Ribuan orang menghadiri Apel Nusantara Bersatu, Indonesia Milikku, Indonesia Milikmu, Indonesia Milik Kita Semua, yang diadakan di Alun-alun Kabupaten Karanganyar, Selasa (29/11). Dalam orasi, Bupati mengatakan kita adalah bersaudara, berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Marilah cintai negeri ini.

Karanganyar, Selasa (29/11/2016)

Ribuan orang menghadiri Apel Nusantara Bersatu, Indonesia Milikku, Indonesia Milikmu, Indonesia Milik Kita Semua,  yang diadakan di Alun-alun Kabupaten Karanganyar, Selasa (29/11) dengan memakai berbagai identitas baju mereka.

Terlihat ada TNI, Polri, guru, Korpri, ada pula yang memakai baju daerah di Indonesia, Aparatur Sipil Negara (ASN), linmas, organisasi masa dan organisasi wanita. Mereka bersatu berkumpul sambil mendengarkan orasi dari Bupati Karanganyar, Juliyatmono.

Dalam orasi, Bupati mengatakan kita adalah bersaudara, berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Marilah cintai negeri ini.

“Marilah saling bahu membahu, bergotong royong untuk meneguhkan rasa bangga terhadap tanah air Indonesia,” kata Bupati.

Ditengah-tengah ribuan elemen itu, dengan semangat berapi-api, Bupati juga mengatakan para pejuang kemerdekaan yang telah mengorbankan apapun, darah, tetesan air mata, jutaan rakyat saat itu berjuang untuk ingin merdeka.

“Cita-cita mereka sama, NKRI keluar dari penjajahan, merdeka untuk menuju Indonesia yang sejahtera, dari suku bangsa,adat istiadat, agama, warna kulit, ras, berbahasa, semuanya membulatkan tekad  untuk menyatukan diri bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila.

Oleh karena itulah, sejak dulu, sekarang dan akan datang ideologi bangsa kita adalah Pancasila, lanjutnya, Pancasila adalah pandangan hidup menuju kesejahteraan Indonesia, selanjutnya mari kita perkokoh ideologi kita, berbangsa dan bernegara. Beragam suku agama bahasa menyatu dalam Bhineka Tunggal Ika.pd

Wakil Bupati Karanganyar, Rohadi Widdo juga ikut sebagai pendonor darah, pada acara Donor Darah Masal Kabupaten Karanganyar Tahun 2016.

Karanganyar, Rabu (23/11/2016)

Palang Merah Indonesia (PMI ) Cabang Karanganyar bekerjasama dengan PMI Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen dan Klaten mengadakan donor darah masal bagi warga Kabupaten Karanganyar, Rabu (23/11) di Gedung Wanita Karanganyar dan telah mencapai 999 kantong darah.

“Kami mempersilakan bagi warga yang bersedia untuk menjadi donor darah, tentunya dengan pemeriksaan awal, apakah bisa diambil darahnya atau tidak. Hingga akhir acara, telah mencapai 999 kantong darah,” kata Kepala PMI Cabang Karanganyar, Timotius Suryadi, di lokasi acara.

Dari pengamatan, nampak pendonor bagi kalangan ASN, TNI, Polri, dan warga lainnya memadati tempat acara. Setelah menimbang berat badan, diperiksa tensi tekanan darah, pendonor diperbolehkan untuk diambil darahnya.

“Syarat lain sehat,umur minimal 17 tahun sampai 60 tahun, berat badan minimal 45 kilogram, tidak punya riwayat HIV/AIDS, sipilis, donor darah minimal 3 bulan sekali maksimal 1 tahun 5 kali, dan tidak meminum obat dalam 2-3 hari,” kata Direktur Unit Donor Darah (UDD) PMI Cabang Karanganyar, dr Yaqub Iskandar.

Namun jika tekanan darah tidak normal, maka tidak boleh donor darah. Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Karanganyar, Rohadi Widdo juga ikut sebagai pendonor darah.

