Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karanganyar menargetkan akan mencapai 100 persen jumlah pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala DPPKAD Karanganyar, Tatag Prabawanto, kepada wartawan, Rabu (4/7). Tatag menjelaskan bahwa untuk mencapai penerimaan dari PBB sebanyak 100 persen, pihaknya akan membantu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar. “Kami akan membantu KPP Pratama melakukan penyisiran kepada wajib-wajib pajak yang belum membayar pajak. Terkait rincian tunggakan pajak, itu lebih rinci adai KPP Pratama,” jelas Tatag , Rabu (4/7).
Sementara itu, Tatag menjelaskan bahwa pada tahun 2011 capaian penerimaan dari PBB telah melebihi dari yang ditargetkan. Pada tahun tersebut, capaian dari PBB berjumlah sekitar Rp 16,5 miliar. Jumlah tersebut mencapai 116 persen dari yang telah ditargetkan.
Untuk tahun 2012 sendiri, Tatag menyatakan, DPPKAD menargetkan akan mendapatkan pendapatan dari PBB sebesar Rp 18,5 miliar. Hingga saat ini, ia menjelaskan jumlah total yang telah dibayarkan wajib pajak sebesar Rp 6 miliar. “Sisa yang harus kami tagih kepada wajib pajak untuk tahun 2012 ini sebesar Rp 12,5 miliar,” jelasnya.
Menurutnya, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam menagih PBB kepada wajib pajak. “Kendala yang kami alami itu biasanya ada wajib pajak yang tak tercantum namanya. Selain itu, juga ada wajib pajak yang tak berdomisili di lokasi objek pajak tersebut,” papar Tatag.
Tatag berharap agar setiap terjadi transaksi perubahan hak atas tanah, agar segera dilanjuti oleh notaris. Ia menyampaikan perlu adanya kerja sama yang baik antara Badan Pembuat Akta Tanah (BPAT) dan KPP Pratama untuk pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) dari PBB di  Karanganyar.
Pada tahun 2013 mendatang, pendapatan daerah yang berasal dari PBB akan penuh didapat oleh Pemkab Karanganyar. Tidak lagi dibagi dengan pemerintah pusat, seperti tahun-tahun sebelumnya.

Tarif retribusi rumah pemotongan hewan (RPH) di Karanganyar bakal naik 50%, dari Rp10.000/ekor menjadi Rp15.000/ekor. Langkah ini dilakukan menyesuaikan tarif retribusi RPH di daerah lainnya.

Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Karanganyar, Muhammad Hatta, mengatakan kenaikan tarif retribusi RPH tersebut bakal diterapkan tahun ini. Saat ini, pihaknya masih menunggu salinan peraturan daerah (Perda) tentang retribusi RPH dari bahian hukum Setda Karanganyar.

“Kami masih menunggu salinan perdanya, jika telah diterima maka segera disosialisasikan sekaligus diterapkan”.

Menurutnya, pengajuan revisi Perda yang berisi tarif retribusi RPH dinaikkan telah dilakukan pada tahun lalu. Tarif retribusi itu baru bisa diberlakukan tahun ini karena menunggu pembahasan dan salinan Perda.

Dia membandingkan tarif retribusi RPH di Sragen senilai Rp14.000/ekor dan Kota Solo senilai Rp25.000/ekor. Sehingga tarif retribusi lama perlu dinaikkan menyesuaikan dengan daerah lainnya. “Tarif retribusi RPH Karanganyar terkecil di wilayah Soloraya makanya dinaikkan untuk menyesuaikan dengan wilayah lainnya,” jelasnya.

Selain menyesuaikan tarif retribusi wilayah lain, kenaikan tersebut dilakukan untuk mendongkrak PAD dari sektor peternakan. Target PAD dari retribusi RPH tahun 2012 senilai Rp70 juta. Sementara berdasarkan data Disnakkan Karanganyar, RPH di wilayah Karanganyar berjumlah tiga unit yaitu di Kecamatan Karangpandan, Karanganyar dan Gondangrejo. “Sebenarnya ada RPH lainnya yakni di Kebakkramat dan Tawangmangu namun tidak aktif, kadang memotong sapi kadang tidak,” tandasnya.

Di sisi lain seorang peternak sapi di Jungke, Karanganyar, Suprapto, menambahkan belum mengetahui kenaikan tarif retribusi RPH yang bakal diterapkan tahun ini. Dia mengakui tarif retribusi RPH di Karanganyar terkecil dibanding daerah lainnya. Tarif retribusi tersebut, menurutnya layak untuk dinaikkan.