Satu Bulan Berlangsung, Car Free Day Sukses

Bupati Karangayar, Rina Iriani mengatakan pelaksanaan Car Free Day (CFD) di Karanganyar yang telah berjalan satu bulan ini, harus terus dibenahi. Meski antusiasme masyarakat terus meningkat, namun ia berharap pelaksanaan CFD bisa lebih baik lagi.

“Walaupun CFD Karanganyar sudah dapat dikatakan sukses. Kedepannya masih perlu berbagai pembenahan di berbagai sektor,” jelas Rina, Minggu (8/7). Menurut Rina, masih ada beberapa titik di CFD Karanganyar yang masih terlihat sepi, menjadi bahan evaluasi khusus. Ia menjelaskan bahwa beberapa titik yang sepi tersebut diakibatkan materi hiburan yang masih kurang. “Keramaian di CFD masih terlihat belum merata, seperti di daerah Popongan masih terlihat sepi. Untuk meramaikan daerah tersebut, akan kami beri sajian kesenian tradisional agar banyak masyarakat yang melihat,” tambah Rina.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut Rina akan segera berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar). Ia menyatakan agar kesenian yang akan ditampilkan di CFD nantinya adalah kesenian-kesenian yang berasal dari perwakilan sekolah-sekolah dan kecamatan yang ada di Karanganyar.

Terkait kebersihan dan ketertiban masyarakat, sejauh ini tidak ada kendala yang berarti. “Hal ini karena tingkat kesadaran masyarakat sudah terbilang tinggi. Warga sudah mengerti apa yang harus dilakukan saat CFD,” tambah Rina.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Karanganyar, Nunung Susanto menyatakan bahwa berbagai persiapan mereka lakukan setiap menjelang digelarnya CFD. “Kami menyiapkan berbagai rambu portable dan puluhan petugas setiap CFD berlangsung,” jelas Nunung.

Read More

Bupati Karanganyar Pilih Naik Angkutan Umum

Berbeda dengan hari-hari biasanya, pada Senin, (4/6), Bupati Karanganyar, Rina Iriani, tidak menggunakan mobil dinas saat berangkat menuju kantornya di Sekretariat Daerah Karanganyar. Rina lebih memilih menggunakan angkutan umum. Hal tersebut dilakukannya untuk penghematan energi bahan bakar minyak.
Mendapati atasannya memiliki keinginan tersebut, Ajudan Bupati Karanganyar, Arip Purwanto mengaku kewalahan “Ini membuat sedikit repot. Tapi ini juga membuat senang, karena bisa lebih berbaur dengan warga. Hal utama yang membuat repot itu, kalau tiap pagi pasti banyak anak sekolah dan orang kerja menggunakan angkutan umum”.
Sementara itu, Bupati Karanganyar, menyatakan tidak terlalu bermasalah untuk menggunakan angkutan umum saat pergi ke kantor dinas. “Naik angkutan umum bagi saya itu tidak jadi masalah. Kalau semua kendaraan dinas harus pakai Pertamax, itu baru jadi masalah. Di APBD juga belum dianggarkan. Kalau ada perubahan, pasti menjadi besar nanti. Kita harus cari solusi, seperti ini tidak apa-apa walau agak rekoso,” jelas Rina, Senin (4/6).
Menurut Rina, seharusnya kebijakan penggunaan Pertamax pada semua kendaraan dinas tidaklah tepat. Ia mengharapkan adanya penyesuaian antara tahun keluaran mobil dengan bahan bakar yang diwajibkan. “Di Karanganyar, masih banyak mobil dinas yang mobil-mobil lama. Tidak bisa kalau harus pakai Pertamax,” tambah Rina.
Terkait pembagian stiker pembatasan Premium, dirinya menyatakan belum berani membagikan stiker tersebut. Menurutnya, akan menjadi lebih buruk, jika masih ada kendaraan dinas yang menggunakan premium setelah dibagikan stiker tersebut. “Sekarang saya tidak akan memaksakan penggunaan Premium atau Pertamax. Saya beri contoh saja. Silakan bagi yang mau mengikuti,” jelas Rina.
Rencananya, Rina akan menggunakan angkot selama 2-3 hari dalam seminggu. Ia juga merencanakan untuk menggunakan sepeda motor dan sepeda onthel. Dirinya juga sudah memesan angkutan umum untuk dijadikan langganan.

Read More

Bupati Imbau Dinas Hemat Energi

Bupati Karanganyar, Rina Iriani menghimbau agar Dinas-dinas di Kabupaten Karanganyar melakukan penghematan energi dengan mengefektifkan mobil Dinas. Selain mengefektifkan penggunaan mobil Dinas, ia juga mengimbau penggunaan listrik dan air sesuai kebutuhan.

“Untuk mengefektifkan penggunaan mobil dinas, saya menyarankan saat digunakanmobil diisi oleh tujuh orang untuk satu mobil. Ini sudah saya anjurkan dari dulu. Bahkan kalau perlu, kami gunakan bus ataupun kendaraan umum untuk keperluan Dinas. Yang penting jangan sampai mengganggu acara yang akan didatangi,” jelas Rina, Jumat (1/6).

