Hasil seleksi tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur honorer kategori 2 (K2) akan diumumkan pada akhir Desember ini. Informasi itu didapatkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karanganyar dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

“Masih informasi umum, bakal diumumkan pada akhir Desember ini. Detailnya kapan belum ada informasi,” ungkap Kepala BKD Karanganyar, Larmanto, kemarin. Terkait teknis pengumumannya, juga belum ada keterangan lebih lanjut, apakah via online atau konvensional melalui BKD.

Sementara, terkait besarnya kuota yang bakal diterima menjadi CPNS, Larmanto juga mengaku tidak bisa memastikan. Pasalnya, segala hal tentang tes CPNS ini mulai dari pendaftaran, penyelenggaraan, dan penentuan hasil merupakan kewenangan BKN. Namun demikian, untuk kriteria kelulusan bakal dilihat dari passing grade sesuai dengan ketentuan BKN. “Jadi acuannya pada passing grade, bukan tingkat kebutuhan. Kalau yang mendapat nilai tinggi banyak, berarti yang lolos juga banyak. Begitu pula sebaliknya,” pungkas Larmanto.

Setelah digunakan ujian Honorer Kategori 2, soal tes dimusnahkan untuk menghindari penyalahgunaan, di BKD Karanganyar, Minggui (03/11) sore

Beberapa panitia seleksi CPNS dari Honorer Kategori 2 Kabupaten Karanganyar, membakar soal ujian honorer K2 setelah digunakan, Minggu (03/11) sore.

Karanganyar, Senin (04/11/2013)

Panitia pelaksana seleksi CPNS  dari Honorer Kategori 2 (K2) membakar soal ujian di kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karanganyar, Minggu (03/11) sore. Pembakaran itu dilakukan sesuai dengan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Ketua Pelaksana pengadaan tes CPNS Honorer K2 Karanganyar, Samsi mengatakan Pemkab hanya sebatas memfasilitasi pelaksaan seleksi. Pasalnya, semuanya hal termasuk pengadaan soal, berita acara, dan koreksi dilakukan oleh pemerintah pusat.

Dengan demikian, Pemkab hanya sebatas memanggil peserta, menyediakan soal yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat serta menyediakan tempat dan pengawas ujian. Untuk seleksi CPNS honerer K2, Pemkab memilih SMA 1 Karanganyar.

“Semuanya dilakukan oleh pemerintah pusat. Usai pelaksanaan tes, diinstruksikan oleh pemerintah untuk menghapusnya dengan cara dibakar. Ini untuk mengantisipasi soal dibawa pulang oleh peserta karena itu memang dilarang oleh pemerintah,” ujar Samsi, Minggu (03/11).

Selain membakar soal, panitia pelaksana pengadaan tes juga diminta menandatangani berita acara dan mengirimkannya beserta Lembar Jawab Komputer (LJK) yang sudah diisi oleh 447 peserta.

Sementara itu, Kepala BKD Karanganyar, Larmanto mengungkapkan Pemkab masih kekurangan 500-an guru SD. Dengan adanya seleksi CPNS Honorer K2 ini diharapkan mampu memperkecil kekurangan tersebut. “Masih kekurangan 500-an guru SD. Di sisi lain, ada kelebihan PNS dari teknis umum sebanyak 200-an. Mereka tidak boleh digeser untuk mengisi kekosongan kursi guru SD karena memang kemampuannya berbeda,” katanya lagi.

Usai pengumumam seleksi CPNS honorer K2, pihaknya akan melakukan penataan agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal. Utamanya, mengisi kekosongan kursi yang vital. “Kita tunggu saja pengumuman tes. Setelah itu, akan kita tata ulang,” ujarnya. pd

Sekretaris Daerah (Sekda) Karanganyar, Samsi mewanti-wanti agar para peserta seleksi tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi tenaga honorer kategori 2 (K2) tidak tergiur dengan iming-iming calo yang menyatakan bisa meloloskan namun dengan syarat imbalan sejumlah uang. Seperti diketahui, ujian CPNS untuk honorer K2 akan dilakukan serentak pada tanggal 3 November mendatang.

“Saya hanya menegaskan, jangan percaya dengan bujuk rayu para calo yang saat ini mulai berkeliaran,” ungkap Samsi, Minggu (27/10). Menurutnya, dari informasi yang ia terima, menjelang ujian CPNS ini para calo sudah mulai menyambangi para peserta dengan menjanjikan kursi PNS.

