kepala desa se-kabupaten Karanganyar yang mengikuti sosialisasi bantuan keuangan untuk pembangunan sapras desa.

Karanganyar, Kamis 26 Oktober 2017

137 Desa di Kabupaten Karanganyar akan menerima dana bantuan keuangan desa. Dana sebesar Rp25 miliar 85 juta disalurkan untuk pembangunan sarana dan prasarana di tingkat pedesaan.

Sebelum pencairan dana bantuan keuangan untuk pedesaan, Pemkab Karanganyar melalui Badan Perencanaan , Penelitian dan Pembangunan (Baperlitbang) Kabupaten Karanganyar menggelar Sosialisasi bantuan keuangan desa kepada perangkat desa se Karanganyar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Kamis (20/10/2017).

Dalam sosialisasi dihadiri Sekda Karanganyar didampingi Kepala Baperlitbang Karanganyar. Sekretaris Daerah Karanganyar, Samsi dalam sambutannya menuturkan dana bantuan keuangan akan digelontorkan 137 desa di 16 Kecamatan di Kabupaten Karanganyar.

Untuk penyalurannya, Pemkab menggandeng Polres Karanganyar untuk pengawasannya.

“Pagi ini tadi telah dilakukan MOU Bupati dengan Kapolres terkait pengawasan dana desa,”jelasnya.

Ia berharap Pemerintah Desa dapat memanfaatkan dana bankeudes tersebut sesuai dengan proposal yang telah diajukan. Selain itu proposal harus diajukan sebelum KUA-PPAS.

“Untuk penganggaran semua harus mengajukan proposal kepada Bupati. Untuk proyek sarana dan prasarana dialokasikan 5 persen. Untuk pencairan langsung ditransfer ke rekening Pemerintah Desa,”katanya.

Sementara itu Inspektur pada Inspektorat Karanganyar, Sucahyo menjelaskan penggunaan dana desa diawasi oleh pihak Kepolisian oleh karenanya jangan sampai terjebak pada regulasi yang kurang dipahami.

“Penandatanganan kesepakatan bersama Bupati dan Kapolres tentang dana desa. Penyaluran dana desa akan dikawal dan diawasi langsung Kepolisian. Dan tugas pengawasan ini juga diberikan kepada Babinkantibmas,”tuturnya.

Dijelaskan Bankeu mekanismenya melalui APBDes dan Kepala Desa harus mengetahui. Bankeu untuk Surat Pertanggung Jawabannya (SPJ) harus sesuai realisasinya dengan dilapangan.

“Jika masih sisa, maka sisanya itu dimasukkan dalam rekening untuk SILPA untuk dianggarkan tahun depan. Jadi kuncinya dana desa dapat digunakan sesuai  dengan volumenya,”jelas Sucahyo.

Demikian Diskominfo (ind/ppt)

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Suprapto, menyampaikan sosialisasi tentang administrasi kependudukan kepada anggota Darma Wanita Persatuan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar.

Karanganyar – 23 Oktober 2017

Darma Wanita Persatuan Karanganyar mengadakan acara Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Senin Pagi (23/10). Acara dihadiri oleh Ketua Darma Wanita Persatuan Karanganyar, Sri Lestari Samsi dengan Narasumber dari acara tersebut Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Suprapto.

Acara ini dihadiri oleh para anggota dari Darma Wanita Persatuan dari Karanganyar yang terdiri dari 300 peserta.

Dalam acara tersebut, Ketua DWP menyampaikan beberapa tujuan diselenggarakan acara Sosialisasi Administrasi Kependudukan tersebut adalah memberikan arahan kepada masyarakat yang masih belum mengetahui proses kepengurusan administrasi tentang kependudukan.

“Diharapkan dengan diadakannya sosialisasi ini sendiri dapat mewujudkan pengelolaan administrasi kependudukan menjadi lebih akurat, tertib, dan aman.” Kata Ketua DWP.