Menurut Rina, penghematan energi ini harus dijadikan sebagai budaya. Untuk penghematan energi sendiri, Rina menyatakan telah mengganti lampu penerangan jalan, dengan lampu hemat energi. “Sekarang kami sudah tidak ada hutang dengan PLN. Kalau dulu, Pemkab bisa hutang sekitar Rp 8 miliar kepada PLN, sekarang tidak lagi,” jelas Rina.

Dengan upaya penghematan energi yang ia lakukan, ia pun meragukan kebinasaan pemerintah tentang penggunaan Bahan Bakar Pertamax untuk mobil dinas. “Saya masih ragu jika semua mobil dinas menggunakan Pertamax. Harusnya ada pembatasan tahun keluaran mobil yang diwajibkan menggunakan Pertamax,” tambah Rina.  Rina menyatakan bahwa di Karanganyar terdapat sekitar 200-an kendaraan dinas. Dari jumlah tersebut, ia mengatakan hanya ada sekitar 50-an kendaraan yang bisa menggunakan Pertamax. “Banyak kendaraan dinas kami keluaran tahun1990-an. Jadi tidak bisa semuanya dipaksakan menggunakan Pertamax,” jelas Rina.

Menurut Rina, seluruh SKPD secara rutin memberikan laporan penghematan energi kepadanya. Hal tersebut sebagai bahan evaluasi Pemkab Karanganyar terkait penghematan energi. Ia mengharapkan penggunaan biaya penggunaan energi di Pemkab Karanganyar jangan sampai melonjak tinggi.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM (Disperindagkop & UMKM) Karanganyar, Sundoro, menyatakan saat ini di Karanganyar masih minim POM Bensin yang menyediakan Pertamax. “Di Karanganyar baru ada sekitar dua POM bensin yang menyediakan Pertamax. Itu di daerah Bejen dan Sapen,” jelas Sundoro.

Read More

DISHUB RAZIA TRUK, Cegah Kerusakan Jalan Adisumarmo Semakin Parah

Aparat gabungan Dishubkominfo Karanganyar dan Polres Karanganyar menggelar razia tonase truk yang melintas di Jl Adisumarmo, Minggu (18/3/2012) malam. Razia tersebut terkait dengan banyaknya kendaraan berat melebihi batas tonase yang diduga kuat menjadi penyebab kerusakan jalur alternatif tersebut.

Dalam razia yang dipusatkan di sekitar Soto Sawah tersebut, aparat merazia belasan truk dan bus yang melintas di jalur tersebut. Aparat gabungan mulai menghentikan setiap truk yang lewat sejak pukul 21.45 WIB hingga pukul 24.00 WIB. Tak sampai satu jam, sudah ada 12 truk yang dirazia karena tonasenya lebih dari 7 ton.

“Truk yang datang dari timur kita suruh balik ke timur, begitu pula yang datang dari barat kita suruh kembali ke barat. Nanti biar mereka memberi tahu rekan-rekannya,” kata Kepala Dishubkominfo Karanganyar, Nunung di sela-sela razia.

“Maksimal tonase 7 ton, tapi banyak yang lebih dari itu.”

Sementara itu Bupati Karanganyar Rina Iriani yang juga meninjau razia tersebut menegaskan bahwa razia ini adalah jawaban dari banyaknya komplain masyarakat atas buruknya kondisi jalur tersebut. Rina sangat menyesalkan banyaknya kendaraan berat di Jl Adisumarmo yang ikut memperburuk kondisi jalan karena biaya perbaikan jalan ini tiap tahun sangat besar.

“Saya tidak mau terus-terusan disalahkan gara-gara jalan ini,” ujar Rina di sela-sela razia. “Ini kan jalan kabupaten. Setiap kali perbaikan butuh anggaran sekitar Rp100 juta sampai Rp150 juta. Jadi kalau setahun ya sampai Rp900 juta,” lanjutnya usai menghubungi Kepala DPU Karanganyar, Priharyanto.

Oleh karena itu ke depan Pemkab Karanganyar berencana untuk melakukan peningkatan jalan yang diperkirakan menelan dana Rp2 miliar-Rp2,5 miliar. Hal ini dianggap lebih efektif dari pada tiap tahun harus mengeluarkan anggaran Rp900-an juta.

Razia ini sempat mendapatkan protes dari beberapa sopir truk. Dalimin, sopir truk pasir yang datang dari Deles, Manisrenggo, Klaten, sempat ngeyel pada aparat. “Kami para sopir sering dikorbankan. Padahal truk saya kosong,” katanya di depan Rina.

Menurut Rina, dia sudah lama berencana menggelar razia seperti ini. Dia juga sudah memerintahkan Dishubkominfo untuk terus melanjutkan razia ini. Bahkan Rina juga mendukung wacana pemasangan portal jalan seandainya sudah ada aturan resminya.

“Kalau ada aturan portal, pasti saya akan segera perintahkan untuk pasang portal. Jadi maksimal tonasenya kan 7 ton,” katanya.

Sumber : http://www.solopos.com

Read More