(Pengambilan Data Geolistrik. Foto dari KKN 71 UNS)

KARANGANYAR – Permasalahan kekeringan di Desa Plesungan telah mengarah pada penurunan kualitas dan kuantitas sumber air yang tersedia, khususnya air tanah. Untuk memahami dan mengatasi masalah ini, penting dilakukan pengambilan data yang komprehensif mengenai kondisi air tanah di wilayah tersebut. KKN UNS Kelompok 71 yang berjumlah 10 anggota telah melaksanakan kegiatan pengambilan data geolistrik di Desa Plesungan. Lokasi titik pengambilan data sudah dikomunikasikan kepada perangkat Desa setempat. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk memetakan struktur bawah tanah dan mengidentifikasi potensi sumber daya air tanah yang ada di wilayah tersebut.

Ardhiansyah selaku ketua KKN 71 menyatakan “Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kami sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan yang kami pelajari di kampus ke dalam konteks nyata di lapangan. Pengambilan data geolistrik ini tidak hanya memberikan kami pengalaman praktis, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Plesungan”. Banyak  tantangan yang dihadapi selama pemetaan, namun dengan kerja sama tim yang solid dan bimbingan dari Bapak Budi Legowo S.Si., M.Si selaku dosen pembimbing lapangan, seluruh tantangan tersebut berhasil diatasi.

Selain pemetaan sumber daya air, kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi Desa Plesungan. Pemerintah desa dapat menggunakan data ini untuk merencanakan pembangunan infrastruktur air bersih, mengeksplorasi sumber daya air tanah lebih lanjut, serta mengembangkan strategi pengelolaan air yang lebih baik. Dengan demikian, masyarakat desa dapat menikmati akses air bersih yang lebih mudah dan berkelanjutan.

Kegiatan KKN ini juga menjadi salah satu bentuk kontribusi nyata mahasiswa dalam mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya dalam konteks pemberdayaan desa dan pengelolaan sumber daya alam. “Kami berharap hasil dari pengambilan data geolistrik ini dapat menjadi referensi yang berguna tidak hanya bagi Desa Plesungan, tetapi juga bagi penelitian dan pengembangan di bidang geologi dan hidrologi di masa mendatang,” tambah mahasiswa lainnya.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan terjadi sinergi yang lebih kuat antara dunia akademis dan masyarakat, sehingga dapat tercipta pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat lokal. (Kelompok 71 KKN UNS)

Bupati Karanganyar didampingi Wakil Bupati dan segenap FORKOPIMDA saat menyalakan sirine sebagai tanda resmi dimulainya proyek pembangunan masjid Agung Karanganyar 

KARANGANYAR – Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar beserta jajaran FORKOPIMDA hadiri ground breaking peletakan batu pertama dimulainya pembangunan masjid Agung Karanganyar, Rabu(18/11/20).

Proses pembangunan Masjid Agung Karanganyar dengan anggaran total senilai Rp 101 miliar dimulai bertepatan dengan Hari Jadi ke-103 Karanganyar, Rabu (18/11/2020). Peletakan batu pertama oleh Bupati Karanganyar, Juliyatmono menandai awal mula proses pembangunan masjid tersebut.

Plt DPUPR Karanganyar, Agus Cipto Waluyo menyampaikan, lelang proyek pembangunan Masjid Agung telah dilakukan dan dimenangkan oleh PT MAM Energindo Jakarta.

“Kontraknya sudah ditandatangani pada 16 November 2020. Nilai kontraknya Rp 89, 485 miliar. Jangka waktu pengerjaannya 390 hari,” katanya saat acara peletakan batu pertama.

Bupati Karanganyar, Juliyatmono mengatakan, sebelumnya Pemkab dan DPRD Karanganyar telah sepakat untuk membangun Masjid Agung dengan nilai Rp 101 miliar. Nilai itu sesuai dengan peringatan Hari Jadi ke-101 Kabupaten Karanganyar. Namun baru terlaksana pembangunannya pada tahun ini.

“Kami berharap dikerjakan dengan penuh kehati-hatian dan kesungguhan supaya tepat waktu dan kualitasnya. Harapannya 18 November 2021 bisa selesai,” ucapnya.

