DSC_0026

PENDAPAT AKHIR BUPATI KARANGANYAR TERHADAP PENETAPAN 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

diskominfo

Serah Terima Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karanganyar

Karanganyar, Kamis 13 September 2018

Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karanganyar

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Salam sejahtera bagi kita semua, yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Negeri, dan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Karanganyar.

Yang kami hormati Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, para Staf Ahli, para Asisten, Inspektur, Kepala Dinas / Badan/ Instansi, Direktur BUMD, Kepala Bagian dan hadirin yang berbahagia.

Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar yang telah berkenan membahas dan menyetujui 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar, usulan dari eksekutif yaitu Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar usulan dari legislatif yaitu tentang:

  1. Kepemudaan dan,
  2. Pelestarian Budaya Jawa

Masing- masing Rancangan Peraturan Daerah tersebut diharapkan akan menjadi pedoman dalam upaya optimalisasi potensi dan peran pemuda dalam kegiatan pembangunan di Daerah, mewujudkan perlindungan dan pelestarian Budaya Jawa di tengah arus modernisasi yang begitu kuat saat ini serta sebagai pedoman dalam pengaturan mengenai Kepala Desa khususnya berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkades serentak gelombang kedua yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Februari 2019.

Demikian Diskominfo (an/ind/vnd)

Read More
DSC_9266

PENUNJUKAN PANSUS TIGA RANCANGAN PERATURAN DAERAH

kominfo

Pembacaan Panitia Khusus (Pansus)

Karanganyar, Rabu 29 Agustus 2018

Penunjukan Panitia Khusus (Pansus) tiga rancangan peraturan daerah disampaikan pada sidang paripurna penyampaian jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi terhadap Raperda Perubahan Perda tentang Kepala Desa, Rabu (28/8).

Penunjukan Panitia Khusus yang berlangsung di Gedung DPRD tersebut dibacakan oleh Sekretaris Dewan Karanganyar, Susamti.

Adapun Nama-nama Panitia Khusus tiga rancangan tersebut antara lain:

  1. Panitia Khusus I Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa : Endang Muryani (Ketua), Wagiyo Ahmad Nugroho (Wakil Ketua), MB. Aryani C (Sekretaris).
  2. Panitia Khusus II Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tentang Pelestarian Budaya Jawa : Suparmi (Ketua), Karwadi (Wakil Ketua), Padmi Setyaningsih (Sekretaris).
  3. Panitia Khusus III Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tentang Kepemudaan : Sri Hartono (Ketua), Muh Irsyad (Wakil Ketua), Sri Suwarni (Sekretaris).

Demikian Diskominfo (Ina/Adt)

Read More
DSC_0024

KUNKER SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG DI KARANGANYAR

 

DISKOMINFO

Asisten 1 Pemerintahan Setda Kabupaten Karanganyar menyampaikan sambutan Bupati pada acara Kunker di Ruang Podang 1 Setda Karanganyar, Kamis (09/08).

Karanganyar, Jumat 10 Agustus 2018

Kunjungan kerja dari Sekretariatan Daerah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat di terima oleh Asisten Pemerintahan Drs. Bachtiar Syarif bersama Asisten Administrasi Drs. Sutarno, M.Si Kabupaten Karanganyar di Ruang Podang 1 Setda Karanganyar, Kamis (09/08).

Asisten Pemerintahan menyampaikan terima kasih kepada seluruh rombongan kerja Pemerintah Kabupaten Bandung. Dalam sambutannya beliau juga menyampaikan beberapa informasi tentang wilayah Kabupaten Karanganyar secara administrasi dan Kabupaten Karanganyar memiliki slogan yang cukup di kenal yaitu INTANPARI (Industri, Pertanian, dan Pariwisata). Harapannya agar selanjutnya dapat terjalin kerjasama yang baik antara Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.

Drs. Sutarno,M.Si menambahkan bahwa Pengelolan Barang Milik Daerah sangat berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan, sehingga perlu dilaksanakan secara transparan, profesional, terbuka dan bertanggungjawab dan ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2013 tentang pengelolaan barang milik daerah dimana mekanisme pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Karanganyar dijabarkan agar dapat dikelola dengan baik serta akuntabilitas pengelolaan asset dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Sementara Erwan Kesumah, S.Ip, M.Si Kepala Bagian Program Sekda Kabupaten Bandung sekaligus Pimpinan rombongan mengucapkan terima kasih  atas penerimaan oleh Asisten Pemerintahan dan Asisten Administrasi. Beliau juga menyampaikan maksud dan tujuan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Karanganyar yaitu ingin mengetahui kegiatan baik dari sisi perencanaan, pengelolan maupun penempatan TMMD di Kabupaten Karanganyar khususnya di Setda Kabupaten Karanganyar.

