Dharma Wanita outbound di tubing Kali Puncung Ngargoyoso (23/03).

KARANGANYAR – 23 Maret 2018

Sekretaris Daerah (Sekda) Drs Samsi, M.Si mewanti wanti PNS atau yang mempunyai NIP tidak boleh kampanye. Hal itu diutarakan dihadapan puluhan ibu-ibu darma wanita di lingkungan Kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar. Sebab saat ini sudah ada 2 PNS, 1 perangkat desa dan 1 THL dilaporkan karena terindikasi berkampanye.

            “Saya berharap yang hadir hari ini tidak usah ikut berkampanye. Saya tekankan bagi mereka yang mempunyai NIP atau ASN,” papar Samsi dalam pertemuan Darma Wanita Sekda Kabupaten Karanganyar di resto Kemuning, Ngargoyoso, (23/03)

            Menurut Sekda permasalahan PNS itu ada dua. Satu dicari debt colletor karena mempunyai utang yang belum terselesaikan dan kedua di cari Wanita bagi pria atau sebaliknya. Dua hal ini membuat PNS sering ilang atau tidak berada di kantor. Jika berturut-turut selama 35 hari maka NIP bisa hilang.  “Sukses untuk Dharma Wanita ini dan semoga terus berjalan,” imbuhnya.

Acara Dharma Wanita  dilanjutkan dengan outbound di tubing Kali Puncung dekat dengan lokasi Pertemuan. Demikian  Diskominfo (karina/imas)

Bupati Karanganyar, Juliyatmono, menyerahkan SK CPNS bagi Bidan PTT.

Karanganyar, Kamis (13/04/2017)

Bidan Pegawai Tidak Tetap diangkat menjadi Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS) oleh Bupati Karanganyar, Juliyatmono. Pada kesempatan itu juga serahkan SK Pengangkatan CPNS, Rabu (12/04) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karanganyar, Siswanto, mengatakan berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia perihal Penyampaian Penetapan Kebutuhan PNS dari Program Pegawai Tidak Tetap dan Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Kementerian Kesehatan, dinyatakan sejumlah 117 peserta tes yang dinyatakan lulus dan dapat diproses penetapan NIP nya.

“Pemberkasan penetapan NIP bagi Bidan PTT yang dinyatakan lulus ujian dilaksanakan pada 27 Februari 2017, dan kewenangan ada di Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara, Yogyakarta,” kata Siswanto.

Bupati Karanganyar, Juliyatmono, mengatakan bagi 117 orang itu tentu bersyukur punya NIP dan sudah CPNS. Tinggal menunggu Pendidikan Dasar (Diksar) selama hampir 80 hari dengan materi Revolusi Mental.

“Biaya dari Pemerintah, tidak usah pusing memikirkan itu. Silahkan SK CPNS dihayati dan saya minta menjadi pegawai yang profesional. Selamat kepada yang telah menerima SK hari ini,” katanya.

Pada kesempatan itu, Bupati juga menjelaskan bagi yang tidak lolos seleksi melebihi 35 tahun, bagaimana yang belum terangkat, sedang terus diperjuangkan, sampai detik ini masih mendapatkan gaji.

“Tetap semangat bekerja. Yang sudah jadi CPNS tetap bisa menjaga diri, jangan kemayu,” katanya.

Selain itu juga dilaksanakan pengangkatan dan penyerahan SK PNS dari CPNS sebanyak 159 pegawai dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan ditambah 10 pegawai (enam lulusan IPDN dan empat dari Kementerian Tenaga Kerja yang sudah alih status menjadi PNS PemKab Karanganyar). (y/pd)

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor: Rj207jS.SM.01.00j2017 tanggal 02 Februari 2017 tentang Penyampaian Penetapan Kebutuhan PNS dari Program Pegawai Tidak Tetap dan Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Kementerian Kesehatan, bersama ini Kami umumkan Daftar Nominatif Bidan PTI yang Dinyatakan Lulus Seleksi Kompetensi Dasar Kementerian Kesehatan dalam Proses Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Karanganyar dari Pegawai Tidak Tetap (PTI) Pusat sebagaimana terlampir.

Selanjutnya, pengumuman ini dapat dilihat melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan alamat http://www.karanganyarkab.go.id.

Demikian untuk dapat diketahui.

Karanganyar, 23 Februari 2017

a.n BUPATI KARANGANYAR
SEKRETARIS DAERAH

TTD

Drs. SAMSI, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19581207 198503 1 010

Download: 09. Pengumuman Kelulusan Bidan PTT

Sehubungan dengan rencana Kunjungan Kerja Ibu Negara Ibu Hj. Iriana Joko Widodo dan Ibu Wakil Presiden Ibu. Hj. Mufidah Jusuf Kalla beserta para istri Kabinet Kerja yang tergabung dalam Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE) ke Kabupaten Karanganyar, maka kepada pimpinan BUMD Kabupaten Karanganyar untuk memasang spanduk selamat datang mulai Senin, 20 Pebruari 2017 di depan kantor masing-masing.

Adapun desain spanduk selamat datang dapat diunduh pada link dibawah ini :
Download Spanduk Selamat Datang (more…)

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
MEMBUKA LOWONGAN KERJA

Membutuhkan:

Direktur Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Karanganyar

Persyaratan:

1. Warga Negara Indonesia.
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
4. Surat pernyataan tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.
5. Surat pernyataan tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhiatan negara.
6. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. Berpendidikan minimal Sarjana (S1), dibuktikan dengan ijazah dilegalisir.
8. Batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 56 tahun.
9. Surat pernyataan tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Dewan Pengawas sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
10. Membuat dan menyajikan proposal mengenai Visi dan Misi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha.
11. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 tahun mengelola perusahaan dengan kondite baik, dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan.
12. Bersedia bekerja penuh waktu.
13. Surat Lamaran dan Daftar Riwayat Hidup.
14. Foto copy KTP.
15. Photo berwarna ukuran 4×6 = 2 lembar.

