Para pejabat di lingkungan Pemkab Karanganyar dilarang memakai kendaraan dinas untuk keperluan mudik.

Apabila terdapat pejabat yang nekat memakai kendaraan dinas untuk mudik maka akan diberi sanksi.

Sekda Karanganyar, Samsi, mengatakan sesuai intruksi Bupati Karanganyar, pejabat teras di lingkungan Pemkab Karanganyar dihimbau tak memakai kendaraan dinas untuk keperluan di luar kedinasan bahkan mudik ke kampung halaman. Menurutnya, kendaraan dinas hanya digunakan untuk keperluan kedinasan.

“Sesuai intruksi Bupati, pejabat dihimbau tak memakai mobil dinas untuk keperluan mudik,” katanya saat ditemui seusai sosialisasi empat pilar kebangsaan di Gedung DPRD Karanganyar, Minggu (28/7/2013).

Menurutnya, kendaraan dinas merupakan aset daerah yang digunakan sebagai alat transportasi untuk menunjang aktivitas kedinasan. Artinya, mobil dinas dilarang dipakai untuk keperluan di luar kedinasan. Sementara itu, mobil dinas keliling dipakai untuk melayani masyarakat. Para pejabat yang nekat memakai mobil dinas untuk keperluan mudik akan dikenai sanksi sesuai aturan. Pihaknya akan memberikan teguran agar tak mengulangi perbuatannya pada masa mendatang.

“Mobil dinas harus digunakan untuk keperluan kedinasan saja, bila dipakai untuk keperluan mudik jelas-jelas melanggar aturan dan ada sanksinya. Nanti ditegur dahulu,” jelas Samsi.

Pihaknya juga meminta agar para pejabat tak meminjamkan mobil dinas kepada orang lain selama libur cuti Lebaran. Mobil dinas yang dipakai para pejabat harus dipelihara dan dirawat kendati tak dipakai selama libur Lebaran. Pihaknya akan mengawasi langsung mobil dinas yang dipakai oleh para pejabat untuk keperluan mudik Lebaran.

Bupati Karanganyar, Rina Iriani

Karanganyar. Bupati Karanganyar, Rina Iriani memberikan sambutan saat melaksanakan tarwih keliling (Tarling) di Masjid Al Amin, Genjian, Desa Rejosari, Kecamatan Gondangrejo, bersama Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Senin (15/07) malam.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karanganyar, Samsi saat membuka sarasehan bazis, di Komplek Masjid Agung Karanganyar, Sabtu (29/06)

Karanganyar, Senin (01/07/2013)

Turunnya Gaji ke-13 pada bulan ini diprediksi bisa meningkatkan Zakat Infaq Sodaqoh (ZIS) di Karanganyar. Peningkatan capaian ZIS juga dimungkinkan berasal dari bertambahnya masyarakat yang beramal di bulan Ramadan.

Perkiraan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Karanganyar, Samsi. Dia menyampaikan, Juli ini gaji ke-13 PNS di jajaran Pemkab Karanganyar akan dicairkan. “Saya ingatkan kembali bahwa bulan Juli PNS Karanganyar akan menerima gaji ke-13, maka akan ada kewajiban ZIS bagi para PNS terlebih lagi bersamaan dengan masuknya bulan puasa,” katanya.

Sekretaris Bazis Karanganyar, Abdul Muid menyebutkan, Ramadan tahun lalu terkumpul dana Rp 280 juta. Dengan melihat turunnya sejumlah tunjangan bagi PNS di Pemkab Karanganyar, pihaknya bisa meningkatkan jumlah ZIS di Bumi Intanpari.

“Kami berharap ZIS bisa terkumpul hingga mencapai 350 juta/ bulan,” kata Muid, Sabtu (29/06). Dia menambahkan, pentashorufan atau penyaluran ZIS 2012 mencapai angka Rp 1,2 miliar. Di mana, Bazis membaginya dalam beberapa kelompok. Khusus pelayanan sosial kemanusiaan dan kesehatan, Bazis menyalurkan Rp 180 juta dan Rp 195 juta untuk peningkatan SDM dan Pendidikan. Di sisi lain,  Bazis juga menyalurkan bantuan di bidang pengembangan ekonomi sebesar Rp 65 juta, bina dakwah Indonesia dan pembangunan tempat ibadah senilai Rp 735 juta serta kesehatan Rp 66 juta.