Menurutnya, design Masjid Agung Karanganyar ini akan menyerupai Masjid di Madinah. Selain payung raksasa, di sekitar masjid juga dilengkapi dengan kawasan publik. Harapannya masjid ini selain menjadi tempat ibadah juga kegiatan lainnya. Demikian DISKOMINFO(Ard/Tgr)

KARANGANYAR – Desa Kemuning Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar menjadi pilot project program Smart Village Nusantara, selain Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.

Program dari PT Telkom tersebut secara simbolis diresmikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Balai Desa Kemuning pada Kamis (1/10/2020). Dalam acara tersebut turut hadir pula Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo serta Bupati Karanganyar, Juliyatmono.

Direktur Enterprise and Business Service PT Telkom Indonesia Edi Witjara menyampaikan, pemilihan Desa Kemuning dan Pangandaran sebagai pilot project program Smart Village itu melalui hasil penilaian dan survei oleh pihak PT Telkom.

Dari aspek Sumber daya Manusia (SDM), potensi maupun dari infrastruktur dua desa itu dinilai siap menjadi pengembangan pilot project program smart village.

“Ada banyak desa yang mengajukan proposal untuk ikut piloting program ini. Tapi ada dua yang terpilih, yakni Desa Kemuning dan Desa Pangandaran, karena memenuhi kriteria yang ditetapkan. Ada banyak kriteria yang harus dipenuhi, untuk bisa menjadi smart village,” katanya usai acara launching, Kamis (1/10/2020).

Bupati Karanganyar Juliyatmono menyambut baik atas terpilihnya Desa Kemuning sebagai pilot project Smart Village.

“Semoga ini menjadi penyemangat bagi masyarakat untuk lebih maju dan menjadi inspirasi bagi desa-desa lain,” terangnya.

Wamendes PDTT, Budi Arie Setiadi mengungkapkan, desa memiliki kekuatan ekonomi baik itu sektor pertanian, perikanan dan pariwisata. Apabila hal itu dikelola dengan baik tentu akan memajukan desa tersebut.

“Desa adalah masa depan Indonesia. Tapi desa maju harus punya tiga ciri, ada anak mudanya, SDM-nya kreatif dan ada partisipasi masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu menurut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, program Smart Village Nusantara akan membuka jendela dunia bagi kemajuan desa. Program ini dapat memberikan dampak positif terhadap pemerintahan desa seperti mempermudah tata kelola administrasi desa, meningkatkan Ekonomi melalui digitalisasi, dan menaikkan tingkat keamanan desa.

“Ini (program) harus ada dukungan semua pihak. Termasuk adanya partisipasi dari SDM-nya untuk mengantisipasi perubahan yang bergerak cepat,” jelasnya. Demikian DISKOMINFO (Ard/Tgr/Ang)

Bupati Karanganyar Drs, H. Juliyatmono,MM menempelkan stiker secara simbolis pada satu unit kendaraan Tim Tindak Covid19 di Polres Karanganyar (22/09)

KARANGANYAR– Bupati Karanganyar Drs. H Juliyatmono MM bersama Danrem 07 Kol. Inf Rano Tilaar, Kapolres Karanganyar Dr. Leganek Mawardi, S.H, S.I.K, M.Si menghadiri Launching kendaraan Tim Tindak Covid19 Polres Karanganyar di Polres Karanganyar pada Selasa (22/9). Kegiatan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan Hari Ulang Tahun Lalu Lintas.

Dalam sambutannya, orang nomor satu di Kabupaten Karanganyar itu menghimbau agar masyarakat selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan cuci tangan, jaga jarak, pakai masker sembari tertib berlalu lintas. Pemerintah Kabupaten Karanganyar mendukung kegiatan Tim Sidak Polres Karanganyar agar masyarakat tetap selalu disiplin terhadap protokol kesehatan. Sebab Kepolisian, TNI serta pemerintah bersinergi memberikan pelayanan yang terbaik.

