Bupati Karanganyar Juliyatmono dan Wakil Bupati Rohadi Widodo saat bertemu dengan Muspicam, Kepala Desa dan Kepala Sekolah Kecamatan Colomadu, Senin (16/12)

Karanganyar, Selasa (17/12/2013)

Pasca dilantik pada Minggu (15/12),  Bupati Karanganyar Juliyatmono dan Wakil Bupati Rohadi Widodo mengunjungi Colomadu untuk berkantor.

Dihadapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Muspicam, Kepala Desa, Kepala Sekolah, Bupati Juliyatmono menjelaskan prioritas Colomadu dan Gondangrejo nantinya secara infrasruktur dibereskan. “Setelah itu partisispasi masyarakat untuk memiliki Karanganyar dan kontribsusi segala aspek kemasayarakat sangat tinggi,” kata Juliyatmono, saat di Kantor Kecamatan Colomadu, Senin (16/12) siang.

Dia yakin dengan pembenahan berbagai infrastruktur dapat meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat dan mendatangkan investor.

“Colomadu ini jalur vital, dekat dengan bandara. Dengan memberikan fasilitas yang lengkap wisatawan yang lewat bisa mampir,” ujarnya. pd

Kepala Sekolah di Kabupaten Karanganyar menandatangani pakta integritas menjelang pelaksanaan ujian nasional, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Kamis (11/04)

Karanganyar,  Kamis (11/04/2013).

Menjelang pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 15-18 April mendatang, seluruh Kepala Sekolah (Kepsek) di Kabupaten Karanganyar menandatangani Pakta Integritas, Kamis (11/04). Dalam dokumen tersebut, semua pihak berjanji akan menyelenggarakan UN secara jujur, bertanggung jawab, dan penuh integritas untuk memajukan dunia pendidikan.

Sri Suranto, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karanganyar, mengatakan, UN sekarang ini, sangat berbeda dengan tahun sebelumnya. Jenis soal yang diberikan ke siswa di setiap kelas, semuanya berbeda. Ada 20 macam soal, sehingga satu meja dengan lainnya tidak bisa sama.

“Selain itu tingkat kesulitannya juga naik karena mulai tahun ini hasil UN akan diperhitungkan untuk penerimaan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Karena itu dipastikan berbeda,” kata dia.

Karena itulah, pihaknya berharapkan sekolah betul-betul mempersiapkan siswa untuk menghadapi ujian. Persiapan paling baik tentu yang dilakukan sejak dini, ketika siswa mulai belajar di kelas satu.

Untuk itu pula, Suranto berharap dengan waktu yang hanya tinggal beberapa hari lagi, sekolah sudah tidak lagi menggelar kegiatan yang memforsir siswa. Baik kegiatan pembelajaran, apalagi kegiatan lain.

Tak lupa pula, Sri Suranto mengingatkan kepada siswa, guru maupun pengelola sekolah, agar tidak mempercayai isu lembar jawaban yang sudah beredar.  “Bagaimana mungkin itu bisa terjadi. Soalnya saja belum beredar, tetapi jawabannya sudah ada. Kan sangat tidak masuk akal, lebih baik diabaikan saja,” kata dia.

Sementara itu, Bupati Karanganyar, Rina Iriani menyatakan, tidak ada target bagi sekolah agar bisa lulus 100 persen. Akan tetapi Rina meminta agar prestasi siwa Karanganyar bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. “Meski

106 Kepala Sekolah dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati Karanganyar, Rina Iriani, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Kamis (28/03)

Karanganyar, Jumat (29/03/2013)

Sebanyak 106 Kepala Sekolah (Kepsek) SMP dan SMA dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati Karanganyar, Rina Iriani, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Kamis (28/03) pagi. Para pendidik itu terdiri dari SD sebanyak 89 orang, SMP 12 orang, dan SMA sebanyak lima orang.

Mutasi ini merupakan hal yang biasa, tugas dan tanggung jawab hendaknya dijalankan dengan profesional, baik dan benar. Langkah Bupati tersebut diharapkan bisa memberikan penyegaran bagi kepala sekolah yang ada di Bumi Intanpari. ”Kepala Sekolah maupun guru mempunyai peran penting untuk memberikan pendidikan bagi murid-murid di sekolah. Berikan teladan contoh yang baik  bagi mereka,” ujar Rina Iriani.

Bupati juga mengatakan, selain tugas mendidik, figur seorang Kasek juga diharapkan bisa mengatur keuangan di sekolah.”Kepala Sekolah juga menjadi manager keuangan,” tambah dia.

Rina menegaskan kepada 106 orang itu untuk fokus dalam memberikan pelajaran kepada para siswa. Dengan kata lain, Rina meminta agar Kepala Sekolah untuk tidak memiliki pekerjaan sampingan, salah satunya pemborong atau kontraktor.

