timliputan 31 December 2015

Pencegahan Tindakan Koruptif

Kejaksaan Negeri Karanganyar menyerahkan kaos sebagai tanda dimulainya sosialisasi Pencegahan Tindakan Koruptif, Senin (28/12/2015) di Hotel Tamansari Karanganyar.

Karanganyar, Selasa 29 Desember 2015
Masih dalam rangkaian memperingati Hari Anti Korupsi yang jatuh pada tanggal 9 Desember. Pemerintah Kabupaten Karanganyar bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Karanganyar mengadakan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Senin (28/12/2015) kemarin di Hotel Tamansari, Karanganyar.
Kegiatan sosialisasi tersebut menghadirkan beberapa narasumber terkait Pencegahan Tipikor dalam Pengelolaan Keuangan dan Asset oleh Bupati Karanganyar, Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar, Akademis Fakultas Hukum UNS, dan oleh Wakil Bupati Karanganyar Akademis UNS.

Peserta Sosialisasi Pencegahan Tindakan Koruptif.

Asisten 1 Pemerintahan Sekda Karanganyar Nunung Susanto dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang tindak korupsi terhadap aparatur pemerintah dan desa untuk membangun goverment yang sehat dan berwibawa.
“Sosialisasi pencegahan tindak korupsi akan berlangsung dua hari, Senin sampai dengan Selasa (28/12/2015 s/d 29/12/2015). Kegiatan ini diikuti kurang lebih 660 peserta yang meliputi seluruh jajaran Kepala SKPD di lingkungan Karanganyar, Kepala bagian Setda Karanganyar, PPKOM sekabupaten Karanganyar, pejabat pengadaan barang dan jasa se Kabupaten Karanganyar, Kepala Desa serta sekretaris desa se Kabupaten Karanganyar”, terang Nunung Susanto dalam laporan penyelenggaraan.
“Kepala SKPD dan Kepala desa jangan sampai ada keinginan untuk melakukan tindakan yang bersifat koruptif, utamanya ini berkaitan dengan dana desa yang segera terealisasi. Harus tertib Administrasi dibuat sesuai prosedur dan kebijakan agar tidak memunculkan masalah kedepannya” pesan Bupati saat menyampaikan arahannya dihadapan peserta.
“Saya minta segala sesuatunya utamanya yang terkait dengan administrasi untuk dapat dikomunikasikan dengan baik. Kalau tidak ingin ada masalah atau timbul keragu-raguan administrasi untuk dikonsultasikan dengan Lembaga Berbadan Hukum. Karena fungsi dari Kejaksaan ini adalah untuk membantu pemerintah dalam pencegahan tindak pidana korupsi,” tegasnya
Bupati menambahkan bahwa komunikasi dan konsultasi harus berjalan dengan baik.
“Lebih baik sedia payung sebelum hujan. Pemerintah lebih baik preventif terhadap tindakan melakukan koruptif. Saya mengajak semua pihak untuk dapat mengkomunikasikan segala sesuatunya dengan baik,” imbau Bupati.
Kegiatan tersebut dibuka dengan penandatanganaan Pakta Integritas oleh SKPD dan Kepala Desa sebagai komitmen bersama Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Ad/Ind/st