Bupati Karanganyar, Juliyatmono mengatakan donor darah disamping bakti kemanusiaan, pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar ikut mendonorkan untuk kemanfaatan bagi siapapun yang membutuhkan.

“Ini juga sebagai promosi bahwa ASN bebas dari narkoba, karena tes juga melalui darah, kita akan lihat bagaimana. Dulu juga ada tes lewat urine mendadak,” kata Bupati.pd

Bupati Karanganyar, Juliyatmono didampingi Wakil Bupati Karanganyar, Rohadi Widodo saat memberikan Bright Gas 5.5 Kilogram secara simbolis kepada sejumlah ASN di lingkungan Pemkab Karanganyar.

Karanganyar, Rabu (23/11/2016)

Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, dihimbau menggunakan elpiji non subsidi dengan harapan menjadi panutan dan inspirasi bagi masyarakat untuk bijak menggunakan energi.

“ASN ikut membantu untuk tidak membeli elpiji yang 3 Kilogram, karena  kesempatan masyarakat yang menggunakan elpiji 3 kilogram menjadi terganggu,” kata Bupati Karanganyar, Juliyatmono, Rabu (23/11) saat acara Sosialisasi Penggunaan Elipiji Bright Gas 5.5 Kilogram, di Gedung Wanita.

Dalam sistem dagang, lanjut Bupati, tidak mungkin orang membeli yang jumlah dan nilai lebih besar, pasti mencari nilai yang rendah untuk efien. Tetapi ini program, ASN dihimbau untuk tidak menggunakan elpiji 3 kilogram.

“Dengan tidak menggunakan gas epliji 3 kilogram, berarti kesempatan masyarakat yang kurang mampu untuk membeli gas 3 kilogram lebih besar,” kata Bupati.

Selain itu, mereka (ASN) menggunakan gas elpiji non subsidi, berarti membantu tercukupinya kebutuhan gas masyarakat yang harus mendapatkan.

“Saya yakin ASN akan meneladani dan melakukan itu (tidak menggunakan gas 3 kilogram). Nanti ada sidak ke rumah mereka, apakah masih menggunakan elpiji 3 kilogram,” kata Bupati.

Ditempat yang sama Marketing Branch Manager Pertamina Area DIY dan Surakarta Dody Prasetya, mengatakan sejak konversi tahun 2007 lalu, pemerintah dan Pertamina terlah berupaya sebaik mungkin dalam mendistribusikan Elpiji 3 Kilogram, termasuk dalam memastikan bahwa varian Elpiji dapat tersalurkan kepada khalayak yang tepat.

“Pertamina juga aktif melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam memastikan distribusi Elpiji 3 kilogram yang tepat sasaran, salah satu out put konkritnya adalah kerjasama dengan Pemkab Karanganyar,” kata Dody.

Tak hanya itu saja, Pertamina juga telah meluncurkan Bright Gas 5.5 Kilogram dengan keunggulan lebih aman, nyaman dan terjangkau.

“Gas 5.5 Kilogram ini lebih aman karena dilengkapi dengan fitur teknologi katup ganda yang dua kali lebih aman dalam mencegah kebocoran pada kepala tabung,” katanya.

Tabung ini juga dilengkapi dengan hologram fitur Optical Color Switch (OCS) yang telah memperoleh paten dan tidak dapat dipalsukan. Produk gas itu diklaim sangat praktis digunakan dimana berat kosong tabung hanya 7,1 kilogram dan total dengan isi hanya 12,6 kilogram.

“Kami juga mempunyai program bagi masyarakat yang ini beralih menggunakan gas 5,5 kilogram. Dengan paket penukaran, diantaranya dua tabung 3 kilogram dapat ditukarkan dengan 1 tabung Bright Gas dengan menambahkan biaya konversi sebesar Rp. 38 ribu(belum biaya isi ulang),” katanya.

