Karanganyar, Selasa (19/03/2013).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar melalui Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) memberikan bantuan pembuatan kolam ikan pada 2013. Bantuan tersebut diberikan di 20 tempat yang berada di 12 kecamatan di Karanganyar.

12 kecamatan tersebut antara lain Jumantono, Jumapolo, Jatipuro, Matesih, Karangpandan, Jenawi, dan Kerjo. Selain itu, Kecamatan Mojogedang, Karanganyar, Kebakkramat, Colomadu serta Tasikmadu juga mendapatkan bantuan yang sama. Tiap-tiap kecamatan mendapatkan Rp 50 juta dan disalurkan di masing-masing titik di daerahnya.

Plt Kepala Disnakan Karanganyar, Siti Maisyaroch menyebutkan, bantuan itu hanyalah stimulan. Nantinya, imbuh dia, warga juga akan mendapatkan bantuan benih ikan. “2012 ini, kami memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan kolam ikan. Selanjutnya, kami juga akan memberikan bantuan bibit ikan,” kata dia, di acara Pengukuhan Pengurus Forum Peningkatan Konsumsi Ikan dan Pemberdayaan Warung/Kantin Sekolah, di Pendapa Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Senin (18/03)  .

Pihaknya berharap, masyarakat bisa mengembangkan bantuan itu secara swadana. dengan begitu, maka secara langsung bisa menaikkan kesejahteraan dalam sisi ekonomi warga. Selain itu, dengan pengembangan budidaya ikan bisa mengurangi angka pengangguran di Bumi Intanpari.

Bupati Karanganyar, Rina Iriani meminta kepada semua pihak untuk mendukung budidaya ikan. Tidak hanya dengan memeliharanya saja, melainkan menaikkan konsumsi ikan. Seruan itu Rina tekankan kepada ibu rumah tangga. Dengan memberikan arahan kepada anggota keluarganya tentang nutrisi yang terkandung dalam ikan, pihaknya yakin tingkat konsumsi di Karanganyar akan jauh meningkat.

Dikatakan orang nomor satu di jajaran Pemkab Karanganyar  itu, kandungan Omega 3 dalam ikan sangat berguna untuk meningkatkan kecerdasan anak. “Awalnya memang enggan memakan ikan. Tapi kami yakin jika dibiasakan, anak-anak pasti akan menyukai ikan. Oleh karena itu, kami akan memberikan pelatihan ibu-ibu lewat PKK dalam hal memasak ikan,” katanya. pd

Karanganyar, Senin (04/03/2013).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar menetapkan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran jenis hydran sebesar Rp 150.000/ unit/ sistem. Besaran retribusi ini merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2012.

Dalam Perda yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum itu dijelaskan jika untuk pemeriksaan hydran ditetapkan sejumlah Rp 150.000/ unit/ sistem. Nominal yang sama juga diperuntukkan bagi pemeriksaan instalasi pemadam jenis springkler dan gas dektator.

Pemeriksaan tiga jenis alat pemadam kebakaran itu meliputi pemeriksaan gambar, visual, pengujuan tanpa beban, pengujian beban, dan rekomendasi teknis. Sementara itu, Pemkab juga sudah menyiapkan personil untuk melakukan pengecekan alat-alat itu.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Karanganyar, Didik Joko Bakdono mengungkapkan, alat pemadam kebakaran  harus dicek secara berkala. Dengan demikian, maka fungsi alat tersebut bisa maksimal. “Ya harus dicek. Jangan sampai alat pemadam kebakaran hanya ditaruh tanpa ada pemeliharaan khusus,” kata Didik, Sabtu (02/03).

Selain hydran, springkler, dan gas dektator, alat pemadam kebakaran lainnya seperti busa/ super busa, drypowder (serbuk kering, gas CO2, halon) juga harus diperiksa secara berkala. Untuk busa dan super busa retribusinya dipatok antara Rp 7.500 hingga Rp 10.000/ tabung. Sedangkan untuk drypowder retribusinya juga ditetapkan Rp 5.000 hingga 10.000. Nominal retribusi tersebut disesuaikan dengan berat dari alat pemadam kebakaran tersebut. “Semakin berat isinya, ya semakin tinggi retribusinya. Jadi, memang berbanding lurus antara berat dengan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran,” ujar dia lagi.

