Hasil panen beras organik BUMDes Jaten Bermartabat Desa Jaten dalam bentuk kemasan 5 Kg.

KARANGANYAR-Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaten Bermartabat untuk pertama kalinya memanen beras organik dengan varietas Inpago Unsoed I di Dusun Sawahan Desa Jaten Kecamatan Jaten pada Senin (3/08/20).

Turut hadir pada kesempatan tersebut anggota DPR RI Drs. Hamid Noor Yasin, M.M, Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Tengah Dr. Ir. Joko Pramono, MP, Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Ir. Siti Maisyaroch, M.Si serta Camat Jaten Dwi Saptohaji, S.P.,M.M.

Pada usaha pertanian organik ini BUMDes Jaten Bermartabat benar-benar melakukan proses pengolahan lahan menggunakan bahan-bahan organik tanpa pestisida. Kedepan, budidaya pertanian organik ini akan terus dikembangkan dan lahan persawahan yang digarap akan diperluas, sesuai aset sawah yang dimiliki Pemerintah Desa Jaten.

Direktur BUMDes Jaten Bermartabat Imam Subhkan menjelaskan bahwa Budidaya beras organik selain memiliki keuntungan secara ekonomi juga menghasilkan beras yang sehat.

Disamping pertanian organik, BUMDes Jaten Bermartabat mengelola program lain yakni program pengelolaan sampah dan program ketahanan masyarakat desa dari Provinsi Jawa Tengah, kedepan akan didirikan BUMDes Shop yang merupakan sentra perdagangan di Desa Jaten.

Siti Maisyaroch yang dalam hal ini mewakili Bupati Karanganyar Drs. H. Juliyatmono M.M. menyampaikan bahwa untuk menuju beras organik harus melalui beberapa tahapan dan memakan waktu kurang lebih tiga tahun, untuk itu Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar serta BPTP Provinsi Jateng siap mengawal untuk mewujudkannya.

Ditambahkan bahwa Bupati mengharapkan agar Karanganyar tetap menjadi lumbung padi, untuk itu pihaknya menganggarkan kegiatan listrik masuk sawah tahun ini,“ Walaupun musim kemarau kita tetap bisa menanam, karena air tersedia melalui sumur dan listrik yang tersedia yang dibantu oleh bapak bupati”ungkapnya.

Hamid Noor Yasin sangat mensupport program yang dilaksanakan oleh BUMDes Jaten Bermartabat ini, pihaknya mengungkapkan bahwa keunggulan pertanian organik sangat luar biasa dan bisa dirasakan manfaatnya baik itu nutrisi maupun kandungan protein didalamnya, selain itu juga mampu mengembalikan kesuburan tanah secara alamiah sehingga termasuk salah satu upaya pelestarian alam.

“Dengan dipelopori BUMDes Jaten Bermartabat energi ini bisa menular ke kelompok-kelompok tani yang lain sehingga tanah menjadi lebih subur panen kita bisa lebih maksimal dan bagus”,pungkasnya. Diskominfo (An&In).

Peserta sosialisasi terlihat antusias menerima materi…

Karanganyar-“Ada beberapa hal yang harus disikapi oleh kepala desa dalam rangka pembentukan BUMDes, salah satunya penanggulangan kemiskinan untuk masyarakat usia produktif, untuk itu perlu diberikan pelatihan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Hal tersebut diungkapkan oleh Utomo Sidi Hidayat, Kepala Dispermades saat memberikan materi pada sosialisasi pembentukan BUMDes yang dilaksanakan pada Kamis (5/12) di Hotel Alana, Colomadu.

Dijelaskan pula terkait pembentukan BUMDes harus melalui musyawarah desa yang dihadiri kepala desa, perangkat desa beserta BPD selaku pengawas. Hal yang perlu dibahas diantaranya kesepakatan pendirian BUMDes, cara mengelola BUMDes serta modal usaha yang dituangkan dalam ADART BUMDes, kemudian baru dibentuk peraturan desa.

Tidak hanya itu pembentukan BUMDes juga harus diikuti dengan penyertaan modal, untuk itu perlu diadakan pelatihan pengurus atau penguatan kelembagaan yang mana biayanya bisa diambilkan dari APBDes.

Pelatihan diperlukan agar mempunyai SDM yang handal dan berkualitas, salah satunya untuk pengerjaan keuangan sehingga tidak terjebak oleh kesalahan yang tidak disengaja oleh ketidaktahuan.

Pertanggungjawaban keuangan BUMDes oleh pelaksana operasional/ketua BUMDes kepada kepala desa selaku penasehat dilakukan setiap enam bulan sekali. Kemudian Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes keuangan kepada Bupati setiap tahun dengan mengikutsertakan BPD.

Kegiatan yang diprakarsai oleh Kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi direktorat jenderal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa ini diikuti oleh 162 kepala desa se Kabupaten Karanganyar.

Turut hadir Wakil Bupati Karanganyar, Rober Christanto dalam sambutan arahannya berharap agar pelaksanaan sosialisasi ini dapat memotivasi tumbuh dan berkembangnya BUMDes di Karanganyar secara maksimal, mengingat jumlah BUMDes yang maju baru ada empat.

