Bupati Karanganyar, Drs. H. Juliyatmono, M.M beserta jajaran Forkopimda dan OPD terkait mengikuti Rapat Koordinasi tentang Penanganan Covid-19 di wilayah Soloraya dan Kabupaten Grobogan di Ruang SIC Sambernyawa Diskominfo Kabupaten Karanganyar, Jumat (30/7)

KARANGANYAR- Bupati Karanganyar Drs. H. Juliyatmono, M.M didampingi unsur jajaran Forkompida dan Perangkat Daerah terkait mengikuti Rapat Koordinasi tentang Penanganan Covid-19 di wilayah Solo Raya dan Kabupaten Grobogan, Hari Jumat (30/7) di Ruang SIC Sambernyawa Diskominfo Kabupaten Karanganyar.

Kegiatan ini dilakukan untuk membuat strategi dan sasaran tindakan apa yang dilakukan untuk membentuk dukungan penanganan Covid-19 di daerah Soloraya dan Kabupaten Grobogan. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu anggota Tim Satgas Covid-19 Pusat, Nyoman Agus, saat pemaparan angka penanganan Covid-19 terhadap daerah-daerah yang diundang dalam rapat koordinasi hari ini.

Pada kesempatan ini para Kepala Daerah atau perwakilannya menyampaikan capaian apa yang sudah dilakukan dalam penanganan Covid-19 di daerahnya masing-masing. Bupati Juliyatmono menyampaikan bahwa sekarang ini Pemkab. Karanganyar sedang menggencarkan program serbuan vaksinasi ke seluruh masyarakat. Mempertimbangkan ketersediaan vaksin dan animo semangat masyarakat untuk divaksinasi, beliau meminta kepada Tim Pakar STPC 19 Nasional agar vaksin segera didistribusikan ke semua daerah yang ada di Indonesia, khususnya Kabupaten Karanganyar.

“Kami selaku Pemerintah Daerah akan bergerak bersama dan terus berjuang menghadapi pandemi Covid-19 ini. Semua warga ingin divaksinasi, tidak ada yang tidak mau karena sekarang yang terpenting adalah tentang sehat atau mati”, ujar orang nomor satu di Karanganyar tersebut. (nbl/rth)

Bentuk apresiasi Pemerintah Pusat, Pemkab diberikan Piagam pengelolaan keuangan terbaik

Tanda tangan nota kesepahaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan

KARANGANYAR – 31 Oktober 2019

Pemerintah Pusat melalui Kementrian Keuangan mengapreasiasi pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar yang terbaik. Pasalnya, Kabupaten dengan di lereng Gunung Lawu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut. Bentuk apreasiasi tersebut melalui Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Kementerian Keuangan memberikan plakat dan piagam WTP tahun 2018.

“Kedatangan kami dengan memberikan plakat dan piagam WTP ini merupakan wujud apreasiasi Pemerintah pusat kepada Karanganyar dalam pengelolaan keuangan yang mempunyai standar paling tinggi. WTP lima kali berturut-turut ini dan tidak banyak Kabupaten di Jawa Tengah yang mempunyai standar pengelolaan tinggi,” papar Kepala Kantor Perbendaharaan Kementriangan Keuangan, Jawa Tengah, Alamsyah saat memberikan sambutan.

Pihaknya sengaja datang langsung ke Kabupaten Karanganyar sekaligus untuk bersilaturahmi. Sebab selama ini biasanya Bupati yang diminta ke Jakarta. Pihaknya meminta Kabupaten Karanganyar untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi WTP. Selain itu, terus juga menjaga clean government. “Kemudian menjaga kualitas belanja dan APBD. Setiap rupiah dari ABPD untuk kemakmuran rakyat,” tandasnya.