Rencananya, pada Senin (01/07), pihaknya dan Bazis Sragen diminta mewakili Bazis Jawa Tengah untuk menjadi tim perhitung. Setelah itu, pada Senin (08/07) mendatang Bazis Karanganyar dan Pemkab akan melakukan pawai ta’aruf. “Pawai itu sebagai kegiatan untuk menyambut Ramadan,” katanya.

Hingga Juni 2013, pihaknya sudah menghimpun dana dari masyarakat sebesar Rp 286.751.666. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012, nilai tersebut lebih besar. in

Pemkab Karanganyar bakal melakukan pemerataan pegawai negeri sipil (PNS) pada 2013.

Saat ini, instansi terkait tengah melakukan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk mengetahui jumlah PNS di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Karanganyar.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karanganyar, Larmanto, mengatakan penyusunan analisi jabatan dan beban kerja di setiap SKPD bakal dilaksanakan mulai Juni.

Setelah penyusunan itu rampung maka pihaknya akan mengkaji untuk melakukan pemerataan PNS di setiap SKPD di lingkungan Pemkab Karanganyar.

“Kami akan melaporkan hasil penyusunan analisis jabatan dan beban kerja kepada Bupati Karanganyar. Setelah disetujui Bupati langsung dilakukan pemerataan PNS,”

Indikator

Menurutnya, proses penyusunan analisis jabatan dan beban kerja cukup lama. Sebab, pendataan jumlah PNS dilakukan di setiap SKPD di lingkungan Pemkab Karanganyar. Tentunya, pihaknya bakal mengkaji perbandingan antara jumlah kebutuhan pegawai dengan jumlah keseluruhan pegawai di setiap SKPD.

Larmanto menambahkan terdapat beberapa indikator penyusunan analisis jabatan dan beban kerja, antara lain satuan hasil rata-rata tahunan, waktu penyelesaian, beban kerja dan jumlah pegawai yang dibutuhkan. SKPD yang kekurangan pegawai akan ditambah dari SKPD lain yang kelebihan pegawai. Langkah ini dilakukan agar tidak ada SKPD yang kekurangan pegawai untuk menjalankan roda pemerintahan.

“Misalnya jumlah pegawai di SKPD A melebihi formasi maka beberapa pegawai akan dipindah ke SKPD lain yang kekurangan pegawai,” ujarnya.

Berdasarkan data BKD Karanganyar, jumlah PNS di lingkungan Pemkab Karanganyar sebanyak kurang lebih 11.900 pegawai. Mayoritas PNS terbanyak menjadi guru yakni sekitar 7.000 pegawai dan tenaga kesehatan sekitar 4.000 orang.  “Jumlah PNS selalu berubah setiap waktu karena ada yang memasuki masa pensiun.”

Sementara seorang PNS di Setda Karanganyar, Rohman, meminta agar pemerataan pegawai di lingkungan Pemkab Karanganyar disesuaikan dengan keahlian setiap pegawai. Artinya, pegawai yang dipindahkan ke SKPD lain harus mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing. Sehingga kinerjanya dapat ditingkatkan untuk melaksanakan jalannya roda pemerintahan.

Wakil Bupati Karanganyar, Paryono

Karanganyar, Selasa (28/05/2013).

Wakil Bupati Karanganyar, Paryono memberikan pembinaan kepada 177 kepala desa/ lurah dan 17 camat se-Karanganyar, Selasa (28/05). Pembinaan itu terkait dengan penggunaan dan pertanggungjawaban dana hibah pemberdayaan masyarakat.

Dalam arahannya, dia meminta kepada semua penerima hibah untuk berhati-hati dalam hal pencairan, penggunaan, dan pembuatan laporan pertanggungjawaban. Paryono menegaskan, lurah atau kepala desa menjadi penanggungjawab penggunaan dana itu di tiap desa. “Kepala desa sebagai penanggungjawab kegiatan itu. Semua program harus terwujud dan penggunaannya harus hati-hati,” kata dia di Rumah Dinas Bupati Karanganyar.