Demikian Diskominfo (F3a/Ina)

 

Read More
DSC_3961

JAMBORE PENGGALANG TINGKAT DAERAH: KARANGANYAR HARUS BAWA PULANG GELAR JUARA

DISKOMINFO

Sekretaris Daerah Samsi berikan dukungan pada para peserta Jambore Daerah di Halaman Kantor Bupati Karanganyar, Jumat (29/6).

Karanganyar, 29 Juni 2018

Sekda Kabupaten Karanganyar melepas Jombore Penggalang Daerah SD/MI tahun 2018. Pelepasan Kontingen dari Kabupaten Karanganyar ini berlangsung di Halaman Kantor Bupati Karanganyar, Jumat pagi (29/6).

Peserta akan berangkat ke Purbalingga hari ini dengan didampingi kakak-kakak Pembina dan Orang tua wali. Rencanannya kegiatan akan berlangsung selama 6 hari, dari tanggal 1-6 Juli 2018.

Dalam laporannya Wakil Ketua Kwarcab Karanganyar, Harjono menyampaikan ada 40 peserta yang akan di berangkatkan. Peserta di bagi menjadi 2 yakni 20 anggota penggalang putri dan 20 penggalang putra. Selama lomba peserta akan didampingi 6 kakak Pembina. Selain itu peserta juga akan di fasilitasi secara penuh oleh Pemkab Karanganyar.

“Para peserta juga mendapat fasilitas Baju Seragam 1 stel, Sepatu, Jaket dan Traning, Kaos, Topi, Has, duke, uang saku,” Kata Harjono.

Sementara itu Sekda Karanganyar, Samsi dalam sambutannya menggharapkan para peserta bisa membawa piala kemenangan pulang ke Karanganyar. Samsi juga memotivasi anak-anak agar tetap semangat dan tidak takut.

“Kalian harus jadi juara, membawa pulang gelar juara, saya yakin Karanganyar pasti bisa,” Tandasnya.

Demikian DISKOMINFO(f3a/dn)

 

Read More
logo kra

APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018

Ringkasan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018

No URAIAN JUMLAH ANGGARAN/ TAHUN (Rp)

1

PENDAPATAN 2.053.585.660.000,00

1.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH 317.469.444.000,00
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 136.000.000.000,00
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 23.162.915.000,00
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 13.054.053.000,00
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 145.252.476.000,00

1.2

DANA PERIMBANGAN 1.347.443.404.000,00
1.2.1 Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak 36.500.435.000,00
1.2.2 Dana Alokasi Umum 978.664.650.000,00
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 332.278.319.000,00

1.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 388.672.812.000,00
1.3.1 Pendapatan Hibah 77.660.600.000,00
1.3.2 Dana Darurat 0,00
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 103.533.194.000,00
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 207.479.018.000,00
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 0,00

2

BELANJA 2.150.630.160.000,00

2.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.433.352.831.000,00
2.1.1 Belanja Pegawai 1.032.868.204.000,00
2.1.2 Belanja Bunga 0,00
2.1.3 Belanja Subsidi 0,00
2.1.4 Belanja Hibah 82.315.056.000,00
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 4.625.000.000,00
2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Prov/ Kab/ Kota dan Pemerintah Desa 15.916.292.000,00
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/ Kab/ Kota dan Pemerintah Desa 295.128.279.000,00
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 2.500.000.000,00

2.2

BELANJA LANGSUNG 717.277.329.000,00
2.2.1 Belanja Pegawai 30.972.762.100,00
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 454.111.597.098,00
2.2.3 Belanja Modal 232.192.969.802,00

SURPLUS/ (DEFISIT)

