KARANGANYAR–Mengusung tema ” Pembangunan Infrastruktur Mendukung Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing, Merata dan Berkelanjutan ” Sosialisasi APBD dan APBN bidang infrastruktur tahun anggaran 2024 Wilayah Eks. Bakorwil II Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Pendopo Raden Mas Said Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Kamis (25/01/24).

Hadir dalam kegiatan tersebut Penjabat (Pj) Bupati Karanganyar Timotius Suryadi, Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah, Inspektur Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Kepala Biro Administrasi Provinsi Jawa Tengah, dan juga Narasumber Sosialisasi yaitu dari DLHK Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perakim Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, serta Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dan diikuti oleh Kepala Bappeda se eks bakorwil II Provinsi Jawa Tengah beserta jajarannya dan kepala dinas yang membidangi infrastruktur se eks bakorwil II Provinsi Jawa Tengah beserta jajarannya.

Dalam paparannya, enam narasumber menjelaskan tentang berbagai hal sesuai bidang masing masing yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan teknis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada bidang Infrastruktur.

Sementara itu Penjabat (Pj) Bupati Karanganyar, Timotius Suryadi menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini di Kabupaten Karanganyar dan berharap bahwa jangan sampai ada kesenjangan pembangunan di beberapa wilayah.

“Sinergi perencanaan antara daerah dan Provinsi sangat penting, jangan sampai ada saling tumpang tindih, jadi harus match satu sama lain”, harap Timo.

Selanjutnya Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber daya alam Provinsi Jawa Tengah Eni Lestari, ST, MT yang mewakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah menyampaikan tujuan diadakan acara ini adalah untuk membangun infrastruktur yang dapat mendukung perekonomian daerah yang berdaya saing, merata, dan berkelanjutan.

“Semoga informasi dalam kegiatan sosialisasi ini dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat” imbuhnya.

Diskominfo

Bupati Karanganyar Juiyatmono (tengah) didamping Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo (kiri) dan Wabup Karanganyar, Rober Christanto (kanan) saat peresmian Gedung Baru Disparpora Kabupaten Karanganyar, Rabu (13/9).

KARANGANYAR– Bupati Karanganyar Juliyatmono  menandatangani  batu prasasti peresmian Gedung Baru Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga (Disparpora) Kabupaten Karanganyar yang bertempat  di Komplek Perkantoran Cangakan, Rabu (13/9/2023) siang.

Dalam arahannya, Bupati menekankan profesionalisme pekerjaan harus diimbangi dengan sarana prasarana yang menunjang. Seperti peralatan olah raga yang harganya cenderung mahal, karena memang untuk menunjang kerja keras para atlit untuk capaian hasil yang maksimal. Untuk itu, ia berharap dengan diresmikannya gedung Disparpora yang baru ini bisa dimanfaatkan benar-benar penggunaannya dan Aparatur Sipil Negara (ASN) mengabdi sesuai profesinya dengan baik, guyub rukun dan kompak.

“Keluarga besar Disparpora Kabupaten Karanganyar ini bisa menggembirakan semua obyek wisata yang ada, syukur-syukur ada obyek-obyek yang baru yang memang harus dijaga, dirawat dengan baik,”pesannya.

Ditambahkan Bupati dengan keberadaan Gedung  Disparpora  ini kinerja ASN  makin baik kolaborasinya makin mantab, semua stake holder dapat diajak kerja sama untuk bagaimana Karanganyarmenjadi tujuan wisata yang nyaman ramah dan menghasilkan kesejahteraan masyarakat,”harapnya.

Sementara itu Kepala Disparpora Kabupaten Karanganyar, Hari Purnomo melaporkan Pembangunan gedung Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 dengan jumlah anggaran lima miliar delapan ratus juta rupiah.

Adapun penetapan surat pemenang Tanggal 21 Februari 2023, pembangunan Disparpora Kabupaten Karanganyar dikerjakan oleh CV. Perisai Bangsa dengan nilai kontrak awal sebesar  empat miliar enam ratus satu juta rupiah dan setelah proses pembangunan selesai, dengan optimalisasi anggaran nilai kontrak akhir sebesar  empat miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta rupiah dengan jangka waktu pengerjaan  delapan puluh  hari kalender, dimulai Tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan 9 September 2023.

Pihaknya juga menyampaikan  Jum’at  tanggal 8 September 2023 telah dilakukan kegiatan profesional  serah terima hasil pekerjaan pembangunan Gedung Disparpora Kabupaten Karanganyar. Secara teknis pembangunan ini dibantu oleh Tim Teknis DPUPR, Dinas Lingkungan Hidup (DLH),  Akademisi dari UNS dan Tim pendamping dari Kejaksaan Negeri Karanganyar.

“Saya selaku Kepala Disparpora menyampaikan apresiasi dan rasa syukur terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan ikhlas memberikan bantuan moral maupun do’a sehingga pembangunan gedung Disparpora berjalan dengan lancar dan dapat diselesaikan dengan tepat waktunya. Semoga semua pihak yang terlibat dalam pembangunan Gedung Disparpora ini diberikan pahala amal sholeh dan dapat meningkatkan kinerja ASN khususnya dalam melayani masyarakat,”terang Hari Purnomo saat mengakhiri laporannya.

Diskominfo

Bupati Karanganyar Juliyatmono saat  menghadiri rapat paripurna

Karanganyar – Dewan Pimpinan Rakyat  Daerah Kabupaten Karanganyar,Senin (28/06) menggelar sidang paripurna dengan agenda Penyampaian keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang penyempurnaan hasil evaluasi gubernur terhadap rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Karanganyar tahun anggaran 2020 yang dipimpin langsung oleh Bagus Selo, S.H.(Ketua DPRD Kabupaten karanganyar).

