Penduduk Indonesia sebagian besar terdiri dari penduduk yang bermukim di daerah pedesaan, sehingga pembangunan perekonomian di daerah perlu mendapat perhatian yang serius. Bertitik tolak dari hal tersebut maka pada tanggal 23 Maret 1985 didirikan Badan Kredit Desa (BKD) yang mampu menggerakkan kegiatan perekonomian pedesaan dan mampu menyediakan permodalan bagi usaha kecil.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 2 Tahun 1996 menjadi Perusahaan Daerah PD. BPR Badan Kredit Desa Kabupaten Karanganyar yang bertujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang dan serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Visi

Menjadi BPR unggulan dan andalan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Karanganyar pada umumnya serta berperan aktif mendorong terciptanya Karanganyar Tenteram.

Misi

• Meningkatkan mutu pelayanan yang optimal.
• Menghimpun dana dalam produk tabungan dan deposito dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam produk kredit atau modal usaha.
• Sebagai penyumbang PAD (Pendapatan Asli Daerah) dalam rangka otonomi daerah.

Sejarah Perjalanan

 Sejarah Pemimpin

SOEKASNO, PHD
Direktur Utama Pertama
di PD. BPR BKD Kab. Karanganyar
Masa Jabatan 1985 – 1993

SUJATMOKO, S.Sos
Direktur Utama Kedua
di PD. BPR BKD Kab. Karanganyar
Masa Jabatan 1993 – 2002

SRI SOEBONO, SE
Direktur Utama Ketiga
di PD. BPR BKD Kab. Karanganyar
Masa Jabatan 2002 – Mei 2010

PRIHANTO, SE, MM
Direktur Utama Keempat
di PD. BPR Bank Karanganyar
Masa Jabatan Mei 2010 – ….

WISNU WARDANA, SE, MM
Direktur Utama Kelima
di PD. BPR Bank Karanganyar
Masa Jabatan …..

Kerjasama dengan UMKM

1.    Program Tendanisasi Pasar Jum’at Karanganyar.
2.    Pengadaan sepeda motor untuk ojek Giribangun Matesih.

Produk dan Pelayanan

• Tabungan Srikandi adalah Tabungan Sarana Investasi Keluarga mandiri , untuk Keluarga dan lembaga di Daerah Karanganyar dan sekitarnya, Tabungan  setoran dan penarikan dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka. Bunga yang kompetitif dan menguntungkan

• Deposito Investasi berjangka waktu tertentu untuk perorangan dan non-perorangan. Jangka waktu yang fleksibel: 1, 3, 6 dan 12 bulan

• Kredit PPPK merupakan Produk dari PUD BPR Bank Karanganyar yang dikeluarkan (Launching) secara khusus bagi kepada para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja terutama di wilayah Karanganyar. Kredit PPPK (P3K) ini memiliki keunggulan dengan pengajuan Plafon Pinjaman hingga Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), dengan persyaratan mudah dan dapat dilayani di semua Kantor PUD BPR Bank Karanganyar
• Kredit Pegawai adalah kredit yang diberikan kepada PNS, TNI, POLRI, dan Karyawan Swasta, yang terlebih dahulu melakukan perjanjian kerjasama  antara Dinas/Instansi/Lembaga dengan pihak BANK Karanganyar.Pengembalian pinjaman (angsuran) dilakukan melalui potong gaji oleh Bendahara/ Juru Bayar lembaga yang bersangkutan.
• Kredit umum /UMKM adalah fasilitas kredit PD. BPR Bank Karanganyar yang diperuntukan bagi para pelaku Usaha Menengah, Kecil dan Mikro guna keperluan investasi dan modal kerja usaha. Melalui Kredit UMKM, para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dapat secara mudah mendapatkan dana untuk keperluan investasi dan modal kerja  guna pengembangan usaha. Suku bunga flat dan efektif.

