Petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar saat melayani warga.

Karanganyar, Senin (03/07/2017)

Usai libur panjang lebaran tahun 2017, permintaan administrasi kependudukan di Kabupaten Karanganyar tidak ada lonjakan, bahkan seperti pada hari biasa.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Karanganyar, Suprapto, Senin (03/07) pagi, saat dijumpai dikantornya.

“Hampir sama dengan hari lain. Rata-rata perhari KTP 100 orang, akte kelahiran 75 orang, perubahan Kartu Keluarga (KK) 60 orang. Rekam KTP ada yang merubah data dan minta KTP elektronik,” kata Suprapto.

Ada juga permintaan legalisir untuk daftar ulang sekolah terdiri dari KK dan akta kelahiran. Di Dispendukcapil Kabupaten Karanganyar, pelayanan sudah siap sejak pagi usai apel PNS.

Untuk masyarakat perantau, jelasnya, bisa merekam di luar daerah, sehingga permintaan perekaman KTP tidak terlalu signifikan. Sedangkan untuk ketersediaan blangko dari pemerintah pusat yang diprioritaskan yang sama sekali belum pegang KTP elektronik.

“Artinya bagi mereka yang print ready record (PRR) siap dicetak elektronik. KTP elektronik bisa dibuatkan bagi yang membutuhkan untuk ke luar negeri  juga dilayani,” kata Suprapto.

Untuk pelayanan bisa selesai cepat, seperti perubahan KK satu jam sudah jadi. Pindah penduduk satu jam jadi. Untuk akta kelahiran, jika didaftarkan dibawah jam 12 siang sudah bisa diambil hari itu juga. Namun setelah jam 12 bisa besok hari.

Di Kabupaten Karanganyar, pelayanan KTP sudah memadai, itu terbukti dengan adanya alat rekam dan alat cetak di 17 Kecamatan sudah ada. Selain itu di kantornya, Suprapto menyiapkan masing-masing dua alat rekam dan cetak KTP.

Dispendukcapil Kabupaten Karanganyar juga menyediakan blangko 10 ribu untuk Kartu Identitas Anak (KIA) sejak tahun 2016. Bahkan kini tinggal 2000 blangko karena permintaan yang banyak.

“Dulu ada isu pendaftaran sekolah pakai KIA sehingga banyak permintaan. Padahal blangko itu bukan syarat masuk sekolah. Tidak wajib hukumnya. Tetapi jika sebagai indentitas anak dipersilahkan membuat,” katanya.

Dia juga menjelaskan, ada 50 kabupaten/kota sebagai percontohan penerbitan. Tetapi Kabupaten Karanganyar belum, tetapi pihaknya siap melayani masyarakat.

“KIA kegunaannya itu sebagai indentitas, dan keamanan yang bersangkutan. Apalagi yang anak suka berpergian. Membuatnya baru bisa di kantor kami, di Kecamatan belum bisa,” katanya.

Pembuatan KIA cukup mudah, syaratnya surat nikah orang tua, Kartu Keluarga, akta kelahiran anak, KTP orang tua, usia kurang 17 tahun, foto jika anak diatas 5 tahun ukuran 4×6 sebanyak 2 lembar, berwarna, namun kurang dari itu tidak pakai foto.(pd)

Pelayanan Dokumen Kependudukan Secara On Line

Kami beritahukan bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Adminduk kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten karanganyar telah membuka pelayanan Dokumen Kependudukan secara on line yang mulai di buka mulai tanggal 1 Februari 2017 dengn alamat domain ” loket99.disdukcapil.karanganyarkab.go.id“. (more…)

Bupati Karanganyar Juliyatmono saat meyampaikan sambutan pada kegitan Kunker bersama Kemendagri dan Disdukcapil se Solo Raya, di Ruang Anthurium Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Kamis (3/11/2016).

Untuk mewujudkan aparatur yang kompeten khususnya di pendataan kependudukan, Kemendagri bersama Disdukcapil se Solo Raya akan membuka Diploma IV Fakultas Hukum dan  Kependudukan. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Bina Aparatur Kemendagri, Joko Mursito pada kegiatan Kunjungan Kerja, di Ruang Anthurium Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Kamis (3/11/2016).

Pada Kunjungan kerja tersebut Pemkab Karanganyar dalam hal ini Bupati Karanganyar, Juliyatmono memberikan dukungan penuh, karena data merupakan sesuatu yang amat sangat strategis karena harus valid dan akurat.

”Nantinya akan ada seleksi internal atau rekomendasi. Baik yang PNS maupun THL berkesempatan kuliah lagi. Diharapkan lulus dari D4 dapat menerapkan ilmunya sehingga benar-benar membentuk tenaga yang kompeten untuk data yang valid dan akurat”, ujar Juliyatmono dalam membuka acara Kunker bersama Kemendagri.

