Menteri Koordinator PMK Puan Maharani didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Karanganyar Juliyatmono dan Kepala Balitbangkes Kemenkes Tjandra Yoga Aditama, saat peluncuran lima saintifik jamu, Selasa (31/03) di Aula B2P2TOOT Tawangmangu, Karanganyar.

Karanganyar, Rabu (01/04/2015)
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani meluncurkan lima jamu saintifik jamu, yang dihasilkan dari berbagai tanaman obat.
Produk saintifik jamu tersebut yaitu hiperurisemi untuk asam urat, hipertensi ringan, dispepsia untuk nyeri lambung, hemoroid untuk wasir dan osteoartritis untuk nyeri sendi.
Didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Karanganyar Juliyatmono, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Tjandra Yoga Aditama, Menko PMK Puan Maharani secara resmi meluncurkan ke lima produk jamu itu, Selasa (31/03) di Aula Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional (B2P2TOOT), Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar.
“Kami meminta segera di patenkan produk jamu ini, dengan berkoordinasi Kemenkumham untuk melakukan hak paten tanpa proses yang panjang,” kata Puan.
Dia juga segera berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM agar produk jamu yang dinikmati masyarakat, untuk segera mematenkannya agar tidak diklaim oleh negara lain.
Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah yang mempunyai banyak tanaman mulai dari bunga, tanaman obat dan pertanian. Puan Maharani berharap untuk bisa dikembangkan balai jamu di banyak tempat di Indonesia.
“Di B2P2TOOT bisa melakukan satu produk yang nantinya bermanfaat bagi Indonesia bukan hanya di derah saja. Kementerian juga telah menerapkan minum jamu bersama dan di pertemuan-pertemuan tertentu,” katanya.
Lebih lanjut, dia menuturkan untuk membangkitkan lagi keinginan seluruh masyarakat minum jamu bersama tidak dengan dipaksa satu atau dua bulan saja tetapi terus menerus. Kedepannya disetiap airport, pelabuhan dan gerbang-gerbang masuk Indonesia akan ada konter jamu untuk memperkenalkan.
Sementara itu, ditempat yang sama, Tjandra Yoga Aditama menjelaskan peluncuran lima saintifik jamu secara nasional itu masing masing terdiri dari beberapa campuran misalnya untuk hiperpircemi atau asam urat campuran dari daun kepel, daun sempuyung dan kayu secang karena tidak mungkin hanya terdiri dari satu tanaman obat saja.
“Di tahun depan kami akan mengembangkan lagi saintifik jamu untuk hepatoprotektor dan hiperkolestrol” menurut Tjandra.
Pengembangan riset tanaman obat dan jamu pada tahun 2012 mencapai 20 persen etnis. Sebanyak 209 dari 1.068 etnis di 26 provinsi luar Jawa Bali. “Terdapat 15.773 ramuan, 19.739 tanaman obat, 1.324 pengobat tradisional, 13.369 herbarium, analisis lanjut 20 species lanjut untuk DNA, 26 buku Ristoja Provinsi luar Jawa Bali, dan 1 buku Ristoja Nasional,” jelasnya.
Di tahun 2015 terdapat 110 etnis di 32 Provinsi dan tahun 2018 sekitar 250 etnis di 34 provinsi.pd

Suasana Seminar Bonus Demografi BPPKAB Karanganyar

Bupati Karanganyar Juliyatmono Keynote Speaker Dalam Seminar Bonus Demografi

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak keluarga Berencana (BP3AKB) bekerja sama dengan Yasasan Cipta Cara Padu Foundation mengadakan seminar dalam rangka program Advance Family Planning dengan tema “Mengoptimalkan dan memanfaatkan potensi bonus demografi untuk bersama memajukan Kabupaten Karanganyar”. Diadakan di Hotel Taman Sari karanganyar dan diikuti oleh 53 peserta, seminar yang bertujuan untuk memperkuat Konsep-konsep dasar pemanfaatan bonus demografi ini dimulai pukul 10.00 WIB dengan mendatangkan narasumber DR. Sony Harry B. Harmadi (Kepala Lembaga Demografi UI, Jakarta).