 Kendati hal ini dianggap sebagai suatu yang wajar oleh masyarakat, Samsi tetap mengharapkan agar peserta tidak tergiur apalagi sampai menyetorkan sejumlah uang kepada para calo. “Sekarang sudah tidak zamannya lagi cara-cara seperti itu,” tandasnya.

 Ia pun mengimbau kepada para peserta tes agar tidak percaya dengan apapun yang dijanjikan oleh para calo dengan jaminan sejumlah uang. Jangankan para calo, menurut Samsi, ia selaku aparat pemerintah tidak memiliki wewenang untuk meloloskan para peserta dalam tes nanti. “Mereka (calo) itu sebenarnya tidak punya akses, termasuk saya sendiri juga tidak punya akses,” ujarnya.

 Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karanganyar, Larmanto mengatakan pada seleksi CPNS untuk honorer K2 tahun ini diikuti sebanyak 447 orang. Para peserta sudah dinyatakan lolos pada uji publik yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN), yang sebelumnya jumlahnya sebanyak 464 orang. “Setelah uji publik ada 17 nama yang dicoret dengan berbagai sebab,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

 Ia menambahkan sebagian besar tenaga honorer K2 yang mengikuti seleksi ini berasal dari bidang pendidikan. Sebab Pemkab Karanganyar sejauh ini masih kekurangan tenaga pengajar bagi SD, terutama tenaga guru yang berasal di pedesaan.

 Dijelaskan Larmanto, nantinya saat tes BKD hanya bertugas sebagai fasilitator, sehingga tidak mengetahui materi tes yang dibuat oleh konsorsium dari perguruan tinggi yang ditunjuk BKN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. “Soal-soal dari BKN termasuk juga yang akan mengoreksi  jawabannya,” pungkasnya.

Pemkab Karanganyar bakal menindak tegas PNS yang nekat membolos pada hari pertama kerja setelah cuti bersama lebaran, hari ini, Senin (12/8). Sebelumnya, Pemkab juga melarang semua PNS di lingkungannya mengajukan cuti dan izin kerja pada hari ini.

Sekretaris Daerah (Sekda) Karanganyar, Samsi menegaskan seluruh PNS di Karanganyar diharuskan kembali ngantor seperti biasa mulai hari ini. “Kecuali sakit, pengajuan izin dengan alasan apapun tidak diperbolehkan. Sebab libur di masa lebaran kali ini sudah dinilai cukup,” ungkapnya kemarin.

Dijelaskan Samsi, pascalebaran ini pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat dapat kembali berjalan normal. Sehingga tidak ada masyarakat yang mengeluhkan adanya pelayanan lamban atau alasan lain seperti pegawainya belum full team. “Kebijakan ini telah disosialisasikan dengan cukup jelas dan ditegaskan pula di tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),” tukasnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karanganyar, Larmanto menambahkan untuk penetapan masa libur lebaran bagi kalangan PNS dimulai dari sejak tanggal 5 sampai 10 Agustus. “Masa libur PNS selama enam hari, dari Senin hingga Sabtu kemarin,” terangnya.

Larmanto menjelaskan, khusus bagi lingkup pemerintahan di Karanganyar yang masuk enam hari kerja maka sistem pengaturan liburnya berbeda dengan pemerintahan di tingkat provinsi yang masuk lima hari kerja. “Dengan pertimbangan itulah, hari Sabtu kemarin kita masih libur. Untuk penggantinya nanti jam di hari Sabtu itu akan ditambahkan pada hari-hari berikutnya,” ucapnya.

Jika didapati ada oknum PNS yang bolos, pimpinan SKPD terkait wajib melaporkannya kepada BKD agar dijatuhi sanksi. “Kami minta seluruh PNS dapat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan ini. Jangan sampai ada yang mencoba untuk tidak tertib karena itu bakal berdampak pada pelayanan kepada masyarakat,” paparnya.

Di masa libur kemarin, BKD juga menginstruksikan kerja piket bagi seluruh PNS. Adapun untuk sistem pembagian tugasnya langsung diberikan kepada setiap SKPD untuk mengaturnya. “Selama libur kemarin ada jadwal piket, agar di setiap instansi perkantoran tidak kosong melompong,” pungkasnya.

Pemkab Karanganyar bakal melakukan pemerataan pegawai negeri sipil (PNS) pada 2013.

Saat ini, instansi terkait tengah melakukan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk mengetahui jumlah PNS di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Karanganyar.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karanganyar, Larmanto, mengatakan penyusunan analisi jabatan dan beban kerja di setiap SKPD bakal dilaksanakan mulai Juni.

