timliputan
11 February 2013
PNS BLH SETOR SAMPAH TIAP SABTU
Karanganyar, Senin (11/02/2013).
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Karanganyar diberikan kewajiban untuk memberikan sampah tiap hari Sabtu. Sampah yang dibawa oleh sekitar 46 PNS di setorkan di Bank Sampah yang berada di komplek kantor tersebut.
Kepala BLH Kabupaten Karanganyar, Waluyo Dwi Basuki, mengatakan penyetoran sampah ini sudah dilakukan sejak Oktober 2012 lalu hingga kini berjalan cukup efektif. “Sampah yang dibawa itu diharuskan sampah anorganik, kemudian sampah itu diolah kembali agar menjadi bermanfaat,” jelas dia, Sabtu (09/02).
Dalam menerapkan kebijakan setor sampah tersebut BLH tidak main-main. Apabila ada pegawai yang tidak tertib membawa dan menyetorkan sampah, ada sangsi yang diberikan. “Kami berikan denda sebesar Rp 5.000 bagi PNS yang lupa berangkat ke kantor tanpa membawa sampah. Dana dari denda itu sendiri nantinya digunakan untuk operasional Bank Sampah,” tuturnya.
Lebih lanjut, Waluyo Dwi Basuki menjelaskan, setiap Minggu BLH Karanganyar dapat mengumpulkan sampah anorganik mencapai 75 kilogram. Sampah itu berupa plastik, kaleng, dan kertas, kemudian diolah kembali dengan reduce, reuse, recycle (3R) agar bermanfaat. Untuk mengolah sampah ada petugas khusus dari BLH Kabupaten Karanganyar sebanyak enam orang yang telah dilatih bisa mendaur ulang sampah-sampah anorganik tersebut.
“Oleh petugas pengolah, sampah yang sudah terkumpul kemudian dipilah-pilah setiap sebulan sekali. Hal itu untuk memisahkan mana sampah yang bisa didaur ulang dan mana yang tidak,” jelas Basuki. Pria berkumis tebal itu juga menjelaskan, pihaknya mengajak kepada masyarakat utuk berpartisipasi aktif mendaur ulang sampah.
Pihak BLH juga berharap dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya dapat turut serta berpartisipasi dalam program Bank Sampah ini agar dapat mengurangi volume sampah di Karanganyar. “Sejauh ini, program Bank Sampah belum diikuti seluruh dinas. Namun beberapa di antaranya, seperti Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) sudah mulai turut serta,” tandasnya.
.pd