Kalau nekat menjadi pemborong, lanjut Rina, orang tersebut tidak akan dipertahankan menjadi kepala sekolah. “Bisa juga dilorot menjadi guru atau yang lainnya. Kalau memang ingin menjadi pemborong, ya harus keluar dari PNS. Jangan nyambi,” katanya lagi.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karanganyar, Sri Suranto menambahkan, Kepala Sekolah yang dilantik diharapkan segera menyesuaikan di lingkungan sekolah yang baru selain itu juga dapat bekerja profesional di tempat yang baru. “Mereka harus secepatnya beradaptasi karena Ujian Nasional (UN) SMA dimulai April mendatang,” ujarnya. pd

Bupati Karanganyar, Rina Iriani, mendapatkan penghargaan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) Appreciation, Jumat (1/6). Bupati Karanganyar dinilai telah mendukung pengimplementasian Permendiknas Nomor 28/ 2010 tentang penugasan guru sebagai Kepala Sekolah (Kepsek).

Selain Karanganyar ada 12 Kota/ Kabupaten yang mendapatkan penghargaan LPPKS. “Selain Karanganyar, juga ada Balikpapan, Madiun, Bontang, Kota Magelang, Samarinda, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Purbalingga, Bogor, Jeneponto, Pasek, dan kabupaten Magelang yang mendapatkan penghargaan,” jelas Kepala LPPKS Indonesia, Siswandari, Jumat (1/6).

Siswandari mengatakan Bupati dan Walikota yang menerima penghargaan LPPKS tersebut telah ikut mengimplementasikan Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010. “Semua Bupati dan Walikota yang menerima penghargaan telah menganggarkan Permendiknas tersebut dalam APBD,” tambah Siswandari.

Sementara itu, Bupati Karanganyar, menyatakan dirinya sangat memperhatikan masalah pendidikan. “Saya ingin sekolah, kepala sekolah, dan siswa mengerti apa yang menjadi tugas mereka. Saya tidak mau asal menempatkan guru menjadi kepala sekolah di Karanganyar,” jelas Rina, Jumat (1/6). Menurut Rina, untuk memilih kepala sekolah yang berkompeten, dirinya bekerja sama dengan pihak independen. “Kerja sama dengan independen itu agar kualitas kepala sekolah bagus. Sama seperti pejabat eselon, kepala sekolah juga harus uji kompetensi,” tambah Rina.

Rina menjelaskan, bahwa mulai tahun 2011, Karanganyar mengadakan piloting kepala sekolah berdasarkan Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010. “Untuk tahun 2012, kami sedang melakukan proses seleksi calon Kepala SD sebanyak 103 orang, dan SMA sebanyak tujuh orang. Mereka nantinya akan menjabat pada tahun 2013,” tambah Rina.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karanganyar mencatat ada sekitar 44 kursi jabatan struktural eselon III, IV dan V di Lingkungan Pemkab Karanganyar yang kosong sejak tiga bulan yang lalu. Kekosongan tersebut disebabkan karena adanya pegawai yang telah memasuki masa pensiun dan mutasi jabatan.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karanganyar, Suwarno menyatakan kursi jabatan yang kosong di antaranya Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), Kepala Bagian (Kabag) Umum Setda, Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (DPU), sejumlah kursi di tingkat Kepala Seksi dan sejumlah dinas atau instansi. Kekosongan juga terjadi pada posisi Kepala Sekolah Negeri, yang mana sejumlah Kepala Sekolah telah memasuki masa pensiun ataupun dipindah.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Karanganyar, Rohadi Widodo meminta agar kursi jabatan yang kosong tersebut agar segera diisi, pasalnya jika dibiarkan berlarut-larut akan mengganggu kinerja terutama dalam melayani masyarakat. Dirinya pun berharap agar pengisian sejumlah jabatan struktural yang kosong tersebut tidak berdasarkan kepada masalah kedekatan atau faktor non teknis lainnya, tetapi lebih mengacu kepada kompetensi PNS yang memang dipunyai.
“Saya berpesan kepada siapa pun dalam penempatan PNS agar mengesampingkan masalah kedekatan atau faktor non teknis yang ada. Sesuaikan saja dengan kemampuannya,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (11/1). Ia mengatakan Karanganyar sudah menerbitkan Perda tentang Pengangkatan PNS khususnya dalam jabatan struktural, di mana di dalamnya tercantum untuk pengangkatan pejabat eselon III diwajibkan untuk melalui uji kompetensi. “Karena sudah dianggarkan oleh dewan, semestinya uji kompetensi itu harus dilakukan untuk pejabat eselon III,” tandas dia.