_DSC4017

Pertama, Serahkan Laporan Keuangan Unaudited Pemerintah Daerah ke BPK

    Bupati Karanganyar, Juliyatmono diterima oleh BPK Perwakilan Jawa Tengah

 

KARANGANYAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab Karanganyar) menyerahkan Laporan Keuangan Unaudited Pemerintah Daerah (LKPD) Ke BPK Perwakilan Jawa Tengah di Semarang (27/02). Penyerahaan tersebut oleh BPK dinyatakan sebagai yang pertama di Jawa Tengah.
“Kini setidaknya saya bisa sampaikan ke group BPK, Jawa Tengah sudah ada yang menyerahkan LKPD. Sebab Jawa Timur dan beberapa daerah lain sudah ada. Ini Kabupaten Karanganyar yang pertama menyerahkan laporan keuangnya,” ujar Argo Waskito Kepala Sub Auditorat Jateng II yang mewakili Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Ayip Amali saat menerima rombongan Pemkab Karanganyar.

Sementara Bupati Karanganyar, Juliyatmono menyatakan terima kasih kepada BPK Perwakilan Jawa Tengah yang telah menerima rombongan. Mudah mudahan, semuanya lancar. Orang nomor satu di Karanganyar berharap sebelum puasa mendatang laporan bisa selesai dikoreksi. “Semoga lancar dan tidak ada masalah,” ujarnya. (hr/adt) (more…)

Read More
setda02

Bagian Umum

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bagian Umum mempunyai fungsi:

  1. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
  2. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan; dan
  3. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan
Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

  • melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, serta rapat-rapat dinas;
  • melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian Sekretariat Daerah, dan Staf Ahli;
  • melaksanakan pengelolaan kearsipan; dan
  • melaksanakan pengelolaan telekomunikasi.

Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

  • merencanakan kegiatan pengelolaan anggaran, keuangan, dan pertanggungjawaban anggaran di lingkungan Sekretariat Daerah;
  • menyusun dan melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan dan pertanggungjawaban di lingkungan Sekretariat Daerah;
  • melaksanakan teknis pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban dilingkungan Sekretariat Daerah;
  • melaksanakan tugas penatausahaan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah;
  • melaksanakan pengelolaan perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban;
  • melaksanakan pembinaan dan fasilitasi perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban di lingkungan Sekretariat Daerah;
  • menyusun bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah;
  • melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah; dan
  • melakukan evaluasi dan pelaporan fungsi perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban di lingkungan Sekretariat Daerah.

Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, mempunyai tugas :

  • melaksanakan urusan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretariat Daerah;
  • melaksanakan penyediaan akomodasi, jamuan, makanan dan minuman untuk kegiatan Pemerintah Daerah, Tamu Pemerintah Daerah dan rapat-rapat;
  • melaksanakan kebijakan pengamanan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan kantor di lingkup Sekretariat Daerah;
  • melaksanakan kebijakan pengadaan perlengkapan Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretariat Daerah;
  • melaksanakan kebijakan pengelolaan, penggunaan, pengendalian dan pemeliharaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil serta Sekretariat Daerah serta kendaraan dinas operasional dan sewa kendaraan;
  • melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana, menjaga kebersihan dan pemeliharaan Rumah Dinas Bupati dan Wakil serta Rumah Dinas Sekretariat Daerah; dan
  • melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretariat Daerah.

Read More
DSC_5939

Rapat Koordinasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Read More
DSC_8159

Bank Jateng : Sosialisasi Kredit Pemerintah Daerah

Kominfo

Bupati Karanganyar Juliyatmono didampingi Sekda Samsi saat sosialisasi Kredit Pemda dari Bank Jateng di ruang Anthorium rumdin Bupati, Senin(10/09).

Karanganyar – 10 September 2018

Dalam rangka mempererat jalinan kerjasama Bank Jateng dengan pemerintah Kabupaten Karanganyar, Bank Jateng meluncurkan program Kredit Pemerintah daerah yang disosialisasikan di ruang Anthorium rumah dinas Bupati, Senin(10/09).

Freddy Arsanto kepala kantor layanan korporasi surakarta menjelaskan bahwa kredit pemda sangat direkomendasikan bagi daerah-daerah dengan masa kepemimpinan yang masih relatif panjang seperti di karanganyar yang pasca pilkada dan terpilih lagi ini.

“ Semua peminjaman akan di audit, nominalnya menyesuaikan plafon yg di setujui kemendagri dan kemekeu “, ujar Freddy.

