Pihak sekolah segera melakukan pertemuan dengan komite sekolah terkait kebijakan larangan siswa yang belum mengantongi surat izin mengemudi (SIM) membawa sepeda motor ke sekolah. Langkah ini dilakukan untuk menyosialisasikan aturan tersebut kepada orangtua/wali murid.

Kepala SMAN 2 Karanganyar, Bambang Maladi, mengatakan pihaknya mendukung kebijakan larangan siswa yang belum mengantongi SIM membawa sepeda motor ke sekolah. Pasalnya sesuai aturan, pengguna kendaraan bermotor wajib mempunyai SIM. “Pada prinsipnya kami mendukung aturan tersebut demi keselamatan para siswa,” katanya, Senin (7/1/2013).

Pihaknya baru menerima surat edaran (SE) dari Polres Karanganyar pada hari ini. Rencananya, komite sekolah bakal diundang untuk melakukan pertemuan membahas kebijakan tersebut. Selanjutnya, pihaknya juga bakal melakukan pertemuan dengan para orangtua/wali murid agar mereka melarang anaknya yang belum mengantongi SIM membawa sepeda motor ke sekolah.

Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karanganyar, Agus Hariyanto, menjelaskan pihaknya merencanakan membahas kebijakan tersebut dalam pertemuan yang dihadiri seluruh kepala sekolah di Karanganyar. Agar kebijakan tersebut berjalan maksimal maka wajib didukung orangtua/wali murid.

Para siswa diminta menaati aturan tersebut untuk meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas di tingkat pelajar. Selama ini, kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar cukup tinggi. “Intinya kami mendukung aturan tersebut, yang terpenting peran dari orangtua/wali murid karena mereka yang bisa melarang anaknya secara tegas,” jelasnya.

Proyek rehabilitasi kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karanganyar dipastikan bakal menelan anggaran hingga Rp 6 miliar. Pada pengerjaan proyek tahap pertama akan menelan anggaran Rp 2,9 miliar dari pagu Rp 3 miliar.

Menurut Sekretaris Disdikpora Karanganyar, Agus Hariyanto, proyek rehabilitasi direncanakan akan berlangsung dua tahap. Kantor Disdikpora sendiri akan dibentuk seperti mirip huruf U, yang sebelumnya menghadap ke timur akan diubah menghadap ke barat. “Menghadap ke kantor Sekda Karanganyar,” katanya, kemarin.

Menurut Agus, pembangunan kantor Disdikpora sangat diperlukan sebab selama ini kantornya terbagi menjadi dua dan terpisah. “Adanya dua kantor menyulitkan koordinasi, sehingga pembangunan ini sangat diperlukan. Lagi pula arsip-arsip kami sudah tidak tertampung,” ujarnya.
Pembangunan tahap pertama baru mencapai 50 persen dari Detail Engineering Design (DED).

Sedangkan untuk tahap kedua rencananya akan dimulai pada tahun 2013 mendatang. “Kantor Disdikpora akan menempati lantai dua dan tiga, sedangkan lantai dasar akan digunakan untuk tempat parkir. Sehingga aula kantor barat akan dihilangkan,” jelasnya. Agus optimis pembangunan tahap pertama akan selesai sebelum akhir tahun ini. “Kami selalu berkoordinasi terkait perkembangan pembangunan dengan pemborong setiap minggunya,” pungkasnya.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) sudah menyerahkan seluruh data guru di setiap sekolah kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karanganyar. Selanjutnya, Disdikpora akan menyerahkan kewenangan penataan tersebut kepada BKD.

Kepala Bidang Kependidikan dan Tenaga Kependidikan Disdikpora Karanganyar, Agus Hariyanto, menyatakan seluruh kepala sekolah telah menyerahkan rekomendasi data guru yang akan ditata kepada Disdikpora. Data tersebut mencakup semua guru di tingkat SMP, SMA,dan SMK.

“Yang menentukan siapa saja guru yang terkena mutasi atau tidak adalah BKD. Kami hanya mengusulkan berdasarkan data yang masuk,” ujar Agus, Jumat (7/9).

Sementara itu, Kepala BKD Karanganyar, Suwarno, membenarkan pihaknya telah menerima rekomendasi terkait penataan guru dari Disdikpora. Meskipun demikian, ia belum sempat mengecek data tersebut. “Data itu baru sampai di BKD Kamis (6/9) kemarin, jadi belum sempat saya cek,” ujarnya.

Namun Suwarno mengaku segera menggelar rapat koordinasi internal untuk menyelesaikan penataan guru tersebut. Sebab batas akhir penataan guru hanya sampai Desember mendatang. “Jika kami tidak menyelesaikan, Disdikpora bisa terkena sanksi berat yakni dana bantuan pendidikan dari pemerintah pusat dihentikan,” ujar Suwarno.

Ia menjamin penataan guru yang akan dilakukan BKD tetap mengacu pada SKB Lima Menteri tentang Penataan Guru PNS. Sehingga diharapkan tak ada lagi gejolak yang muncul di kalangan guru dengan adanya penataan tersebut.

Wacana pemindahan guru SMA untuk menutup kekurangan ribuan guru di tingkat SD ini sudah muncul sejak Mei 2012 dan rencananya akan diterapkan mulai tahun ajaran 2012-2013. Hanya saja, hingga  saat ini, kebijakan pemindahan guru tidak kunjung selesai karena ketidakakuratan data yang dimiliki Pemkab Karanganyar.