Kecamatan Colomadu, Karanganyar merupakan kawasan Karanganyar paling ujung barat kebanjiran bantuan. Dalam beberapa bulan terakhir ini kawasan yang merupakan pintu gerbang Karanganyar bagian barat mendapat dana bantuan setidaknya Rp19 miliar.

“Bantuan yang pertama adalah untuk pembuatan reservoar di Desa Bolon senilai Rp12 miliar berupa hibah dari pemerintah pusat. Kedua adalah dana pembuatan saluran tersier dari Desa Tohudan ke Desa Gawanan senilai Rp7 miliar, dana PNPM Rp783.750 dan sebagainya,” ujar Camat Colomadu, Joko Budi Utomo ketika ditemui.

Menurut dia, asal bantuan itu dari berbagai sumber di antaranya dari pemerintah pusat, APBD dan sebagainya. Dari sejumlah bantuan itu beberapa di antaranya sudah dibelanjakan dan beberapa di antaraya sudah jadi.

Bahkan untuk reservoar yang dibangun di Desa Bolon dalam waktu dekat ini akan segera diresmikan. Karena volume pembangunan sudah mencapai kira-kira 95 persen.

Dia memperkirakan jumlah bantuan dana pembangunan dari berbagai sumber yang dialokasikan di Kecamatan Colomadu, paling besar se-Karanganyar.

“Setahu saya, kecamatan lain di luar Kecamaran Colomadu tidak ada yang menerima bantuan dana pembangunan sebesar itu. Jadi, tidak semuanya benar kalau dikatakan Colomadu menjadi wilayah Karanganyar yang pembangunannya tidak dipikirkan,” papar Joko.

Sementara itu salah seorang warga Bolon, Yono, 62, berharap dengan dibangunnya reservoar bisa bermanfaat bagi warga sekitar. “Saya tidak tahu secara persis bangunan itu untuk apa? Tetapi saya dengar bangunan itu untuk menampung air sungai yang akan diolah menjadi air minum.”

Jika dugaannya benar, papar dia, diharapkan warga sekitar yang membutuhkan air tersebut hendaknya mendapat prioritas. Dengan demikian warga tidak hanya melihat bangunan, namun manfaat nyata justru akan dinikmati warga lain yang jauh dari lokasi reservoar.

Pasangan Calon Gubernur Jateng Ganjar Pranowo-Heru Sujatmoko berhasil memenangkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kecamatan Colomadu, Minggu (26/5/2013).

Camat Colomadu, Joko Budi Utomo mengatakan dari DPT 40.479, pasangan Ganjar-Heru memperoleh 19.583 atau 71,25 persen. Sedangkan pasangan HP-Don meraih 4.024 atau 8,55 persen dan pasangan Bibit–Sudijono meraih 3.878 atau 14,11 persen.

Camat Colomadu, Joko Budi Utomo didampingi Kasi Trantib Kecamatan Colomadu, Sunardjo yang keliling ke berbagai tempat di wilayah mereka mengaku puas.

Sebab hingga kemarin sore pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur berlangsung lancar. “Sampai saat ini pelaksanaan Pilgub di Colomadu berlangsung aman, lancar dan kondusif. Semoga kondisi masyarakat bisa menjaga kondisi ini dengan baik sampai selesai proses penghitungan suara nanti,” kata Joko.

Pada bagian lain putra Bibit Waluyo, Sari Lestari Kurniati dan suaminya Hoki Agusta Rino Atmaja yang terdafatar di TPS 18 Dusun Klegen, Desa Malangjiwan, Colomadu tak memberikan suara di TPS itu.

Ketua KPPS 18, Joko Widodo ketika ditemui di sela-sela merekap hasil perhitungan suara mengatakan Sari terdaftar di TPS 18 karena tercatat sebagai warga kompleks Perumahan Pondok Indah Permai II, Klegen.

Di TPS 18 ini, pasangan Bibit-Sudijono mendapat suara terendah yaitu 24 suara. Sedangkan pasangan Ganjar-Heru mendapat 139 suara, disusul pasangan Hadi Prabowo-Don Murdono, 48 suara.

