BKD KaranganyarBKD

Pemda Tidak Akan

Menaikkan NJOP

PEMERINTAH Daerah Kabupaten Karanganyar memutuskan tidak akan menaikkan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) bagi masyarakat Kabupaten Karanganyar yang dinilai akan membebani bagi masyarakat.

DPPKAD KAB. KARANGANYAR, 3 Agustus 2016.

Pada Tahun Anggaran 2016 ini sesuai dengan Ketetapan PBB P2 sebesar Rp. 28.107.386.853,- sedangkan plafon dalam APBD nya sebesar Rp. 25.000.000.000,- Realisasi sampai bulan Juli sebesar Rp. 14.408.253.324,- atau 14.74 %. Dari 17 Kecamatan se Kabupaten Karanganyar sampai dengan bulan Juli yang Lunas PBB 100 % ada 6 Kecamatan, antara lain :

1. Kecamatan Jatipuro

2. Kecamatan Jatiyoso

3. Kecamatan Jenawi

4. Kecamatan Jumantono

5. Kecamatan Matesih

6. Kecamatan Mojogedang

Empat kecamatan di Kabupaten Karanganyar perolehan pajak PBB masih di bawah 50 %. Wilayah itu justru wilayah dengan target PBB terbesar, yakni Karanganyar Kota (46.6 %), Jaten (34,6 %) Kebakkramat (32,66 %) dan Colomadu (31,29%). “ Selama ini lima wilayah ditambah Tawangmangu yang saat ini juga baru 51,3% merupakan kecamatan yang tidak bisa memenuhi target 100 % lunas. Ada saja warga yang tidak melunasi ataupun mungkin masih nyanthol dibawa Kadus atau siapa,’’ kata Wabup Rohadi Widodo.

Total PBB yang ditargetkan tahun ini masih belum beranjak, yakni Rp 28,108 miliar, dan ditarget pendapatan pada APBD 2016 sebesar Rp 25 miliar. Perolehan sampai Juli ini baru sekitar Rp 14,408 miliar atau sekitar 51,36%. Rohadi berharap Kades, Lurah dan seluruh aparat desa bergerak mendekati warga melalui arisan kampung, pertemuan RT maupun RW untuk memacu warga bisa segera melunasi pajak. Sebab acara dan kegiatan kampung seperti itu masih efektif untuk mendekati warga. ”Justru di lingkungan perkotaan selama ini sudah mulai luntur kegiatan seperti itu. Arisan kampung jarang digelar, atau yang datang bukan warga langsung melainkan wakil atau pembantu. Nah itu yang kadang agak kesulitan,’’ kata dia.

Saat membuka rapat koordinasi perolehan PBB pedesaan dan perkotaan di Aula Merpati Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Wakil Bupati Rohadi Widodo mengatakan kewajiban kepada negara saat ini tinggal PBB. Karena itu mestinya semua warga memperhatikan masalah itu dan sampai pada saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar tidak akan menaikkan NJOP (Nilai Obyek Pajak) yang dinilai akan membebani masyarakat apabila dinaikkan.

Sementara itu Kepala DPPKAD Drs. Sumarno, M.Si mengatakan, pihaknya terus mengintensifkan penagihan dengan jemput bola ke rumah, pabrik dan lainnya. Juga meminta PNS, aparat desa dan tokoh masyarakat menjadi pelopor dalam membayar PBB.

john2016