Kasie PSDKI DIskominfo Karanganyar, Kristina Dw K memberikan paparan mengenai PPID Di Kecamatan Jumapolo

KARANGANYAR – Pemerintah Desa Ploso, Kecamatan Jumapolo sangat luar biasa dalam mengelola web dan informasi desa. Hal terbukti, saat tim Monev PPID Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karanganyar melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Jumapolo, Selasa (15/07). Selain web sudah baik, beritanya juga bagus dalam kemasan dan informatif. Sehingga Desa ini menjadi contoh desa di Kecamatan Jumapolo yang lain untuk berbenah.

“Saya akui Desa Ploso, Kecamatan Jumapolo sangat baik dalam pengelolanya web. Hal ini mendorong, Desa Ploso dapat dikenal dengan mudah oleh masyarakat luas,” papar Sekretaris Dinas (Sekdin) Diskominfo, Dra Eny Fauziah, MM saat memberikan monev PPID.

Sementara Kasie PSDKI, Kristina Dwi Kartiningsih S.S, M.M mengatakan saat ini informasi  menjadi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik membuktikan bahwa informasi adalah kebutuhan masyarakat sehingga perangkat Desa harus tanggap.  Diharapkan nantinya masyarakat menjadi paham bahwa setiap warga negara berhak mengetahui informasi publik di pemerintahan. “Banyak masalah yang terjadi di tingkat desa karena kurangnya pemahaman terkait informasi publik, jangan sampai kita terombang-ambing karena tidak paham regulasi serta aturan dalam melaksanakan tugas” jelasnya. (hr/dnk)

Bupati Karanganyar, Juliyatmono (depan) saat meninjau lokasi jembatan di Dusun Banyak, Desa Kadipiro, Kecamatan Jumapolo.

Karanganyar, Rabu (21/09/2016)

Pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung, Tahap II, Tahun Anggaran 2016 membangun jembatan menghubungkan antar desa.

Jembatan dengan panjang enam meter, lebar empat meter dan tinggi enam meter itu terletak di Dusun Banyak, Desa Kadipiro, Kecamatan Jumapolo, dan menghubungkan ke Desa Jumantoro.

Seusai upacara di Lapangan Desa Kadipiro, Bupati Karanganyar, Juliyatmono dan Forkopimda Kabupaten Karanganyar meninjau lokasi jembatan tersebut. Karena sulitnya akes jalan, rombongan harus berjalan kaki melewati jalan bebatuan licin sepanjang 300 meter, Selasa (20/09) pagi.

Selain itu juga dibangun untuk sasaran fisik berupa makadam dan betonisasi jalan, pembangunan talud jalan, cor jalan, dan plesterisasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 10 rumah.

Pelaksanaan Pra TMMD dimulai tanggal 10 sampai dengan 19 September 2016, dan sasaran fisik telah mencapai 20 persen. Sedangkan kegiatan TMMD dari pembukaan 20 September 2016 hingga 19 Oktober 2016, dengan harapan sasaran fisik selesai 100 persen.

TMMD juga mengadakan kegitan sasaran non fisik seperti pembekalan tentang bahaya radikalisme, terorisme, bahaya narkoba, sosialisasi pensertifikatan tanah, kependudukan, sosialisasi pertanian, perundang-undangan pemerintah desa, pelayanan KB dan kesehatan, pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan umum, pembuatan SIM, hiburan rakyat dan bintal.

Komandan Kodim 0727/Karanganyar, Letkol CZi Santy Karsa Tarigan mengatakan, pemilihan lokasi ini merupakan usulan dari bawah melalui rembug desa.

“Pembanguan jembatan, cor, dan talud merupakan penghubung antar dusun dan ke desa lain, sehingga dapat meningkatkan roda perekonomian masyarakat. Juga membangkitkan kembali semangat gotong royong,” katanya.

Dia juga mengatakan,pelibatan personil TMMD sebanyak 40 orang, juga dari Polsek, masyarakat, linmas, ormas, pelajar, pramuka dan karanganyar, dengan jumlah sekitar 100 orang. Pendanaan hingga Rp. 670.300.000, yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD Kabupaten Karanganyar dan swadaya masyarakat Desa Kadipiro.pd

Wakil Bupati Karanganyar, Rohadi Widodo saat memanen jagung hibrida, di lahan kelompok tani Sri Rejeki, Dusun Ngori, Desa Kedawung, Kecamatan Jumapolo, Senin (22/02) siang. Foto : prada

Karanganyar, Senin (22/02/2016)
Kelompok tani Sri Rejeki mengadakan panen raya jagung hibrida di lahan pertanian yang berada di Dusun Ngori, Desa Kedawung, Kecamatan Jumapolo, Senin (22/02) siang. Hasilnya meningkat dari sebelum mendapat bantuan dari PemerintahPusat.

Pemerintah memberikan bantuan melalui APBN tahun 2015 sebesar Rp. 54.450.000, untuk luas lahan 25 hektar tanaman jagung, oleh petani itu terasa sangat membantu dan bermanfaat. Produksi sebelum mendapat bantuan hasilnya 7,5 ton per hektar pipil kering.

