Bupati Karanganyar, Juliyatmono saat melakukan dialog terkait pemasangan tapping box dengan salah seorang pelaku usaha.

Karanganyar- Pelaku usaha perhotelan, tempat hiburan, parkir maupun restoran di seluruh Karanganyar dikumpulkan di Hotel Alana pada Rabu pagi (11/12) untuk diberikan sosialisasi perpajakan.

Acara yang diselenggarakan oleh Badan Keuangan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas antara Pemerintah dengan para pelaku usaha, meningkatkan PAD dan kesadaran membayar pajak serta pemberian apresiasi bagi wajib pajak yang berprestasi.

Plt Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Karanganyar, Narimo menjelaskan bahwa 32 kotak penyadap ditarget terpasang pada 2019. Ada yang telah dipasang di 18 tempat usaha. BKD memetakan 50 tempat usaha potensial memasang kotak sadap.
“Ada kenaikan pajak yang diperoleh berkat kotak sadap,” katanya.

Penerimaan pajak dari empat hotel ternama di Karanganyar meningkat 22 persen hingga 97 persen pada 2019 dibandingkan 2018, berkat penerapan kotak penyadapan. Sedangkan untuk restoran, salah satu wajib pajak  menyetor 882 persen dibandingkan tahun lalu saat belum memakai kotak sadap.

Bupati Karanganyar, Juliyatmono yang hadir pada pertemuan pajak bertema ‘sinergi dan harmoni membangun Kabupaten Karanganyar’, tersebut meminta kepada semua pelaku usaha untuk memasang kotak penyadapan/Tapping Box yang berisi alat monitoring transaksi usaha yang dipasang di mesin kasir untuk menghitung setiap transaksi yang terjadi di tempat usaha. Kotak penyadapan data akan masuk ke server pemda lokal.

Ditambahkan pihaknya juga terbuka menerima semua aspirasi, saran serta keluhan para pelaku usaha.

“Pajak itu sedekah. Mendukung pembangunan. Sifatnya sedekah, lebih menyejahterakan. Percayai hal itu,” pungkasnya. (An/ina)

Pjs Bupati Karanganyar Prijo Anggoro Budi R memberikan tanggapan atas pemandangan fraksi-fraksi Terhadap ABPD di ruang paripurna (24/5)

KARANGANYAR – 25 Mei 2018

Untuk menambah Peningkatan Asli Daerah (PAD)  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar memaksimalkan E-billing. Yakni dengan pemasangan tapping box di sejumlah hotel dan restoran. Hal itu untuk mengurangi kebocoran pendapatan daerah.

“Sosialisasi tapping box sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Pemkab sudah bekerjasama dengan Bank Jateng secara online. Kendala teknis ada satu hotel yang perangkatnya berbeda, namun kita berupaya terus untuk mengatasi kendala teknis tersebut,” papar Pjs Bupati Karanganyar, Prijo Anggoro Budi Raharjo saat memberikan tanggapan bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Karanganyar kepada DPRD di ruang paripurna, (24/5)

Dia menambahkan selama ini memang restoran pajaknya hanya manual. Jika manual potensi kebocoran pendapatan ada dan memungkingkan. Sehingga dengan pemasangan alat ini, Pemkab berusaha untuk menghilangkan kebocoran tersebut. Ini program baru, sehingga perlu terus sosialisasi.”Klau dibilang mandek tidak, namun kita terus berusaha karena ini tahap awal. Klau cepat juga belum karena harus terus dievaluasi program ini,”imbuhnya.

Berkaitan dengan pertanyaan Fraksi demokrat mengenai jalan dari Karangpandan menuju Gunung Lawu yang masih gelap, Prijo mengatakan kewenangan jalan dan PJU ada di propinsi. Sedangkan perbaikan PJU menjadi tanggungjawab pemerintah propinsi. Namun demikian, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pemerintah propinsi.

Terkait permintaan SMA dikembalikan pengelolannya pada pemerintah daerah, Pjs BUpati mengatakan kebijakan pengelolaan SMA/SMK sudah masuk dalam lampiran UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahaan daerah. Sehingga pemerintah daerah khususnya tidak bisa menerapkan program pendidikan gratis pada jenjang pendidikan SMA/SMK. “Yang terpenting kita melihat output  lulusan. Kita berharap akan terus memunculkan siswa-siswa yang mempunyai prestasi unggul,” tambahnya. (hr/ft)

Karanganyar, Jumat (17/02/2017)

Bupati Karangayar, Juliyatmono menerima kunjungan kerja anggota DPRD Komisi C Kabupaten Malang di Rumah Dinas Bupati Kabupaten Karanganyar, Jumat (17/02/17).

