informasi
SOSIALISASI PENGALIHAN PBB – P2 MENJADI PAJAK DAERAH
Hari Kamis 24 Mei 2012 di Pendapa Rumah Dinas Bupati Karanganyar telah dilaksanakan “Sosialisasi Pengalihan PBB-P2 Menjadi Pajak Daerah”, kegiatan ini dihadiri oleh Dirjen Perimbangan Keuangan yang diwakili oleh Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Drs Adijanto, Angggota Komisi XI DPR –RI Mohammad Hatta, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri, Muspida Plus, Wakil Bupati Karanganyar Paryono, S.H., M.H mewakili Bupati Karanganyar, Kepala DPPKAD Kabupaten Karanganyar Drs. Tatag Prabawanto B., M.M. beserta staf, Kepala BPN Karanganyar, Kepala KPP Pratama Karanganyar dan para Kepala SKPD serta Anggota Ikatan Notaris Indonesia Cabang Karanganyar.
Dalam sambutannya Wakil Bupati Karanganyar menyatakan bahwa sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkandung maksud bahwa pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal melalui Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan usaha jemput bola pembayaran PBB melalui operasionalisasi mobil PARYATI. Sementara itu Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatakan bahwa salah satu kebijakan pajak daerah yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menjadi pajak kabupaten/kota. Kedua jenis pajak tersebut layak untuk ditetapkan menjadi pajak daerah karena memenuhi kriteria suatu pajak daerah, antara lain ditinjau dari aspek lokalitas, hubungan antara pembayar pajak dan yang menikmati manfaat pajak, serta praktek yang umum di berbagai negara. UU Nomor 28 Tahun 2009 juga mengatur masa transisi yakni untuk BPHTB mulai dipungut oleh daerah sejak tanggal 1 Januari 2011, sedangkan PBB-P2 dapat dipungut oleh daerah mulai tanggal 1 Januari 2011 dan paling lambat tanggal 1 Januari 2014. Pada kesempatan yang sama Anggota Komisi XI – DPR RI Mohammad Hatta membawakan makalah “Filosofi Pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah”
Sosialisasi Pengalihan PBB - P2 Menjadi Pajak Daerah selesai Jam 12.30 Wib
Admin dppkad
informasi Terbaru
evaluasi e-kinerja sekretariat
Selasa, 07 Juli 2026 | Dilihat 244 kali
BKD KAB. KARANGANYAR----Selasa, 7 Juli 2026, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar menggelar kegiatan Evaluasi E-Kinerja Sekretariat BKD yang diikuti oleh seluruh pegawa
bkd peringati hari lahir pancasila
Senin, 01 Juni 2026 | Dilihat 562 kali
BKD KAB. KARANGANYAR---BKD Kabupaten Karanganyar menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin pagi, satu Juni dua ribu dua puluh enam. Upacara dilaksanakan den
lelang bmd digelar terbuka
Kamis, 21 Mei 2026 | Dilihat 1022 kali
BKD KAB. KARANGANYAR---Badan Keuangan Daerah atau BKD Kabupaten Karanganyar, resmi menggelar lelang Barang Milik Daerah atau BMD pada Kamis, 21 Mei 2026 kemarin. Langkah
rakor tappyng box bagi pengusaha
Senin, 18 Mei 2026 | Dilihat 1018 kali
BKD KAB. KARANGANYAR---Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Pendataan atau PPP, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, menggelar Rapat Koordinasi pada Senin, 18 Mei 2026. Ra
informasi lainnya
tim gobak sodor putri & putra gesit & lincah
Senin, 07 Nopember 2022 | Dilihat 581 kali
KEMERIAHAN BULAN HARI JADI KABUPATEN KARANGANYAR YANG KE-105 SANGAT DIRASAKAN OLEH PARA PEGAWAI ASN DAN NON ASN DI KABUPATEN KARANGANYAR. UNTUK MEMERIAHKAN HARI JADI KABUPATEN
persiapan penyusunan lkpd tahun 2023
Rabu, 15 Nopember 2023 | Dilihat 168 kali
PERSIAPAN PENYUSUNAN LKPD TAHUN 2023 BIDANG AKUNTANSI BKD KABUPATEN KARANGANYAR MENGGELAR PEMBEKALAN TEKNIS DALAM RANGKA PENYUSUNAN LKPD TAHUN ANGGARAN 2023 BKD KAB.
kabupaten karanganyar wtp 7 x
Selasa, 12 Oktober 2021 | Dilihat 692 kali
KABUPATEN KARANGANYAR 7 X BERTURUT-TURUT DENGAN OPINI WTP BKD KAB. KARANGANYAR----Pemerintah Kabupaten Karanganyar, di tahun 2021, terima piagam opini Wajar Tanpa
pemerintah daerah kabupaten karanganyar wtp 8 kali berturut-turut
Senin, 25 April 2022 | Dilihat 564 kali
BKD KAB. KARANGANYAR---BPK RI Perwakilan Provinsi Jateng menggelar acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupat