KARANGANYAR – Bupati Karanganyar H. Juliyatmono dan juga Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo didampingi Sekda Karanganyar Sutarno, Kepala Inspektorat dan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar hadiri penghargaan LHP LKPD di Kantor BPK Jawa Tengah, Jum’at(30/04/21).

Penghargaan ini adalah yang ketujuh kalinya diraih oleh Kabupaten Karanganyar dari BPK. Bupati berharap dengan raihan ini bisa menginspirasi dan ini juga sebagai prestasi bagi  seluruh keluarga besar aparatur pemerintah dan masyarakat Kabupaten Karanganyar. Pemerintah Kabupaten Karanganyar juga bersinergi dengan DPRD Karanganyar.

” Semoga sinergitas dan kerja bersama ini terus mendapatkan support dari masyarakat agar kami terus menjadi lebih baik lagi, terimakasih masyarakat Karanganyar memang TOP”, ungkap Bupati yang akrab disapa Yuli ini.

Demikian DISKOMINFO(Ard/Tgr)

Bupati Karanganyar, Juliyatmono mendengarkan penjelasan dari Kepala Perwakilan BPK Propinsi Jawa Tengah, Ayub Amali di ruang kerja kantor BPK Perwakilan Propinsi Jawa Tengah, Semarang, Senin (29/04)

KARANGANYAR, 29 April 2019

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Propinsi Jawa Tengah mengapresiasi tinggi, Kabupaten Karanganyar sebagai Kabupaten pertama yang melaporkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Ditambah lagi, BPK menilai LKPD Kabupaten Karanganyar mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP).

“Dari 35 Kabupaten Kota di Propinsi Jawa Tengah ini, Karanganyar yang pertama melaporkan LKPDnya. Kemudian dari temuan dan analisa terhadap laporan tersebut LKPD tahun 2018 WTP,” ungkap Kepala Perwakilan BPK Propinsi Jawa Tengah, Ayub Amali saat menyampaikan sambutannya dihadapan bupati Karanganyar dan jajaran di Kantor BPK Jalan Perintis Kemerdekaan No 175, Semarang, Senin (28/04).

Dia menambahkan ada beberapa catatan untuk Kabupaten Karanganyar. Pertama adalah masalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Di Karanganyar masih banyak yang belum teridentifikasi dengan baik. Namun demikian, BPK menyadari bahwa masalah PBB juga menjadi permasalahan di tingkat pusat. “Hanya saja jika dibiarkan maka jumlah piutangnya akan semakin besar dan tentu akan berdampak pada laporan keuangan. Kemudian yang kedua tentang aset tanah dari SMA dan SMK, hendaknya segera dilimpakan pihak yang menangani,” imbuhnya.

Predikat WTP ini bukan merupakan hadiah dari BPK, namun berkat usaha keras dari Pemkab Karanganyar. Kerja keras untuk mempertahankan opini WTP tersebut. Pihaknya meminta hal ini untuk dijaga terus.

Sementara anggota DPRD, Tony Hatmoko mewakili Ketua DPRD Karanganyar mengucapkan selamat kepada Pemkab Karanganyar yang telah bekerja keras. Bukan hanya laporan keuangan saja yang baik, bahkan Pemkab Karanganyar sebagai penyelenggara pemerintah terbaik se Indonesia. “Sebentar lagi Pemkab juga akan menerima anugerah dari Presiden yakni Parasamya Purnakarya Nugraha karena penyelenggara pemerintah terbaik berturut-turut. Ini merupakan kerja keras keseluruhan Pemkab Karanganyar,” ujar Tony Hatmoko.

Mengenai permasalahan yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti, Menurut Tony PBB memang limpahan dari pemerintah pusat. Namun demikian, pihaknya melihat progres terkait PBB ini semakin baik. Memang ada beberapa kecamatan yang mempunyai daerah-daerah industri besar dan kepemilikan aset masih tanda tanya atau belum jelas. “Dibawah kepemimpinan bapak Juliyatmono saya melihat progresnya semakin baik. Pajak PBB saja hanya Karanganyar yang tidak menaikkan, sedangkan daerah lain berlomba-lomba untuk menaikkan,” tandasnya.

