Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Karanganyar segera merelokasi enam pedagang buah di depan mal Luwes yang kiosnya terbakar beberapa waktu lalu. Pelaksana Tugas Harian (Plh) Disperindagkop dan UMKM Karanganyar, Larmanto, mengatakan saat ini pihaknya masih mencari tempat berdagang yang baru untuk keenam pedagang buah tersebut. “Kami masih membahas soal relokasi dengan beberapa instansi terkait,” ujarnya, Selasa (9/10).
Diungkapkannya, relokasi yang akan dilakukan juga akan melihat kepentingan para pedagang buah yang bersangkutan. Sehingga para pedagang tidak perlu khawatir bakal ditinggal pembelinya. “Tempat yang akan kami sediakan pasti akan tetap bisa dijangkau oleh para pembeli setianya,” ujar Larmanto.
Diakuinya, saat ini masih terus menyurvei lokasi yang akan dijadikan tempat relokasi para pedagang buah. Tempat relokasi nantinya juga bakal didiskusikan dengan para pedagang.
Kepala Satpol PP Karanganyar, Widarbo, menambahkan akan tetap menertibkan para pedagang buah yang terdapat di depan mal Luwes meskipun tidak terjadi insiden kebakaran. Saat ini Satpol PP bersama dengan Disperindagkop, Dishubkominfo, dan Bappeda masih terus membahas relokasi tersebut. “Untuk saat ini kami memang belum melibatkan para pedagang buah tersebut secara langsung untuk membahas lokasi relokasi,” ujar Widarbo.
Menurutnya, dari hasil pembahasan antardinas untuk sementara lokasi relokasi di daerah Terminal Papahan. Di lokasi tersebut untuk saat ini dianggap paling memungkinkan. “Lokasinya di Terminal Papahan, menghadap ke arah timur. Itu rencana sementara ini, karena belum mendapatkan lokasi lain,” katanya.
Widarbo mengaku, sebelum terjadi kebakaran kios buah tersebut, pihaknya sudah sempat meminta kepada para pedagang buah untuk berhenti berjualan. “Sejak sebelum terbakar kami sudah meminta para pedagang untuk pindah, tetapi mereka masih ngeyel,” tambahnya.
Untuk kios pedagang buah tersebut, menurut Widarbo, rencananya akan disiapkan tenda seperti di Pasar Jumat di depan Alun-alun Karanganyar.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Disperindagkop dan UMKM) Karanganyar akan mengajukan anggaran sebesar Rp 15 miliar untuk merevitalisasi total Pasar Jongke. Perencanaan revitalisasi sudah sampai pada tahap penyusunan detail enginering design (DED). Karena keterbatasan lahan, pasar yang saat ini ditempati lebih dari 900 pedagang itu akan dibuat dua lantai.
Kepala Disperindagkop dan UMKM Karanganyar, Sundoro, menjelaskan rencana revitalisasi sudah lama. Hal ini karena kondisi pasar yang dinilai sudah tidak sesuai dengan laju perkembangan lingkungan sekitar pasar. “Kalau idealnya itu sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar. Kalau perkembangan lingkungan sekitar lamban, maka revitalisasi itu bisa lama. Tapi di sekitar Pasar Jongke termasuk cepat dan ini sudah waktunya untuk direvitalisasi,” paparnya, Sabtu (15/9).
Untuk anggarannya, Sundoro mengaku angka Rp 15 Miliar yang diajukan pada APBD 2013 itu dinilai layak untuk membangun pasar yang sudah lebih dari 10 tahun terakhir belum pernah direvitalisasi. “Nanti kami mengajukannya sebesar Rp 15 miliar, tetapi berapa yang disetujui kami belum tahu,” tandasnya.
Saat ini Disperindagkop sudah melakukan penjaringan kepada para pedagang yang bakal menempati pasar. Sementara untuk DED sudah diselesaikan sejak beberapa waktu lalu. Hanya saja, Sundoro belum berani melangkah untuk menyosialisasikan revitalisasi ini kepada para pedagang. Alasannya, hal ini baru rencana, sehingga dikhawatirkan justru akan membuat resah para pedagang.
Sementara, karena keterbatasan lahan yang tersedia, rencananya pasar yang bersebelahan dengan Terminal Jongke ini akan dibangun dua lantai. Disinggung mengenai dampaknya yang bisa membuat kondisi pasar sepi, Sundoro mengaku sudah memperhitungkannya. “Lha mau bagaimana lagi, karena memang lahannya tidak ada. Kalau ada (lahan) yang kami buat satu lantai,” tutur Sundoro.