Bisa juga dengan menukaran dua tabung 3 kilogram ditambah Rp. 99.500, mendapatkan satu tabung Bright Gas 5.5 Kilogram termasuk isi.pd

Suasana Upacara Hari Pahlawan Ke-71 di Kabupaten Karanganyar, Kamis Pagi (10/11)

Memperingati Hari Pahlawan Ke-71, Pemkab Karanganyar adakan Upacara bersama, Kamis Pagi (10/11), di Halaman Kantor Sekretariat Daerah Karanganyar. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Bupati Karanganyar Drs. H. Juliyatmono, MM dan sebagai Komandan Upacara Letnan Satu Inf. Supardi dari Koramil Jatiyoso. Upacara diikuti oleh Forkompinda Karanganyar, Wakil Bupati Karanganyar beserta jajaran Kepala SKPD, Organisasi Pemuda, Polres Karanganyar, Kodim 0727 Karanganyar dan ASN dilingkungan Karanganyar, Mahasiswa serta Pelajar.

Amanat Menteri Sosial Republik Indonesia Khofifah Indar Parawansa yang dibacakan oleh Bupati Karanganyar, Juliyatmono, disampaikan bahwa Peringatan Hari Pahlawan didasarkan pada peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, peristiwa tersebut memberi kita pelajaran moral bahwa warisan terbaik para pahlawan bangsa bukanlah “politik ketakutan’, melainkan “politik harapan”. Bahwa seberat apapun tantangan yang dihadapi dan keterbatasan yang ada, tidak akan menyurutkan semangat perjuangan.

Melalui momentum Peringatan Hari Pahlawan yang dilaksanakan dengan berbagai kegiatan, kita dapat mengambil makna yang terkandung didalamnya dengan meneladani nilai-nilai luhur yang diwariskan kepada kita semua seperti : taqwa kepada Tuhan YME, pantang menyerah, jujur dan adil, percaya kepada kemampuan sendiri serta kerja keras untuk membangun Indonesia yang sejahtera sebagaimana cita-cita para Pahlawan Bangsa.

Dengan suatu tekad dan ketulusan untuk bersama-sama saling bahu-membahu dan dilandasi oleh makna dan nilai integritas, etos kerja dan gotong royong, maka saya yakin bangsa Indonesia dapat mengatasi berbagai permasalahan yang melanda, dan dapat menjadi bangsa “Pemenang” mampu bersaing dengan negara dan bangsa lain. Hal ini sejalan dengan Tema Hari Pahlawan 2016 yaitu : “Satukan Langkah Untuk Negeri.”

Usai pelaksanaan Upacara, dilanjutkan ziarah makam di Taman Makam Pahlawan Dharma Tunggal Bakti, Karanganyar, Jawa Tengah. Kapolres Karanganyar AKBP Ade Safri Simanjuntak bertindak selaku Inspektur Upacara yang diikuti oleh oleh Forkompinda Karanganyar, pimpinan SKPD, TNI POLRI dan ASN serta pelajar.Sebagai tanda penghormatan atas perjuangan para pahlawan dilakukan tabur bunga. Demikian Dishubkominfo (ad/ir/usw)

Ilustrasi. Pemerintah Kabupaten Karanganyar menyerahkan sebanyak 1.069 Aparatur Sipil Negara (ASN), pindah status kepegawaian ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat.

Karanganyar, Selasa (04/10/2016)

Pemerintah Kabupaten Karanganyar resmi menyerahkan sebanyak 1.069 Aparatur Sipil Negara (ASN), pindah status kepegawaian ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat.

Dari jumlah itu, mereka tersebar di tujuh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Karanganyar. Jumlah terbanyak dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebanyak 947 guru pengajar di SMA dan SMK.

Kemudian 63 penyuluh KB dari Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (BP3AKB), 31 penyuluh kehutanan dari Badan Pelaksana Penyuluhan Perikanan dan Kehutanan (BP4K).