Danrem 07 Kol. Inf Rano Tilaar menuturkan bahwa kawawsan Soloraya termasuk Kabupaten Karanganyar memiliki kearifan lokal yaitu wedangan/angkringan. Menurutnya, di Soloraya sendiri wedangan yang buka malam hari masih banyak dan akif. Banyak masyarakat yang menikmati wedangan sambil berdiskusi, namun cenderung tidak memakai masker. Kol. Irf Rano Tilaar berharap agar setiap masyarakat menjaga ekspatriat lokal.  Kegiatan masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan hanya bisa diatasi oleh kepolisian.

Kapolres Karanganyar, Dr. Leganek Mawardi, S.H, S.I.K, M.Si mengatakan bahwa Tim Tindak Covid19 Polres Karanganyar bertugas memberikan vaksin disiplin bagi masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan.Vaksin disiplin artinya adalah menemui masyarakat dan mengingatkan masyarakat secara tegas dan terukur namun tetap humanis.

Launching Kendaraan Tim Tindak Covid 19 Polres Karanganyar diakhiri dengan pemasangan stiker secara simbolis oleh Bupati Karanganyar Drs. H Juliyatmono MM bersama Danrem 07 Kol. Inf Rano Tilaar, Kapolres Karanganyar Dr. Leganek Mawardi, S.H, S.I.K, M.Si.

DISKOMINFO (tgr/yl/va)

Bupati Karanganyar H. Juliyatmono saat memberikan sambutan dalam acara Grand Final Putra Putri Duta Lingkungan Hidup Se Jawa Tengah di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar

KARANGANYAR – Bupati Karanganyar H. Juliyatmono didampingi Kepal Dinas Lingkungan Hidup Bambang Djatmiko dan Kepala Disdikbud Drs. Tarsa hadiri puncak acara Grand Final Putra Putri Duta Lingkungan Hidup Jawa Tengah Tingkat Sekolah Dasar yang di gelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Sabtu(12/09/20).

Pansusila Reni selaku penyelenggara event ini mangaku sangat terketuk batinya ketika melihat sampah yang menumpuk, kemudian dirinya tergugah untuk membikin acara duta lingkungan hidup ini, jelasnya.

Reni mengaku di awal tahap seleksi secara virtual peserta yang mendaftar ada 50 peserta se Jawa Tengah, kemudian terseleksi menjadi 15 dan menuju puncak grand final ini terseleksi kembali menjadi 11 peserta.

Bupati Juliyatmono yang hadir saat itu memberikan sambutan, dalam pidato sambutannya beliau sampaikan bahwa dengan saling peduli, saling menjaga, dan berharmonisasi dengan tumbuhan juga lingkungan hidup, maka akan terjadi keserasian dalam kehidupan di dunia ini.

” Mereka yang merusak alam sama dengan menentang tuhan, kita tidak bisa hidup tanpa alam, kita harus senang menanam pohon dan merawatnya dengan penuh kasih sayang “, tegas Bupati yang akrab disapa Yuli ini.

Alam di sediakan tuhan untuk kebaikan manusia. Gemar menanam pohon harus di tanamkan dalam jiwa manusia mulai sejak dini. Agar kelak mendatang dunia ini mempunyai generasi yang benar-benar mencintai lingkungan hidupnya.

Semoga anak-anak yang menang ini nanti bisa mencintai lingkungan dan merawat lingkungan dengan baik. Tempatkan sampah pada tempatnya, agar sampah menghasilkan sesuatu yang berguna bagi manusia lagi.

Pada gelaran duta lingkungan hidup kali ini, pasangan Cavindra Pastika Wardana asal Perumahan Jeruk Sawit Wonorejo Kec. Karanganyar yang sekolah di SD Cemara 2 Surakarta dan Lintang Pharamudita siswi kelas 4 MI Muhammadiyah Karanganyar berhasil meraih juara ke II, ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Karanganyar. Demikian DISKOMINFO (Ard/Tgr)

Bupati Juliyatmono saat mendangi Pimpinan Cabang BRI Karanganyar saat penyerahan bantuan CSR sebanyak 113 juta, Kamis(13/08)

KARANGANYAR – Bupati Karanganyar H. Juliyatmono hadir sekaligus meresmikan wisata desa Embung Setumpeng di Dusun Ngampel Rt.07 Rw.15 Desa Gentungan Kecamatan Mojogedang, Kamis(13/08/20).

