Pilkada Langsung, Mengapa tidak?
Oleh : Ilyas Akbar Almadani (Mahasiswa FISIPOL UGM)
Warga Tasikmadu, Karanganyar
Era reformasi dimulai pada tahun 1998 pasca berhentinya Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun. Pada masa pemerintahan Soeharto yang dikenal dengan orde baru, jabatan-jabatan politik utamanya pemilihan Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal itu dianggap belum merepresentasikan kedaulatan di tangan rakyat, maka terjadilah tuntutan reformasi yang mayoritas disuarakan oleh gerakan mahasiswa sebagai masyarakat terdidik. Perjuangan dan tuntutan reformasi tersebut berhasil melengserkan Presiden Soeharto.
Berdasarkan konstitusi, Wakil Presiden B.J. Habibie dikukuhkan menjadi Presiden. Habibie selanjutnya berkomitmen untuk memenuhi tuntutan reformasi yang berkembang saat itu dengan melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu hasil keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah mengubah tata cara pemilihan Presiden melalui pemilihan langsung sekaligus dibuat satu paket presiden dan wakil presiden.
Pilkada langsung adalah kualitas check and balances
Pemilihan presiden secara langsung dianggap mempunyai legitimasi yang luas sebagai wujud dari kedaulatan berada di tangan rakyat. Karena hasil pemilihan langsung itu dapat meningkatkan fungsi check and balances. Yang dimaksud check and balances adalah fungsi keseimbangan, artinya DPR/ DPRD yang terpilih mewakili masyarakat berperan aktif mengawasi jalannya Pemerintahan baik fungsinya sebagai pembuat Undang-Undang, menyusun Anggaran dan mengawasi jalannya Pemerintahan juga berfungsi untuk menjadi penyeimbang agar jalannya Pemerintahan tidak menyimpang dan tetap konsisten terhadap Visi, Misi, Program kerja yang telah ditetapkan oleh Presiden, Gubernur, Bupati/ Walikota.
Demikian juga hasil Pilkada langsung di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten akan menunjukkan partisipasi yang lebih obyektif dan dapat meningkatkan kualitas serta mampu menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pilihannya (Widodo, 2015). Pilkada langsung lebih kuat rasa keterwakilan masyarakat, lebih kuat rasa kepercayaan masyarakat yang diberikan kepada siapa yang diberi mandat, siapa yang dipilihnya untuk menjadi presiden. Bukan hanya presiden, melainkan semua jabatan politik termasuk gubernur, bupati, dan walikota.
Mekanisme pengisian jabatan kepala daerah dilakukan dengan cara dipilih secara demokratis. Pengertian dipilih secara demokratis mempunyai makna yang fleksibel bisa dipilih secara langsung oleh rakyat maupun dipilih melalui DPRD. Dipilih secara langsung oleh rakyat adalah demokratis, dipilih melalui DPRD juga sama demokratisnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengisian jabatan kepala daerah menggunakan istilah pemilihan kepala daerah atau dikenal dengan Pilkada, sedangkan teknis pelaksanaannya diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Harmonisasi Pasangan
Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon Kepala daerah adalah satu kesatuan yang saling melengkapi sehingga apabila Kepala daerah berhalangan dapat dilaksanakan oleh Wakil Kepala daerah dengan demikian Pemerintahan tetap berjalan tanpa sedikitpun ada hambatan dari faktor kepemimpinan (Kumolo, 2015). Hal ini sudah jelas bahwa asas ini meminimalisasi kecurangan yang terjadi apabila diterapkan secara sungguh-sungguh. Pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin menyelenggarakan Pilkada langsung secara cermat dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk turut serta dalam memilih pemimpin di daerah masing-masing dan berdampak pada kinerja pemerintah yang serius dalam menangani permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat karena masyarakat ikut terlibat dalam pergantian kepala daerah. Suara pemilih tidak di pengaruhi oleh tingkat Pendidikan dan jabatan seseorang. Setiap warga Negara mempunyai hak pilih yang sama sebagaimana diatur oleh Undang-Undang (MZ & Sundari, 2015). Hal ini menjadi sebuah bukti bahwa Pilkada secara langsung menjadi sebuah pesta demokrasi yang menguntungkan rakyat dan bermakna bagi kehidupan masyarakat kedepan.