Administrasi Kependudukan adalah hal yang penting untuk masyarakat dalam urusan yang menyangkut tentang kependudukan maupun pencatatan sipil. Dan dalam kepengurusannya tidak dipungut biaya apapun.

Sampai saat ini masih banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat tentang kepengurusan administrasi kependudukan tersebut demi meraih keuntungan.

Demikian Diskominfo (ygi/ppt)

Gus Ali mengisi Tabligh Akbar dalam rangka Hari Santri Nasional dan satu abad Karanganyar di Alun-alun Kabupaten.

Karanganyar –  22 Oktober 2017

Tabligh Akbar dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional mengundang perhatian masyarakat Kabupaten Karanganyar, ribuan warga terlihat memadati lokasi jauh sebelum acara dimulai,  Minggu (22/10/2017), acara yang berlangsung di  Alun-alun Kabupaten tersebut berjalan dengan tertib dan meriah.

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati, Staf Ahli Karanganyar, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian Sekda, Kepala DSM, Kepala Ormas Islam Karanganyar, Baznas, Tokoh Agama dan tentunya masyarakat Karangnyar.

Untuk kedua kalinya Pemkab Karanganyar menyelenggarakan Peringatan Hari Santri Nasional, yaitu berupa pengajian akbar dengan mengundang pembicara KH. Muhammad Ali Shodiqin atau Gus Ali.

Selain memperingati Hari Santri Nasional, acara ini juga diselenggarakan untuk memeriahkan HUT satu abad Kabupaten Karanganyar.

Dengan mengambil tema “Wajah Pesantren, Wajah Indonesia”, acara ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas keagamaan, sosial, dan budaya dari masyarakat Karanganyar.

Dalam sambutannya, Bupati mengatakan untuk selalu berkomitmen memajukan Kabupaten Karanganyar dengan menempatkan keimanan sebagai landasan utama.

Beliau juga mengajak kepada masyarakat Karanganyar untuk selalu berdoa agar Karanganyar menjadi lebih baik, lebih  maju, guyup, rukun dan tentram, seperti para kyai dan santri terdahulu yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

“Terus meningkatkan Ketaqwaan dan Keimanan, dengan belajar dari para ulama dan kyai”, ujar Juliyatmono. Bupati Karanganyar berharap agar masyarakat Karanganyar lebih mencintai dan menghargai perjuangan para ulama, kyai dan santri sebagai wajah Indonesia.

Demikian Diskominfo (Mdz/ygi/ppt)

Sosialisasi Pemberdayaan Pendidikan Inklusi di Kabupaten Karanganyar, Rabu Pagi (18/10)

Karanganyar – Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar mengadakan Sosialisasi Pemberdayaan Pendidikan Inklusi di Hotel Taman Sari Karanganyar, Rabu Pagi (18/10). Hadir mewakili Bupati Karanganyar, Asisten Administrasi Setda Karanganyar didampingi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Sosialisasi diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari Kepala OPD seperti Baperlitbang, Badan Keuangan Daerah, Dinas Sosial dan Bagian Hukum Setda Karanganyar. Selain itu 17 Kepala UPT, Koordinator Pengawas SD dan SMP, Seluruh Pejabat Struktural di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Himpaudi, dan IGTKI juga hadir sebagai peserta sosialisasi.

Dalam sambutannya Asisten Administrasi Setda Karanganyar Sutarno memberikan apresiasi kepada Disdikbud atas terbentuknya Pokja Pendidikan Inklusi sesuai dengan Permendiknas 70 Tahun 2009. Terbentuknya Pokja tersebut, bertujuan agar pendidikan anak berkebutuhan khusus dapat diakomodir dan tersalurkan ke sekolah yang ada di Kabupaten Karanganyar.

“Tidak ada alasan untuk sekolah menolak anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Karanganyar”, kata Sutarno

Dikatakan lebih lanjut pendidikan inklusi ini dapat berjalan sukses dengan adanya sinergitas antara Pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Untuk itu ditekankan bagi pihak sekolah melalui Pokja Pendidikan Inklusi supaya menyiapkan tenaga pendidik, sarana prasara sekaligus pendanaanya.

