KARANGANYAR – Memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam Nasional (BMN), Pemerintah Kabupaten Karanganyar kembali melangsungkan Gerakan Ijo Royo -royo di kawasan Bumi Perkemahan Delingan pada Jum’at (20/12/2024).

Gerakan Ijo Royo-royo atau menanam pohon secara bersama ini bertujuan untuk bersedekah kepada bumi dengan cara menanam pohon dan sudah berlangsung selama bertahun-tahun.

Selama setahun ini, Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Dinas Lingkungan Hidup sudah menanam 6.500 pohon. Ke depannya, Pj. Bupati Karanganyar berharap agar kegiatan Gerakan Ijo Royo-royo atau gerakan menanam pohon seperti ini bisa terus dilaksanakan setiap tahunnya.

Tawangmangu – Pemerintah Kabupaten Karanganyar menggelar Rapat Dinas Lengkap yang melibatkan Forkopimda, Pemkab, dan Instansi Vertikal Kabupaten Karanganyar pada Rabu, 13 November 2024, di Ball Room Hotel Pondok Asri Tawangmangu. Rapat yang dipimpin langsung oleh Pj. Bupati Karanganyar ini dalam untuk membahas implementasi Asta Cita dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Karanganyar menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga untuk mencapai target yang telah ditetapkan. “Rapat ini adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa semua pihak berkomitmen dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Kita perlu bersinergi dan berinovasi agar program-program yang dijalankan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujar Pj. Bupati.

Rapat ini juga menjadi ajang diskusi mengenai berbagai isu dan tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Karanganyar dalam mencapai tujuan pembangunan. Para peserta rapat berbagi pandangan dan strategi untuk meningkatkan efektivitas program-program yang ada.

Pj. Bupati Karanganyar berharap, dengan adanya rapat koordinasi ini, semua pihak dapat saling mendukung dan bekerja sama dalam mewujudkan visi besar bangsa. “Kita harus bersama-sama membangun pondasi yang kuat untuk masa depan, dan komitmen dari semua instansi sangat penting dalam proses ini,” tambahnya.

Rapat Dinas Lengkap ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mempercepat implementasi program-program yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat, serta untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Dalam rangka peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Karanganyar akan menyelenggarakan Karnaval Jalan Kaki. Adapun surat edaran dan formulir pendaftaran dapat diunduh melalui link berikut ini

Surat Edaran

Formulir Edaran

Download di link berikut ini klik unduh

KARANGANYAR – Silaturahmi Ulama, Umaro, bersama Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) Kabupaten Karanganyar. Diskusi bersama dan menguatkan sinergitas antara Ulama, Umaro dengan Pemerintah, dilaksanakan di Pondok Pesantren Imam Bukhori, Selokaton Gondangrejo, Sabtu ( 11/5/2024 ). Hadir Pj. Bupati Karanganyar Timotius Suryadi, S.Sos., M.Si., Ketua Baznas Dr. KH. Kafindi, Kabag Kesra Ali Qodri, S.S.T.P., Camat Gondangrejo Sriono Budi Santoso, S.Sos., M.Si., beserta Forkompimcam dan Pengurus MUI Kabupaten Karanganyar, Pimpinan Ponpes Imam Bukhori Ustadz Ahmas Faiz Asifuddin, MA.

Ustadz Ahmas merasa bangga, Ponpesnya menjadi bagian/ sarana yang dapat mendukung upaya Ulama, Umaro maupun Pemerintah, yang selalu berupaya untuk mewujudkan Karanganyar tentram dan kondusif.

Sementara Pj. Bupati menyampaikan, Karanganyar adalah bumi berkah, tempat yang tepat untuk membangun sebuah peradapan yang baik, Beliau berharap, sinergitas yang sudah terjalin baik, menjadi semangat untuk bersama sama membangun Kabupaten Karanganyar.

KARANGANYAR – Kementrian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Bangda ( Pembangunan Daerah ), pada hari ini Rabu, ( 24/4/2024 ), menggelar Standar Minimal Award ( SPM ) Award Tahun 2024, bertempat di Ruang Birawa Asembly Hall, acara dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, S.H., M.H., Sekjen UCLG ASPAC Dr. Bernadia IT, MCGHD Australian Embassy Jakarta Madeleine Moss, dengan peserta Pimpinan Daerah se-Indonesia.

Ada enam kategori pelayanan dasar yang menjadi penilaian di ajang ini, Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Sosial. Pemerintah daerah wajib menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal terbaik.

Kabupaten Karanganyar melalui Pj. Bupati Timotius menerima penghargaan Peringkat ke 2 se Indonesia Penerapan SPM Tahun 2024 Kategori Pemerintah Kabupaten. Turut hadir mendampingi Pj. Bupati Karanganyar Kepala Disdikbud, Kepala Baperlitbang dan Kepala Bagian Pemerintahan Setda.

Pj Bupati Karanganyar, Timotius Suryadi menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dan mendukung dalam rangka memberikan pelayanan dasar yang baik di Bumi Intanpari sehingga mendapatkan apresiasi dari Mendagri.

“Terima kasih atas dukungan DPRD, semua stakeholder serta pimpinan pendahulu yang berperan mendukung terselenggaranya pelayanan dasar,” katanya.

