BKD KaranganyarBKD

BIDANG PENDATAAN, PENGOLAHAN DAN PENETAPAN PAJAK (PPP) BADAN KEUANGAN DAERAH (BKD) KABUPATEN KARANGANYAR MENGGELAR RAPAT KOORDINASI TERKAIT PERSIAPAN PEMANFAATAN DATA BALIKAN HOST TO HOST BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PADA HARI JUMAT, 4 OKTOBER 2024.

BKD KAB. KARANGANYAR---Bidang Pendataan, Pengolahan, dan Penetapan Pajak (PPP) Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar menggelar Rapat Koordinasi terkait persiapan pemanfaatan data balikan Host to Host Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada hari Jumat, 4 Oktober 2024. Rapat ini dipimpin oleh Kepala Bidang PPP, Apri Linawati, S.STP., M.Si., dan diikuti oleh para kepala subbidang serta staf di lingkungan Bidang PPP.

Rapat ini bertujuan untuk mempersiapkan langkah-langkah strategis dalam memanfaatkan data balikan dari BPN yang akan diintegrasikan melalui sistem host to host. Sistem ini memungkinkan pertukaran data secara langsung antara BKD Kabupaten Karanganyar dan BPN, khususnya terkait data pertanahan dan pajak yang relevan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam arahannya, Ibu Apri Linawati menyampaikan pentingnya pemanfaatan data balikan ini sebagai bagian dari upaya optimalisasi pelayanan publik dan peningkatan efisiensi kerja di bidang keuangan daerah. “Dengan sistem host to host ini, kita dapat mempercepat proses verifikasi dan validasi data pertanahan yang berhubungan dengan pajak, sehingga memudahkan dalam pengelolaan pendapatan daerah,” ujarnya.

Selama rapat, dibahas sejumlah aspek teknis mengenai mekanisme pemanfaatan data balikan tersebut, termasuk persiapan infrastruktur digital, prosedur integrasi data, dan langkah-langkah untuk memastikan keamanan serta validitas data. Para peserta rapat juga turut berpartisipasi dalam diskusi untuk menyampaikan masukan dan tantangan yang dihadapi di lapangan.

Apri Linawati menekankan bahwa sinergi antara Bidang PPP dengan BPN sangat penting dalam mewujudkan sistem pengelolaan data yang lebih efisien dan akurat. “Koordinasi yang baik antara BKD dan BPN akan sangat membantu dalam mempercepat proses administrasi yang berkaitan dengan data pajak dan pertanahan. Ini adalah langkah besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya. [jhn_04112024]