Indriy
22 May 2012
Standar Pendidikan Disosialisasikan
Dewan Pendidikan Kabupaten Karanganyar mengadakan sosialisasi Delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar, Senin (21/5). Sosialisasi SNP tersebut diikuti sekitar 125 ketua komite sekolah di Karanganyar.
Ketua Panitia sosialisasi 8 SNP, Sugiarso, menyatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan agar sekolah memiliki wawasan seputar SNP. Menurutnya dengan memiliki wawasan seputar SNP maka mutu sekolah pun dapat ditingkatkan. “Pendidikan itu merupakan never ending process. SNP tersebut menjadi acuan penilaian dari Badan Standardisasi Pendidikan,” jelas Sugiarso, Senin (21/5).
Sementara itu Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Karanganyar, Tjuk Susilo mengatakan dengan sosialisasi diberikan kepada komite sekolah, karena komite sekolah adalah pemangku kepentingan dalam pendidikan.
“Komite sekolah/madrasah berperan bersama-sama kepala sekolah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan Dewan Pendidikan punya kewajiban untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan komite sekolah terkait hal-hal seperti ini,” jelas Tjuk, Senin (21/5).
Tjuk menjelaskan bahwa SNP tersebut berisi terkait standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana da prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan pendidikan. “SNP itu nantinya berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan. Ini untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Kalau mutu pendidikan terjamin, itu menjadi usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak bangsa lebih bermartabat,” jelas Tjuk.
Perwakilan Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Untung Budiarso, menilai bahwa standardisasi tersebut harus sama. Ia menjelaskan bahwa setiap fasilitas, kurikulum, dan sumber daya manusia harus memiliki kualitas yang sama.
“Semuanya harus sama, tidak boleh ada yang berbeda. Semua yang di pusat dan daerah harus sama. Komite sekolah harus bisa bersikap lentur agar bisa terus berguna ke depannya,” jelas Untung, Senin (21/5).