Sementara Bupati Karanganyar dalam sosialisasi ini menjelaskan dan menanyakan banyak hal mengenai kredit uang tunai memang masih menjadi polemik di pemerintahan, terlebih soal persetujuannya yg harus bener-benar jelas akan digunakan untuk apanya. Uang yg dipinjam dari bank hanya digunakan saat proyek dilelang dan dimenangkan pihak ke 3.

Bupati juga menanyakan untuk pembayaran bunga apa harus pada tahun yang sama sesuai dengan kontrak perjanjian pengembalian. Klo kebutuhan mendesak, kebutuhan kita sudah disiapkan oleh pihak Bank Jateng.

Demikian Diskominfo(Dn/Ard)

Read More
web

Lunas Awal PBB, OPD Diberi Hadiah

Bupati Karanganyar, Juliyatmono, saat memimpin apel pagi dan menyerahkan hadiah lunas awal PBB kepada OPD.

Karanganyar, Senin (08/05/2017)

Bupati Karanganyar, Juliyatmono, memberikan hadiah bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang lunas awal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Setiap pegawai diimbau  membayar PBB melalui OPD masing-masing, kemudian disetorkan bank penerima pembayaran PBB. Sehingga kewajiban untuk membayar pajak dapat terpantau.

Tahun ini, OPD yang lunas awal peringkat pertama yakni Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) berhak menerima hadiah uang tunai sebesar Rp. 5 juta, untuk peringkat kedua yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes), mendapat hadiah Rp. 3 juta, dan disusul Kecamatan Tawangmangu berhak mendapat Rp. 2 juta.

Pemberian hadiah untuk BKPSDM telah diserahkan langsung oleh Bupati Juliyatmono beberapa waktu lalu didampingi Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar, Sumarno. Sedangkan Kecamatan Tawangmangu akan diserahkan menyusul.

“Tentunya saya mengapresiasi dan berterima kasih atas kewajiban, ketertiban membayar PBB. Hadiah ini merupakan suatu penghargaan dan menjadi penyemangat,” kata Bupati Karanganyar, saat memimpin apel pagi di Dispermasdes, Senin (08/05) pagi.

Kesejahteraan pegawai mulai ada perbaikan, mulai gaji pokok dan tunjangan pelan-pelan meningkat. Bupati juga berpesan agar semangat kerja tetap baik, terlebih dari itu, Pemkab Karanganyar baru saja memperoleh penghargaan mendapatkan Prestasi Kinerja Tertinggi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2015., nomor 2 Tingkat Nasional.(pd)

Read More
DSC_1251

Karanganyar Peringati Kartini dan OTDA

Peringatan Hari Kartini ke-137 tahun dan Hari Otonomi Daerah ke-20 tahun, di halaman Setda Kabupaten Karanganyar

Peringatan Hari Kartini ke-137 tahun dan Hari Otonomi Daerah ke-20 tahun, di halaman Setda Kabupaten Karanganyar

Karanganyar, Kamis 21 April 2016

Bertempat di halaman Kantor Sekretariat Daerah Karanganyar dilaksanakan Upacara Peringatan Hari Kartini ke-137 yang mengusung tema kita tingkatkan kualitas keluarga melalui generasi sehat, ekonomi kuat, perempuan bermartabat sekaligus peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-20 tahun 2016, Kamis pagi (21/4).

Bertindak selaku Inspektur Upacara, Bupati Karanganyar, Juliyatmono dan Komandan Upacara, Kabag. Ren Polres Karanganyar, AKP. Sumarmi, SH.

Upacara diikuti oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), Wakil Bupati Karanganyar, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pimpinan BUMN, BUMD, Ketua dan Wakil Ketua TP. PKK Karanganyar, seluruh PNS dilingkungan Karanganyar, Gabungan Organisasi Wanita (GOW) serta Pelajar.

Para peserta upacara menggunakan busana adat jawa, kebaya bagi wanita dan beskap landung bagi pria.

Bupati Karanganyar, Juliyatmono dalam sambutannya menyampaikan bahwa hal yang lebih utama untuk kita indahkan adalah mengimplementasikan semangat kartini dalam kehidupan nyata agar terwujud kesetaraan gender. Perlu dipahami bahwa kesetaraan gender mengandung makna kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.

“Upaya mewujudkan kesetaraan gender tidak akan melupakan kodrat wanita yang secara biologis tidak bisa digantikan oleh laki-laki, yakni mengandung, melahirkan dan menyusui,” terang Juliyatmono.