Jika kita bandingkan dengan Pilkada melalui DPRD, pemilihan tersebut tentunya tidak membuang banyak biaya. Namun, kita menyadari bahwa keseluruhan suara anggota DPRD adalah suara partai dan ini menjadi sebuah beban para anggota DPRD. apabila dirinya tidak menuruti kemauan partai akan berisiko dengan penataan ulang para wakil partai di DPRD. Berbagai intervensi dari partai tentunya sangatlah kuat apabila pemilihan melalui DPRD. Akibatnya, hubungan kepala daerah dengan masyarakat menjadi lemah dari berbagai sisi dan akan berdampak pada kinerja Pemerintah ke depan kemungkinan bisa tidak mendukung kepentingan masyarakat karena kepala daerah akan mementingkan kepentingan para Anggota DPRD.
Pilkada langsung sebagai bentuk sarana untuk mewujudkan sistem yang demokratis untuk merealisasikan kepentingan sekaligus kedaulatan rakyat dan sebagai prasyarat terbentuknya pemerintahan daerah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel tetapi keberhasilan maupun tidaknya bergantung kepada komitmen pihak-pihak terkait untuk meminimalisasi kecenderungan pelaku menyimpang (Kumolo, 2015). Berbagai kemungkinan inilah yang seharusnya kita waspadai agar Pilkada tidak hanya menjadi seremonial belaka, tetapi mampu melahirkan kepala daerah yang sesuai dengan harapan masyarakat.
Kaderisasi Pemimpin melalui Partai Politik
Supaya Pilkada menjadi berkualitas diperlukan adanya proses rekrutmen politik oleh partai baik secara rutin dan mengedepankan sumber daya manusia yang berpendidikan tinggi memiliki wawasan, kemampuan, dan ilmu pengetahuan di bidang pemerintahan hal ini bisa diperoleh melalui proses kaderisasi yang cukup lama seperti melaksanakan diklat-diklat bertema pembangunan (Irham, 2016). Kepala daerah yang sudah diproses dalam kaderisasi partai harapannya menjadi manusia yang berpotensi untuk mengelola sumber daya yang ada dan dapat menjadi budaya yang bagus untuk mengurangi penyimpangan yang ada dalam proses kinerja dan pelaksanaan pemerintahan nantinya.
Pilkada langsung merupakan sarana sekaligus wujud sistem demokrasi secara utuh serta langkah realisasi kedaulatan rakyat. Namun, sebagaimana kita lihat selama ini harapan akan terwujudnya pemerintahan yang baik setelah sistem demokrasi dari pola lama tidak langsung menuju demokrasi langsung ternyata tidak langsung membawa wujud perubahan yang mendasar. Justru terjadi tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Banyak kasus korupsi dilakukan oleh Kepala daerah sehingga cita-cita agar mempercepat kesejahteraan rakyat belum terlihat justru sebaliknya kesejahteraan terabaikan dan cenderung pembangunan lambat.
Di samping memiliki dampak positif, praktik demokrasi cenderung melahirkan perilaku yang bertentangan dengan norma dan etika. Berdasarkan data Kementerian dalam negeri 2013 tercatat sebanyak 309 kepala daerah terjerat kasus korupsi. Data tersebut sama persis dengan temuan KPK yang melaporkan sejak 2004 hingga 2012 lebih dari 175 kepala daerah yang terdiri atas 17 gubernur dan 158 bupati dan walikota menjalani pemeriksaan di lembaga antikorupsi ini sebanyak 40 di antaranya sudah diproses penegak hukum bahkan sudah mendekam di penjara sebagai koruptor (Kumolo, 2015).
Dengan demikian Pilkada langsung tetap menjadi pilihan demokrasi yang masih cukup ideal di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, perlu disempurnakan dengan sistem yang dapat melahirkan proses demokrasi yang baik untuk mendapatkan presiden, gubernur, bupati, dan walikota yang berintegritas. Tetap menjaga komitmen sebagai seorang negarawan yang mampu menyejahterakan masyarakat dan dengan tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
DAFTAR PUSTAKA
Irham, M. A. (2016). Demokrasi Muka Dua: Membaca Ulang Pilkada di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia.
Kumolo, T. (2015). Politik Hukum Pilkada Serentak. Jakarta Selatan: Expose (PT Mizan Publika).
MZ, R. H., & Sundari, S. (2015). Pilkada: Penuh Euforia, Miskin Makna. Jakarta: Bestari (Anggota IKAPI).
Widodo, H. (2015). Hukum Acara: Perselisihan Hasil Pilkada Serentak di Mahkamah Konstitusi. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
Naskah Perundangan
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah
Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