“Semakin banyak BUMDes maju yang tercipta di Kabupaten Karanganyar maka akan memberikan kontribusi bagi kemajuan masyarakat, dengan didukung lingkungan Karanganyar yang mempunyai sumber daya alam yang luar biasa kaya sehingga memudahkan dalam mencapai keinginan tersebut ” jelasnya.

“Setiap Desa di Karanganyar harus mampu mengembangkan BUMDes, khususnya bagi kepala desa agar menggerakkan BUMDes di wilayah masing-masing sesuai dengan potensi yang dimiliki” pungkasnya. (An/ina)

Camat Jaten, Aji Pratama Heru, Selasa (15/05), meresmikan BUMDes Mart Sroyo.(foto: Yoga)

Karanganyar, Selasa (15/05/2018)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sroyo, Kecamatan Jaten memilki Minimarket yang berdekatan dengan pertigaan Sroyo, jalan raya Solo-Sragen. Terobosan menarik itu merupakan pertama kali di delapan desa lainnya.

Kepala Desa Sroyo, Yulianto, mengatakan mini makerket yang diberi nama BUMDes  Mart ini bukan milik Desa, tetapi adalah milik desa. Jadi masyarakat bisa membeli di minimarket, sebab keuntungan bisa membangun desa.

“Jika ada warga Desa Sroyo punya hajat, bisa membeli disini. Hitung-hitungan pembayaran bisa seusai acara hajatan,” kata Kepala Desa Sroyo, Yulianto.

Yulianto juga menjelaskan kerajinan tangan, produk olahan rumah tangga masyarakat bisa dijual disini. Untuk pembuatan mini market itu berasal dari dana desa yang digulirkan adalah Rp. 150 juta, namun anggaran yang digunakan baru Rp. 25 juta.

BUMDes Mart di hari ini di resmikan sebelum bulan puasa oleh Camat Jaten, Aji Pratama Heru, Selasa (15/05) siang, sebab kebutuhan masyarakat pasti tinggi. Jadi ini adalah momen yang bagus.

“Ini adalah terobosan yang luar biasa. Bisa menjadi contoh desa-desa lainnya. Keuntungan tidak untuk pengelola Mini market. Tetapi pembangunan desa,” katanya.(pd)

Bupati Karanganyar, Juliyatmono saat memberikan sambutan dalam acara Kunker DPRD Gresik di Ruang Anthurium, Jumat (3/2)

Karanganyar, Jum’at 3 Februari 2017

Upaya meningkatkan perekonomian dan menciptakan pelayanan multi effect di desa, Karanganyar terus merintis usaha di desa-desa yang berpotensi. Hingga saat ini, Karanganyar telah memiliki dua belas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Hal tersebut diungkapkan Bupati Karanganyar, Juliyatmono saat menerima kunjungan kerja Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan Desa DPRD Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Jum’at (03/02/2017) pagi di Anthorium Rumah Dinas Bupati.

“Dua belas BUMdes tersebut, tiga diantaranya masuk kategori maju yakni Desa Berjo, Kemuning dan Jatikuwung,”kata Bupati.

Lebih lanjut Bupati menjelaskan, Kecamatan Ngargoyoso Desa Berjo berkembang usaha wisata, simpan pinjam, persewaan. Untuk desa Kemuning berkembang usaha warung makan, simpan pinjam sedangkan desa Jatikuwung berkembang usaha pasar desa, simpan pinjam dan air bersih.

“Pendirian BUMDes berdasar kearifan lokal di desa setempat, bukan suatu paksaan melainkan sepanjang ada potensi di desa tersebut bisa didirikan BUMDes,”jelasnya.

Ia juga menyampaikan untuk perekrutan Sumber Daya Manusia (SDM) diserahkan desa dan penyertaan modal BUMDes enam puluh persen dari keuangan Pemerintahan Desa.

“Pembiayaan enam puluh persen tidak semuanya harus berbentuk uang tetapi bisa berupa aset dan saya minta kades agar tidak terlalu campur tangan langsung BUMDes, melainkan hanya sebagai pembina,”pesan Juliyatmono.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga mengatakan memberikan ruang bagi desa untuk memberdayakan lahan-lahan mangkrak yang masuk tanah kas desa digunakan untuk membuka usaha.

“Kita identifikasi masyarakat di desa-desa, yang berniat berwirausaha agar difasilitasi,”tambahnya.

Sebagaimana diketahui pembentukan BUMDes berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Sementara itu Ketua Komisi A DPRD Kab. Gresik, Suparno Dwi Antoro mengatakan pengelolaan BUMDes di Jawa Tengah cukup maju sehingga kunjungan kerja ini bertujuan untuk mengetahui cara pengelolaan BUMDes dimasing-masing desa.

“APBD 2017 Kab. Gresik mengalokasikan dana yang cukup besar untuk pembentukan BUMDesa, sepuluh juta rupiah tiap desa, untuk sejumlah 333 desa ”katanya.

r  Demikian Diskominfo (ft/ind)