Pada kesempatan tersebut dibacakan pula Amanat Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke-20, bahwa Penetapan peringatan hari Otonomi Daerah secara Nasional setiap Tanggal 25 April didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1996 tentang Otonomi Daerah.

Yang bertujuan untuk memasyarakatkan dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah disetiap tingkatan pemerintahan, mulai dari pusat sampai dengan daerah. Hal ini sesuai dengan tema, yakni Memantapkan Otonomi Daerah Menghadapi Tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Dalam catatan Kementerian Dalam Negeri, masih terdapat sejumlah Pemerintah Daerah yang berkinerja rendah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Meskipun terdapat sejumlah faktor penentu peningkatan kinerja penyelenggaraan daerah, namun para Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memegang kunci dalam mengembangkan kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Setiap tahun Kementerian Dalam Negeri melakukan “Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)” berdasarkan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan oleh masing-masing daerah.

Untuk itu, upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah harus terwujud sinergi pemerintahan secara nasional. Dalam hal ini, setiap kebijakan nasional harus ditindaklanjuti dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masing-masing daerah. Oleh karena itu kebijakan NAWACITA atau 9 (Sembilan) Agenda Prioritas Pemerintah Kabinet Kerja harus menjadi rujukan dalam menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta harus mampu dilaksanakan secara efektif. Semoga dengan semangat Hari Otonomi Daerah, kita dapat merefleksikan kembali makna otonomi daerah dan menjadi spirit untuk melakukan yang terbaik bagi negeri ini.

Usai pelaksanaan Upacara, masih ditempat yang sama dilangsungkan lomba masak nasi goreng yang diikuti seluruh pejabat Pemerintahan Karanganyar mulai dari Bupati Karanganyar, Wakil Bupati, Forkompinda, Pimpinan BUMN, BUMD, Jajaran Kepala SKPD, Kepala Bagian Setda serta seluruh Camat se Kabupaten Karanganyar.

Kegiatan lomba masak ini bertujuan untuk memupuk rasa kebersamaan antara unsur Pimpinan dan unsur pelaksana di jajaran Pemerintah Kab. Karanganyar dalam rangka mewujudkan Karanganyar maju dan cerdas.

“Menghormati perjuangan kaum wanita dan sewaktu-waktu bapak-bapak pejabat dapat menggantikan peran ibu didapur,” terang Larmanto selaku Kepala Disperindagkop&UMKM saat menyampaikan laporannya yang disambut tepuk tangan oleh para ibu yang hadir pada acara lomba tersebut.

Sementara itu, menurut Bupati Karanganyar, Juliyatmono, peringatan Kartini ke 137 ini dapat mensejajarkan kaum ibu menjadi lebih baik lagi dalam meningkatkan kualitas keluarga dengan melahirkan anak-anak yang cerdas, sehat untuk martabat bangsa dimasa depan.

“Semoga kaum perempuan memberikan andil yang besar untuk kemajuan bangsa,”harapnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Desperindagkop sekaligus Ketua Panitia Penyelenggara, Larmanto, menyampaikan bahwa menu yang dimasak adalah Nasi goreng dengan 3 (tiga) kriteria penilaian yakni rasa, kreatifitas menu dan penampilan pada penyajian. Dengan durasi 1 jam (60 menit), mulai dari meracik bumbu sampai dengan penyajian harus ditempat area memasak, tidak boleh membawa bumbu jadi ataupun nasi goreng siap saji dari rumah, penilaian dewan juri tidak dapat diganggu gugat.

Pada lomba masak tersebut mendatangkan tiga juri yakni Chef The Alana Hotel, Ketua dan Wakil Ketua TP. PKK Karanganyar.

Untuk tingkat SKPD, Juara I (BPPT), Juara II (DP2KAD), Juara III (DPU) dan tingkat Eselon III Juara I (Kabag. Kesra Setda Karanganyar), Juara II (Kecamatan Tawangmangu), Juara III (Kecamatan Karangpandan).

DSC_0107

Aksi Bupati Karanganyar Juliyatmono Mengikuti Lomba Masak Nasi Goreng Meriahkan Hari Kartini, Kamis (21/4)

DSC_0200

01. Hasil Kreasi Masakan Bupati Karanganyar Juliyatmono 02. Hasil Kreasi Masakan Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo

Bupati Karanganyar, Juliyatmono berkesempatan untuk ikut meramaikan lomba tersebut dengan mencoba memasak nasi goreng yang dinamai “Nasi Goreng Guyub Rukun”, sedang Wakil Bupati, Rohadi Widodo menamakan nasi goreng yang dimasaknya dengan  sebutan Nasi Goreng Hujan Gerimis”.