“Ada 12 PNS dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), 11 tenaga penyuluh tenaga kerja dari Dinsosnakertrans, empat penyuluh perikanan dari Disnakkan dan seorang petugas energi dan sumber daya mineral Dinas Pekerjaan Umum (DPU),” Kepala Badan Kepegawaian daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar, Siswanto, Selasa (04/10) saat ditemui di Kantornya.

Penyerahan setiap penyerahan urusan itu dilandasi Peraturan Kepala (Perka) Badan Kepegawaian Negara (BKN). Tidak semuanya berganti status pegawai Pemprov Jateng, namun ada pula ditarik Pemerintah Pusat. Yakni penyuluh KB dan penyuluh perikanan.

Perka BKN dalam urusan pengambilalihan pegawai tidak sama untuk tiap rombongan. Ada yang mengatur pergeseran status PNS daerah ke pusat atau provinsi atas persetujuan pribadi. Sedangkan untuk Perkap BKN lainnya, rata-rata tak memberi celah negosiasi.

“Penyerahan ASN daerah ke Pemprov Jawa Tengah, telah ditandatangani berita acaranya pada 26 September 2016. Sedangkan penyerahan ke pemerintah pusat menunggu kesiapan PNS bersangkutan,” kata Siswanto.

Namun ke 1.069 ASN itu bukan lagi berstatus pegawai Pemkab Karanganyar, tetapi gaji Oktober-Desember 2016 tetap dibayar APBD kabupaten. Penyesuaian sumber dana gaji, tunjangan dan sebagainya baru dilaksanakan per  Januari 2017.

“Berlaku pula untuk urusan administratif seperti kenaikan pangkat, jabatan, permohonan cuti, pemberian sanksi dan urusan kepegawaian lainnya,” katanya.pd

ASN  di larang bermain game pokemon di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Karanganyar, Senin (25/07/2016)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar mendukung Surat Edaraan (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Edaran tentang Larangan bagi Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) bermain game virtual berbasis Global Positioning System (GPS) di lingkungan instansi pemerintah.

Didalam Surat Edaran Menteri PANRB No:B/2555/M.PANRB/07/2016 tanggal 20 Juli 2016 juga meminta para Pejabat Pembina Kepegawaian di masing-masing-masing satuan kerja untuk melakukan pemantauan dalam pelaksanaannya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Karanganyar, Juliyatmono mendukung dengan akan mengeluarkan Surat Edaran larangan ASN bermain game pokemon di lingkungan instansi pemerintah.

“Dari aspek teknologi memang cukup baik, tapi dari sisi keselamatan jiwa sangat berbahaya karena tidak mempedulikan keselamatan dan lingkungan. Aspek kerahasiaan sangat riskan. Saya sependapat larangan itu,” kata Bupati Karanganyar, Senin (25/07) di Kantor Bupati Karanganyar.

Kita dukung penuh larangan itu, lanjut Bupati, jika dibiarkan saja, pelayanan ASN kepada masyarakat menjadi terganggu. “Berikan pelayanan baik dan optimal kepada masyarakat, kalau bermain pokemon bisa menggangu pelayanan,” kata Juliyatmono. pd

Wakil Bupati Karanganyar, Rohadi Widodo (kedua dari kiri), saat memimpin baca Al Quran bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Senin (06/06).

Karanganyar, Senin (06/06/2016)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar pada ramadhan tahun 2016 ini, meminta kepada Aparatur Sipil Negara  (ASN) yang beragama Islam, di lingkungan Pemkab Karanganyar untuk mengaji membaca Al-Quran.

Tahun ini merupakan tahun ke tiga, dalam pelaksanaan salah satu kegiatan di Karanganyar Bertakwa. Wakil Bupati Karanganyar, Rohadi Widodo, pada hari pertama puasa, memimpin pengajian di lingkup Setda Kabupaten Karanganyar, Senin (06/06) di ruang Podang.

Mereka membaca ayat per ayat dan terjemahan secara bergantian, sesuai dengan urutan tempat duduk. Sedangkan yang sudah membaca dan belum diminta untuk menyimaknya.

