Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 27 ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai konsekuensi penerimaan kewenangan secara luas tersebut serta dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dan sejalan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik maka kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran yaitu Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada DPRD.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati akhir tahun 2013 dilaksanakan dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan perkembangan (progress report) sekaligus gambaran pembangunan dan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2013. untuk lebih lengkapnya silahkan download file dibawah ini :