Dishubkominfo Karanganyar (ad/ind/ft)

Read More

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014

No URAIAN SETELAH PERUBAHAN
1 PENDAPATAN 1.507.471.416.000,00
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 169.485.826.000,00
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 61.995.000.000,00
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 29.424.463.450,00
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 8.120.123.000,00
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 69.946.239.550,00
1.2 DANA PERIMBANGAN 940.450.975.000,00
1.2.1 Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak 13.210.513.000,00
1.2.2 Dana Alokasi Umum 870.001.752.000,00
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 57.238.710.000,00
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 397.534.615.000,00
1.3.1 Pendapatan Hibah 994.491.000,00
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 64.728.194.000,00
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 273.624.235.000,00
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 58.187.695.000,00
2 BELANJA 1.758.738.534.000,00
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.192.524.924.000,00
2.1.1 Belanja Pegawai 998.105.273.000,00
2.1.4 Belanja Hibah 113.293.925.000,00
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 10.078.000.000,00
2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Prov/ Kab/ Kota dan Pemerintah Desa 2.000.000.000,00
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/ Kab/ Kota dan Pemerintah Desa 66.547.726.000,00
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 2.500.000.000,00
2.2 BELANJA LANGSUNG 566.213.610.000,00
2.2.1 Belanja Pegawai 30.335.048.850,00
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 300.242.343.600,00
2.2.3 Belanja Modal 235.636.217.550,00
SURPLUS/ (DEFISIT) (251.267.118.000,00)
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 258.258.118.000,00
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) 257.517.118.000,00
3.1.9 Penarikan dari Amu Bank Jateng 194.000.000,00
3.1.11 Sharing Cadangan Tujuan dari Bank Jateng 547.000.000,00
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 6.991.000.000,00
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 6.741.000.000,00
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 0,00
3.2.4 Pemberian Peminjaman Bergulir 0,00
3.2.5 Pembayaran Utang Talanagan LUEP Kepada Propinsi 250.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO 251.267.118.000,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKANAAN

Download Ringkasan APBD Tahun 2014

Read More

Alun-alun Kabupaten Karanganyar

Alun-alun Kabupaten Karanganyar adalah ruang umum terbuka serbaguna yang dapat digunakan oleh masyarakat luas.

Read More
Logo-warna

Arti Lambang

Bentuk

Bentuk daripada lambang daerah Kabupaten Karanganyar merupakan sebuah perisai bersudut lima yang digayakan berwarna dasar coklat muda, bertepian (plisir) warna putih, isi lukisan sebuah segi enam berwarna dasar merah putih bertepian warna putih.

Isi dan Warna

Pada perisai tersebut terlukiskan empat belas macam benda alam, bangunan, tumbuh-tumbuhan yang tata letaknya tersusun secara artistik, empat diluar, sepuluh di dalam segi enam, terdiri dari:

  1. Diluar segi enam
  2. Diatas segi enam, sebuah bintang segi lima warna kuning emas
  3. Disebelah kiri segi enam, setangkai padi berisi tujuh belas butir warna kuning
  4. Disebelah kanan segi enam, setangkai kapas, terdiri dari delapan kapas warna putih, empat bunga warna kuning, dan lima daun warna hijau
  5. Dalam segi enam:
    • Sebatang pohon beringin, berakar gantung empat warna hijau tua
    • Sebuah bende (alat gamelan) warna biru muda di bawah pohon beringin
    • Gunung warna hitam merupakan alas bende
    • Persawahan warna hijau tua dan saluran air warna putih pada kaki gunung
    • Dua batang tebu warna putih berdiri di atas persawahan melingkari bende
    • Susunan delapan helai daun teh berbentuk sayap warna coklat muda di tengah-tengah persawahan
    • Sebilah keris warna kuning, bertingkai (ukiran) hitam, berdiri tegak di tengah tengah daun teh
    • Roda bergigi empat warna kuning di bawah daun teh
    • Lima mata rantai warna hitam pada roda
    • Dua pucuk bambu runcing warna putih membatasi persawahan di sebelah kanan dan kiri