Sementara Bupati Karanganyar, Juliyatmono mengucapkan terima kasih atas penghargaan tersebut. Namun demikian, pihaknya meminta jajaran untuk jika memang sudah ada anggaran kegiatan diminta untuk dilaksanakan. Sekiranya sudah ada peraturan jelas, silahkan dilaksanakan dengan baik. “Serapan anggaran tahun lalu yang kembali ke kas negara cukup signifikan. Saya berharap tahun ini lebih bisa dilaksanakan dengan baik. Mudahan-mudahaan Kabupaten Karanganyar terus menjadi yang terbaik dan pengelolaan keuangan,” imbuhnya.

dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahamaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan antara Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dengan Pemkab Karanganyar. (hr/adt)

Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  (KPDT), Ahmad Erani Yustika melihat pengemasan beras merah dan putih di Balai Desa Ngemplak, Kecamatan Karangpandan

KARANGANYAR – 2  Maret 2018

Kedatangan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  (KPDT) ke Karangpandan, Karanganyar tidak disia-siakan Pemkab Karanganyar. Kesempatan yang  baik itu, Pemkab Karanganyar meminta mesin pengering dan pemilih untuk beras merah dan putih. Sebab kedua mesin itu sangat dibutuhkan petani di Karanganyar.

“Jika musim penghujan seperti ini, petani perlu mesin pengering. Sebab harga beras jatuh karena ketika diselep pasti pecah. Sehingga petani saat ini butuh alat pengering,” papar Sekretaris Desa (Sekda) Kabupaten Karanganyar, Drs Samsi M.Si saat bersama dirjen Pembangunan Kawasan Perdesan KPDT, Ahmad Erani Yustika pada peresmian Rice Milling Unit Di Desa Desa Ngemplak, Kecamatan Karangpandan Jumat (02/03).

Samsi menambahkan jika menggunakan alat pengering tersebut maka akan sangat membantu para petani. Sebab dengan alat pengering tidak perlu kawatir dengan musim hujan. Selain itu, petani di Karanganyar memerlukan mesin pemilah. Sebab, petani kesulitan jika akan memilah antara beras merah dan putih. “Bercampurnya beras merah dan putih disebabkan dua hal. Tercampur di sawah karena angin atau tercampur saat berjemur. Dengan alat tersebut bisa sangat membantu petani di Karanganyar. Kami sudah diskusi dengan UNS namun pendanaan terlalu berat sehingga saya berharap kepada pemerintah pusat untuk membantu,” tambahnya.

Sedangkan Pemkab Karanganyar sendiri, menurut Samsi telah membantu transportasi untuk petani yakni motor roda tiga. Namun petani justru memilih truk atau pick up karena bisa memuat lebih banyak.

Terkait permintaan tersebut, Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesan KPDT, Ahmad Erani Yustika akan memfasilitasi. Sebab kedatanganya ke Kabupaten Karanganyar juga untuk membuktikan kesungguhan masyarakat Karanganyar.  “Entah sedikit atau banyak, kita akan tindaklanjuti permintaan tersebut. Kami datang ke Karanganyar dengan kesungguhan dan ketulusan,” imbuhnya.

Dia menambahkan  setiap tahun anggaran untuk desa terus mengalami peningkatan.  Tahun 2018 ini dana untuk ke desa mencapai Rp 60 triliun. Di sisi lain jumlah desa juga mengalami peningkatan. Di tahun 2015 jumlah desa di Indonesia  sebanyak 74.054 desa. Di tahun 2016 jumlah desa bertambah menjadi 74.754 desa. Dan tahun 2017 naik lagi menjadi 74.910 desa. Kemudian di tahun 2018 menjadi 74.950 desa. “ Tahun 2018 ini dananya mencapai Rp  60 trilun. Kurang lebih setiap desaakan menerima sekitar Rp 800 juta. Dan di tahun  2019 akan bertambah lagi jumlahnya dan tingga menyepati nominalnya saja,” imbuhnya.