Seusai acara tersebut, Waki Bupati Karanganyar, Rohadi Widodo, mengatakan setiap pagi setelah apel agar ASN membaca Al-Quran, bagi kaum muslimin, di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing selama kurang lebih 30 menit.

“Karanganyar Bertakwa juga ada tarawih keliling, jumatan keliling, tarawaih 1 juz, dan iktikaf di Masjid Agung,” kata Rohadi Widodo.

Selain itu, Bupati Karanganyar juga mengeluarkan Surat Edaran shalat tepat waktu. Jika ada adzan berkumandang, umat muslim pada jam kerja maupun sekolah,  segera melaksanakan Sholat Fardhu secara berjamaah di masjid atau mushola terdekat.

“Himbauan itu untuk anggota TNI/Polri, ASN, karyawan BUMD/BUMN, pelajar, perusahaan swasta dan lembaga,  serta masyarakat di Kabupaten Karanganyar,” katanya.pd 

Juliyatmono saat memberikan sambutan mengenai UU ASN dihadapan Aparatur Sipil Negara.

Karanganyar, 13 April 2016

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan serta informasi terbaru mengenai UU ASN, Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (FORKOMPANDA) Kabupaten Karanganyar mengadakan pembinaan yang mengusung tema Sinergitas Pegawai Negri Sipil sesuai UU ASN dan UU Administrasi Pemerintah Daerah yang Baik, Bersih dan Berwibawa di Rumah Dinas Bupati Karanganyar yang diikuti kurang lebih 300 peserta  dari unsur Kepala SKPD, Kepala UPT, Kepala Sekolah dan Sekretaris Desa, Selasa (12/04) kemarin.

Tujuan pembentukan UU ASN ini menekankan agar Aparatur Sipil Negara lebih berkompeten. Misalnya dalam satu tahun semua ASN wajib mengikuti pelatihan sekurang-kurangnya 8 hari, oleh karena itu BKD atau yang menangani diklat harus memprogramkan pendidikan pelatihan, pembinaan peningkatan kompetensi.

Jangan sampai seorang ASN tidak mengikuti sama sekali pendidikan pelatihan dan dibiarkan saja. Kinerja seorang Aparatur Sipil Negara juga haruslah profesional, pekerjaan apa saja yang dikerjakan dan sampai mana proses pengerjaan juga harus dipantau dengan baik.

“Kapasitas yang harus didahulukan yaitu integritas, semisal jam kantor yaitu  jam 08.00 WIB masuk sampai dengan jam 16.00 pulang, namun didalamnya harus diisi dengan pekerjaan jangan sampai terjadi 804 maksudnya  masuk jam 8 pulang jam 4 pulang namun kinerja di dalamnya kosong. Maka dari itu UU ASN mewajibkan meminta Look Book, yaitu laporan harian pekerjaan apa yang dikerjaan, sampai mana dan apa saja yang dikerjakan,” ujar Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh, SH,MH.

Didalam ASN ini juga mengatur pemecatan, pemindahan dan pensiun Aparatur Sipil Negara, maka dari itu tidak bisa seorang Aparatur Sipil Negara berpindah penugasan sesuka hati haruslah melalui tes dan prosedur yang ada.

“Presiden dan Wakil Presiden memiliki RPJMN, Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki RPJMD begitu pula Bupati dan Wakil Bupati memiliki RPJMD guna mewujudkan visi misi bersama yaitu Nawacita. Untuk itu seorang Aparatur Sipil Negara harus menjalankan kebijakan publik dan visi misi harus terintegrasi. Ini merupakan sistem, tidak boleh seorang aparatur bertindak bertolak belakang dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati,” ujar Juliyatmono. Dishubkominfo Karanganyar (Ad/Umi)

Bupati Juliyatmano dalam sambutannya : ASN wajib patuh dan taat bayar pajak sebagai salah satu implementasi mempertahankan opini penilaian BPK Wajar Tanpa Pengecualian, Selasa (09/2). Foto : Banu

Karanganyar, Selasa 9 Februari 2016

Menindaklanjuti himbauan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) terkait adanya Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahun Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Oleh Aparatur Sipil Negara/Anggota TNI/Kepolisian Republik Indonesia melalui e-Filling. Kantor Pratama Pajak Karanganyar mengadakan soisalisasi pelaporan SPT Tahunan melalui e-Filling yang diikuti 60 jajaran Kepala SKPD, Bendahara dan Operator dari masing-masing dinas, Selasa (09/2) di Kantor Pratama Pajak Karanganyar.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Karanganyar didampingi Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II dan Kepala Kantor Pratama Pajak.