Guna memberikan acuan teknis di daerah, Perda tersebut juga dilengkapi dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 38 Tahun 2012 yang terbit pada 3 Juli 2012. Perbup yang juga mengatur tentang Retribusi Jasa Umum itu sebagai petunjuk pelaksana (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) di lapangan. “Informasi ini akan kami sebarkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan tempat-tempat umum yang memiliki alat pemadam kebakaran,” katanya.pd

Ilustrasi. Warga menggunakan hak suara dalam Pemilihan Kepala Desa.

Karanganyar, Rabu (20/02/2013).

Pemerintah Kabupaten Karanganyar mengadakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang akan dilaksanakan di 91 desa secara serentak pada Kamis, (21/2). Pilkades tahap II ini dimulai pada pukul 08.00-13.00 WIB.

Sebelumnya, Karanganyar menggelar Pilkades  tahap I, Sabtu (22/12) tahun lalu. Pilkades tahap II ini dilakukan di 16 Kecamatan. Antara lain Kecamatan Jaten enam desa, Kebakkkramat dua desa, Mojogedang tujuh desa, Tasikmadu sembilan desa, Gondangrejo empat desa, Colomadu enam desa, Jatiyoso tiga desa, Jatipuro tujuh desa, Jumapolo tujuh desa.

Selain itu, Kecamatan  Jumantono khususnya di delapan desa, Tawangmangu dua desa, Karangpandan tiga desa, Ngargoyoso lima desa, Kerjo enam desa, Jenawi delapan, dan Matesih delapan desa juga menggelar pesta demokrasi itu.

Kepala Bagian Pemerintah Desa dan Kelurahan Pemkab Karanganyar, Sunarno, mengatakan menjelang pelaksanaan Pilkades Tahap II telah dipersiapakan berbagai hal, seperti penyampaian surat undangan pemungutan suara, pembuatan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, kemudian menyiapkan, meneliti, serta menghitung kartu suara, juga berita acara.

“Pelaksanaan sebelum, pada hari H, dan setelah Pilkades kepada Calon Kepala Desa, pendukung, dan warga masyarakat sekitar agar dapat menjaga stabilitas keamanan tetap kondusif,” ucap Sunarno, Selasa (19/2).

.pd  

Pemkab Karanganyar menggelontorkan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp10,5 miliar pada 2013. Anggaran tersebut digunakan untuk pengembangan setiap desa se-Karanganyar dengan besaran nilai bervariatif.

Kabag Pemerintahan desa dan Kelurahan Setda Karanganyar, Sunarno, mengatakan tidak ada kenaikan anggaran ADD pada tahun ini. Setiap desa bakal diberi anggaran ADD dengan besaran nilai bervariatif tergantung kriteria bobot desa.

“Tidak ada kenaikan, anggarannya sama dengan tahun lalu,” katanya saat ditemui Jumat (1/2/2013).

Kriteria bobot desa tersebut antara lain luas wilayah, jumlah penduduk, pendapatan asli desa, pajak bumi dan bangunan (PBB) desa. Dia mencontohkan penerimaan ADD terbesar di Desa Ngringo, Jaten senilai Rp131.363.000 sementara ADD terkecil di Desa Dayu, Karangpandan senilai Rp51.932.000.

Menurutnya, dana ADD yang berasal dari APBD diberikan ke setiap desa untuk mengembangkan potensi desa. Sehingga tingkat perekonomian desa dapat meningkat dari tahun ke tahun.

“Dana ADD digunakan untuk pengembangan potensi setiap desa,” jelasnya.

Selain kucuran ADD, setiap desa juga menerima berbagai bantuan baik dari Pemprov Jateng maupun Pemkab Karanganyar. Bantuan tersebut seperti perbaikan infrastruktur dari Pemprov Jateng senilai Rp1 miliar, TMMD Sengkuyung, rehab balai desa dan penataan lingkungan de

Penerimaan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Karanganyar mengalami kenaikan sekitar 24 persen. Penerimaan pendapatan dari sektor PBB pada 2011 senilai Rp18 miliar sementara pada 2012 senilai Rp21 miliar.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) Karanganyar, Tataq Prabawanto, mengatakan pihaknya melakukan jemput bola melalui program Layanan Pajak Bumi dan Bangunan (Paryati) di setiap kecamatan. Intensifikasi pemungutan PBB dilakukan secara bertahap. “Intensifikasi pemungutan PBB terus dilakukan terhadap wajib pajak yang menunggak,” katanya di sela-sela penarikan undian PBB di kantor DP2KAD Karanganyar, Kamis (27/12/2012).

