigaan tugu air mancur hingga Simpang Empat Papahan.

Sementara Kasi Pengawasan dan Pengamanan Dishubkominfo Karanganyar, Bambang Prasetya, mengakui antusiasme masyarakat Karanganyar terhadap CFD tidak setinggi daerah lain. Selain itu dia mengungkapkan masih sedikitnya jumlah pebisnis atau perusahaan yang memanfaatkan CFD untuk promosi bisnis. Padahal CFD terbuka bagi siapa saja yang ingin menggelar stan promosi produk dan sejenisnya.

Pemkab Karanganyar menggelar pasar murah di Gedung Wanita, Jumat-Sabtu (10-11/8/2012). Beberapa kebutuhan pokok dijual dengan harga di bawah harga pasar dengan sasaran utama warga berkategori miskin.

Kepala Bagian Perekonomian Setda Karanganyar, Ambang Wibowo, mengatakan pihaknya telah menyiapkan ribuan paket sembako untuk masyarakat. Paket sembako yang djual dengan harga miring seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur.

“Pasar murah digelar selama dua hari sehingga masyarakat yang tidak kebagian maka bisa membelinya pada hari kedua,” ujarnya kepada, Kamis (9/8/2012).

Pasar murah digelar untuk mengurangi beban masyarakat kategori miskin menjelang Lebaran. Sebab, dipastikan harga kebutuhan pokok menjelang Lebaran melonjak drastis.  Pihaknya meminta agar warga mengantri dengan tertib saat membeli kebutuhan pokok di pasar murah. “Kami minta agar warga mengantri dengan tertib, jangan khawatir barang kebutuhan pokok habis karena digelar selama dua hari,” jelasnya.

Seorang warga Cangakan Kulon, Karanganyar, Sudarmi, mendukung penyelenggaraan pasar murah tersebut karena membantu masyarakat kategori miskin. Apalagi, harga barang kebutuhan pokok mengalami kenaikan menjelang Lebaran.

Bupati Karanganyar, Rina Iriani, akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo, terkait persoalan sosialisasi proyek pembangunan jalan layang Palur kepada warga yang terkena dampak proyek tersebut.
Menurut Rina, saat ini pihaknya sudah mengirimkan surat kepada orang nomor satu di Jawa Tengah itu. Isi surat tersebut berupa permohonan terkait apa yang harus dilakukan untuk sosialisasi kepada warga.
“Setelah kami mendapatkan surat pemberitahuan akan dilakukannya pengerjaan pertama proyek jalan layang tersebut, saya langsung instruksikan ke Sekretariat Daerah (Setda),” jelas Rina, Senin (30/7).
Rina berjanji Pemkab akan memfasilitasi sosialisasi tersebut. Pihaknya juga masih menunggu arahan dari Gubernur Jawa Tengah. “Kalau sudah ada arahan pasti kita laksanakan sosialisasinya,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Karanganyar, Priharyanto, menjelaskan bahwa kewenangan terkait pembangunan jalan layang Palur tersebut berada di Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Sedangkan Pemkab Karanganyar sendiri hanya ketempatan lokasi proyeknya saja. “Sehingga kita tidak bisa hanya asal bertindak saja,” ungkapnya.
Priharyanto menjelaskan, proyek jalan layang tersebut merupakan fasilitas untuk  masyarakat umum. Diharapkan, ke depan tidak ada lagi kemacetan karena kepadatan lalu lintas di pertigaan Palur karena sudah ada jalan layang.
Selain itu, jika ruas jalan alternatif Tawangmangu-Sarangan selesai dibangun, maka jalan dari Palur hingga Sarangan bisa menjadi jalan utama penghubung Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Saat ditanya seputar ganti rugi lahan, Priharyanto, menyatakan bahwa itu adalah kewenangan dari Kementerian PU. Tapi pihaknya siap memfasilitasi jika memang dibutuhkan. “Semua kewenangan terkait proyek ini ada di pusat,” tegasnya.