Laporan  Iskandar Widodo selaku Kepala Kantor Pratama Pajak menyampaikan bahwa untuk tahun 2015 selama satu tahun KPP Pratama Karanganyar mencapai 1,4 Triliun.

“Sebelumnya kami telah melaksanakan sosialisasi SPT Tahunan di sekolah-sekolah dan perusahaan. Hal ini dilakukan guna menindaklanjuti himbauan Menpan dengan adanya surat edaran yang mewajibkan ASN, TNI, POLRI, untuk wajib melakukan pelaporan SPT melalui e-Filling. 2015 penggalian pajak kami membawahi dua Kabupaten yakni Karanganyar dan Sragen. Dan untuk tahun 2015 selama satu tahun KPP Pratama Karanganyar mencapai 1,4 Triliun dari target 1,9 Triliun. Alhamdulillah angka 1,4 Triliun ini untuk Jawa Tengah bagian selatan tertinggi dari Karanganyar,” terang Iskandar Widodo pada laporannya.

Ia juga mengatakan perlunya melakukan pengawasan mendalam terkait SPM (Surat Perintah Membayar) dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan ketaatan dalam membayar pajak sebagai intensifikasi dan eksistensifikasi Kabupaten Karanganyar.

“SE Menpan Nomor 8 Tahun 2015 sebenarnya adalah kelanjutan dari SE Menpan Nomor SE/02/M.PAN/3/2009 tanggal 31 Maret 2009. Dari dua surat edaran tersebut terdapat satu kesimpulan bahwa ASN dan anggota TNI/Polri Wajib mematuhi ketentuan undang-undang perpajakan salah satunya adalah dengan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, membayar dan menyetor pajaknya serta melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadinya. Bagi ASN dan Anggota TNI/Polri yang tidak mematuhi ketentuan undang-undang perpajakan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Tidak salah juga apabila ASN dan Anggota TNI/Polri menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan cara mengisi dan menandatangani formulir SPT Tahunan secara manual, namun mulai tahun pajak 2015 ini Wajib Pajak ASN dan Anggota TNI/Polri harus menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan menggunakan aplikasi e-filing sesuai dengan SE Menpan Nomor 8 Tahun 2015,” hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kanwil DJP Jateng II, Lusiana dihadapan jajaran Kepala SKPD Karanganyar.

Sementara itu menurut Bupati Karanganyar Juliyatmono harus ada sinergi, kerjasama dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan KPP Pratama  untuk meningkatkan ketaatan dan kepatuhan dalam membayar pajak.

“Dari 1360 triliun APBD Karanganyar,  nilai yang paling besar itu dihasilkan dari pajak. Untuk itu Kepala SKPD agar menghimbau kepada karyawan/wati untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan membayar pajak, begitu juga bendaharawan untuk turut membantu mendampingi.

Mudah-mudahan dengan adanya pelatihan SPT Tahunan melalui e-filling ini, Kantor KPP Pratama dan Pemerintah Karanganyar mampu mendorong Aparatur Sipil Negara untuk mengingatkan kembali Opini Penilaian dari BPK Wajar Tanpa Pengecualian tahun 2016 dengan penilaian tahun 2015 dapat kita pertahankan kembali dengan ketaatan dan kepatuhan membayar pajak,” pesan Juliyatmono sekaligus membuka Bimbingan Teknis SPT Tahunan.

Dishubkominfo Karanganyar (ind/bn)