Acara dimulai dengan sambutan selamat datang Bupati Karanganyar, Juliyatmono, dan dilanjutkan sambutan oleh Ketua DPRD Komisi C Kabupaten Malang, Drs. Hari Sasongko yang sekaligus sebagai pimpinan rombongan yang berjumlah 18 orang anggota DPRD Komisi C Kabupaten Malang beserta staf Sekwan DPRD Kabupaten Malang.

Bupati Karanganyar, Juliyatmono dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih karena telah memilih Kabupaten Karanganyar sebagai tujuan kunjungan kerja. Kabupaten Karanganyar yang mempunyai APBD 2 triliun memiliki kekayaan alam yang melimpah dengan adanya Gunung Lawu. Selain itu dijelaskan pula seputar potensi wilayah dan kependudukan yang ada di Kabupaten Karanganyar

“APBD sudah bergerak dengan baik, para anggota aparatur sipil negara berlomba untuk meningkatkan sumber pendapatan agar lebih baik dan pekerjaanya dituntut luar biasa dengan harapan beres dengan keterbatasan sumber pembiayaan yang tidak terlalu besar dan dana alokasi khusus maupun umuim,”  jelas Juliyatmono.

Sementara itu Ketua DPRD Komisi C Kabupaten Malang, Hari Sasongko menyampaikan bahwa Kabupaten Malang mempunyai APBD sebesar 3.2 Triliun dan pertumbuhan PAD dari tahun ke tahun stagnan, untuk itu kunjungan kerja ini dimaksudkan sebagai sarana untuk belajar tentang bagaimana Kabupaten Karanganyar mengoptimalkan PAD yang ada selama ini mengenai pendapatan BUMD (Badan Uaha Milik Daerah), Pariwisata, pengelolaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan sistem pengelolaan CSR (Corporate Social Responbility) sehingga dalam kunjungan kerja kali ini para anggota Komisi C Kabupaten Malang mendapatkan informasi yang diharapkan untuk menunjang kemajuan pada sektor pendapatan daerah di kabupaten Malang. (ad/tt/rz)

Bupati Karanganyar, Juliyatmono (kanan) menyerahkan cinderamata kepada pimpinan rombongan kunjungan kerja DPRD Kabupaten Pemalang, Ujianto MR (kiri)

Karanganyar, Selasa (17/01/2017)
Komisi C DPRD Kabupaten Pemalang mengadakan Kunjungan Kerja (kunker) ke Kabupaten Karanganyar, berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai ranahnya.

Pimpinan rombongan Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pemalang, Ujianto MR, menuturkan APBD Kabupaten Pemalang Rp. 2,117 triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 249 miliar dalam satu tahun.

“Pembagian APBD mencapai 70 persen untuk belanja tidak langsung, dan 30 persen belanja langsung. Sedangkan belanja pegawai terlalu besar, dengan ASN sekitar 13 ribu,” kata Ujianto MR.

Kunjungan kerja itu diterima langsung Bupati Karanganyar, Juliyatmono, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karanganyar, Samsi, Selasa (17/01/2017), di ruang Anthorium, Rumah Dinas Bupati Karanganyar.

“Kami mengucapkan selamat datang dan selama ini APBD di Kabupaten Karanganyar berjalan dengan baik,”

Bupati juga mengatakan, berkaitan dengan PAD, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupkan perolehan PAD, sebagai bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan. Ada yang perlu mendapat perhatian dan dioptimalkan bahwa petugas masih kesulitan memformulasikan bidang-bidang tanah yang ganti pemilik/proses mutasi.

“Proses mutasi tanah di Kabupaten Karanganyar sangat tinggi, setiap hari bisa mencapai 70 bidang. Di tempat kami juga tidak menaikan NJOP, namun dengan tertib membayar PBB tepat waktu saja sudah bagus,” kata Bupati.

Ditempat yang sama, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar, Sumarno mengatakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp. 28,3 miliar menjadi potensi di tahun 2017, di tahun 2016 baru masuk sebesar 85 persen, artinya ada piutang yang harus ditagih.

“Wajib Pajak (WP) tahun 2017 sebanyak 419.751, dengan nilai uang Rp.28. 343.178.704. Tahun 2016 SPPT sebanyak 415.375, atau selisih Rp. 250 juta,” kata Sumarno.