Ketentuan:

• Lamaran Dibuat Rangkap 2 (Dua)
• Surat Pernyataan Bermeterai RP.6.000,-
• Lamaran lengkap ditujukan kepada Bupati Karanganyar, dan dikirim lewat:

Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Karanganyar

Dengan alamat:

Kantor Bupati Karanganyar
Jalan Lawu No . 385 B Karanganyar
No. Telpon (0271) 495039, Pswt 217, Kode Pos 57712

Lamaran kirim dalam stopmap warna biru dan diterima paling lambat tanggal 15 Pebruari 2016, jam 15.30 WIB.

 Karanganyar, 1 Pebruari 2016

 An. BUPATI KARANGANYAR
Sekretaris Daerah

TTD

Drs. SAMSI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19581207 198503 1 010

Karanganyar, Jumat (16/01/2015)

Bupati Karanganyar Juliyatmono saat menyerahkan SK CPNS secara simbolis kepada 177 CPNS dari Honorer Kategori II, Kamis (15/11) siang

Penantian panjang dari honorer untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akhirnya bisa bernafas lega. Pasalnya, 177 honorer Katergori II (KII) telah menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan CPNS.

Sebelumnya, ujian tertulis tenaga honorer Kategori II telah diikuti sebanyak 447 peserta dari tenaga guru 181 peserta, tenaga kesehatan 53 orang, dan tenaga teknis 213 orang.
Kemudian melalui dari hasil seleksi tertulis itu, dinyatakan lulus sejumlah 199 peserta. Kemudian dilakukan pemberkasan dengan dilakukan verifikasi oleh panitia negara.

“Dari 199 honorer itu, ada tujuh orang yang mengundurkan diri atau tidak memenuhi syarat, sehingga menjadi 192 orang,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karanganyar Samsi, Kamis (15/01) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, saat penyerahan SK CPNS.

Lebih lanjut, Samsi mengatakan berkas dari 192 orang itu di ajukan untuk mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP). Namun yang memenuhi syarat dan telah ditetapkan NIP sejumlah 177 berkas. “Setelah mendapatkan SK CPNS untuk ke 177 orang itu, terbagi pada Golongan I sejumlah 26 orang, golongan II sebanyak 82 orang, dan golongan III sebesar 69 orang,” jelas Samsi.

Ditempat yang sama, Bupati Karanganyar Juliyatmono mengatakan sebagai CPNS harus menjadi manusia pembelajar untuk mengejar ketertinggalan atau kesenjangan kompetensi hingga menjadi pegawai yang profesional dan akuntabel.

“CPNS merupakan masa percobaan sekaligus masa orientasi. Gunakanlah masa percobaan dan orientasi ini sebaik-baiknya dan jangan berbuat, bertindak, berperilaku diluar kepatutan seorang CPNS,” jelasnya.

Dikatakannya berkaitan dengan disiplin pegawai, Bupati mengingatkan agar mengerti, memahami, dan mematuhi disiplin yang ada di PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai. “Peraturan ini mengikat dan berisi kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi CPNS dan PNS,”ucapnya. pd

Sebanyak 199 tenaga honorer kategori 2 (K2) yang dinyatakan lolos CPNS beberapa waktu lalu mulai melakukan pemberkasan. Penetapan nomor induk pegawai (NIP) bagi ratusan tenaga honorer K2 itu paling cepat dilakukan bulan Mei.

Bupati Karanganyar, Juliyatmono menegaskan tahap verifikasi berkas tenaga honorer K2 bersifat gratis. Orang nomor satu di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar ini siap menjewer anggota PNS yang mencoba menarik biaya dari tenaga honorer K2 selama pemberkasan.

“Kalau ada orang yang menarik biaya, tolong informasikan kepada saya. Saya sendiri yang akan mengambil tindakan tegas,” kata Juliyatmono saat memberikan pengarahan kepada ratusan tenaga honrer K2 di rumah dinas (Rumdin) bupati Karanganyar, Kamis (27/3/2014).

Juliyatmono menerangkan setiap CPNS di Bumi Intanpari harus bersedia ditempatkan di lokasi manapun sesuai kebutuhan. Hal dilakukan semata-mata agar pelayanan masyarakat di Karanganyar dapat berjalan ideal.

“Dadi ojo sambat yen wis kepenak [jadi jangan mengeluh kalau sudah hidup enak],” katanya.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karanganyar, Larmanto, pemberkasan tenaga honorer K2 ini menindaklanjuti surat Badan Kepegawaian Negara (BPN), Sabtu (22/3). Diharapkan, pemberkasan kali ini dapat rampung pertengahan April mendatang. Sehingga, penetapan NIP dapat dilakukan Mei.

“Begitu data verifikasi terkumpul, langsung kami kirim ke BKN,” katanya.

Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah tenaga honorer K2 di Pemkab Karanganyar masih menyisakan 248 orang. Menyikapi hal ini, Pemkab Karanganyar sudah mengirim surat ke pemerintah pusat agar segera memikirkan nasib mereka.

“Terkait tenaga honorer K2 yang belum lolos masih menunggu informasi lebih lanjut dari BKN,” katanya.

Sumber : http://www.solopos.com/