Setelah penyusunan itu rampung maka pihaknya akan mengkaji untuk melakukan pemerataan PNS di setiap SKPD di lingkungan Pemkab Karanganyar.

“Kami akan melaporkan hasil penyusunan analisis jabatan dan beban kerja kepada Bupati Karanganyar. Setelah disetujui Bupati langsung dilakukan pemerataan PNS,”

Indikator

Menurutnya, proses penyusunan analisis jabatan dan beban kerja cukup lama. Sebab, pendataan jumlah PNS dilakukan di setiap SKPD di lingkungan Pemkab Karanganyar. Tentunya, pihaknya bakal mengkaji perbandingan antara jumlah kebutuhan pegawai dengan jumlah keseluruhan pegawai di setiap SKPD.

Larmanto menambahkan terdapat beberapa indikator penyusunan analisis jabatan dan beban kerja, antara lain satuan hasil rata-rata tahunan, waktu penyelesaian, beban kerja dan jumlah pegawai yang dibutuhkan. SKPD yang kekurangan pegawai akan ditambah dari SKPD lain yang kelebihan pegawai. Langkah ini dilakukan agar tidak ada SKPD yang kekurangan pegawai untuk menjalankan roda pemerintahan.

“Misalnya jumlah pegawai di SKPD A melebihi formasi maka beberapa pegawai akan dipindah ke SKPD lain yang kekurangan pegawai,” ujarnya.

Berdasarkan data BKD Karanganyar, jumlah PNS di lingkungan Pemkab Karanganyar sebanyak kurang lebih 11.900 pegawai. Mayoritas PNS terbanyak menjadi guru yakni sekitar 7.000 pegawai dan tenaga kesehatan sekitar 4.000 orang.  “Jumlah PNS selalu berubah setiap waktu karena ada yang memasuki masa pensiun.”

Sementara seorang PNS di Setda Karanganyar, Rohman, meminta agar pemerataan pegawai di lingkungan Pemkab Karanganyar disesuaikan dengan keahlian setiap pegawai. Artinya, pegawai yang dipindahkan ke SKPD lain harus mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing. Sehingga kinerjanya dapat ditingkatkan untuk melaksanakan jalannya roda pemerintahan.

Bupati Karanganyar Rina Iriani melantik 165 pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Jumat (01/02/2013) sore.

Karanganyar, Sabtu (02/02/2013).

Sebanyak 165 pejabat eselon II, III, IV dan V  di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati Karanganyar, Rina Iriani, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Jumat (01/02) sore. Ke 165 pejabat itu terdiri dari Eselon II sebanyak 10 orang, III sejumlah 36 orang, dan 119 eselon IV dan V.

Pelantikan itu juga sekaligus mengisi jabatan Eselon II yang kosong karena pejabat telah pensiun. Tercatat ada empat Kepala SKPD yang telah purna tugas. Yakni Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).

Adapun 165 orang pejabat yang dilantik antara lain, Larmanto yang sebelumnya menjabat Kepala BPPT (Badan Pelayanan Perijinan Terpadu) kini menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Nur Halimah menjadi Kepala BPPT, Didik Joko Bakdono menjadi Kepala DKP, Tarsa menjadi Kepala Bakesbangpol, dan Sundoro menjabat Kepala Disparbud.

Selanjutnya, Nugroho menjabat Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan (Dispertanbunhut), Titis Tri Jarwoto menjadi Sekretaris Inspektorat.

Bupati Karanganyar Rina Iriani seusai melantik mengingatkan kepada jajarannya agar selalu profesional, menjaga amanah yang diberikan karena kepercayaan tidak hanya di pertanggungjawabkan kepada Bupati, masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.”Saya mengingatkan agar jadilah pelayan masyarakat yang baik, mempererat persatuan dan kesatuan, selain itu menjaga iklim kondusif di lingkungan sekitar,” ucap Rina Iriani.

Selain itu juga orang nomor satu di Karanganyar mengingatkan Pegawai Negeri Sipil untuk netral terhadap dinamika politik saat ini. Mengingat pada tanggal 21 Februari akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Tahap (Pilkades) II, kemudian juga akan ada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada bulan Mei, selain itu juga Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar pada bulan Oktober.

“Pegawai Negeri Sipil harus netral, jangan coba-coba masuk ke ranah politik,” tegas Rina Iriani.

.pd