Bupati Karanganyar Juliyatmono dalam sambutannya mengangkat topik tentang pemaanfaatan bonus demografi dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Karanganyar. Keikut sertaan pemerintah dalam menekan pertumbuhan, bukan lain agar terkendalinya pertumbuhan dan majunya negara Indonesia di masa depan.

“Kalau pertumbuhan penduduk tidak terkendali dari sekarang, dua puluh atau lima puluh tahun lagi kalau kita masih hidup tidak bisa membayangkan Indonesia seperti apa” ujar Juliyatmono.

Perbedaan jaman menjadikan pemerintah mengambil kebijakan yang berbeda pula. Dahulu pemerintah pernah berhasil menekan angka pertumbuhan penduduk dengan mengharuskan menggunakan alat kontrasepsi tetapi sekarang dengan cara membuka kesadaran penduduk itu sendiri.

sementara itu, ketua panitia sekaligus Kepala BP3KAB Karanganyar Any Indrihastuti melaporkan bahwa kerjasama ini merupakan bentuk upaya kontribusif untuk mempersiapkn diri menghadapi bonus demografi, dan sebagai media penghubung untuk instansi-instansi di berbagai bidang kemudian masyarakat pada umumnya untuk bersama menciptakan kepeduliaan terhadap fenomena kependudukan serta mampu untuk memberikan manfaat yang konkret terkait peran serta masing-masing individu maupun instansi dalam menghadapi tantangan bonus demografi. ad

Siaran SWIBA FM “Bupati Menyapa”

Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo Memberikan Sambutan Saat KPID Jateng Mengkunjungi SWIBA FM, Rabu 24/02

Radio dan Televisi sebagai lembaga penyiaran diberi mandat untuk menggunakan tehnologi frekuensi, namun harus mementingkan kepentingan publik. Hal ini merujuk pada dasar hukum Undang – Undang 32 tahun 2002 tentang frekuensi adalah milik publik, dikelola oleh negara dan dimanfaatkan sebaik – baiknya oleh masyarakat. Kebebasan dan kemerdekaan dalam siaran harus tetap relevan dengan fungsi media itu sendiri, dalam artian siaran tersebut menginformasikan sesuatu secara layak dan benar, mendidik, menghibur secara sehat, melakukan kontrol dan merekatkan sosial, menumbuhkan ekonomi serta memperdulikan budaya lokal. Hal tersebut disampaikan oleh Mulyo Hadi Purnomo selaku koordinator Bidang Penindakan dan Pembinaan isi siaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah pada Pembekalan Penyiaran kepada kelompok pemantau siaran, Selasa (24/02) di Radio Swiba Karanganyar yang dihadiri oleh Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo.

Perlunya pengawasan dan literasi media

Negara menguasai spektrum frekuensi yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Akibat kepentingan bisnis, lembaga penyiaran berpotensi melakukan penyimpangan melalui program siaran yang disajikan. Agar lembaga penyiaran dapat berfungsi dan memberi kemanfaatan kepada masyarakat maka perlu diatur, dikontrol dan diawasi melalui program siaranya. Karena tidak semua lembaga penyiaran yang jumlahnya semakin banyak bisa terjangkau oleh pantauan KPID sehingga perlu keterlibatan masyarakat. Sesuai dengan pasal 52 Undang – Undang Penyiaran bahwa setiap warga Indonesia memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional,organisasi, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan kalangan pendidikan dapat mengembangkan kegiatan literasi dan / atau pemantauan lembaga penyiaran, masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap program dan /atau isi siaran yang merugikan.