Menurutnya, penerimaan pajak dari sektor PBB perlu digenjot lagi pada tahun depan. Pasalnya, PBB bakal dikelola langsung oleh Pemkab Karanganyar mulai 2013 mendatang. Sebelumnya, pengelolaan PBB dilakukan dengan sistem bagi hasil antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Tatag menjelaskan target penerimaan PBB hingga pekan ketiga Desember 2012 pada APBN senilai Rp36 miliar sementara realisasi Rp37 miliar. Selain itu, penerimaan pajak dari sektor hiburan mencapai 129 persen, sektor lampu penerangan jalan umum (LPJU) sekitar 126 persen, sektor mineral bukan logam dan batuan mencapai 223 persen.

Sementara Bupati Karanganyar, Rina Iriani SR, meminta kesadaran para wajib pajak agar membayar PBB secara rutin. Pajak tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan di Karanganyar. Pihaknya juga berencana menambah mobil Paryati yang digunakan melayani pembayaran PBB di pedalaman.

Pemkab Karanganyar merencanakan membentuk desa percontohan yang bebas dari rumah tak layak huni (RTLH). Selama ini, seluruh desa di wilayah Karanganyar masih terdapat RTLH yang jumlahnya bervariatif.

Pernyataan ini dikemukakan Bupati Karanganyar, Rina Iriani SR, seusai penyerahan bantuan RTLH di Setda Karanganyar, Jumat (28/12/2012). Rencana tersebut bakal diupayakan direalisasikan pada 2013 mendatang. Desa percontohan RTLH menjadi patokan untuk menangani permasalahan RTLH di Karanganyar. “Wilayah Karanganyar belum ada desa percontohan RTLH. Tahun depan harus ada desa yang warganya tinggal di rumah yang layak huni,” katanya, Jumat pagi.

Pemkab akan mensurvei beberapa desa yang layak menyandang predikat sebagai desa percontohan RTLH.Survei dilakukan oleh tim gabungan dengan memeriksa setiap rumah di desa yang menjadi calon desa percontohan RTLH.

Bantuan tersebut diberikan kepada 20 keluarga yang masih tinggal di RTLH. Rinciannya, empat keluarga dari Desa Gaum, Tasikmadu, lima keluarga dari Kelurahan Gedong, Karanganyar, 10 keluarga dari Delingan, Karanganyar dan satu keluarga dari Kelurahan Lalung, Karanganyar. “Disurvei dahulu, seperti apa kondisi RTLH di setiap desa. Ini akan menjadi patokan untuk mengurusi RTLH lainnya,” papar Bupati.

Sementara Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Karanganyar, Sumarno, menyatakan jumlah RTLH di Karanganyar sekitar 4.000 unit yang tersebar di wilayah Karanganyar. Mayoritas RTLH terletak di Kecamatan Gondagrejo dan Mojogedang karena jumlah penduduk dengan kategori miskin masih banyak di daerah tersebut.

Pemkab Karanganyar menganggarkan dana senilai Rp5 miliar untuk merehab RTLH sebanyak 500 unit pada 2013 mendatang. Setiap keluarga bakal mendapatkan dana senilai Rp10 juta.

Karanganyar, Sabtu (22/12/2012)

Sebagai bukti warga negara yang baik, Bupati Karanganyar, Rina Iriani SR ikut memberikan suaranya dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) di Kelurahan Jaten, Sabtu (22/12). Tepat pukul 09.45 pagi, dengan ditemani sejumlah kepala dinas, dirinya memasuki area Pilkades dan langsung disambut oleh sejumlah warga yang tengah mengantre melakukan pencontrengan kepada calon pimpinan Desa Jaten.