97.044.500.000,00

3

PEMBIAYAAN DAERAH

3.1

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) 107.044.500.000,00
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00
3.1.3 Hasil Penjualan kekayaan yang Dipisahkan 0,00
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00
3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0,00
3.1.6 Penerimaan piutang daerah 0,00
3.1.7 Penarikan dari Amu Bank Jateng 0,00
3.1.8 Sharing Cadangan Tujuan dari Bank Jateng 0,00

3.2

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 10.000.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO

97.044.500.000,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKANAAN      0,00

 

Read More
DSC_0540

SIDANG PARIPURNA ACARA PENYAMPAIAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016

Bupati Karanganyar menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2016 di Gedung DPRD Karanganyar Jumat(10/6)

Read More

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016

Ringkasan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016

No URAIAN JUMLAH ANGGARAN/ TAHUN (Rp)

1

PENDAPATAN 1.967.338.349.000,00

1.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH 216.509.544.000,00
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 91.947.965.000,00
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 19.919.531.000,00
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 8.138.281.000,00
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 96.503.767.000,00

1.2

DANA PERIMBANGAN 1.538.609.267.000,00
1.2.1 Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak 36.959.080.000,00
1.2.2 Dana Alokasi Umum 996.164.049.000,00
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 505.486.138.000,00

1.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 212.219.538.000,00
1.3.1 Pendapatan Hibah 0,00
1.3.2 Dana Darurat 0,00
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 103.533.194.000,00
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 108.686.344.000,00
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 95.944.800.000,00

2

BELANJA 2.052.584.508.000,00

2.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.479.208.785.000,00
2.1.1 Belanja Pegawai 1.172.833.392.000,00
2.1.2 Belanja Bunga 0,00
2.1.3 Belanja Subsidi 0,00
2.1.4 Belanja Hibah 48.897.733.000,00
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 4.130.000.000,00
2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Prov/ Kab/ Kota dan Pemerintah Desa 11.186.750.000,00
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/ Kab/ Kota dan Pemerintah Desa 239.660.910.000,00
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 2.500.000.000,00

2.2

BELANJA LANGSUNG 573.375.723.000,00
2.2.1 Belanja Pegawai 17.015.015.740,00
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 319.095.944.725,00
2.2.3 Belanja Modal 237,264,762.535,00

SURPLUS/ (DEFISIT)

85.246.159.000,00

3

PEMBIAYAAN DAERAH

3.1

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 95.246.159.000,00
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) 95.246.159.000,00
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00
3.1.3 Hasil Penjualan kekayaan yang Dipisahkan 0,00
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00
3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0,00
3.1.6 Penerimaan piutang daerah 0,00
3.1.7 Penarikan dari Amu Bank Jateng 0,00
3.1.8 Sharing Cadangan Tujuan dari Bank Jateng 0,00

3.2

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 10.000.000.000,00
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 10.000.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO

85.246.159.000,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKANAAN      0,00

GRAFIK APBD

Read More

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015

Ringkasan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2015

No URAIAN JUMLAH ANGGARAN/ TAHUN (Rp)

1

PENDAPATAN
1.615.471.166.000,00

1.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH
181.061.011.000,00
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah
70.907.914.000,00
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah
18.401.485.000,00
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
9.007.195.000,00
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
82.744.471.000,00

1.2

DANA PERIMBANGAN
983.448.424.000,00
1.2.1 Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak
19.008.727.000,00
1.2.2 Dana Alokasi Umum
906.446.527.000,00
1.2.3 Dana Alokasi Khusus
57.993.170.000,00

1.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
450.961.731.000,00
1.3.1 Pendapatan Hibah
1.966.000.000,00
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
64.728.194.000,00
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
328.429.989.000,00
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
55.837.548.000,00

2

BELANJA
1.691.634.199.000,00

2.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.170.514.862.000,00
2.1.1 Belanja Pegawai
1.048.100.358.000,00
2.1.4 Belanja Hibah
24.654.144.000,00
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial
6.105.000.000,00
2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Prov/ Kab/ Kota dan Pemerintah Desa
2.000.000.000,00
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/ Kab/ Kota dan Pemerintah Desa
87.155.360.000,00
2.1.8 Belanja Tidak Terduga
2.500.000.000,00

2.2

BELANJA LANGSUNG
521.119.337.000,00
2.2.1 Belanja Pegawai
28.082.107.550,00
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa
309.601.756.761,00
2.2.3 Belanja Modal
183.435.472.689,00

SURPLUS/ (DEFISIT)