“Setelah mendapat bantuan ini dan baru saja di ubin dengan ukuran 2,5 X 2,5 meter, hasilnya rata-rata 10,23 kilogram tongkol panen, atau 9,3 ton hektar pipil kering. Jadi meningkat 1,8 ton per hektar,” kata Ketua Kelompok Tani Sri Rejeki Karno.

Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo memanen padi hibrida tersebut bersama sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Setelah memanen jagung, Wakil Bupati mengatakan kedepannya para petani Jumapolo bias mengembangkan jagung jenis jagung putih. Karena di balik manfaatnya sebagai campuran nasi dan juga dapat di konsumsi penderita diabetes jagung putih juga memiliki nilai jual yang lebih tinggi.

“Harga jualnya tinggi, sampai pada Rp. 11.000/kilogram, berbeda dengan jagung pada biasanya hanya laku Rp. Rp.3000-Rp.4000 per kilogramnya. Dengan dana Rp100 juta per dapok, di harapkan bisa mengembangkan hasil tani,” katanya.

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati menyanggupi untuk memberikan bantuan satu unit mesin pemipil jagung, yang diinginkan oleh kelompok tani itu.mi

Menteri Sosial RI Salim Segaf Al Jufri (berbaju biru muda) didampingi Bupati Karanganyar Juliyatmono (kiri) menyerahkan bantuan kursi roda

Karanganyar, Kamis (26/06/2014)

Hingga pertengahan 2014 ini, Kementerian Sosial (Kemensos) sudah memberikan bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak (RTLH) di seluruh Indonesia. Tidak hanya itu, Kemensos melalui APBN juga membantu perekonomian masyarakat melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Sosial RI, Salim Segaf Al Jufri saat memberikan bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Lapangan Desa Kwangsan, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, Kamis (26/06/2014) siang. Dalam kesempatan itu, Salim menegaskan selama ini kemiskinan menjadi masalah serius di Republik ini. Oleh karena itu, beberapa pihak di antaranya Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota serta masyarakat umum bahu membahu membantu warga yang kesusahan dalam hal ekonomi.

Menteri Sosial RI Salim Segaf Al Jufri (kanan) dan Bupati Juliyatmono (kiri) mengunjungi warga yang mendapatkan bantuan RTLH di Desa Kwangsan, Kecamatan Jumapolo

Kemensos pun, lanjut dia, bertekad menjalankan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI). Salah satu indikator menurut Kemensos yakni pemenuhan kebutuhan rumah warga miskin yang tidak layak huni. “Kemensos menempuh cara untuk mengatasi hal itu dengan jaringan kemitraan. Hingga kini, telah menyelesaikan pembangunan 11.000 unit RTLH warga miskin,” kata dia, kemarin.

Pemilihan cara tersebut didasarkan pada keterbatasan warga miskin untuk memperbaiki rumahnya. Tidak hanya masalah rumah, Kemensos juga memberikan bantuan ekonomi melalui UEP dan KUBE. Datanya menyebutkan sudah ada beberapa wilayah yang KUBE-nya berhasil. “Yang sudah berhasil di antaranya KUBE Palembang, Bangka Belitung, Balik Papan, dan Garut Jawa Barat. Warga yang menjadi anggota KUBE saat ini sudah mampu membiayai sekolah bagi anak-anaknya serta membeli kebutuhan rumah tangga,” tegasnya.

Sementara itu, khusus di Kabupaten Karanganyar, Salim menegaskan jika Desa Kwangsan Kecamatan Jumapolo menjadi titik ke-45 yang dibantu dalam hal RTLH dan KUBE. Di mana, terdapat 120 RTLH yang berkesempatan diperbaiki dan 20 KUBE di bidang pertanian yang mendapatkan dana stimulan.

“Total kucuran dana untuk Karanganyar sebanyak Rp 1,6 miliar. Dana itu terbagi atas dua, yakni rehabilitasi 120 RTLH sebesar Rp 1,2 miliar dan sisanya Rp 400 juta untuk bantuan 20 KUBE,” ujarnya.

Tidak hanya berhenti di sana, Kemensos juga memberikan bantuan alat dengar tiga unit, dua pasang kruk bagi penyandang disabilitas, empat kursi roda, dan dua sarana lingkungan (Sarling).

Di lokasi yang sama, Bupati Karanganyar, Juliyatmono mengaku masih berusaha untuk mendapatkan sejumlah bantuan Pemerintah Pusat guna mengurangi angka kemiskinan di Bumi Intanpari. Selain RTLH dan KUBE, Pemkab juga berusaha mendapatkan bantuan program Keluarga Harapan. “Pemkab juga memiliki sejumlah program untuk pengentasan kemiskinan. Yakni rehap 500 RTLH sebesar Rp 10 juta/ unit, bantuan bagi anak yatim, piatu, maupun yatim piatu yang belum berusia 13 tahun, bantuan bagi lanjut usia (Lansia) yang usianya di atas 80 tahun selain pensiunan,” katanya. pd