Pemkab Karanganyar bakal merevitalisasi Pasar Jungke pada 2013 mendatang. Anggaran yang dibutuhkan untuk merevitalisasi pasar tersebut senilai Rp15 miliar.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM) Karanganyar, Sundoro, mengatakan pihaknya bakal memprioritaskan revitalisasi Pasar Jungke karena kondisinya cukup memprihatinkan. Kios maupun los yang digunakan para pedagang tidak layak untuk berjualan. “Kondisinya memprihatinkan makanya mendesak untuk direvitalisasi. Memang usianya sudah tua, bahkan 10 tahun tidak ada perbaikan,” katanya saat ditemui.

Menurutnya, Detail Engineering Design (DED) telah dibuat Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Karanganyar. Pihaknya bakal mengajukan proposal anggaran melalui dana APBD 2013. Tak hanya itu, selama ini, pihaknya juga telah mengajukan proposal bantuan dana ke Pemerintah Pusat untuk membiayai revitalisasi pasar tersebut.

Selama pembangunan pasar, para pedagang bakal direlokasi ke pasar darurat sementara yang letaknya tak jauh dari Pasar Jungke. Selain pembangunan pasar secara fisik, pihaknya merencanakan membangun jalan yang mengelilingi pasar tersebut.

“Kami belum tahu apakah akan dibangun hanya berlantai satu atau tingkat. Biasanya, pedagang tidak mau berjualan jika ditempatkan di lantai dua,” paparnya.

Sementara Kabid Pengelolaan Pasar Disperindagkop dan UMKM Karanganyar, Budi Wahyono, mengatakan pedagang yang berjualan di Pasar Jungke berjumlah sekitar 935 pedagang. Mereka menempati kios, los maupum omprokan di dalam pasar.

Pihaknya akan merehab dua pasar tradisional di Karanganyar yakni Tawangmangu dan Karangpandan pada 2012. Pihaknya telah merehab empat pasar tradisional yakni Jatipuro, Mojogedang, Nglano dan Jungke. Anggaran yang digunakan merehab pasar tradisional berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian  Perdagangan senilai Rp1.000.030.000.

“Sekarang tinggal dua pasar yang belum direhab yakni Tawangmangu dan Karangpandan. mungkin akhir September atau Oktober bakal direhab,” jelasnya.

Berdasarkan data Disperindagkop dan UMKM Karanganyar, jumlah pasar tradisional di Karanganyar sebanyak 22 pasar. Rinciannya, pasar berskala besar berjumlah 18 pasar sementara pasar berskala kecil sebanyak empat pasar.