Seperti ribuan warga lainnya, Rina memperoleh hak untuk memilih satu dari empat calon kades di sana. Selama berdemokrasi di sana, tak sedikit pula warga yang meminta foto dan mengabadikannya melalui kamera ponselnya. Memasuki balai desa, Rina langsung menuju meja panitia Pilkades. Dengan senyum sumringahnya, dirinya puas dengan jalannyaproses demokrasi yang juga digelar di 54 desa lainnya di Karanganyar.

Usai mendapatkan kartu yang berisi suara, dirinya  sibuk mencari bilik. Hanya saja, dari sekian bilik yang kosong, perhatiannya terpaku pada kertas putih bertuliskan nomor sembilan yang ditempelkan di bilik milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu.

Perempuan yang menjadi Bupati dua kali periode itu mengecek kertas suara dan langsung memberikan tanda contreng. Lagi-lagi, usai berburu angka sembilan di bilik suara, hal yang sama juga terjadi untuk kotak suara. angka sembilan-lah yang dipilih untuk menyimpan suara hasil contrengannya.

Pasca memasukkan kertas yang berisi lima foto calon Kades, dia mengisahkan jika nomor sembilan memiliki nilai tersendiri dalam hidupnya. “Angka sembilan itu unik. makanya saya masuk bilik dan kotak nomor sembilan. Nomor HP dan mobil saya juga ada unsur angka sembilannya. itu nomor kecintaan saya,” kata Rina.

Soal Pilkades, Bupati Rina menyampaikan jika pesta demokrasi tahap I ini berjalan dengan lancar. Hal ini didasarkan pada hasil pantauan dari sejumlah kelurahan di Karanganyar di antaranya Ngringo, Pulosari, dan Wonosari. Dikatakannya, semua tahapan sudah sesuai dengan aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan. “Ya, sudah sesuai dengan aturan dan tidak ada masalah,” ujarnya.

Orang nomor satu di jajaran Pemkab Karanganyar itu menegaskan, ada kebijakan baru yang diambilnya bagi  pimpinan di tingkat desa itu. “Kami sudah mengaloklasikan anggaran untuk motor dinas bagi Kades. Entah kades lama tau yang baru, semuanya akan mendapatkan fasilitas itu. Namun, kami berharap, pemilihan ini jangan karena motor, tapi semangat baru membangun desa masing-masing.

.pd

Karanganyar, Jumat (21/12/2012)

Sebanyak 55 Desa yang ada di wilayah Kabupaten Karanganyar, Sabtu (22/12) besok sekitar pukul 08.00-13.00 WIB menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak. Pilkades itu merupakan tahap I dari II tahap yang digelar Pemkab Karanganyar. Sementara itu, Pilkades tahap II direncanakan pada 21 Februari 2013.

Rangkaian Pilkades Tahap I telah melalui berbagai tahapan perencanaan yang dimulai pada awal bulan Oktober 2012 dan berakhir  pada pelantikan Kepala Desa, yakni 22 Januari 2013 mendatang.

Pada pelaksanaan Pilkades Tahap I meliputi 14 Kecamatan dan 55 desa. Yakni Kecamatan Jaten dua desa, Kebakkramat tujuh desa, Mojogedang tiga desa, Gondangrejo delapan desa, Colomadu dua desa, Jatiyoso empat desa, Jatipuro tiga desa, dan Jumapolo lima desa.

Selain itu, di Kecamatan Jumantono yang juga menggelar pemilihan langsung itu tiga desa, Tawangmangu lima desa, Karangpandan enam desa, Ngargoyoso dua desa, serta ditambah Kecamatan Kerjo empat desa, dan Jenawi satu desa.

Bupati Karanganyar, Rina Iriani Sri Ratnaningsih, mengharapkan agar pelaksanaan Pilkades bisa berjalan lancar, tertib dan tercipta keamanan yang kondusif.

“Calon Kepala Desa dan juga para pendukungnya serta semua elemen masyarakat yang ada di Karanganyar supaya menjaga kondusifitas lingkungan. Kemudian juga memegang teguh kesepakatan bersama yang telah dibuat yakni siap menang siap kalah,” tegas dia ketika dijumpai beberapa hari yang lalu.

.pd