Hadir pula anggota DPRI RI dari komisi IV fraksi partai kebangkitan bangsa Luluk Nur Hamidah, M.Si, M.Pa, juga Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Holtikultura Ibu Yuli Sri Wilanti, S.Pi, M.P.

Bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia(BRI) juga yayasan Pupuk Kaltim, warga Desa Ngampel Gentungan yang tergabung dalam Kelompok Sadar wisata (POKDARWIS) dan juga GAPOKTAN Tani Mulyo I sepakat membangun argo wisata yang diberi nama Wisata Embung Setumpeng.

CSR yang di berikan BRI pun tidak tanggung-tanggung, bantuan senilai 113juta diserahkan kepada Kepala Desa Gentungan untuk dibangun gasebo dan kamar mandi sebagai fasilitas di dalam area wisata Embung Setumpeng. Selain itu BRI juga memberikan syarat KUR bagi warga yang ingin membuka usaha di dalam wahana wisata.

Sementara itu, yayasan Pupuk Kaltim yang sudah sejak lama membina GAPOKTAN di Desa Gentungan mengaku sangat antusisas lantaran petani beras organik di Desa Gentungan sudah semakin sukses dan berhasil. “ Program ini sangat mendorong perekonomian yang berbasis desa, ketahanan pangan serta kemandirian pangan melonjak naik 16,3 persen. Bahkan petani merupakan penolong negeri Indonesia ini sudah sejak jaman dahulu “, ungkap Hasyim Kepala Desa  Gentungan.

Dengan dibangunnya Wisata Desa Embung Setumpeng ini bertujuan untuk mendorong perekonomian yang berbasis desa untuk warga Desa Gentungan dengan meningkatkan Inovasi agar masyarakat tidak bosan berkunjung di Wisata Desa Embung Setumpeng.

“ Besar harapan kami Embung Setumpeng ini bias ikut andil meramaikan wisata yang ada di Kabupaten Karanganyar “, jelas Camat Mojogedang Eko Joko Isanto.

Sedangkan menurut Yuli Sri Wilati Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Holtikultura, menggagas pertanian untuk menjadi lebih produktif agar bisa menghasilkan pertanian yang memuaskan memang perlu ditangani secara konsiten dan benar.

Bupati Karanganyar Juliyatmono mengaku sangat mengapresiasi program binaan warga Desa Gentungan ini, warga sudah sangat pandai dalam menggerakkan bagaimana senang bertani sambil berwisata. Bangga akan produk milik pribadi, bisa menggerakkan belanja ke tetangga sendiri agar perekoniomian bisa tumbuh dengan baik.

“ Saya bantu sebesar 200 juta untuk membangun Wisata Desa di Embung Setumpeng ini agar bisa jauh lebih tertata dan lebih bagus lagi “, jelas orang nomor satu di bumi Intanpari ini.

Peresmian ditandai dengan Pemotongan Tumpeng dan dibuka dengan Tari Sarung yang dipersembahkan oleh SDN 02 Mojogedang. Peresmian disertai dengan Sosialisasi kepada Klaster Pedagang dan Kelompok Tani Mulyo I di Kecamatan Mojogedang dan juga penebaran benih ikan di lokasi Embung. DISKOMINFO(Ard/Tgr/Rr/Ags)

Bupati Karanganyar H. Juliyatmono saat menandatangani berita acara peletakan batu pertama pembangunan gedung MI Muhammadiyah Akhlaqul Karimah di Mojogedang.

KARANGANYAR – Bupati Karanganyar H. Juliyatmono beserta rombongan kepala OPD hadiri peletakan batu pertama pembangunan gedung MI Muhammadiyah Akhlaqul Karimah di Desa Pendek Kecamatan Mojogedang pada, Jum’at(03/07/20).

Diatas 1000 meter luas tanah, berdirinya madrasah ini merupakan tanah yang diwakafkan oleh beliau H. Suparno dan salah satu guru besar Universitas Muhammadiyah Surakarta yaitu Prof. Harun Joko Prayitno, jelas Muhammad Syamsuri selaku pimpinan daerah Muhammadiyah di Kabupaten Karanganyar.

