Bupati Karanganyar, Rina Iriani, menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2012 kepada Ketua DPRD, Sumanto, dalam Rapat Paripurna, Sabtu (06/04)

Karanganyar, Sabtu (06/04/2013)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar menyatakan, angka kematian bayi pada 2012 mengalami penurunan. Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) mencatat angka kematian bayi tahun lalu hanya 9,23 permil.

Hal itu disampaikan Bupati Karanganyar, Rina Iriani dalam Nota Penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2012 dalam rapat paripurna, Sabtu (06/04). Dikatakan Rina, hal itu merupakan capaian yang cukup menggembirakan. “Angka kematian bayi pada 2012 sebesar 9,23 permil. Artinya, terjadi penurunan kematian bayi permil penduduk pada 2012,” kata dia.

Dengan capaian tersebut, dinas terkait yakni DKK sudah bagus dalam melaksanakan tugas dan program kerjanya terkait penanganan kasus kematian anak pada tahun lalu. “Untuk persentase capaian kierja tahun 2012 mengalami kemajuan sebesar 126,32 persen,” ujar dia.

Setali tiga uang kasus kematian bayi, peningkatan kinerja DKK juga ditunjukkan dengan adanya penurunan kematian Bawah Lima Tahun (Balita) di tahun yang sama. “Data kami menyebutkan penurunan tersebut mencapai angka 0,37 permil,” ujar dia di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Karanganyar serta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kendati demikian, angka kematian ibu pada 2012 masih cukup tinggi yakni 127,6 per 1.000 ibu. Dipaparkan orang nomor satu di Pemkab Karanganyar itu disebabkan meningkatnya pre-eklamsi pada ibu. Hal itu sulit diprediksi prognosisnya. Namun, pihaknya mengklaim sebagian besar kinerjanya bersama dinas terkait sudah baik. Hanya saja, Rina menyampaikan apa yang diraihnya saat ini harus tetap ditingkatkan.

Di sisi lain, Pemkab Karanganyar juga memiliki prestasi tersendiri dalam hal penggalakan program Keluarga Berencana.  Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) melaporkan progam pelayanan keluarga berencana 2012 terdapat 26.886 orang akseptor baru. Sementara itu, peserta KB aktif sebanyak 133.565 dan KB mandiri 79.944 orang.pd  

Pemerintah Kabupaten Karanganyar kekurangan jumlah petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) dua tahun terakhir.

Saat ini jumlah PLKB aktif hanya 64 orang yang bertugas di 177 desa dan kelurahan. Padahal idealnya setiap PLKB hanya memegang tanggung jawab di dua desa/kelurahan.

Penjelasan itu disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (BP3AKB) Karanganyar, Agus Heri Bindarto, saat ditemui, Jumat (14/9/2012).

Menurut dia tahun depan jumlah PLKB akan kembali berkurang sembilan orang. Sehingga praktis hanya bakal ada 55 PLKB aktif. Minimnya jumlah PLKB sebagai ujung tombak program KB, Agus menjelaskan, berdampak pada kurang optimalnya beberapa program.

“Jumlah ini sangat tidak ideal dibanding jumlah wilayah yang harus digarap. Selama ini kami terbentur moratorium, tapi untuk rekrutmen CPNS tahun depan kami sudah ajukan usulan,” katanya.

APBDes untuk PPKBD

Guna mengoptimalkan program di tengah kurangnya jumlah PLKB, Pemkab sedang mengupayakan optimalisasi peran pembantu pembina KB desa (PPKBD). Pemerintah desa (Pemdes) dan kelurahan di Bumi Intanpari diminta menganggarkan dana untuk operasional PPKBD masing-masing. Dana tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Selama ini dana operasional PPKBD dari APBD kabupaten masih jauh dari kata ideal. Rinciannya, dana operasional seorang PPKBD tahun 2011 Rp5.000/bulan. Kendati angkanya naik menjadi Rp10.000/bulan tahun ini tetap masih jauh dari standar. Sehingga dalam APBD perubahan angkanya dinaikkan lagi menjadi Rp20.000/bulan/orang selama setahun.

“Merujuk APBD perubahan, operasional PPKBD per bulan ditetapkan Rp20.000. Setiap PPKBD akan mendapat rapelan dana operasional untuk delapan bulan pertama 2012 saat pembayaran ketiga Desember mendatang. Sebab pembayaran dana operasional PPKBD dilakukan empat bulan sekali,” kata Agus.

Tenaga penyuluh Keluarga Berencana (KB) di wilayah Karanganyar belum memadai. Satu penyuluh KB harus bertugas di tiga sampai empat desa. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3Adan KB) Karanganyar, Agus Heri Bindarto, mengatakan tenaga penyuluh KB di wilayah Karanganyar berjumlah 64 orang. Mereka ditempatkan di seluruh wilayah Karanganyar dengan jumlah desa sebanyak 177 desa. “Salah satu kendala di lapangan karena jumlah penyuluh terbatas,” katanya di sela-sela acara Hari Keluarga Nasional di Pendapa Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Senin (2/7/2012).