Sementara Sekretaris Desa Kelurahan Malangjiwan, Bambang Hartono yang ditanya kenapa putra Bibit tak mencoblos di Malangjiwan mengaku tak tahu. Sebab hingga kemarin tak ada surat keterangan permintaan dari putra bibit untuk memilih di tempat lain.

“Surat permintaan mencoblos di tempat lain itu harus diajukan sekian hari sehelum hari H pemilihan. Karena itu kalau ada surat dari putra Pak Bibit mestinya kami di desa juga tahu,” kata dia.

Sedangkan TPS unik terdapat di TPS 18 Malangjiwan. Di tempat ini menyediakan organ tunggal untuk warga yang ingin menyalurkan hobinya. “Tadi beberapa warga yang nyoblos di sini semangat menyanyikan lagu-lagu campursari. Lumayan untuk menghibur warga yang datang di TPS,” ujar pemain organ, Tejo.

sumber : http://www.solopos.com

Wakil Bupati (wabub) Karanganyar, Paryono, berpesan agar rakyat tidak memilih pemimpin karena faktor uang semata. Dikhawatirkan jika pemilihan semacam itu yang dilakukan akan menuai kekecewaan di kemudian hari.

“Kalau memilih pemimpin hanya karena duit Rp5.000, nanti kalau pemimipin itu sesuka hati dalam melayani masyarakat, jangan protes menyalahkan dia. Karena Anda sudah dibeli dengan uang tersebut,” kata dia ketika meresmikan gedung serba guna RW 007, di Desa Tohudan, Kecamatan Colomadu, Karanganyar, Minggu (10/2/2013).

Menurut dia jika pada pemilihan kepala desa (pilkades) dalam waktu dekat melakukan money politics, hendaknya harus diwaspadai. Sebab mereka dinilai hanya akan megelabuhi warga, karena kepala desa (kades) itu nantinya hanya akan memangku jabatan selama kurang lebih enam tahun. Sementara itu dana yang dikeluarkan pada pilkades, sering kali mencapai ratusan juta rupiah.

“Saya sering heran kalau ada kades yang yang memenangkan pemilihan mengeluarkan dana sampai Rp300 juta. Kalau cara dia bekerja lurus-lurus saja, dari mana mereka bisa mengembalikan dana yang digunakan pilkades tersebut?”

Pada bagian lain dia berharap warga memahami esensi pilkades. Karena itu jika di antara warga se-desa beda pilihan hendaknya mereka tetap harus saling menghormati. Dia mengimbau mereka yang berhasil memenangkan pertarungan pada pilkades, tidak jemawa dan tetap menghormati jago yang kalah. Sedangkan, kata dia, mereka yang kalah hendaknya legawa.

Sementara itu Camat Colomadu, Joko Budi Utomo menambahkan pada pilkades tahap II di wilayahnya yang rencananya digelar 21 Februari akan diikuti enam desa. Desa-desa itu adalah Tohudan, Gedongan, Bolon, Baturan, Ngasem dan Paulan.

Sebanyak 258 keluarga di wilayah Kecamatan Colomadu, Karanganyar, mendapatkan bantuan uang tunai Program Keluarga Harapan (PKH) pemerintah pusat.

Camat Colomadu, Joko Budi Utomo, saat ditemui, Senin (10/12/2012), mengatakan nominal bantuan bervariasi mulai dari Rp100.000 hingga Rp600.000 per bulan. Rencananya bantuan akan diberikan setiap bulan selama lima tahun ke depan. Hanya saja evaluasi akan dilakukan setiap tahun untuk menentukan penerima bantuan masih berhak mendapatkan bantuan atau tidak.

Bila dinyatakan masih memerlukan, bantuan akan digulirkan kembali selama setahun ke depan. Pada penghujung tahun akan dilakukan lagi evaluasi, begitu seterusnya selama lima tahun. Joko Budi menjelaskan 258 keluarga penerima bantuan tersebar di 10 desa. Hanya Desa Paulan yang tidak memasukkan warganya dalam daftar penerima bantuan. Alasannya, rata-rata tingkat kesejahteraan masyarakat Paulan sudah lebih tinggi dibandingkan warga di desa lain.