Yang lebih penting lagi, dana desa di tahun 2018 bukan hanya pembangunan fisik saja akan tetapi juga untuk memperdayakan masyarakat desa. Dana desa itu sesuai Permendes No 19 tahun 2017 prioritas pemanfaatnnya bisa digunakan untuk membangun kawasan pedesan. Maksudnya adalah lebih dari satu desa melakukan kerjasama membangun wilayah. Misalnya program padat karya atau program yang lain. “Intinya dana tersebut bisa dipergunakan untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Melalui program padat karya dan pelayanan dasar lainya seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi,” imbuhnya. (Hr/Adt)

Bupati Karanganyar, Juliyatmono (berjaket hitam) saat mengemudikan traktor 4 roda di areal persawahan Dusun Sanggrahan, Desa Suruhkalang, Kecamatan Jaten.

Karanganyar, Selasa (09/08/2016)

Pemerintah Pusat memberikan bantuan kepada petani di Kabupaten Karanganyar berupa Alat Mesin Pertanian (Alsintan) guna meningkatkan swasembada beras di wilayah Kabupaten Karanganyar.

Melalui APBN Tahun 2016 telah diberikankan bantuan hibah kepada Pemerintah Kabupaten Karanganyar berupa traktor roda empat sebanyak satu unit. Traktor roda dua sebanyak 66 unit.

“Ada juga pompa air sebanyak 70 unit, kendaraan roda 3 untuk peternakan sebanyak satu unit, dan handspayer sebanyak 235 unit,” kata Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan, Kabupaten Karanganyar, Supramnaryo.

Dia juga menjelaskan, hasill pertanian di lahan seluas 23 ribu hektar di Kabupaten Karanganyar bisa diandalkan dengan menyumbang ketahanan pangan nasional. Tahun 2015, surplus 3 ribu ton dan tahun ini diperkirakan melebihi.

Bupati Karanganyar, Juliyatmono dan Wakil Bupati Karanganyar, Rohadi Widodo memberikan secara langsung dan simbolis kepada perwakilan penerima di area persawahan Dusun Sangrahan, Desa Suruhkalang, Kecamatan Jaten, Senin (09/08) pagi.

Bupati Juliyatmono menjelaskan dengan adanya mekanisasi pertanian terbukti efektif membantu petani bercocok tanam daripada secara tradisional. Petani juga diminta untuk bisa mengoperasikan alsintan sehingga tidak terlalu bergantung operator.

“Dengan adanya alsintan ini diharapkan, menyederhanakan proses bercocok tanam. Bantuan ini  jangan dijual, tapi dikelola dengan baik bantuan dari Pemerintah Pusat ini,” kata Bupati Karanganyar.pd

Hasil tes tertulis Honorer Kategori 2 Kabupaten Karanganyar

Karanganyar, Selasa (11/02/2014)

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) telah mengumumkan hasil tes tertulis tenaga honorer Kategori 2 melalui website  http://www.menpan.go.id/.

Hasil tes tertulis tersebut dapat dilihat maupun diunduh di laman tersebut. Terlihat sebanyak 199 tenaga honorer Kategori 2 dari Kabupaten Karanganyar lolos tes tertulis.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar, Larmanto menjelaskan dari sebanyak 447 tenaga honorer yang mengikuti tes,  ternyata hanya 199 orang yang lolos seleksi.

“Bagi tenaga honorer yang lolos akan diangkat menjadi CPNS sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Larmanto, saat di temui di BKD karanganyar, Selasa (11/02)

Dia menambahkan rincian dari 199 orang tersebut antara lain guru SD sebanyak 66 orang, guru SMP sebanyak lima orang, guru SMA sejumlah lima orang, sedangkan untuk guru SMK sebanyak 27 orang.

“Yang paling banyak dari tenaga teknis yaitu 70 orang, sedangkan tenaga kesehatan yakni 26 orang,” ujarnya.

Ditempat terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karanganyar, Samsi meminta semuanya untuk menghormati keputusan dari Pemerintah Pusat itu.

“Pemerintah Kabupaten Karanganyar hanya memfasilitasi saja, sebab kewenangan sepenuhnya ada pada Pemerintah Pusat,” tandas Samsi. pd