Selaku pimpinan tertinggi salah satu ormas Islam yaitu Muhammadiyah di Kabupaten Karanganyar, dirinya mengaku bangga lantaran Muhammadiyah selalu mendapat tempat di hati masyarakat, bahkan banyak masyarakat baik muslim maupun non muslim pun juga menaruh kepercayaan kepada Muhammadiyah.

Sementara itu Bupati Karanganyar H. Juliyatmono dalam pidato sambutannya sampaikan, bertepatan dengan hari Jum’at mudah-mudahan niat baik didirikannya madrasah ini bisa membawa berkah bagi masyarakat sekitarnya.

Orang nomor satu di bumi Intanpari ini mengaku sangat bangga lantaran seluruh amal usaha yg dimiliki Muhammadiyah bisa tumbuh subur dan memberi manfaat bagi masyarakat, ini bagian dari investasi masa depan bagi anak-anak kita nanti, tegasnya.

Sekarang jamannya era kecanggihan teknologi, jadi kita ya harus belajar teknologi. Jangan sampai tertinggal. Adanya pandemi Covid-19 ini, yang paling bisa konsisten itu teknologi, karena teknologi tidak bisa dibendung oleh apapaun.

Bupati yang akrab disapa Yuli ini mensinyalir adanya skenario besar untuk mengurangi penduduk di bumi itu dengan teknologi. Salah satunya yaitu ditemukannya vaksin untuk Covid-19 ini.

Mudah-mudahan madrasah Akhlaqul Karimah ini bisa menjadi investasi yang berharga bagi kita di masa yang akan datang, karena masa yang akan datang tergantung dari apa yang kita siapkan saat ini. DISKOMINFO (Ard/Tgr)

Perwakilan NETRA TRANS saat berfoto dengan Bupati Karanganyar H. Juliyatmono yang didampingi Asisten  Pemerintahan dan Kesra juga Kepala Diskominfo usai audiensi, Selasa(23/06/20).

KARANGANYAR – Bupati Karanganyar H. Juliyatmono didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Diskominfo, Kabag Kesra, dan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Karanganyar hadiri Audiensi dengan NETRA TRANS di rumah dinas Bupati Karanganyar pada , Selasa(23/06/20).

Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang transportasi, NETRA TRANS yang berdomisili di daerah Colomadu ini akan mengadakan kegiatan Corporate Social Respocibility (CSR) dengan akan membagikan 1000 face shield di Kabupaten Karanganyar yang rencananya akan ditujukan untuk para pengelola tempat wisata di Karanganyar dan untuk tenaga kesehatan di Kabupaten Karanganyar.

Bupati Karanganyar Juliyatmono menyambut hangat program CSR dari NETRA TRANS ini, beliau malah langsung seketika menjawab kapan siapnya langsung akan kami realisasikan dengan mengundang semua unsur yang akan diberi face shield itu.

“ Kapan siapnya, saya yang akan mengundang siapa saja pihak yang akan diberi dan diacarakan resmi di pendopo rumah dinas Bupati “, jelas Bupati Juliyatmono.

Bahkan dalam perbincangan hangat ini, Bupati Juliyatmono berharap ada sinergi kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan pihak NETRA TRANS. Orang nomor satu di bumi Intanpari ini mengingikan ada Bus Wisata di Karanganyar, dan berharap NETRA TRANS mau bekerjasama dengan Pemkab.

“ Sediakan Bus Wisata yang bagus brendingnya, nanti start di Terminal Wisata Karangpandan dan mengantar wisatawan ke lokasi wisata yang ada di Karanganyar. Pemkab nantinya akan mewajibkan semua bus pariwisata yang membawa wisatawan masuk ke Karanganyar untuk berhenti semua di Terminal Wisata Karangpandan, kemudian menuju akses lokasi wisata harus menggunakan bus wisata itu. Dan nantinya Pemkab akan menggratiskan pajak bus milik NETRA TRANS yang digunakan untuk bus wisata ini selama setahun “, jelas Bupati Juliyatmono.