Kehadiran OPD Baperlitbang dan Badan Keuangan Daerah saat sosialisasi diharapkan mampu mendukung Pokja Pendidikan Inklusi kaitannya dengan merencanakan dan penyediaan anggaran.

Sementara itu, Tarsa, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaporkan pelaksanaan sosialisasi ini didanai oleh Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PK-LK) Kemendikbud RI Tahun Anggaran 2017 dengan mendatangkan nara sumber Irma Listyawati Pengawas Sekolah Luar Biasa Propinsi Jawa Tengah. Demikian Diskominfo (ad/ygi)

Bupati Karanganyar Juliyatmono memberikan sambutan sekaligus membuka Pelatihan Kewirausahaan Pengembangan Profesionalisme Kepala dan Guru PAUD di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Selasa (17/10).

Karanganyar, Selasa 17 Oktober 2017

Guru diharapkan mampu berperan membentuk karakter anak untuk menghasilkan generasi yang berkualitas dan berkarakter.

Hal ini diungkapkan Bupati Karanganyar, Juliyatmono saat membuka Pelatihan Kewirausahaan, Pengembangan Profesionalisme Kepala dan Guru PAUD se Kabupaten Karanagnyar, Selasa (17/10/2017) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar.

Menurutnya, Guru sebagai salah satu Aparatur sipil Negara (ASN) dituntut profesional. Terlebih Guru mendapat tunjangan profesi karena profesinya sebagai Guru memang fokus tujuannya menjadi seorang yang profesional. Oleh karenanya harus mengembalikan tunjangan tersebut untuk meningkatkan kompetensinya.

“ASN harus profesional, terlebih yang telah mendapat tunjangan profesi. Berikan yang terbaik untuk anak didiknya,”terangnya.

Lebih lanjut ia mengatakan tahun 2018 Pemkab berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran untuk tunjangan profesi guru tetap berlangsung. Dan berharap Guru Swasta juga mendapatkan tunjangan sertifikasi.

“Saya akan berkonsultasi pada Ketua IGTKI supaya Guru-Guru Swasta diperjuangankan supaya mendapat tunjangan sertifikasi,”tuturnya.

Ditambahkan Bupati, ia berharap para guru untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya melalui pelatihan-pelatihan sesuai kemajuan teknologi. Pemkab sendiri akan mengalokasikan dana untuk para Guru terutama Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

“Saya harap tahun ini Dinas Pendidikan dapat memberikan anggaran sebagai bentuk keseriusan Pemerintah dalam meningkatkan kualitas Guru. Utamanya Guru PAUD/TK karena merekalah Guru pembentuk karakter anak. Untuk itu cintai profesimu, kreatif dan penuh kasih sayang, ”tandasnya.

Demikian Diskominfo (ft/ind)

Sekda Karanganyar Samsi saat memberikan sambutan di acara peresmian Mushola Al Ikhlas di Makodim 0727 Karanganyar, Selasa Pagi (17/10)

Karanganyar – Kodim 0727 Kabupaten Karanganyar meresmikan Mushola Al-Iklhas, Selasa Pagi (17/10), bertempat di Makodim 0727 tampak hadir Jajaran Forkompinda Karanganyar, Sekda Karanganyar beserta tamu undangan lainnya seperti Pimpinan Ponpes Isy Karima, FKUB Karanganyar, Ketua LDII Karanganyar, Ketua MTA Karanganyar, Ketua Muhammadiyah Karanganyar.

Peresmian Mushola Al Ikhlas ini sebagai kado bagi Kodim 0727 Karanganyar di HUT Ke-72 TNI yang jatuh 5 Oktober lalu. Pembangunan Mushola berawal dari inisiatif Dandim 0727 Karanganyar melihat anggota dan staf Kodim 0727 tidak bisa melaksanakan sholat secara berjamaah di Masjid Agung Karanganyar.

Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar Samsi mewakili Bupati Karanganyar dalam sambutannya mengucap syukur atas berdirinya Mushola Al Ikhlas. Diharapkan dengan berdirinya mushola tersebut lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan anggota dan staf Kodim 0727 Karanganyar.

“Mari kita ramaikan dan manfaatkan mushola ini dengan baik. Semoga menjadi berkah bagi semuanya”, kata Samsi

Sementara itu, Komandan Kodim 0727 Karanganyar Letkol CZI Santy Karsa Tarigan mengatakan Mushola tersebut dinamakan Al Ikhlas dikarenakan proses pembangunannya sama sekali tidak dianggarkan.

Bantuan hibah dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk Kodim 0727 Karanganyar sebagian (sekitar 50 juta) dipakai untuk pembangunan Mushola ini, kekurangan dananya merupakan bantuan dari pelbagai pihak seperti Ormas Islam, Kepolisian, dan BUMD yang berada di Karanganyar.

“Untuk tenaga bangunan kita gerakkan anggota Kodim 0727, sehingga Mushola ini dapat berdiri dan dipergunakan semuanya diawali dari keikhlasan semua pihak”, ujar Letkol CZI Santy Karsa Karigan

Diharapkan dengan berdirinya Mushola ini dapat menambah keimanan dan ketakwaan serta gairah untuk beribadah bagi anggota dan staf Kodim 0727 Karanganyar sehingga dalam melayani masyarakat bisa lebih bermanfaat dikarenakan semua pengabdian harus diawali dengan ibadah, dimana terdapat nilai-nilai Ketuhanan dalam ibadah tersebut yang menjadikan pengabdian menjadi lebih bernilai. Demikian Diskominfo (ad/ygi)

Bupati Karanganyar Juliyatmono menyampaikan sambutan sekaligus membuka Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan LHKPN di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Senin (16/10).

Karanganyar, Senin 16 Oktober 2017

Mencegah Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemkab melalui Inspektorat Karanganyar bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Senin (16/10/2017) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar.

Dalam kegiatan ini diikuti jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Karanganyar dan pejabat BUMD di Karanganyar.

Inspektur Kabupaten Karanganyar, Sucahyo dalam kesempatan tersebut menuturkan kegiatan ini upaya pencegahan ASN di Karanganyar khususnya terjerat hukum. Sosialisasi ini juga sebagai komitmen Pemkab Karanganyar menolak korupsi dan gratifikasi.

“Ini tindak lanjut dari usaha Pemkab agar pemahaman dan kesadaran para ASN untuk berkomitmen menolak upaya KKN,”katanya.

Ditambahkannya untuk tahun ini wajib LHKPN berasal dari kalangan eksekutif, legislatif, pejabat BUMD dan auditor fungsional madya. Untuk jumlahnya pun menurun dari tahun 2016 yang berjumlah 267 dari 222 jajaran eksekitif dan 45 jajaran legislatif.

“Tahun ini jumlah wajib LHKPN sebanyak 243 orang. Rinciannya 177 pejabat eksekutif, 45 anggota DPRD, 13 pejabat BUMD dan 8 auditor madya,”jelasnya.

Sementara, Bupati Karanganyar, Juliyatmono yang hadir pada sosialisasi tersebut mengatakan kegiatan tahunan ini sebagai komitmen Pemkab Karanganyar mengajak segenap ASN dilingkup Karanganyar menghindari korupsi dan pemberian gratifikasi.

Ia berharap para pejabat penyelenggara pemerintah terbuka terhadap laporan hasil kekayaannya dan sumbernya.

“Ini harus ditindaklanjuti dengan pelaporan LHKPN secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sosialisasikan secara berkelanjutan agar para ASN memahami dengan benar mengenai gratifikasi sehingga terhindar dari amsalah hukum,”terangnya.

Bupati juga mengingatkan para wajib LHKPN untuk segera melaporkan harta kekayaannya serta menghindari praktek KKN.