Pada kesempatan itu pula, Sumarno mengatakan ada Wajib Pajak dengan nilai SPPT lebih dari Rp. 2 juta per SPPT, dari total Wajib Pajak tahun 2017, terdapat 1.024 Wajib Pajak, dengan total nilai tercatat lebih Rp. 10 Miliar.

“Di catatan kami, nilai lebih dari Rp 2 juta itu di perusahaan, kepala desa, kas desa. Kami juga dalam waktu dekat akan menurunkan tim menagih WP yang belum pajak dan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ujarnya.pd

Bupati Karanganyar Juliyatmono dan Wakil Bupati Rohadi Widodo ikut serta senam sehat bersama karyawan/wati PNS dilingkup Karanganyar, Jum’at pagi (23/10/2015) di Alun Alun Karanganyar.

Karanganyar, Jum’at pagi (23/10/2015) bertempat di Alun Alun Kabupaten Karanganyar dilaksanakan Senam Pagi Bersama yang diikuti Bupati Karanganyar, Wakil Bupati, Forkompinda, Jajaran Kepala SKPD, DWP, PKK, SSI dan seluruh karyawan/wati PNS dilingkungan Karanganyar . Senam Bersama ini merupakan salah satu kegiatan dalam rangka menyambut Hari Jadi ke-98 Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 dengan mengusung tema “Karanganyar Maju dan Sehat”.

Ikuti Gerakan Instruktur : Ketua TP PKK Karanganyar sekaligus Isteri Bupati Karanganyar Siti Chomsya Juliyatmono bersama isteri Wakil Bupati Hardiasri Rohadi Widodo melakukan senam sehat bersama.

Pada kesempatan tersebut Bupati Karanganyar Juliyatmono dalam sambutannya menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan partisipasinya menyambut HUT Karanganyar ke-98.

Formasi Lengkap: Bupati Karanganyar, Wakil Bupati bersama Forkompinda Karanganyar.

“Matur nuwun kepada Jajaran Pemerintah, swasta, para pelajar sebagai generasi muda serta masyarakat yang terus mendukung dan berpartisipasi menyambut hari jadi Kabupaten Karanganyar di usianya yang ke-98 di tahun 2015 ini. Semoga dengan pembangunan infrastruktur secara menyeluruh dapat terus memajukan dan menjadikan Karanganyar lebih baik lagi kedepannya demi terwujudnya masyarakat yang maju, tenteram dan sejahtera,” tutur Bupati.

Semangat sambut HUT Kabupaten Karanganyar ke-98.

Juliyatmono mengatakan bahwa lahirnya Kabupaten Karanganyar tidak bisa dipisahkan dengan sejarah perjuangan Raden Mas Said atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Samber Nyawa saat menyerang penjajah Belanda sekaligus sebagai pendiri Kabupaten Karanganyar.

“Semboyan Tri Dharma RM. Said, yakni Rumangsa Melu Handarbeni, Rumangsa Wajib Hangrungkebi, Mulat Sarira Hangrasawani yang memiliki arti bahwa ajaran kebaikan ikut memiliki dan membela keberadaan Negara, kekayaan Negara, aneka ragam bahasa bukanlah hal yang mudah dikerjakan namun harus diusahakan agar cita –cita kemerdekaan dan keadilan sosial dapat diwujudkan bersama. Semboyan ini sangat inspiratif sehingga semestinya menjadi pedoman bagaimana membangun Karanganyar dan Indonesia,” terang Juliyatmono dihadapan para peserta senam yang disambut dengan tepuk tangan.

Pelepasan Balon ke udara sebagai tanda Launching Logo HUT Kabupaten Karanganyar ke-98.

Bupati juga menambahkan bahwa dengan diselenggarakannya berbagai kegiatan HUT Karanganyar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“ Saya berharap dengan digelarnya serangkaian acara dalam rangka memeriahkan HUT Karanganyar ke-98 ini dapat menarik antusias pengunjung lebih banyak lagi yang akan berdampak pada meningkatnya PAD Karanganyar utamanya di tiga bulan terakhir ini Oktober, November dan Desember sehingga akan terus mendorong kemajuan Karanganyar lebih baik lagi,” harap Juliyatmono.

Bupati, Wakil Bupati bersama Forkompinda saat membuka Selubung Rangkaian Acara HUT Karanganyar.

Berbagai agenda kegiatan memeriahkan Hari Jadi Karanganyar ke-98.

