informasi
456.752 SPPT PBB-P2 TAHUN 2022 DISERAHKAN
BKD KAB.KARANGANYAR -- Penyerahan secara simbolis SPPT PBB-P2 Tahun 2022 dilaksankan di pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar pada hari Rabu (19/01/2022), dalam kesempatan tersebut juga diserahkan penghargaan kepada para Wajib Pajak yang tertib membayar pajak.
Penerimaan dan pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 2021 di Kabupaten Karanganyar saat ini belum mencapai target yang ditetapkan, hanya Rp 26 miliar dari Rp. 30 miliar. Nawun pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mencapai Rp 74 miliar.
Dalam sambutannya Bupati Karanganyar Bapak Drs. H. Juliyatmono, M.M, "Pajak PBB-P2 ini sebenarnya lebih ke pendekatan tertib administrasi sebagai warga negara Indonesia karena jumlah yang dibayarkan tidak terlalu besar."
"Tapi pendataan tertib dan rasa cinta sebagai warga itu menurut saya lebih utama."
"Maka besarnya belum mencapai Rp 30 miliar."
"Sementara BPHTB masuk ke kas kita setahun saja Rp 74 miliar."
"Coba, dua kali lipat lebih. Ini memerlukan konsentrasi, pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat."
"Kita hanya mendapatkan Rp 26 miliar," katanya usai acara penyerahan simbolis SPPT PBB- P2 Tahun 2022 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Rabu (19/1/2022).
Oleh karena itu, dia meminta supaya para perangkat desa turut membantu supaya masyarakat dapat tertib dan taat pajak.
Adapun pembayaran pajak PBB P-2 yang dilakukan ini sebagai upaya untuk memberikan contoh kepada masyarakat supaya dapat tertib dan taat pajak pada tahun ini.
Dalam kesempatan itu Bupati Karanganyar melaksanakan pembayaran pajak PBB-P2 senilai Rp 236 ribu atas dua lahan seluas masing-masing 300 meter persegi miliknya.
Pembayaran dilakukan di mobil keliling milik Bank Jateng yang berada di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar.
Kepala BKD Kabupaten Karanganyar, Bapak Kurniadi Maulato, S.Sos, M.Si menambahkan, Pemkab Karanganyar mencetak secara massal dan menerbitkan SPPT PBB-P2 Tahun 2022 sejumlah 456.752 SPPT dengan nilai ketetapan Rp 31,479 miliar.
"Evaluasi kedepan akan terus dilakukan pendekatan yang baik kepada wajib pajak supaya patuh dan taat pajak," imbuhnya. [john19012022]
informasi Terbaru
evaluasi e-kinerja sekretariat
Selasa, 07 Juli 2026 | Dilihat 244 kali
BKD KAB. KARANGANYAR----Selasa, 7 Juli 2026, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar menggelar kegiatan Evaluasi E-Kinerja Sekretariat BKD yang diikuti oleh seluruh pegawa
bkd peringati hari lahir pancasila
Senin, 01 Juni 2026 | Dilihat 562 kali
BKD KAB. KARANGANYAR---BKD Kabupaten Karanganyar menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin pagi, satu Juni dua ribu dua puluh enam. Upacara dilaksanakan den
lelang bmd digelar terbuka
Kamis, 21 Mei 2026 | Dilihat 1022 kali
BKD KAB. KARANGANYAR---Badan Keuangan Daerah atau BKD Kabupaten Karanganyar, resmi menggelar lelang Barang Milik Daerah atau BMD pada Kamis, 21 Mei 2026 kemarin. Langkah
rakor tappyng box bagi pengusaha
Senin, 18 Mei 2026 | Dilihat 1018 kali
BKD KAB. KARANGANYAR---Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Pendataan atau PPP, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, menggelar Rapat Koordinasi pada Senin, 18 Mei 2026. Ra
informasi lainnya
pengelolaan barang daerah
Selasa, 09 Oktober 2018 | Dilihat 1954 kali
SDM yang Profesional dan terampil untuk mengelola Barang Milik Daerah BKD, Kab. Karanganyar– Peraturan barang milik daerah sebagai salah satu unsur penti
malam tirakatan hut ke-107 kabupaten karanganyar
Minggu, 17 Nopember 2024 | Dilihat 443 kali
BKD KAB. KARANGANYAR---Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam rangka memperingati Hari Jadi Ke-107 Kabupaten Karanganyar di Pendopo Raden Mas Said Rumah Dinas Kabupaten Karang
bidang ppp & pkp tingkatkan pad dan evaluasi akhir tahun 2024
Selasa, 10 Desember 2024 | Dilihat 530 kali
BKD KAB. KARANGANYAR----Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bidang Pendataan, Pengolahan, dan Penetapan Pajak (PPP) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersa
sosialisasi
Rabu, 13 Juli 2011 | Dilihat 789 kali
Untuk mensosialisasikan UU Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai khususnya Cukai Tembakau Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) mengadakan kegiatan Sosi