timliputan
24 January 2018
OPD diharapkan Pertahankan Opini WTP
Bupati Karanganyar Juliyatmono menyampaikan sambutan dalam acara penandatangan Pakta Integritas dan penyerahan DPA Tahun anggaran 2018 di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Selasa (23/10).
Karanganyar, Rabu, 24 Januari 2018
Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Kabupaten Karanganyar diharapkan dapat segera menyelesaikan laporan keuangan dengan baik untuk tetap menjaga dan mempertahankan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) .
Hal tersebut dikatakan Bupati Karanganyar, Juliyatmono saat menyampaikan sambutannya pada acara Penandatangan Pakta Integritas dan penyerahan DPA Tahun anggaran 2018 di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Selasa (23/10) kemarin.
Menurutnya, tiap OPD harus mampu menyerap anggarannya masing-masing. Karena penyerapan anggaran berdampak besar bagi pembangunan daerah dan masyarakat.
“Maksimalkan penyerapan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Terutama untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Karanganyar agar segera melakukan lelang untuk pembangunan infrastruktur,”pintanya.
Bupati juga berharap tiap OPD dapat menyusun laporan keuangan dengan baik. Hal ini untuk mempertahankan prestasi dimana Pemkab Karanganyarpredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sementara untuk prioritas anggaran lainnya akan diusulkan di APBD Perubahan.
“Saya titip Paka Sekda untuk anggaran yang belum masuk agar segera diusulkan di perubahan,”katanya.
Bupati juga berpesan agar tiap ASN dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Ia berharap Pilkada tidak berdampak pada kinerja para ASN di lingkungan Pemkab Karanganyar.
“Ciptakan lingkungan kondusif dan demokrasi damai,”pesannya.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Karanganyar, Sumarno mengatakan DPA Tahun anggran 2018 meliputi DPA OPD dan DPA PPKD.
Untuk DPA OPD Pendapatan sejumlah 12 DPA dengan jumlah Rp317,4 miliar, DPA OPD Belanja sejumlah 45 DPA dengan rincian Belanja Tidak Langsung OPD sejumlah Rp1.032,8 triliun.
Sedangkan DPA PPKD meliputi DPA PPKD Pendapatan sejumlah 1 DPA sebesar Rp1,736 triliun dan DPA PPKD Belanja sejumlah 1 DPA senilai Rp400,4 miliar serta DPA PPKD Pembiayaan sejumlah 1 DPA yang terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp107 miliar, Pengeluaran Daerah sebesar Rp10 miliar.
Demikian Diskominfo (ft/ind)