Para penyuluh KB berusia antara 50-54 tahun atau memasuki usia pensiun yang berjumlah sekitar 10 orang. Artinya, tenaga penyuluh KB harus segera ditambah agar masyarakat memahami manfaat KB pada masa mendatang. Pihaknya telah berkoordinasi dengan instansi terkait agar ada penambahan tenaga penyuluh di setiap desa. Namun, hingga sekarang penambahan penyuluh tersebut belum juga terealisasi. “Belum ada penambahan penyuluh, padahal kami sangat membutuhkan agar program-program KB dapat disosialisasikan di setiap desa,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karanganyar, Suwarno, menjelaskan sesuai surat keputusan bersama (SKB) lima menteri PNS di lingkungan Pemkab Karanganyar bisa dipindahkan ke bagian lain. Menurutnya, PNS yang tidak produktif akan dipindahkan menjadi tenaga penyuluh.

Misalnya, jumlah PNS di salah satu SKPD berlebihan maka beberapa PNS tersebut bisa dipindahtugaskan menjadi tenaga penyuluh. Saat ini, pihaknya masih mendata jumlah PNS di setiap SKPD. “Setelah didata akan diketahui SKPD mana yang jumlah PNS-nya berlebihan sehingga bisa dipindahtugaskan menjadi penyuluh,” papar Suwarno.

Sebelumnya, para PNS yang akan dipindahtugaskan menjadi penyuluh wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) penyuluh KB. Sehingga para calon penyuluh KB tersebut dapat mengerti dan memahami tentang KB secara komprehensif.

Kabupaten Karanganyar masih kekurangan tenaga penyuluh Keluarga Berencana (KB). Saat ini Pemkab Karanganyar hanya memiliki 64 tenaga penyuluh KB. Jumlah ini tidak imbang dengan cakupan wilayah di Kabupaten Karanganyar yang memiliki 177 desa/kelurahan. Untuk mengatasi permasalahan ini, Rencananya Pemkab bakal memindahtugaskan sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak produktif menjadi penyuluh KB.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bupati Karanganyar Rina Iriani saat sosialisasi Advance Family Planning (AFP) Indonesia. Rina mengatakan, dengan penambahan jumlah penyuluh KB diharapkan akan semakin menyukseskan program KB di Bumi Intanpari. “Saat ini memang jumlah penyuluh KB masih sangat kurang, karena kita hanya memiliki tenaga penyuluh sebanyak 64 orang, sementara jumlah desa sebanyak 177,” katanya, Selasa (8/5) kemarin.

Akibat minimnya jumlah tenaga penyuluh ini, satu penyuluh harus mengampu tiga desa. Padahal satu desa di Kabupaten Karanganyar sangat luas. Beruntung kendala ini sedikit terbantu dengan adanya kader-kader KK, bidan desa yang ikut membantu memberikan penyuluhan. Sementara menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Suwarno, pemindahan sejumlah PNS yang tidak produktif ini sangat memungkinkan dilakukan.

Terlebih saat ini sudah ada SKB 5 menteri. Sehingga pemindahan ini ada payung hukum yang kuat. PNS yang tidak produktif seperti dimaksud Suwarno yakni adanya jumlah PNS yang berlebihan di satu instansi. “Jika satu instansi terlalu banyak pegawainya, nanti malah ada PNS yang tidak mendapatkan tugas. Sehingga yang terjadi mereka bisa pulang lebih awal,” tandas Suwarno kemarin.

BKD pun akan melakukan pendataan instansi mana yang kelebihan pegawai. Setelah dilakukan pemilihan, para calon penyuluh KB akan mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Ditambahkan  Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3Adan KB) Agus Heri Bindarto menjelaskan, hingga saat ini ketercakupan KB di Karanganyar cukup bagus. Capaian ini bisa dilihat dari tercapainya target pada 2011 lalu.  “Tahun 2011 kami menargetkan peserta baru 25.915 orang, dan tercapai 26.886 orang. Sementara laju pertambahan penduduk mencapai 0,7 persen,” kata Agus.

Satuan Kodim 0727 Karanganyar mendukung program nasional keluarga berencana (KB) di Karanganyar. Komandan Kodim 0727 Karanganyar, Letkol (Inf) Eddy Basuki, dalam pembekalan kepada para Babinsa di Makodim 0727 mengatakan, melalui kegiatan percepatan program KB, diharapkan dapat mendorong dan memotivasi masyarakat dalam membina dan mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas.

“Dengan program itu, diharapkan mampu menggerakkan partisipasi baik dari unsur instansi pemerintah, LSM, tokoh masyarakat maupun swasta, yang tersebar dari tingkat kabupaten sampai ke desa-desa atau kelurahan,” ungkap Eddy.

Menurutnya, pelaksanaan Bhakti Sosial Revitalisasi Program Keluarga Berencana Nasional Terpadu TNI di Karanganyar, dilakukan secara periodik dari Mei-Juli 2011.

Selain diikuti oleh Babinsa, bhakti sosial itu juga diikuti oleh sejumlah akseptor di setiap desa di Karanganyar. Dengan terlibatnya jajaran Kodim, maka TNI telah ikut serta dalam mensejahterakan masyarakat.

Sumber : http://www.solopos.com/2011/karanganyar/kodim-0727-dukung-program-kb

KB dan TK Aisyiyah Kebak melayani pendidikan anak usia dini dari umur 2-4 tahun untuk bermain sambil belajar di Kelompok Belajar sedang umur 4-6 tahun untuk belajar sambil bermain di Taman Kanak-Kanak. (more…)