Kiat Melakukan Pengawasan

Sebagai masyarakat yang peduli akan pentingnya siaran dalam menyampaikan informasi agar tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan KPID, maka perlu diperhatikan beberapa faktor, antara lain ; cermati program yang rawan pelanggaran ( berita tentang issue sensitif, infotainment, film kekerasan, tayangan mistis ), cermati jam siarnya ( tayangan dewasa, materi seksualitas, kekerasan, mistik) hanya boleh disiarkan pukul 22.00 – 03.00 WIB, perhatikan keterlibatan anak – anak ( anak – anak dilarang dijadikan narasumber dalam wawancara urusan rumah tangga orang tuanya, kasus hukum yang menimpa anak – anak harus disamarkan identitasnya), cermati iklan ( dilarang superlatif/ mengklaim satu – satunya, mengandung unsur menyesatkan, dan mengajarkan tuntunan yang salah seperti iklan kampanye di luar waktu kampanye). Cermati ucapan penyiar (dilarang menggunakan kata – kata cabul, mengumpat, memojokkan pihak tertentu), perhatikan lirik lagu ( dilarang bermuatan cabul, mengesankan hubungan seks, mengesankan wanita sebgai objek seks), perhatikan tayangan asing (seperti video clip lagu barat, berita mancanegara) karena regulasi penyiaran luar negeri berbeda di Indonesia.

Strategi Penguatan

Perlu adanya satu kesatuan persepsi/sinergi dan kerjasama yang baik antara KPID, Lembaga penyiaran dan masyarakat guna meminimalisir pelanggaran – pelanggaran dalam program siaran baik televisi maupun radio dengan meningkatkan intensitas pengawasan baik secara kualitas maupun kuantitas, memperlebar jaringan kelompok dengan sistem MLM, mengajak seluruh anggota masyarakat untuk kritis terhadap tayangan televisi dan siaran radio dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pengaruh media (LITERASI MEDIA) melalui program sosialisasi, workshop, seminar dsb. “Radio sebagai perekat sosial bukan alat profokatif ” , hal tersebut disampaikan oleh Tazkiyyatul Muthmainnah selaku koordinator bidang aduan dan pengawasan isi siaran KPID Jawa Tengah saat menyampaikan pembekalan materi.

Selanjutnya Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo dalam arahannya menyampaikan bahwa kita sebagai mayarakat Karanganyar harus merasa memiliki, menampilkan yang baik dan instropeksi untuk yang lebih baik. “ Sampaikan informasi yang baik dan informasi pembangunan Kabupaten Karanganyar sehingga berdampak baik kepada masyarakat sesuai dengan visi misi Pemerintah Karanganyar yang telah menjadi Perda 5 (lima) tahun ke depan Bersama memajukan Karanganyar “. ad (ch)

Suasana Donor Darah di Aula Dinsosnakertrans, Selasa Pagi 03/02

Suasana Donor Darah di Aula Dinsosnakertrans, Selasa Pagi 03/02

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Karanganyar memperingati Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan mengadakan aksi donor darah di aula kantor Dinsosnakertrans pada hari Selasa pagi 03/02. Pelaksanaan aksi donor darah tersebut mentargetkan 100 orang peserta yang terdiri dari lingkup SKPD, BUMD, Polres, Kodim 0727, Tagana, TKST dan perusahaan yang ada di wilayah Kab. Karanganyar.

Adapun tema K3 tahun ini adalah Melalui Sistem Manajemen K3, Kita Wujudkan Indonesia Berbudaya K3 Dalam Menghadapi Perdagangan Bebas. Hal ini diharapkan tahun 2015 sebagai momentum yang tepat untuk lebih meningkatkan K3 menjadi budaya di tempat kerja dan menjadikan masyarakat Indonesia mandiri berbudaya K3. ad

Karanganyar, Jumat (05/12/2014)

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat memberikan Ceramah Umum di kegiatan Kemah Kebangsaan, Kamis (04/12) malam, di Balai Desa Segorogunung, Kecamatan Ngargoyoso.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, memberikan ceramah umum di depan 153 peserta Kemah Kebangsaan. Kegiatan yang diikuti lima unsur agama dari 17 kecamatan di Kabupaten Karanganyar.

“Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Sungguh luar biasa, karena bisa menjadi pemersatu masyarakat Indonesia,” ujar Gubernur Ganjar Pranowo, Kamis (04/12) malam, di Balai Desa Segorogunung, Kecamatan Ngargoyoso.

Gubernur menambahkan kebhinekaan bangsa Indonesia bisa diwujudkan dengan berbagai cara, misalkan saja dengan bergotong royong bersama dengan berbagai umat beragama.
“Kemah kebangsaan seperti ini sebagai salah satu implementasi kerukunan umat beragama. Kita diwajibkan berhubungan dengan Tuhan, dan juga berhubungan dengan baik antar sesama manusia. Jangan sampai terpecah belah,” ucap Ganjar Pranowo.

Sementara itu, Bupati Karanganyar Juliyatmono mengatakan agama mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan di tempat yang terhormat, maka mari kita hayati kemah kebangsaan ini. “Interaksi antar kita akan melahirkan spririt keagamaan di tempat masing-masing daerah. Mari kita perkokoh jati diri kita sebagai warga bangsa untuk tetap menjaga idelogi negara,” jelas Juliyatmono.

Penyelenggaraan kegiatan tersebut bekerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Karanganyar, dan Gerakan Pramuka Kwartir Kabupaten Karanganyar. Kemah itu berlangsung Kamis-Sabtu (04-06/12) di lapangan Desa Segorogunung, Kecamatan Ngargoyoso. pd

Bupati Karanganyar Juliyatmono Saat Menjadi Pembina Upacara Peringatan Hari Pertanahan Nasional Ke-54 Kabupaten Karanganyar

Upacara peringatan Hari Agraria Nasional Tahun 2014 dilaksanakan secara serentak oleh jajaran Badan Badan Pertanahan Nasional di seluruh Indonesia pada hari ini, Rabu, 24 September 2014. Adapun tema peringatan Hari Agraria Nasional tahun ini adalah ”Satu yang Tidak Terpisah-pisahkan”. Upacara peringatan Hari Agraria Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dilaksanakan di halaman kantor dan bertindak sebagai pembina upacara adalah Bupati Karanganyar Juliyatmono. Selesai upacara diserahkan sertifikat prona secara simbolis kepada para perwakilan penerima sertifikat dan beasiswa yang diberikan kepada putra putri karyawan terbaik Kantor Pertanahan Karanganyar serta penghargaan reward untuk pegawai tidak tetap berprestasi. ad

Bupati Karanganyar Juliyatmono serahkan secara simbolis sertifikat prona

Bupati Karanganyar, Wakil Bupati Karanganyar dan Kepala Kantor Pertanahan Karanganyar saat membuka bansos setelah upacara.

Karanganyar, Kamis (05/06/2014)

Pelayanan kesehatan tradisional makin diminati warga

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 sebanyak 30,4 persen rumah tangga di Indonesia memanfaatkan pelayanan kesehatan tradisional diantaranya 77,8 persen rumah tangga memanfaatkan pelayanan kesehatan tradisional tanpa alat, dan 49 persen rumah tangga dengan ramuan.
Kepala Badan Litbangkes Kemenkes, Tjandra Yoga Aditama, menuturkan pelayanan kesehatan tradisional ramuan dikenal luas di Indonesia sebagai jamu dan secara empiris digunakan dalam upaya promotif, preventif bahkan selanjutnya berkembang ke arah kuratif dan paliatif.
“Indonesia secara konsisten mengangkat kesehatan tradisional ke dalam Sistem Kesehatan Nasional. Saat ini telah ada regulasi dan kebijakan mengenai pengobatan tradisional,” kata Tjandra Yoga Aditama, usai membuka Simposium Internasional bertema Tanaman Obat dan Obat Tradisional di Tawangmangu, Rabu (04/06) siang.
Dia menambahkan, Peraturan Menteri Kesehatan No 003 tahun 2010 tentang Saintifikasi Jamu yang antara lain mengatur penyediaan data dan informasi tentang jamu mendukung Jamu Evidence Based Decision Making dalam upaya pengintegrasian jamu dalam pelayanan kesehatan.
“Program saintifikasi jamu mencakup etnofarmakologi, formulasi, pre klinik dan klinik. Jamu saintifik digunakan untuk terapi komplomenter di fasilitas pelayanan kesehatan dan dijadikan pilihan masyarakat jika menginginkan untuk mengonsumsi jamu saja sebagai subyek dalam preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif,” ujarnya.
Saat ini, telah tersedia dua jamu saintifik, yakni untuk hipertensi ringan dan asam urat. Tahun 2014 ini rencananya akan diperoleh tambahan tiga jamu saintifik, yakni osteoartritis, haemorroid dan dispepsia.
“Ada 24 formula jamu untuk menjadi kandidiat formula jamu saintifik, yaitu 19 jamu untuk klinik pre kost dan formula jamu untuk uji klinik multicenter,” tandasnya.pd

Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) kabupaten Karanganyar mengadakan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) pada Kamis Pagi 01/05/2014 di Gedung IPHI Kabupaten Karanganyar.

Bupati Karanganyar Juliyatmono Saat Berikan Sambutan Pada Rakerda IPHI di Gedung IPHI Kab. Karanganyar, Kamis Pagi (01/05)

Hadir dalam acara ini Perwakilan DPW IPHI Prov. Jateng, Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar, Ketua DPD IPHI Kabupaten Karanganyar, Ketua MUI Karanganyar, Pengurus Daerah IPHI Kabupaten Karanganyar, dan Pengurus Cabang IPHI Se Kabupaten Karanganyar sebagai peserta RAKERDA.

Dalam sambutannya Bupati Karanganyar Juliyatmono menyambut dengan baik rakerda IPHI kali ini dan berharap IPHI Kab Karanganyar makin aktif dalam berperan membangun moral bangsa, terkhusus membangun akhlak muslim Kab Karanganyar. Diharapkan pula dengan akhlakul karimah kita dapat melanjutkan membina kebersamaan atas dasar persaudaraan, solidaritas serta ukhuwah islamiyah dan ukhuwah wathoniyah. Dengan demikian pembangunan akan berjalan lancar dan Insyaallah visi misi Kab. Karanganyar Bersama Memajukan Karanganyar dapat tercapai. “kepada Ketua Kantor Kementerian Agama Karanganyar, saya berpesan untuk tidak membebani satu rupiah pun kepada jamaah haji asal Kab. Karanganyar yang insyaallah tahun ini berangkat haji, karena Pemkab Karanganyar telah menyiapkan bus, konsumsi dan souvenir bagi mereka”, pesan Juliyatmono

Sementara itu Abdul Mu’id Wakil Ketua Pengurus Daerah IPHI Kab. Karanganyar yang juga penanggung jawab Rakerda IPHI ke-3 masa periode kepengurusan 2010-2015 menyampaikan Rakerda kali ini bertujuan untuk pertanggungjawaban Pengurus IPHI Kab. Karanganyar atas hasil kinerja tahun 2013. Selain itu juga untuk menjabarkan keputusan-keputusan organisasi tingkat nasional dan menampung aspirasi seluruh jajaran Pengurus IPHI se-Kab. Karanganyar serta merumuskan program kerja yang realistis dan relevan. Dijelaskan pula bahwa IPHI Kab. Karanganyar selama tahun 2013 telah melaksanakan beberapa program antara lain membentuk organisasi sesuai anjuran Pimpinan Pusat IPHI yaitu Pengurus Majelis Taklim Perempuan (MTP) IPHI, Pengurus Angkatan Muda Haji Indonesia (AMHI) IPHI, Pengurus Ba’ithul Al Qur’an IPHI, Pengurus Panti Asuhan Yatim IPHI, Pengurus Syirkah Ta’awun IPHI dan Pengurus Korp Mubaligh / Mubalighoh IPHI. ad