Kendati demikian, terangnya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

“Masih harus berbenah dan menyelesaikan PR yang masih banyak, terus bergerak dan berupaya maksimal mewujudkan layanan terbaik di tengah segala keterbatasan yang ada,” tutur Timo sapaan akrab Pj Bupati Karanganyar. (Diskominfo)

KARANGANYAR – Forum Satu Data Indonesia (SDI) Kabupaten Karanganyar gelar studi tiru ke Diskominfo Kota Surabaya guna mensukseskan Program Satu Data Indonesia, Rabu 21/02/2024. Rombongan diterima langsung oleh Sekretaris Diskominfo Surabaya, Dra. Dewi Wahyu Wardani, M.Si. Dalam sambutannya, ia menyampaikan tentang awal penyelenggaraan Satu Data di kota terbesar ke-2 di Indonesia tersebut. Forum Satu Data Pemkot Surabaya sendiri terbentuk Juli 2022 lalu, begitu dibentuk langsung seluruh data dari Perangkat Daerah diintegrasikan.

Forum Satu Data Surabaya terbentuk Juli 2022 lalu

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Karanganyar, Arip Purwanto, S.S.T.P., M.Si., berharap agar hasil dari studi tiru di Diskominfo Surabaya bisa diaplikasikan di Kabupaten Karanganyar. Ia menambahkan Forum SDI di Kabupaten Karanganyar perlu untuk dikuatkan.

Kabid IKP Diskominfo Kab. Karanganyar, Arip Purwanto bersama Sekretaris Diskominfo Kota Surabayar, Dewi Wahyu Wardani

Dalam kegiatan ini juga dilakukan tanya jawab teknis penyelenggaran Satu Data di Kota Surabaya. Rombongan Forum SDI Kabupaten Karanganyar terdiri dari 12 personil dari beberapa OPD seperti Diskominfo Karanganyar sebagai Wali Data, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai Pembina Data, serta Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) sebagai  sekretariat satu data.

DISKOMINFO

KARANGANYAR- Dalam rangka menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Republik Indonesia menggelar webinar dengan mengusung tema “Pemilu Semakin Dekat Pelanggaran Netralitas ASN Semakin Meningkat”, Selasa (6/1) pagi. ASN Kabupaten Karanganyar secara serentak mengikuti webinar tersebut di Dinas/Kantor/Instansi masing- masing.
KASN selaku panitia penyelenggara menyampaikan bahwa sembilan hari lagi ASN akan menyalurkan suara pada perhelatan akbar pesta demokrasi pada tanggal 14 Februari 2024 nanti. ASN memiliki hak pilih namun juga dituntut untuk tetap bersikap netral. Sebagai lembaga pengawas, KASN memiliki wewenang untuk menjaga netralitas ASN agar Pemilu berjalan sukses dan kondusif. Namun, pelanggaran netralitas ASN semakin meningkat, para ASN sudah terang terangan menunjukkan keberpihakkannya dan menyalah gunakan wewenang jabatannya untuk kepentingan politik.

Wakil Ketua KASN RI Tasdik Kinanto sebagai pembicara utama mengatakan pesta demokrasi yang seharusnya berlangsung secara jujur, adil dan demokratis ternyata realitasnya jauh dari harapan prinsip prinsip demokrasi itu sendiri, terutama terkait dengan kondisi netralitas ASN dan bahkan Aparatur Negara lainnya.
“Pemilu semakin dekat ternyata Pelanggaran netralitas semakin nekat,” tuturnya.
Pelanggaran netralitas ASN ternyata semakin terbuka, fakta fakta pelanggaran yang berpotensi merusak dan nekat adalah bersumber dari penggunaan sumber daya demokrasi yaitu berupa rekayasa regulasi, mobilisasi Sumber Daya Manusia (SDM), Alokasi dukungan anggaran, bantuan program, fasilitasi sarana prasarana dan bentuk dukungan lainnya. Pelanggaran Pelanggaran ini dilakukan untuk memberikan keberpihakkan kepada salah satu pasangan calon. Maka yang terjadi bukan hanya politisasi birokrasi, tetapi semakin keras mendorong birokrasi berpolitik. Muaranya adalah tergerusnya etika ASN dengan kondisi politik yang semakin ugal ugalan. Pihaknya juga menyampaikan catatan terkait kasus kasus pelanggaran ASN memang menarik untuk di amati.
“Hal ini mengakibatkan dilema besar ASN, karena adanya tekanan untuk berpihak. Kondisi ini tentunya sangat menjadi permasalahan dan sangat mempengaruhi terlaksananya pemilu yang jujur dan adil,” papar Tasdik.

Berdasarkan data KASN, pada Pilkada serentak tahun 2020 yang diikuti oleh 270 daerah dengan perkiraan jumlah pemilih 100,3 juta pemilih. KASN telah memproses kasus pelanggaran netralitas ASN, tercatat 2034 ASN yang melakukan pelanggaran dan sekitar 90,8 persen sudah dijatuhi sanksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
Webinar KASN ini menghadirkan beberapa narasumber yakni Ketua Jaga Pemilu Erry Riyana Hardjaspamekas, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar. Diharapkan dari webinar ini dapat mengembalikan etika dan moralitas ASN membangun birokrasi yang berintegritas, profesional dan netral. Karena ASN berakhlak, bangga melayani bangsa, ASN pilih netral.(in-an)

Diskominfo