Usai pelaksanaan senam bersama dilanjutkan dengan pelepasan balon ke udara sebagai tanda Launching Logo HUT Kabupaten Karanganyar ke-98 sekaligus Pembukaan Selubung Kegiatan Rangkaian Hari Jadi. ind/ft

Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo menyampaikan sambutan pada kunker Komisi B dan D DPRD Kab.Kudus

Menteri Kehutanan Republik Indonesia Zulkifli Hasan di era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, penyerahan Grojogan Sewu Tawangmangu secara de facto sebagai TWA (Taman Wisata Alam) yang kemudian kita tindaklanjuti secara administratif di Pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya. Dari kementerian tersebut mendatangkan tim independen yang pada akhirnya Kabupaten Karanganyar bekerjasama dengan Provinsi akan mendapatkan bagian pendapatan dari Grojogan Sewu yang memang berlokasi di wilayah Karanganyartepatnya di daerah wisata Tawangmangu, yang selama ini Karanganyar tidak mendapatkan apa-apa dari potensi wisata tersebut bahkan hanya mendapatkan sisa-sisa kotoran/sampah dari para pengunjung wisata Grojogan Sewu milik Perhutani yang dikelola oleh PT. Duta Indonesia Jaya.

“ Mulai 15 juli 2015, Karanganyar akan mendapat bagian dari pengelolaan Grojogan Sewu, meskipun hanya dari retribusi Rp. 2000,-/tiket masuk untuk hari Senin-Sabtu dan Minggu/hari libur Rp. 7500,- dan itu lumayan untuk peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Karanganyar, yang memang kita perjuangkan terus selama ini,” terang Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo saat menjelaskan upaya Pemkab Karanganyar untuk mendapatkan bagi hasil dari potensi wisata Grojogan Sewu tersebut saat menerima kunjungan kerja Komisi B dan D DPRD Kab. Kudus, Rabu (24/06) di Ruang Podang II Setda Karanganyar.

Lebih lanjut terkait dengan potensi wisata PurbakalaMuseum Dayu milik Perhutani yang berada di wilayah Karanganyar tepatnya daerah Gondangrejo, Karanganyar mendapatkan bagian 60 persen dan 40 persen untuk Purbakala.

Pada kesempatan tersebut disampaikan pula mengenai pemberian dana hibah yang sekarang sudah tidak bisa diberikan. “ Tahun kemarin kita masih bisa memberikan bantuan kepada KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang ada di wilayah Karanganyar, masing-masing mendapat sepuluh juta rupiah. Untuk tahun ini dana hibah tidak bisa diberikan kecuali untuk peribadatan dan pendidikan. Karena bantuan bukan bentuk uang melainkan wujud barang, seperti contohnya bantuan untuk pengerajin batik kayu, kita membantu memberikan alat-alat yang dibutuhkan,” terang Rohadi Widodo. (ind/ft)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar akan mengintensifkan penarikan retribusi pendirian basetransreceiver station (BTS) atau menara tower telekomunikasi pada tahun ini.

Penarikan retribusi tidak semata-mata untuk mendulang Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan mengakomodasi perkembangan pesat teknologi komunikasi dan penataan tata ruang kota.

Demikian disampaikan Kabid Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Karanganyar, Bambang Sugito ketika dijumpai, Selasa (10/6) di ruang kerjanya. Bambang mengatakan keberadaan tower selama ini cenderung luput berkontribusi ke Pemkab. Hal ini dikarenakan pendiriannya sebelum terbit Perda No 4/2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Perda No 12/2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Padahal potensinya cukup besar, mencapai Rp800 juta dari total 119 tower di Karanganyar. “Retribusi untuk satu menara telekomunikasi dihitung dua persen dari nilai jual obyek pajak (NJOP),” kata dia.

Selain berpotensi menyumbang PAD, Bambang mengatakan penarikan retribusi bertujuan mengendalikan pendirian infrastruktur itu demi kepentingan estetika. Dalam perda pengendalian menara telekomunikasi diatur tata cara pendirian yang disesuaikan zona. Di antaranya mengatur radius antarmenara dalam satu zona, yakniminimal satu seperempat kali ukuran tingginya. Kemudian jarak aman dengan hunian minimal lima meter dan terlarang didirikan di kawasan cagar budaya.

Dalam selular plan yang disusun Dishubkominfo, lanjut Bambang, kuota pendirian menara telekomunikasi di Bumi Intanpari masih banyak tersedia.