Sementara itu Direktur Bina Aparatur Kemendagri, Joko Mursito, dalam sambutannya menyatakan, maksud dan tujuan kunjungan ini yaitu bekerjasama dan mendukung penuh yang nantinya akan membuka Fakultas Hukum dan Kependudukan sebagai kampus pendukung yang menyiapkan aparatur yang siap bekerja di Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil).

“Nantinya juga akan ada recruitmen dan karena ini mencakup nasional, maka Pemerintah Kabupaten perlu mendukung kegiatan ini”, terangnya dihadapan peserta dari Disdukcapil se Solo Raya.

Demikian Dishubkominfo (ind/ir)

Bupati Karanganyar, Juliyatmono dan Ketua TP PKK Kabupaten Karanganyar, Siti Khomsiyah Juliyatmono, mendapatkan penghargaan Keluarga Berencana

Karanganyar, Kamis (11/08/2016)

Bupati Karanganyar dan Ketua TP PKK Karanganyar mendapatkan penghargaan di bidang keluarga berencana dari BKKBN dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2016.

Untuk Bupati Karanganyar, Juliyatmono mendapatkan penghargaan Manggala Karya Kencana Bidang Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Tahun 2016 , yang diserahkan oleh Kepala BKKBN, Surya Chandra Surapaty. Dan penghargaan bidang Kependudukan Provinsi Jawa Tengah 2016 diserahkan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Kemudian untuk Ketua TP PKK Kabupaten Karanganyar, Siti Khomsiah Juliyatmono juga mendapatkan penghargaan Manggala Karya Kencana yang diserahkan oleh Kepala BKKBN.

Penghargaan tersebut diberikan pada Peringatan Hari Keluarga Nasional ke XXIII dan Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi Jawa Tengah di Alun-alun Kabupaten Boyolali, Rabu (10/08) pagi.

Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty, mengatakan peringatan Hari Keluarga Nasional dapat dijadikan pemacu untuk terus menerus meningkatkan ketahanan keluarga agar dapat menghasilkan keluarga berkualitas.

“Progran kependudukan KB dan pembangunan keluarga dan berbagai berbagai program prioritas didalamnya senantiasa diarahkan untuk mewujudkan Nawacita,” kata Kepala BKKBN.

Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) harus dapat menjangkau wilayah kriteria miskin, kumuh, daerah tertinggal, padat penduduk, nelayan, agar masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut dapat merasakan manfaat program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga secara langsung, seperti pembentukan Kampung KB.

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Karanganyar, Any  Indrihastuti mengatakan penghargaan itu diberikan karena pemerintah pusat menilai kinerja dan dedikasi terhadap kepedulian kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sangat tinggi. Dengan komitmen Pimpinan Daerah, Regulasi, alokasi dana pemerintah serta capaian-capaiannya

“Dengan kepedulian komitmen tinggi dalam mensosialisaikan program KB dan meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap persoalan kependudukan serta meningkatkan jejaring kerja dalam pelaksanaan program KB. Komitmen dan kesuksesan itu dibangun melalui inovasi yang digagas Bupati,” kata Any.

Arah kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan senantiasa memperhatikan keseimbangan keselarasan antara kuantitas, kualitas, serta penataan komposisi dan struktur penduduk yang ideal.pd

Bupati Juliyatmono menyambut baik kedatangan rombongan Komisi I DPRD Pasuruan di Anthurium Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Jumat (19/2).

Karanganyar, Jumat 19 Februari 2016.

Bupati Juliyatmono menerima kunjungan kerja komisi 1 DPRD Pasuruan. Pada kunjungan kerja yang di ketuai oleh Amir Kadir memaparkan keinginanya untuk studi komparasi guna mengetahui lebih jauh sistem Administrasi dan Pelayanan kependudukan di Kabupaten Karanganyar.

Sementara itu menurut Bupati Karanganyar Juliyatmono, pelayanan berupa KTP, KK, Akte Kelahiran secara kartu identitas anak di layani dengan cepat dan gratis.

“Banyak kegiatan Pemerintah yang telah kami lakukan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat , seperti kegiatan Jumatan keliling (Jumling) dan Subuhan keliling (Suling).

Kegiatan-kegiatan seperti ini selain untuk meningkatkan kualitas ibadah , kegiatan ini juga bertujuan untuk lebih dekat dan bisa saling membagi kesulitan mereka kepada Pemerintah tidak ada jarak antara pihak warga dan pihak Pemerintah.

Pada kesempatan tersebut Bupati juga menyampaikan bahwa Perangkat Desa, RT dan RW mendapatkan insentif. Ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan terhadap hasil kerja mereka yang telah melayani masyarakat secara langsung.

Dan terkait anggaran sumber pembiayaan yang ada di desa, berupa dana desa dan alokasi desa masing-masing 10% dari APBD dan 10% Pajak Daerah dan retribusi.

Foto bareng Bupati Karanganyar bersama rombongan Komisi I DPRD Pasuruan.

Dishubkominfo Karanganyar (umi/ind).