Sementara Bupati Karanganyar, Juliyatmono mengucapkan syukur dengan bacaan Alhamdulillah. Hal ini, menurutnya patut disyukuri karena capaian yang baik. Temuan-temuan yang menjadi catatan, akan segera dipelajari dan diperbaiki. Mengenai permasalahan utang PBB sudah cukup lama dicari formulasinya. Dahulu dari pemerintah pusat hanya ‘glondongan’ (seketika, red) piutang sedangkan kepemilikan aset tidak jelas. “Namun akan kami tindaklanjuti temuan tersebut. Mudahan-mudahaan di tahun 2019, RPJMD akan dapat dikongkretkan atau terintegrasi dengan baik,” imbuh Juliyatmono.(hr/Adt

Wakil Ketua DPRD Karanganyar, Eko Setiyono (kiri), Kepala Kantor Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah, Hery Subowo, (kedua dari kiri), Bupati Karanganyar, Juliyatmono (kedua dari kanan), dan Wakil Bupati Karanganyar, Rohadi Widodo (kanan) saat berfoto bersama seusai penerimaan WTP Tahun 2017 untuk Pemkab Karanganyar.

Karanganyar, Kamis (18/05/2017)

Pemkab Karanganyar untuk tahun 2017 ini mendapatkan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Penghargaan itu menambah daftar predikat WTP, ke tiga kalinya.

Tiga tahun berturut-turut itu antara lain 2015 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2014, 2016 (LKPD 2015), dan 2017 (LKPD 2016).

Bupati Karanganyar, Juliyatmono, menerima langsung penghargaan yang ke tiga itu dari Kepala Kantor BPK Jawa Tengah, Hery Subowo,di Kantor Perwakilan BPK Jawa Tengah, Kamis (18/05).

Tahun ini, Pemkab Karanganyar, meraih penghargaan itu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016.

Saat memberikan sambutan, Bupati mengatakan atas nama Pemerintah Kabupaten dan masyarakat Karanganyar mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan pemeriksaan “general chek up” yang telah dilakukan.

“Terapi dari hasil pemeriksaan itu segera di tindak lanjuti, dan semoga semakin baik. Untuk tahun depan 2017 segera sudah bisa dikirimkan”, kata Bupati Juliyatmono,

Ditempat yang sama Wakil Ketua DPRD Karanganyar, Eko Setiyono,memberikan apresiasi penghargaan WTP ini.

“DPRD Karanganyar mengucapkan selamat pelaksanaan kebijakan anggaran tahun 2016 yang baru saja diterima. LHP yang diterima akan ditindaklanjuti sebagai sinergitas dengan Pemkab Karanganyar, dan harapannya lebih baik lagi,” kata Eko.(pd)

Bupati Karanganyar Juliyatmono (kanan) menerima langsung predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LKPD Tahun 2015  di kantor BPK Perwakilan Jawa Tengah, di Semarang, Jumat (27/05)

Karanganyar, Sabtu (28/05/201)

Untuk kedua kali, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar mendapatkan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tahun 2016 ini, Pemkab Karanganyar mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)Tahun 2015.

Bupati Karanganyar Juliyatmono menerima langsung penghargaan bergengsi itu di kantor BPK Perwakilan Jawa Tengah, di Semarang, Jumat (27/05)

“Syukur alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan Opini WTP.Penghargaan ini merupakan hasil upaya dan kerja keras kerjasama dari berbagai pihak,” jelas Bupati Juliyatmono, Jumat (27/05) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar.

Dengan penghargan dari BPK ini, harapan Bupati semoga Kabupaten Karanganyar semakin maju dan terpercaya. Pada tahun 2015 lalu, Pemkab Karanganyar juga mendapatkan Opini WTP untuk LKPD tahun 2014.

Bedanya, untuk tahun 2014, WTP diraih dengan sistem keuangan Cash Basis, namun tahun ini menggunakan Accrual basis.

“Accrual basis lebih rumit, dan susah, syukurlah kita dapat menjaga. Kedepan jauh sempurna, karena basis data sudah memadai, tinggal sentuhan teknologi dan SDM semakin baik,” kata Bupati.pd