Arti

  1. Perisai bersudut lima, keris dan bambu runcing melambangkan penolakan bahaya berdasarkan Pancasila
  2. Bintang melambangkan keagungan Tuhan dan kesadaran  serta ketentuan beragama rakyat daerah Kabupaten Karanganyar yang menjiwai Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya
  3. Segi enam melambangkan daerah Kabupaten Karanganyar berbatasan enam daerah: Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kotamadya Surakarta, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Sragen
  4. Padi dan kapas melambangkan :
    • Cita-cita kemakmuran (materiil) rakyat daerah Kabupaten Karanganyar untuk sepanjang masa
    • Hari Proklamasi 17 Agustus 1945
  5. Kata “KARANGANYAR” dalam pita menunjukkan nama daerah Kabupaten Karanganyar
  6. Pohon  beringin melambangkan kewibawaan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dan rasa kebangsaan Indonesia, akar gantung melambangkan tempat bekas kawedanan
  7. Bende melambangkan:
    • Kehidupan kepribadian kebudayaan rakyat daerah Kabupaten Karanganyar
    • Fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai pemegang komando disegala bidang dalam daerah
  8. Gunung melambangkan keteguhan yang abadi rakyat daerah Kabupaten Karanganyar, dalam pengabdiannya kepada Negara, Nusa dan Bangsa
  9. Persawahan dan saluran air melambangkan kesuburan daerah Kabupaten Karanganyar
  10. Tebu melambangkan adanya perusahaan gula dalam daerah Kabupaten Karanganyar yang mempunyai standar internasional
  11. Daun teh melambangkan bahwa:
    • Dalam daerah Kabupaten Karanganyar terdapat beberapa perusahaan perkebunan
  12. Bentuk sayap:
    • Melambangkan adanya Pangkalan Udara dalam daerah Kabupaten Karanganyar
    • Mengambarkan motif batik tulis sebagai kehidupan industri rakyat daerah Kabupaten Karanganyar
  13. Roda melambangkan bahwa sebagian rakyat daerah Kabupaten Karanganyar terdiri karyawan dan buruh
  14. Rantai melambangkan persatuan dan kesatuan rakyat daerah Kabupaten Karanganyar yang dijiwai oleh semangat gotong royong

Warna Dasar

  1. Coklat muda melambangkan rasa tanggung jawab rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar
  2. Merah putih melambangkan:
    • Kesatuan Bangsa Indonesia
    • Keberanian dan kesucian rakyat bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam membela kebenaran dan keadilan
  3. kuning emas berarti keagungan
  4. Hijau melambangkan penghargaan kemakmuran rakyat dan kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten karanganyar
  5. Biru melambangkan pengharapan kesetiaan rakyat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakna tugasnya masing-masing dengan tekad yang bulat dan abadi
  6. Kuning melambangkan semangat membenci terhadap segala bentuk keangkara-murkaan dan penyelewengan

Kedudukan Lambang

Lambang Daerah Kabupaten Karanganyar wajib dihormarti dan diperlakukan secara wajar oleh setiap warga daerah Kabupaten Karanganyar, karena mengandung nilai-nilai positif dan ideal yang mencerminkan kehidupan dan cita-cita luhur rakyat daerah Kabupaten Karanganyar.

Lambang Daerah Kabupaten Karanganyar merupakan tanda resmi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.

Read More

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

RINGKASAN PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2012

Peraturan  Bupati Karanganyar Nomor : 54 Tahun 2011  tanggal 31 desember 2011 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 :

1. PENDAPATAN Rp 1.092.509.247.000
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH Rp 89.499.158.000
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah Rp 29.075.000.000
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah Rp 13.862.509.000
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp 9.237.500.000
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp 37.423.149.000
1.2 DANA PERIMBANGAN Rp 806.458.423.000
1.2.1 Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak Rp 30.025.501.000
1.2.2 Dana Alokasi Umum Rp 720.918.512.000
1.2.3 Dana Alokasi Khusus Rp 55.514.410.000
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Rp 196.551.666.000
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Rp 585.500.000
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp 31.571.086.000
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Rp 132.276.230.000
2. BELANJA Rp 1.169.469.730.000
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp 924.570.498.00
2.1.1 Belanja Pegawai Rp 783.235.262.000
2.1.2 Belanja Bunga Rp 843.451.000
2.1.4 Belanja Hibah Rp 8.366.228.000
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial Rp 87.372.671.000
2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa Rp 2.000.000.000
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa Rp 40.252.886.000
2.1.8 Belanja Tidak Terduga Rp 2.500.000.000
2.2 BELANJA LANGSUNG Rp 244.899.232.000
2.2.1 Belanja Pegawai Rp 36.844.631.000
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa Rp 102.149.411.785
2.2.3 Belanja Modal Rp 105.905.189.215

3. PEMBIAYAAN DAERAH Rp 76.960.483.000
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Rp 79.973.237.000

3.1.1 SILPA Rp 79.973.237.000
Rp
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Rp 3.012.754.000
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang Rp 3.012.754.000

Read More