“Usahakan akhir Januari mengembalikan LHKPN sebagai laporan. Yang sudah berjalan baik dan tertib laporan keuangan untuk kita jaga dan tingkatkan lagi supaya Opini Wajar Tanpa Pengecualian bisa kita dapatkan lagi,”pesannya.

Penandatanganan bersama Jajaran Pejabat Pemkab dan BUMD di lingkungan Karanganyar sebagai komitmen bersama menolak Gratifikasi

Selanjutnya narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Sugiyarto menjelaskan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, hal ini berdasar penjelasan Pasal 12 B UU No. 31/1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Adapun ciri gratifikasi yang wajib dilaporkan tyakni yang bertujuan untuk mempengaruhi, menimbulkan konflik kepentingan, umumnya diberikan secara rahasia, dan umumnya nilainya tidak wajar.

Lebih lanjut ia menyampaikan sanksi hukum bagi penerima berdasar Pasal 128 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2001 adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 dan paling banyak Rp 1 miliar. Sedangkan bagi pemberi berdasar Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999, pidana paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000. Dan berdasar Pasal 12 C ayat 1 UU No. 20 Tahun 2001, Sanksi hukum tidak berlaku, jika lapor KPK.

“Pelaporan Garatifikasi memiliki manfaat untuk melepaskan ancaman hukuman pidana terhadap penerima (Pasal 12C UU 20/2001), memutus konflik kepentingan, cerminan integritas individu dan kepercayaan bagi PNS/Penyelenggara Negara untuk melaporkan penerimaan gratifikasi,”terangnya.

Demikian Diskominfo (ft/ind/ygi/ppt)

Lula Kamal menjadi narasumber dalam acara Seminar Cantik Sehat Dinamis di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Rabu (11/10).

Karanganyar, Rabu 11 Oktober 2017

Dokter sekaligus Aktris dr. Lula Kamal mengajak puluhan ibu-ibu Karanganyar yang tergabung dalam Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Karanganyar menerapkan pola hidup sehat.

Pola hidup masyarakat saat ini cenderung instan dan kurang memperhatikan kesehatan. Hal ini menjadi perhatian dari Lula Kamal, karena pola hidup kurang sehat banyak menimbulkan penyakit berbahaya.

“Ada 4 faktor pola hidup sehat yang tidak bisa dipisahkan yakni olahraga, istirahat cukup, pola makan sehat dan meminimalisir stres yang timbul,”terang Lula Kamal saat menjadi pembicara dalam Seminar Cantik di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Rabu (11/10/2017).

Ditambahkannya dengan pola hidup sehat secara otomatis akan menambah kegairahan pasutri dalam melakukan hubungan sex.

Kegiatan Seminar Cantik  yang digelar DWP Karanganyar bekerjasama dengan La Tulipe Cosmetik ini pun menampilkan cara bermake up yang benar agar tetap tampil cantik dalam berbagai suasana.

Sementara itu, Sekretaris Daerah, Samsi selaku yang mewakili Bupati dalam sambutannya berharap kegiatan Seminar dapat memberi nilai tambah dan pengetahuan.

“Semoga menambah pengetahuan dan dapat diterapkan,”katanya.

Demikian Diskominfo (ft/ind)

Bupati Karanganyar Juliyatmono saat memberikan sambutan sekaligus membuka Sosialisasi Ormas LSM

Karanganyar – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) mengadakan Sosialisasi dan Verifikasi bagi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Selasa Pagi (10/10). Bertempat di Gedung DPRD Karanganyar, acara tersebut dihadiri oleh ratusan Ormas dan LSM.

Bupati Karanganyar Juliyatmono yang hadir secara langsung dan membuka sosialisasi dalam sambutannya mengatakan peran Ormas dan LSM di Kabupaten Karanganyar sangatlah diperlukan.