Semua penerima hibah, lanjut dia, diberi waktu penggunaannya hingga 31 Desember 2013. Dia mengingatkan kepada penerima hibah untuk cermat dan tangkas dalam pencairan. “Pencairannya jangan mepet 31 Desember. Pada tanggal itu, semua kegiatan sebagai realisasi hibah harus sudah selesai,” ujarnya.

Di sisi lain, orang nomor dua di jajaran Pemkab Karanganyar itu mengingatkan kepada semua perangkat desa dan kecamatan untuk tidak menanggapi ulah oknum yang jika mencoba meminta dana. “Kalau ada oknum yang minta, camat dan lurah jangan sampai menanggapinya,” tuturnya.

Pertimbangannya, dana hibah sudah jelas peruntukkannya dan sesuai dengan proposal yang sudah masuk. Selain itu, dana itu hanya diwujudkan pada program yang spesifik, salah satunya untuk pembangunan gapura. “Dana hibah jangan digunakan untuk membeli alat-alat RT maupun operasional. Ini sudah jelas peruntukkannya,” imbuh dia.

Sementara itu, Inspektur Karanganyar, Suprapto yang juga hadir dalam kegiatan itu menegaskan, siap melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana itu. Inspektorat akan tetap menerjunkan petugas untuk melakukan pengecekan ke lapangan. “Selain tepat waktu, penerima hibah juga harus tertib administrasi. Jika ada yang menyelewengkan dana itu, kami akan menindaknya,” tegas Suprapto didampingi Kabag Administrasi Pembangunan Karanganyar, Narimo. pd

Bupati Karanganyar, Rina Iriani, menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2012 kepada Ketua DPRD, Sumanto, dalam Rapat Paripurna, Sabtu (06/04)

Karanganyar, Sabtu (06/04/2013)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar menyatakan, angka kematian bayi pada 2012 mengalami penurunan. Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) mencatat angka kematian bayi tahun lalu hanya 9,23 permil.

Hal itu disampaikan Bupati Karanganyar, Rina Iriani dalam Nota Penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2012 dalam rapat paripurna, Sabtu (06/04). Dikatakan Rina, hal itu merupakan capaian yang cukup menggembirakan. “Angka kematian bayi pada 2012 sebesar 9,23 permil. Artinya, terjadi penurunan kematian bayi permil penduduk pada 2012,” kata dia.

Dengan capaian tersebut, dinas terkait yakni DKK sudah bagus dalam melaksanakan tugas dan program kerjanya terkait penanganan kasus kematian anak pada tahun lalu. “Untuk persentase capaian kierja tahun 2012 mengalami kemajuan sebesar 126,32 persen,” ujar dia.

Setali tiga uang kasus kematian bayi, peningkatan kinerja DKK juga ditunjukkan dengan adanya penurunan kematian Bawah Lima Tahun (Balita) di tahun yang sama. “Data kami menyebutkan penurunan tersebut mencapai angka 0,37 permil,” ujar dia di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Karanganyar serta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kendati demikian, angka kematian ibu pada 2012 masih cukup tinggi yakni 127,6 per 1.000 ibu. Dipaparkan orang nomor satu di Pemkab Karanganyar itu disebabkan meningkatnya pre-eklamsi pada ibu. Hal itu sulit diprediksi prognosisnya. Namun, pihaknya mengklaim sebagian besar kinerjanya bersama dinas terkait sudah baik. Hanya saja, Rina menyampaikan apa yang diraihnya saat ini harus tetap ditingkatkan.

Di sisi lain, Pemkab Karanganyar juga memiliki prestasi tersendiri dalam hal penggalakan program Keluarga Berencana.  Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) melaporkan progam pelayanan keluarga berencana 2012 terdapat 26.886 orang akseptor baru. Sementara itu, peserta KB aktif sebanyak 133.565 dan KB mandiri 79.944 orang.pd  

Seorang pegawai sedang melihat nama-nama Tenaga Honorer Kategori II (KII) di website resmi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar (www.karanganyarkab.go.id), Jumat (05/04)