Anggota Tim Teknis selular plan Pemkab Karanganyar, Eko Supriyadi menambahkan tengah mengevaluasi keberadaan menara telekomunikasi guna melandasi rekomendasi pendirian baru pada tahun ini. Tercatat, penyedia layanan selular antre mendapatkan rekomendasi pendirian tower. Diterangkannya, ada syarat yang harus dipenuhi provider dalam pendirian menara telekomunikasi.

Hal ini agar tidak mengulang pendirian menara telekomunikasi pada tahun-tahun sebelumnya yang dinilai ada beberapa kekurangan. Sejumlah kasus muncul akibat masyarakat merasa tidak nyaman tinggal di sekitar menara telekomunikasi.

“Terdapat penyesuaian di aspek perizinan. Keberadaan menara harus diasuransikan, wajib mengurus HO [izin gangguan] khususnya menara berpotensi mengganggu lingkungan,” kata dia.

Dari total menara telekomunikasi di Karanganyar, Eko menyebut sebagian di antaranya masih mengandalkan suplai energi genzet. Tim teknis tidak merekomendasikan operasional mesin tersebut karena menimbulkan kebisingan.

“Kami akan secara selektif dalam merekomendasikan pendirian tower. Termasuk aspek gangguan harus diminimalisasi oleh provider,” katanya.

Sumber : http://www.solopos.com/

PT Duta Indonesia Jaya selaku pengelola objek wisata Grojogan Sewu siap memberikan kontribusi pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) Karanganyar. Persyaratannya ada payung hukum yang mengatur profit sharing kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar.

Direktur PT Duta Indonesia Jaya, Sukirdi, mengaku siap memberikan kontribusi pemasukan PAD Karanganyar dari retribusi Grojogan Sewu apabila ada regulasi yang mengatur tentang bagi hasil keuntungan tersebut. Selama ini, belum ada payung hukum yang mengatur tentang kontribusi pemasukan PAD Karanganyar.

“Tak masalah jika harus memberikan kontribusi ke Pemkab Karanganyar jika ada payung hukumnya. Sesuai aturan, sebagian retribusi Grojogan Sewu diberikan kepada kas negara. Kami tak mau melanggar aturan”.

Menurut dia, pihaknya telah berulang kali melakukan pertemuan dengan Pemkab Karanganyar dan DPRD Karanganyar untuk membahas kontribusi pemasukan PAD dari retribusi Grojogan Sewu. Pihaknya juga telah memjelaskan larangan memberikan kontribusi pemasukan PAD sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sukirdi membeberkan perincian retribusi Grojogan Sewu secara detail. Tiket masuk Grojogan Sewu senilai Rp6.000/pengunjung. Pemerintah Pusat mendapatkan kontribusi pemasukan senilai Rp2.000, asuransi kecelakaan pengunjung Rp100, biaya petugas kebersihan Rp100. Sedangkan, pihaknya menerima kontribusi dari tiket masuk senilai Rp3.800. “Jadi sebagian retribusi langsung diberikan ke kas negara, kami hanya menerima Rp3.800 dari tiket masuk,” terang Sukirdi.

Kontrak PT. Duta Indonesia Jaya sebagai pengelola Grojogan Sewu selama 20 tahun mulai 2009-2029. Sementara kawasan Grojogan Sewu merupakan aset milik Kementerian Kehutanan yang berada di wilayah Karanganyar.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Anton Setiawan, menuturkan Pemkab Karanganyar layak mendapat profit sharing dari retribusi Grojogan Sewu. Sebab, Pemkab Karanganyar telah membantu memperbaiki berbagai fasilitas penunjang objek wisata tersebut. Misalnya, akses infrastruktur dan sampah di kawasan Grojogan Sewu.

Menurut dia, profit sharing tersebut dapat diberikan dalam bentuk kegiatan corporate social responsibility (CSR) yang dikelola langsung Pemkab Karanganyar. Sehingga tak melanggar aturan yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

“Saya kira wajar jika Pak Bupati [Juliyatmono] mengancam akan menyegel Grojogan Sewu karena pemerintah daerah sudah memberikan sumber daya yang ada untuk membangun Grojogan Sewu. Kementerian [Kementerian Kehutanan] harus bijaksana, bisa saja profit sharing diberikan dalam bentuk kegiatan CSR yang dikelola Pemkab Karanganyar,” jelas Anton.

Semestinya, lanjut dia, Pemkab Karanganyar harus berbicara empat mata dengan Kementerian Kehutanan untuk mencari solusi alternatif. Sehingga kedua belah pihak sama-sama mendapatkan kontribusi pemasukan dari retribusi Grojogan Sewu.

Sumber : http://www.solopos.com