Maraknya peredaran makanan tak layak konsumsi karena mengandung pengawet berbahaya di beberapa pasar tradisional, mendapat perhatian khusus dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM) Karanganyar. Rencananya Disperindagkop bakal memperketat pengawasan distribusi makanan, utamanya makanan ringan untuk anak-anak di pasar-pasar.
Kepala Disperindagkop dan UMKM Karanganyar, Sundoro, menyatakan pengawasan akan dimulai sejak distributor meletakkan makanan dagangannya di pasar. “Kalau ada yang kedaluwarsa atau mengandung pengawet dan pewarna berbahaya langsung kami kembalikan,” jelasnya, Rabu (8/8).
Sundoro mengaku, sudah mengambil tindakan terkait dengan ditemukannya makanan yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Sanksi awal berupa teguran sudah dilayangkan pihaknya. “Karena belum memakan korban, saat ini kami baru bisa memberikan teguran dan imbauan saja. Kami meminta pedagang untuk lebih mencermati makanan yang dijual agar tak memakan korban,” tambahnya.
Diungkapkan Sundoro, pengawasan distribusi makanan hanya bisa dilakukan di pasar-pasar tradisional. Untuk makanan dan jajanan yang dijual di toko-toko yang ada di pinggir jalan, Disperindagkop hanya bisa memberikan imbauan saja.
“Kalau untuk makanan yang ada di pasar, kami bisa mengontrolnya melalui lurah pasar. Tetapi kalau yang ada di toko-toko di luar pasar, kita belum bisa berbuat banyak,” jelasnya.
Sebelumnya, Dinkes Karanganyar menggelar Sidak kelayakan makanan di empat pasar tradisional, yaitu di Pasar Karangpandan, Tegalgede, Jungke, dan Palur. Dari hasil Sidak yang tersebut ditemukan 11 jenis makanan mengandung pewarna berbahaya jenis rhodamin-B dan pengawet berbahaya seperti boraks dan formalin.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Karanganyar Tahun 2012, bersama ini menyampaikan Rekapitulasi Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Karanganyar Tahun 2012.

Download

DPRD Karanganyar mendesak agar Pemkab Karanganyar melakukan pembatasan keberadaan toko moderen yang beroperasi 24 jam. Pasalnya, dikhawatirkan dapat mematikan para pedagang pasar tradisional.

Ketua DPRD Karanganyar, Sumanto, mengatakan saat ini, toko modern yang beroperasi 24 jam menjamur di wilayah Bumi Intanpari. Apalagi jarak antara toko modern dengan pasar tradisional cukup dekat. Sehingga, dapat merugikan pedagang pasar tradisional. “Toko moderen yang beroperasi 24 jam harus segera ditertibkan. Kasihan para pedagang pasar tradisional yang tak bisa mengimbanginya.

Menurutnya, pendirian toko moderen tersebut segera dibatasi karena sudah menyebar di seluruh wilayah Karanganyar. Padahal sesuai Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terdapat tiga kecamatan yang menjadi zonasi pendirian toko moderen yakni Colomadu, Karanganyar dan Jaten.

Pihaknya akan memanggil instansi terkait yakni Disperindagkop Karanganyar dan BPPT Karanganyar untuk membahas permasalahan itu. “Jelas saja, kondisi ini sangat merugikan pedagang pasar tradisional. Jika dibiarkan maka seluruh pasar tradisional akan tutup karena kalah bersaing.

Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) dan UMKM Karanganyar, Sundoro, menjelaskan pihaknya tengah menggodok draft peraturan bupati (perbup) tentang pendirian toko modern. Dalam draft perbup itu, jam operasional toko modern dibatasi hingga pukul 21.00 WIB setiap hari.

Pihaknya akan segera mengundang para stakeholder terutama dari pengusaha toko modern dan kalangan Dewan untuk membahas pembatasan pendirian toko modern. Intinya, Pemkab berkomitmen akan melindungi para pedagang tradisional.

“Kecuali hari Sabtu dan Minggu jam operasionalnya diperpanjang hingga pukul 22.00 WIB. Kami sedang menyusun draft perbup-nya untuk membatasi pendirian toko modern,”tuturnya.

Sedikitnya tiga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Karanganyar terancam dicabut izin operasional.

Hal ini lantaran kedapatan melayani pembelian bahan bakar minyak (BBM) menggunakan jeriken melebihi ketentuan ditetapkan, yakni 20 liter per pembeli per hari. Pembelian di atas ketentuan mengarah pada aksi penimbunan BBM.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) dan UMKM Sundoro, Selasa (27/3/2012) mengatakan keempat SPBU dalam pengawasan ketat dan pembinaan oleh Pemkab Karanganyar.

Ketiga SPBU ini di antaranya, tiga SPBU yang kedapatan menjual bensin menggunakan jeriken melebihi ketentuan saat inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Bupati Karanganyar Rina Iriani. Ketiga SPBU tersebut adalah SPBU Papahan, SPBU Gedangan dan SPBU Karangpandan.