Layanan :

• Whistleblowing System
• Simulasi Kredit Bank Karanganyar

Kantor Kas:

• Kantor Kas Gondangrejo
• Kantor Kas Jambangan
• Kantor Kas Jenawi
• Kantor Kas Kerjo
• Kantor Kas Jumapolo
• Kantor Kas Karangpandan
• Kantor Kas Palur
• Kantor Kas Jatipuro
• Kantor Kas Jumantono
• Kantor Kas Matesih
• Kantor Kas Ngargoyoso
• Kantor Kas Suruhkalang

Penyerahaan SPPT PBB P2 dari Wakil Bupati Karanganyar, Rober Cristanto kepada wajib pajak

KARANGANYAR – Badan Keuangan Daerah (BKD) Karanganyar membagikan SPPT PBB P2 tahun 2020 sebanyak 439.813 lembar. Jika dibandingkan tahun 2019, ada kenaikan SPPT PBB P2 sebesar 6579 lembar. Target 439.813 lembar ditetapkan pagu sebesar Rp 30.277.354.350.

“Kenaikan 6579 lembar dari tahun lalu itu juga ada kenaikan dari Rp 1.529.431.350 sehingga pagu tahun 2020 ditetapkan Rp 30.277.354.350,” papar Kepala BKD Karanganyar, Kurniadi Maulato saat memberikan sambutan dalam penyerahaan SPPT PBB P2 tahun 2020 di rumah dinas Bupati Karanganyar.

Kenaikan itu, menurut Kurniadi disepkan karena ada objek baru dan hasil pendaftaraan ulang objek-objek yang mengalami perubahan signifikan. Sehingga memunculkan ketetapan baru. Pihaknya meminta kepala desa juga mendukung penuh kesuksesaan pembayaran PBB.  “Saya meminta tolong di 2017-2019 masih ada tunggakan PBB dari tanah kas desa atau lungguh Rp 88.726.951. Saya meminta tolong tunggakan tersebut segera dibayarkan,” tambahnya.

Mengenai sistem pembayaran, Kurniadi mengakui masih ada kesulitan jika mencetak tanda bukti pembayaran cetak lebih 25 lembar. Selama ini memang ada sistem kolektif yang dilakukan desa untuk membayar PBB. Pihaknya sudah melakukan sosialisasi dengan desa dan petugas desa yang sudah ditunjuk ada bukti pembayaran melalui HP. Bukti pembayaran HP tersebut bisa dicetak.

Sementara Wakil Bupati Karanganyar, Rober Cristanto SE mengapresiasi kecamatan dan desa yang telah lunas pembayaran PBB di awal waktu. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah membayar PBB tepat waktu. Wujud pembangunan di Karanganyar juga sudah bisa dirasakan yakni infrastruktur jalan dan jembatan sudah mulus semua. Pembangunan infratuktur itu juga hasil pajak dari masyarakat melalui PBB.  “Saya minta ASN agar bisa memberikan contoh dengan membayar PBB P2 paling lambat di awal bulan Februari,” tandasnya. (hr/adt)

Arahan Bupati Karanganyar, Juliyatmono pada Focus Group Discussion terkait pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Selasa (10/12/2019).

Karanganyar,

Badan Keuangan Daerah (BKD) Karanganyar menggelar Focus Group Discussion (FGD) peningkatan kualitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah tahun 20

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatangan pakta integritas Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Focus Group Discussion (FGD) peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah digelar di Hotel Alana, Selasa (10/12). Kegiatan diikuti kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab setempat.

Pelaksana Tugas BKD Karanganyar, Narimo menyatakan kegiatan ini untuk memberikan pemahaman kembali penyusunan laporan keuangan bagi para kepala perangkat daerah. Diharapkan dengan FGD ini mampu meningkatkan kualitas pelaporan laporan keuangan.

“Semoga nantinya masing-masing OPD mampu mengaplikasikan penyusunan laporan dengan baik,”katanya.

Sementara Bupati Karanganyar, Juliyatmono mengapreasi kegiatan FGD. Pihaknya pun berterima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang hadir untuk memberikan pendampingan dan membantu untuk pemeriksaan laporan keuangan OPD di Karanganyar hingga Karanganyar mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian(WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

“Saya minta BPK tetap memberikan masukan terhadap laporan administrasi atau keuangan daerah Karanganyar. Sehingga penyusunan keuangan di tiap OPD Karanganyar semakin berkualitas,”ujarnya.
Demikian Diskominfo (dn/ind)

Berikut adalah Daftar Realisasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial TA 2017 Periode Januari Sampai Dengan Juni 2017.