(76.163.033.000,00)

3

PEMBIAYAAN DAERAH

3.1

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
80.163.033.000,00
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)
80.163.033.000,00
3.1.9 Penarikan dari Amu Bank Jateng
 –
3.1.11 Sharing Cadangan Tujuan dari Bank Jateng

3.2

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
4.000.000.000,00
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
4.000.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO     

76.163.033.000,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKANAAN     
 0,00

Read More

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018

Download RPJMD Tahun 2014-2018

Daftar Isi

Daftar Tabel
Daftar Gambar
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Hubungan RPJMD Provinsi Jawa Tengah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
1.4. Sistematika Penulisan
1.5. Maksud dan Tujuan
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah
2.1.2 Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah
2.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah
2.1.4 Wilayah Rawan Bencana
2.1.5 Kondisi Demografi
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.2.1 Pertumbuhan PDRB
2.2.2 Laju Inflasi
2.2.3 PDRB Perkapita
2.2.4 Penduduk Miskin
2.2.5 Angka Kriminalitas
2.2.6 Indeks Pembangunan Manusia
2.2.7 Angka Partisipasi Kasar (APK)
2.2.8 Angka Partisipasi Murni (APM)
2.2.9 Angka Kematian Ibu (AKI)
2.2.10 Angka Kematian Bayi (AKB)
2.2.11 Angka Kematian Balita (AKABA)
2.2.12 Prevalansi Balita Gizi Buruk
2.2.13 Penyakit Menular
2.2.14 Penjaminan Masyarakat Miskin
2.2.15 Tingkat Pengangguran Terbuka
2.2.16 Kebudayaan
2.2.16 Pemuda dan Olahraga
2.3. Aspek Pelayanan Umum
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan
2.4. Aspek Daya Saing Daerah
2.4.1. Fasilitas Infrastruktur
2.4.2. Penataan Wilayah
2.4.3. Fasilitas Wilayah
2.4.4. Iklim Berinvestasi
2.4.5. Sumber Daya Manusia
2.5. Analisis Gambaran Umum
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
3.1. Kinerja Keuangan Tahun 2009-2013
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD
3.1.2 Neraca Daerah
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2009-2013
3.2.1. Arah Kebijakan Umum Pendapatan Daerah
3.2.2. Arah Kebijakan dalam Penggunaan Belanja Daerah
3.2.3. Analisis dan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
3.3. Kerangka Pendanaan
3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Belanja Wajib dan Mengikat
3.3.2. Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2014-2018
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah
4.2. Isu Strategis
4.3. Lingkungan Strategis
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.1. Visi
5.2. Misi
5.3. Tujuan dan Sasaran
5.3.1. Misi 1 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh
5.3.2. Misi 2 : Menciptakan 10.000 Wirausahawan Mandiri
5.3.3 Misi 3: Melaksanakan Pendidikan Gratis SD/ SMP/ SMA dan Kesehatan Gratis
5.3.4. Misi 4: Mewujudkan Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan
5.3.5 Misi 5: Meningkatkan Kualitas Keagamaan, Sosial dan Budaya
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
6.1. Strategi
6.1.1. Strategi 1: Optimalisasi pelayanan infrastuktur menyeluruh mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas pelayanan publik dan ramah lingkungan
6.1.2. Strategi 2: Menciptakan iklim investasi kondusif yang mendorong produktivitas usaha
6.1.3 Strategi 3: Optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas SDM
6.1.4. Strategi 4: Penguatan ekonomi lokal berbasis sumber daya wilayah dan sosial
6.1.5. Strategi 5: Penguatan nilai budaya lokal yang kondusif untuk mendorong pembangunan masyarakat dan reformasi tata kelola pemerintahan
6.2. Arah Kebijakan
6.2.1. Arah Kebijakan Tahun Pertama (2014)
6.2.2. Arah Kebijakan Tahun Kedua (2015)
6.2.3. Arah Kebijakan Tahun III (2016)
6.2.4. Arah Kebijakan Tahun IV (2017)
6.2.5. Arah kebijakan Tahun V (2018)
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
7.1. Kebijakan Umum
7.2. Program Pembangunan Daerah
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
8.1. Urusan Wajib
8.2. Urusan Pilihan
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
BAB XI PENUTUP

Download RPJMD Tahun 2014-2018

Read More