“Tiga SPBU itu sedang dalam pembinaan kami. Kalau memang masih kedapatan menjual melebihi ketentuan maka kami akan beri sanksi dengan mencabut izin operasional,” tegas Sundoro.

Sundoro mengatakan ketetapan pembatasan pembelian BBM menggunakan jeriken dengan volume 20 liter per pembeli per hari dilakukan guna mengantisipasi kelangkaan BBM jelang rencana kenaikan per April nanti.

Selain itu mengacu surat dari Pertamina tahun 2007 silam yang berisi di antaranya pembelian BBM bagi pedagang “kulakan” harus mengantongi surat rekomendasi dari Pemkab. Pelayanan pembelian jeriken juga menggunakan sepeda motor dan bukan mobil serta volume pembelian 20 liter per pembeli per hari.

“Pembelian kami batasi untuk antisipasi penimbunan dan kelangkaan BBM,” ujarnya.

Namun demikian, Sundoro mengatakan masih menemukan SPBU nakal yang kedapatan menjual BBM tidak sesuai ketentuan. SPBU-SPBU ini kemudian akan dibina dan diawasi secara ketat. Jika masih tetap nekat menjual tidak sesuai ketentuan, maka pihaknya akan mencabut izin operasional. Tentunya, dia menambahkan akan melakukan koordinasi dengan Pertamina dan Hiswana Migas terkait persoalan tersebut.

Saat ini, Sundoro mengatakan terus melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian untuk pengamanan BBM di Karanganyar. Sehingga saat pemerintah menetapkan menaikkan harga BBM situasi kondusif. Tidak terjadi penimbunan BBM hingga kelangkaan stok di mana-mana.

Setelah sempat mengalami kekosongan bahan bangunan semen selama lebih kurang satu minggu, saat ini pasokan semen untuk wilayah Karanganyar sudah berangsur stabil. Meski demikian, harga per saknya masih di atas harga normal yakni Rp 50.000.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM) Sundoro mengakui adanya kekosongan semen. Tetapi, Sundoro menampik jika kekosongan semen di Karanganyar disebut kelangkaan. “Setelah muncul isu kelangkaan semen, kami terjunkan petugas untuk melakukan pengecekan di lapangan, dan itu bukan kelangkaan melainkan hanya kurangnya pasokan semen untuk wilayah Karanganyar,” papar Sundoro, Sabtu (17/9).

Kondisi ini disebabkan, karena sejak H-4 Lebaran, truk-truk yang biasa mengangkut semen sudah dilarang beroperasi. Sehingga terjadi kekosongan pasokan semen selama satu minggu. Akibatnya, harga semen sempat mengalami lonjakan hingga mencapai Rp 60.000 per sak. Padahal harga normal hanya Rp 42.000 sampai 45.000 per sak, tergantung jumlah pembelian.

Semen yang mengalami kekosongan yakni merek Gresik, sementara lainnya seperti Tiga Roda, dan Holcim masih mencukupi. Sundoro menguraikan untuk setiap harinya pasokan semen ke wilayah Surakarta mencapai 24.000 ton. Meliputi semen Holcim sebanyak 1.000 ton per hari. “Sementara Tiga Roda berkisar antara 7.000 ton hingga 9.000 ton perhari, dan untuk semen Gresik hanya 5000 ton perhari,” tambah Kepala Disperindagkop dan UMKM saat ditemui wartawan di ruang kerjanya. Tetapi, Sundoro tidak dapat memastikan berapa banyak pasokan semen untuk wilayah Karanganyar setiap harinya. Meski saat ini kebutuhan semen untuk wilayah Karanganyar sudah dapat teratasi, tetapi harga rata-rata semen masih di atas harga normal yakni Rp 50.000 per saknya. “Tetapi dalam waktu dekat harga akan normal kembali, yakni Rp 42.000 hingga Rp 45.000 setiap saknya.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM) Karanganyar bakal merevitalisasi dua pasar tradisional tahun depan