Bantuan PKH, Joko menerangkan, merupakan bantuan langsung tunai seperti halnya BLT seperti yang pernah digulirkan pemerintah pusat beberapa tahun lalu. Mekanisme pencairan bantuan PKH sama dengan BLT yakni melalui kantor pos.Untuk pencairan bantuan PKH jatah bulan Desember 2012 sudah dilakukan Sabtu (8/12/2012) lalu.

“Sasaran bantuan ini yakni keluarga tidak mampu yang mempunyai anak yang sedang bersekolah di tingkat taman kanak-kanak (TK) dan sekolah dasar (SD), keluarga yang mempunyai perempuan yang sedang hamil. Nominalnya berbeda-beda, antara Rp100.000 hingga Rp600.000 per bulan,” katanya.

Sindikat penipu yang menyasar para kepala desa (kades) di Kabupaten Karanganyar, bergentayangan.
Mereka mencatut nama Sekretaris Daerah (Sekda) Karanganyar, Samsi, saat beraksi. Sebelumnya, Sekdes Girilayu, Matesih, Sukatno, sudah menjadi korban sindikat penipu. Uang Rp5 juta miliknya hilang setelah disetor ke nomor rekening yang disebutkan pelaku.

Setelah berhasil melancarkan operasi di Matesih, mereka kembali beraksi di Desa Klodran dan Malangjiwan, Colomadu, Senin (3/12/2012). Modus pelaku yakni menghubungi nomor telepon seluler (ponsel) calon korban (kades).
Seperti yang dilakukan pelaku pada Senin pagi terhadap Kades Malangjiwan, Parjoko dan Kades Klodran, Warsito.
Pelaku mengaku bernama Didik yang berkapasitas sebagai utusan Sekda Karanganyar. Saat itu pelaku memberitahu kades bahwa Malangjiwan dan Klodran akan mendapatkan bantuan senilai ratusan juta rupiah. Tapi supaya bantuan tersebut benar-benar turun, Parjoko dan Warsito diminta menyetor uang tunai ke nomor rekening.

Pelaku menggunakan nomor ponsel 08218424422 saat menghubungi Parjoko dan Warsito. Hanya saja pelaku belum sempat menyebutkan nominal uang tunai yang harus disetorkan. Begitu juga nomor rekening yang jadi tujuan penyetoran belum diberikan. Beruntung Parjoko dan Warsito segera melaporkan kejadian itu kepada Camat Colomadu, Joko Budi Utomo.

Begitu mendapatkan laporan tersebut, Camat langsung melarang kades mengirimkan uang melalui nomor rekening. Dia memastikan bahwa Didik bukan staf atau utusan Sekda.

“Sebelum ini saya memang sudah sampaikan supaya kades melapor kepada saya bila ada hal seperti ini. Sebab sudah ada sekretaris desa yang jadi korban penipuan dengan modus ini,” ungkap Joko Budi Utomo saat ditemui Solopos.com, di ruang kerjanya.

Tidak hanya melarang pengiriman uang seperti yang diminta pelaku, Joko Budi mencoba menjebak pelaku penipuan. Caranya dengan meminta kades Klodran dan Malangjiwan untuk bertemu langsung dengan orang yang mengaku bernama Didik, utusan Sekda. Rencananya, camat akan mengajak polisi untuk membekuk Didik saat bertemu dengan kades. Tapi upaya tersebut tidak berhasil lantaran pelaku sudah merasa dicurigai.

“Pelaku memberi nomor ponsel 081282855545 yang menurutnya adalah nomor Sekda Karanganyar. Saat kades saya menghubungi nomor itu dan mengajak bertemu langsung, laki-laki di ujung telepon menolak. Dia lantas membatalkan permintaan penyetoran uang melalui nomor rekening. Saya yakin mereka sindikat penipu,” pungkas Joko Budi geram.

Sekda Karanganyar, Samsi, menyatakan Pemkab Karanganyar tidak pernah memberikan bantuan tanpa prosedur yang jelas.