Jam kerja PNS di lingkungan Pemkab Karanganyar menjadi berkurang lima jam dalam sepekan, sejak hari pertama Ramadan sampai hari terakhir masuk menjelang Lebaran.

Karanganyar, Rabu (01/06/2016)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar memberlakukan jam kerja bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Karanganyar selama bulan Ramadhan 1437 Hijriah. Jumlah jam kerja yang semula selama sepekan 37,50 jam, menjadi 32,50 jam.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karanganyar, Samsi, mengeluarkan Surat Edaran tentang jam kerja PNS sebagai tindak lanjut surat dari Gubernur Jawa Tengah.

Sementara itu, Kepala BKD Siswanto mengatakan, perubahan jam kerja tersebut mulai berlaku sejak hari pertama Ramadan sampai hari terakhir masuk menjelang Lebaran, Rabu (01/06) di kantornya.

“Senin-Kamis masuk pukul 07.45 WIB-15.00 WIB tanpa istirahat. Sedangkan hari Jumat masuk pukul 07.45 WIB-11.15 WIB. Sebelumnya, jadwal masuk pukul 07.15 WIB dan pulang pukul 15.30 WIB kecuali hari jumat yang pulang pukul 11.15 WIB,” katanya..

Dengan demikian, lanjutnya, jam kerja PNS menjadi berkurang lima jam dalam sepekan.

Namun, di selama bulan Ramadhan, disadari olehnya, kuantitas dan kulaitas kerja PNS menjadi sedikit berkurang. Meski demikian, ia mendorong kinerja PNS berada di taraf wajar. Bahkan, tim BKD tetap melakukan inspeksi mendadak dan mengawasi kerja PNS melalui pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Pengurangan durasi kerja ini untuk menghormati Ramadhan. Wajar saja bila sedikit mengantuk di saat bekerja nanti,” katanya. pd

Salah satu PNS di Pemkab Karanganyar saat registrasi e-PUPNS, Selasa (29/09) pagi

Karanganyar, Selasa (29/09/2015)
Registrasi Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) secara elektronik tahun 2015 di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar sudah mencapai 11.200 PNS per hari ini.
Penyataan tersebut diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar Siswanto, Selasa (29/09) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, saat acara Sosialisasi Peraturan Di Bidang Kepegawaian.

“Dari angka tersebut masih terdapat 264 orang yang belum mendaftar dari jumlah total 11.464 PNS,” kata Siswanto.

Yang belum bisa registrasi mengalami kendala seperti pindah pegawai ke Kabupaten Karanganyar, namun status masih unit organisasi lama, jadi tidak bisa registrasi.

“Adapula kelompok perpanjangan 56 tahun sampai 58 tahun ternyata Sistem Informasi Kepegawaian dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SIMPEG SAPK) belum diperbaharui. Kita sudah kirim surat ke BKN untuk disesuaikan,” katanya.

Target dari BKD, akhir September ini registrasi sudah selesai. Sedangkan mulai Oktober mulai memasukan data pegawai.

Dia juga menjelaskan, pengisian PUPNS sangat erat dengan Kenaikan Pangkat (KP) Otomatis yang akan dibuat oleh BKN secara online. Dengan demikian disana sudah ada data kepegawaian masing-masing pegawai.

“Tinggal dilakukan pengecekan data sampai muncul persetujuan teknis kenaikan pangkat otomatis,” katanya.

