Proyek pembangunan jalan tol Solo-Kertosono (Soker) akan mengalami sedikit perubahan dari rencana awal. Pintu masuk tol yang awalnya berada di Desa Ngasem, Kecamatan Colomadu, nantinya bakal digeser sedikit ke sisi utara.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Panitia Pembebasan Tanah (P2T) Karanganyar, Any Indrihastuti belum lama ini. Menurutnya, penggeseran pintu tol itu juga berdampak pada dibatalkannya penggusuran tanah kas Desa Ngasem. Tapi belum bisa dipastikan apakah penggeseran itu akan berdampak pada penggusuran lahan baru milik warga atau tidak. “Kami masih menunggu informasi lebih jauh mengenai hal itu,” katanya.

Terkait alasan pergeseran pintu gerbang tol itu, Any belum bisa menjelaskan karena belum mendapat informasi dari pelaksana proyek. Selain itu, pembebasan lahan seluas 35 meter persegi juga akan dilakukan di Desa Klodran, Kecamatan Colomadu yang rencananya akan digunakan sebagai interchange tol Soker.

Any menjelaskan untuk wilayah Karanganyar yang akan dilalui tol Soker ini akan dibangun tiga interchange, yakni di Desa Ngasem dan Klodran, Kecamatan Colomadu dan Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat.

Sementara itu, perkembangan proyek pembangunan tol sudah mencapai sekitar 80 persen. Beberapa lahan yang berada di Desa Jatikuwung dan Jeruksawit, Kecamatan Gondangrejo yang sebelumnya alot, kini sudah selesai dibebaskan. “Sementara untuk Desa Karangturi yang juga masuk Kecamatan Gondangrejo belum, memang agak alot,” ujar Any.

Diungkapkannya, pembebasan lahan mulai berjalan lancar setelah P2T menawarkan harga baru yang telah disetujui oleh tim appraisal. Harga baru tersebut meningkat cukup signifikan yakni sekitar 200 persen. Seperti yang terjadi di Desa Jatikuwung, harga yang ditawarkan bervariasi, mulai dari Rp 400.000 hingga Rp 800.000 per meter persegi.

Camat Colomadu, Joko Budi Utomo saat dikonfirmasi mengaku belum mengetahui rencana pergeseran pintu gerbang tol Soker di Desa Ngasem tersebut. Begitu juga terkait pembebasan lahan baru yang akan digunakan untuk interchange, ia juga mengaku belum mendapat informasi. “Tapi sejauh ini pembebasan lahan di Kecamatan Colomadu sudah beres semua. Untuk perkembangan itu akan saya cek dulu,” katanya.

Dewan Pendidikan Kabupaten Karanganyar mengadakan sosialisasi Delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar, Senin (21/5). Sosialisasi SNP tersebut diikuti sekitar 125 ketua komite sekolah di Karanganyar.
Ketua Panitia sosialisasi 8 SNP, Sugiarso, menyatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan agar sekolah memiliki wawasan seputar SNP. Menurutnya dengan memiliki wawasan seputar SNP maka mutu sekolah pun dapat ditingkatkan. “Pendidikan itu merupakan never ending process. SNP tersebut menjadi acuan penilaian dari Badan Standardisasi Pendidikan,” jelas Sugiarso, Senin (21/5).
Sementara itu Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Karanganyar, Tjuk Susilo mengatakan dengan sosialisasi diberikan kepada komite sekolah, karena komite sekolah adalah pemangku kepentingan dalam pendidikan.
“Komite sekolah/madrasah berperan bersama-sama kepala sekolah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan Dewan Pendidikan punya kewajiban untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan komite sekolah terkait hal-hal seperti ini,” jelas Tjuk, Senin (21/5).
Tjuk menjelaskan bahwa SNP tersebut berisi terkait standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana da prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan pendidikan. “SNP itu nantinya berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan. Ini untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Kalau mutu pendidikan terjamin, itu menjadi usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak bangsa lebih bermartabat,” jelas Tjuk.
Perwakilan Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Untung Budiarso, menilai bahwa standardisasi tersebut harus sama. Ia menjelaskan bahwa setiap fasilitas, kurikulum, dan sumber daya manusia harus memiliki kualitas yang sama.
“Semuanya harus sama, tidak boleh ada yang berbeda. Semua yang di pusat dan daerah harus sama. Komite sekolah harus bisa bersikap lentur agar bisa terus berguna ke depannya,” jelas Untung, Senin (21/5).

Ribuan warga dari berbagai daerah di Soloraya mengikuti sepeda santai yang digelar Kodim 0727/Karanganyar dalam rangka memperingati HUT Ke-66 TNI Tahun 2011.

Mereka memadati lapangan Alun-alun Karanganyar sejak pukul 06.00 WIB.

Tidak hanya warga, para pejabat Muspida Karanganyar pun seperti Dandim 0727 Karanganyar Letkol (Inf) Eddy Basuki, Wakil Bupati (Wabup) Paryono, Kapolres Karanganyar AKBP Edi Suroso, Ketua DPRD Sumanto dan tiga Wakil Ketua DPRD masing-masing Rohadi Widodo, Tri Haryadi dan Juliyatmono antusias mengikuti sepeda santai.

Para pejabat ini berbaur bersepeda ria bersama peserta lainnya. Sepeda santai dibuka secara langsung oleh Bupati Karanganyar Rina Iriani Sri Ratnaningsih.

Ketua Panitia Mayor (Inf) S Kuncoro Dewo mengatakan jumlah peserta sepeda santai sesuai dengan tiket pendaftaraan diikuti sebanyak 7.000-an peserta. Mereka datang dari berbagai daerah di wilayah Soloraya.

Kegiatan ini memperebutkan hadiah berupa tiga sepeda motor, 20 unit sepeda gunung, dua unit kulkas, dua unit mesin cuci dan ratusan doorprize lainnya.

“Rute sepeda santai start dimulai Alun-alun Karanganyar-Bejen-simpang lima Beji-Koramil Tasikmadu-barat Pabrik Gula Tasikmadu-Ngijo-finish di Alun-alun,” ujarnya.