Dalam kesempatan kali ini Juliyatmono M.M sebagai Bupati Karanganyar mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten  Karanganyar perlu memperhitungkan kebutuhan belanja pegawai dengan cermat, dengan mempertimbangkan perkiraan pengadaan pegawai (recruitment), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan. Pemerintah Kabupaten Karanganyar agar menyajikan data dengan lebih Informatif dan memadai terkait dengan belanja hibah dan bantuan sosial, serta terus meningkatkan pengendalian pemberian belanja hibah dan bantuan sosial yang telah dianggarkan, termasuk laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja dimaksud. Terkait dengan realisasi belanja modal, Pemerintah Kabupaten Karanganyar agar lebih cermat dalam perencanaan proyek pembangunan di masa pandemi COVID-19 agar secara simultan berpengaruh pada peningkatan capaian penyerapan anggaran belanja modal dan tetap mengedepankan faktor keselamatan pekerja melalui pengetatan protokol kesehatan.
Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu memberi perhatian guna perbaikan komposisi belanja dan terus mengupayakan peningkatan porsi belanja produktif dan belanja publik agar hasilnya lebih dapat dirasakan oleh masyarakat, pungkasnya.

Dilanjutkan sidang kedua yakni Bupati Karanganyar menyampaikan dan menyerahkan 5 Raperda yang berisi tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Ekonomi Kreatif, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak , Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penyelenggaraan Reklame,  Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023. Pungkasnya. Diskominfo (an/in)

Rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi DPRD dihadiri Bupati Karanganyar

KARANGANYAR-Penyampaian pandangan umum fraksi terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020 berlangsung di Ruang Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Karanganyar, Rabu (19/05/21).

Pada prinsipnya seluruh fraksi setuju dan sesegera mungkin pengantar laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 untuk dibahas melalui mekanisme rapat-rapat dewan berikutnya.

Sehingga hasilnya bisa menjadi sarana informasi bagi penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Karanganyar untuk menjadi motivasi peningkatan kualitas kinerja dan hasil kerja pada tahun-tahun yang akan datang.

Meski menyatakan setuju namun ada beberapa poin yang disampaikan dan menjadi masukan bagi pemerintah, misalnya dari Fraksi Golongan Karya yang berharap dalam melakukan sosialisasi Covid-19 yang dilakukan pemerintah desa dengan menggunakan anggaran dana desa dilaksanakan dengan mengedukasi secara langsung dan menjangkau seluruh masyarakat.

Kegiatan tersebut harus mendatangkan narasumber yang berkompeten di bidangnya, dengan harapan masyarakat memperoleh penjelasan yang tepat tentang bahaya dan cara pencegahan Covid-19.

Pada kesempatan itu seluruh fraksi memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang telah berhasil mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini WTP tersebut merupakan kali ketujuh dalam tujuh tahun terakhir. Dan diharapkan capaian tersebut diikuti dengan peningkatan kinerja, agar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Apresiasi juga diberikan kepada Bupati Karanganyar Juliyatmono yang telah mengeluarkan Surat Edaran bantuan kemanusiaan dengan menggalang dana bantuan kemanusiaan dalam rangka meringankan beban penderitaan warga Palestina. Diskominfo (An/In)

Bupati Karanganyar, Juliyatmono menyampaikan rencangan perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020

KARANGANYAR – Dihadapan sidang paripurna DPRD Karanganyar yang digelar, Selasa (18/05), Bupati menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2020. Dalam kesempatan itu, orang nomor satu di Karanganyar laporan keuangan Pemkab Karanganyar tahun 2020 telah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada bulan Maret-April 2021. Ditengah situasi pandemi Covid-19, Pemkab Karanganyar berhasil mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke tujuh kalinya.

“Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak dan steakeholders di lingkungan Pemkab Karanganyar atas kinerja dan kerjasamanya sehingga mampu mempertahankan WTP. Kami menyadari masih banyak kekurangan baik dari sisi administrasi maupun peningkatan pelayanan umum dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan,” papar Bupati Karanganyar, Juliyatmono dihadapan sidang paripurna dengan agenda  penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, bupati Karanganyar menyampaikan gambaran tentang Rancangan Pertungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020. PAD Tahun anggaran 2020 dianggarkan pendapatan sebesar Rp 2.095.653.604.000 namun dapat direalisasaikan sebesar Rp 2.121.386.179.225. yang terdiri dari PAD dianggarkan Rp 341.722.577.000 dan direalisasikan sebesar Rp 384.682.993.533 atau 112,57 persen. PAD itu terdiri dari Pajak Daerah, retibusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah yang lain. Kemudian dana perimbangan dengan anggaran Rp 1.260.602.159.000 dapat direalisasikan Rp 1.247.805.559.571. Sedangkan Belanja Daerah tahun anggaran 2020 dianggarkan Rp 2.243.900.557.000 dengan realisasi Rp 2.095.032.552.152.

Dengan adanya realisasi pendapatan sejumlah Rp 2.121.386.179.225 dan realisasi pendapatan sebesar Rp 2.092.032.552.152 serta bertambahnya pembiyaan netto sejumlah Rp 148.408.653.259, maka sisa lebih APBD sejumlah Rp 177.762.280.332. “Demikian secara ringkas gambaran mengenai rancangan pertanggungajwaban pelaksanaan APBD tahun 2020. Kami berharap semoga pembahasan dalam rapat-rapat DPRD selanjunya dapat berjalan dengan lancar,” imbuhnya. (hr/adt)