Sedangkan data fisik e-PUPNS harus dipenuhi sebab nanti akan di scan, kemudian akan disimpan di data BKD, sehingga data masing-masing pegawai tersimpan.pd

Dua petugas dari BKD Karanganyar sedang memeriksa absensi kehadiran PNS, Jumat (15/05)

Karanganyar, Sabtu (16/05/2015)
Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan pada Jumat (15/05) kemarin, merupakan hari masuk kerja bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar diantara dua hari libur yakni Kamis (14/05) dan Sabtu (16/05), mendapati sejumlah PNS yang tidak masuk kerja.
Sidak terdiri tiga kelompok menyebar ke berbagai Badan, Dinas, Kantor, UPT Disdikpora, maupun Balai Desa di wilayah di Bumi Intanpari. Kelompok satu dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karanganyar Samsi, Kelompok Dua dipimpin Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Sutarno, dan Kelompok Tiga Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar Wiyono.
“Dari hasil sidak ini ke 11 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), didapati 12 Aparatur Sipil Negara tidak masuk kerja, dengan rincian empat ijin, satu cuti, dan tujuh tanpa keterangan,” kata Wiyono seusai sidak.
Wiyono juga mengatakan, sangsi yang diberikan kepada ketujuh PNS yang Tanpa Keterangan (TK) dilihat dari tingkat kesalahan sesuai PP No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS. “Mereka akan kita panggil dan akan diberi pembinaan lebih lanjut,” katanya.
Dia juga menambahkan, dimungkinkan juga diakumulasikan jumlah hari ketidakhadiran bagi PNS yang membolos. “Jika sampai dengan 15 hari dikenai sangsi ringan, sampai dengan 30 hari termasuk sangsi sedang, dan lebih dari 45 hari dikenai sangsi berat,” jelasnya.
Namun lebih lanjut, hasil sidak ini mengalami penurunan signifikan daripada sidak yang dilakukan beberapa waktu lalu.”Setelah Bupati Karanganyar selalu keliling melakukan pembinaan, ada kemajuan yakni jumlah yang membolos menjadi berkurang,” pungkasnya. pd

Bupati Karanganyar Juliyatmono Saat Memberikan Sambutan Selamat Datang Kepada Rombongan Diklat PIM 4, (Senin,13/10/2014)

Peserta Diklat PIM 4 Angkatan IX Pusdiklat Kemendagri Reg Jogja Tahun 2014

Serah Terima Cinderamata Antara Bupati Karanganyar Dengan Pimpinan Rombongan

Pemerintah Kabupaten Karanganyar menerima Kunjungan Peserta Benchmarking To Best Practice Diklat PIM 4 Angkatan IX Pusdiklat Kemendagri Regional Yogjakarta yang berjumlah sekitar 40 peserta pada Senin Pagi 13/10/2014 di ruang Podang I Gedung Setda Kabupaten Karanganyar. Bupati Karanganyar Juliyatmono menyambut secara langsung sekaligus melepas peserta diklat yang rencananya akan berada di Kabupaten Karanganyar selama 4 hari dimulai hari ini sampai dengan kamis 16/10/2014. Adapun locus dari kunjungan ini adalah mempelajari bentuk pelayanan dan program Bupati Karanganyar salah satunya adalah Pendidikan Gratis SD/SMP/SMA/SMK yang telah diterapkan di Kabupaten Karanganyar. Hadir sebagai nara sumber BKD Karanganyar, Dispora Karanganyar, DP2KAD Karanganyar, BPPT Karanganyar dan Disdukcapil Karanganyar. ad

Laporan Ketua Kelas Kepada Bupati Karanganyar Juliyatmono Saat Pembukaan Diklat Teknis Peningkatan Kompetensi Sekdes.

Bupati Karanganyar Juliyatmono Membuka Secara Simbolis Pelaksanaan Diklat Teknis Peningkatan Kompetensi Sekdes Kab. Karanganyar Tahun 2014

Pengarahan Kepada Peserta Diklat Teknis Sekdes Oleh Bupati Karanganyar Juliyatmono.

Bupati Karanganyar Juliyatmono Memberikan Pengarahan Kepada Peserta Diklat.

Bupati Karanganyar Juliyatmono hadiri Pembukaan Diklat Teknis Peningkatan Kompetensi Sekretaris Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 di Hotel Wahyusari, Senin Siang 29/09. Turut Mendampingi Assisten 3 Setda Karanganyar dan Beberapa SKPD Terkait. Kegiatan ini diselenggarakan dengan pola kemitraan BKD Karanganyar dengan Badan Diklat Prov. Jateng Tahun 2014. Pelaksanaan diklat dimulai tanggal 29 September sampai dengan 3 Oktober 2014 dengan peserta sebanyak 40 orang. ad