Kesbangpol yang salah satu fungsinya yaitu memberdayakan Ormas dan LSM diharapkan mampu menjadikan Ormas dan LSM sebagai subyek bagi upaya pemerintah mewujudkan cita-citanya menjadikan masyarakat sejahtera lahir batin, dibawah suasana yang nyaman dan tentram serta saling menghargai sesama untuk terus berkembang melanjutkan masa depannya dan terus bisa menjadi manfaat.

Ditambahkan lebih lanjut, Juliyatmono mengatakan Pemerintah dibagi menurut kewenanganannya masing-masing menurut asas desentralisasi, Hubungan baik (sinergitas) Pemerintah dan Ormas LSM untuk memperkokoh Negara Kesatuan RI yang sudah sepakat bahwa ideologi bangsa alat pemersatu bangsa adalah Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika. Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut harus disosialisasikan terus karena setiap jaman mempunyai tantangan tersendiri.

Kabupaten Karanganyar juga telah terbuka akan informasi, masyarakat diharapkan tidak takut untuk mencari informasi di Pemerintah, hal ini dimaksudkan untuk menghindari informasi yang salah karena sumber tidak tepat (hoax).

“Portal media baik website, sosial media maupun sms center telah kami buka untuk melayani kebutuhan informasi masyarakat Karanganyar maupun tempat untuk menyampaikan keluhannya akan layanan yang ada di Pemerintah”, Ujar Juliyatmono yang disambut dengan tepuk tangan peserta sosialisasi

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Agus Cipto Waluyo melaporkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mencapai sinergitas antara Pemerintah dan Ormas serta LSM yang ada di Kabupaten Karanganyar dalam mendukung program-program yang telah dijalankan Oleh Pemerintah. Dalam sosialisasi ini diundang Ormas sebanyak 145 dan LSM sebanyak 79. Demikian Diskominfo (ad/adt)

Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar Samsi saat menutup kegiatan penarikan KKN Univet di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Jumat (06/10).

Karanganyar, Jum’at 6 Oktober 2017

Pemkab siap memfasilitasi produk makanan lokal hasil olahan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN). Karena produk ini dapat meningkatkan perekonomian warga di pedesaan khususnya.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Karanganyar, Samsi saat menutup kegiatan penarikan Mahasiswa KKN Univet Bantara Sukoharjo, Jum’at (6/10/2017) pagi di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar.

Menurut Samsi, ia akan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Karanganyar khususnya Baperlitbang dan Disdagnakerkop dan UKM. Karena produk makanan potensi lokal ini tentunya akan menjadi salah satu penggerak ekonomi warga desa. Untuk itu, ia berharap untuk diperhatikan kualitasnya.

“Produk-produk makanan olahan ini harus dikembangkan. Dari Baperlitbang dan Disdagnakerkop untuk dibantu pemasarannya, ijinnya dan kemasannya,”terang Samsi.

Ditambahkannya, Pemkab berterima kasih kepada Universitas Veteran Bantara Sukoharjo yang telah memilih Kabupaten Karanganyar tepatnya Kecamatan Matesih dan Tawangmangu di 20 desa sebagai lokasi pelaksanaan KKN yang berlangsung kurang lebih dua bulan tersebut.

“Semoga pengabdian menjadi mahasiswa KKN menjadi kontribusi lebih memajukan pembangunan Karanganyar,”pesannya.

Sementara itu Rektor Univet Bantara Sukoharjo, Ali Mursyid mengatakan pihak Univet telah menerjunkan 209 mahasiswa untuk melaksanakan KKN di dua kecamatan di Kabupaten Karanganyar.

“Pelaksanaan KKN telah selesai dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan, mulai 7 Agustus sampai 6 Oktober. Dari 209 mahasiswa terbagi di dua kecamatan yakni Kecamatan Matesih di sembilan desa dan Kecamatan Tawangmangu di sepuluh desa,”tuturnya.

Lebih lanjut Ali Musryid berharap dari pelaksanaan KKN tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat begitu pula sebaliknya memberikan pengalaman berharga untuk mahasiswa dalam berkehidupan bermasyarakat.

Demikian Diskominfo (ft/ind)