Perwakilan NETRA TRANS menyambut gembira mengenai program Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang disampaiakan langsung oleh Bupati Juliyatmno, nantinya program ini akan langsung kami sampaikan ke pimpinan, terang perwakilan NETRA TRANS saat di temui tim liputan. DISKOMINFO(Ard/Tgr)

Proses penandatanganan berita acara kesepakatan antara perwakilan warga RT.04 Desa Balong Jenawi dengan PT. Telkomsel, disaksikan oleh Forkopimca Jenawi, Dinas Kominfo selaku perwakilan dari pemerintah daerah

KARANGANYAR – Rapat koordinasi terkait dengan aduan warga Desa Balong Kec. Jenawi mengenai keberadaan menara telekomunikasi (Tower) milik PT.Telkomsel di selenggarakan di aula kantor Balai Desa Balong Kec. Jenawi pada, Senin(15/06/20).

Rapat guna memediasi antara warga RT.2 Desa Balong dengan pihak PT. Telkomsel dihadiri dan dipimpin langsung Camat Jenawi Agus Dwitanto, Kepala Desa Balong Jenawi Mugiyo, Kabid IKP Diskominfo Teguh Triyono, Kapolsek dan Danramil Kec. Jenawi

Mediasi ini berpedoman dengan regulasi aturan yang ada, kata Teguh Triyono selaku Kabid IKP yang kali hadir mewakili Kepala Dinas Kominfo Karanganyar.

Karena dalam pemerintahan, dinas Kominfo adalah sebagai mediator yang menjembatani antar warga ke provider juga sebaliknya dari provider ke warga, tambahnya.

Menurut Heri selaku perwakilan dari warga di zona rebah lingkungan berdirinya menara, pihak provider sama sekali tidak memberikan tali asih kepada warga mulai dr sejak berdiri, bahkan sampai sekarang belum pernah sama sekali membayar PBB.

Apalagi sekarang kontrak sewa lahannya sudah habis sejak bulan Desember 2019 kemarin, sampai sekarang pun tidak ada kejelasan, makanya kami warga sepakat untuk mematikan akses listrik ke menara tersebut, jelasnya.

Menurutnya juga selama menara itu aktif, banyak warga yang mengeluh dan terganggu akan keberadaan menara tersebut, imbuhnya.

Telkomsel memiliki lebih dari 2000 menara di Jateng dan DIY, setidaknya ada 200 menara setiap tahun yg melakukan proses perpanjangan, maka kami akan urus itu secepatnya, ucap Ma’ruf yang dalam hal ini mewakili dari PT. Telkomsel.

Pihak Provider juga memberi kelonggaran kepad warga bila mau mengajukan proposal bantuan dana untuk kegiatan Agustusan, pihak Provider menyarankan proposal dikirim di awal dalam kurun waktu 5 th, dan dikasih di awal utk jangka 5 th tersebut.

Harapannya manara kami Telkomsel ini tidak harus pindah namun bisa tetap melayani jaringan telekomunikasi di Balong Jenawi ini atas ijin warga.

Nantinya kalau diijinkan ditambah sewa 1th maka pihak provider akan memberikan kompensasi sebesar 15jt, jika diijinkan untuk diperpanjang hingga 2 th maka akan di beri kompensasi sebanyak 22,5 jt. Namun jika diberi tambahan waktu sewa 5 th, provider akan memberikan tali asih 40jt bagi warga, bahkan jika diijinkan perpanjangan hingga 10th akan diberikan tali asih sebanyak 70jt.

Namun keputusan warga sudah bulat tidak setuju jika tower Telkomsel itu di hidupkan lagi. Karena sudah sangat menggangu warga sekitar. Apalagi selama 17 th sejak berdirinya menara telekomunikasi ini tidak pernah merealisasikan apa yang diminta warga.

Warga sering cekcok ketika tower masih aktif, namun dalam waktu 6 bulan setelah tower non aktif warga bisa akur rukun kembali.

Warga sudah sepakat untuk meminta pihak Provider segera angkat kaki dari Balong, silahkan cari lokasi lain yang warganya setuju, tegas warga.

Kapolsek Jenawi Handoyo berharap adanya musyawarah yang baik tdan tidak harus dengan kata-kata yang keras.

Posisi kami selaku penegak hukum, inginya berada ditengah untuk menjembatani mediasi ini. Kami tidak ada maksud lain selain membantu menjembatani saja, jelas Kapolsek

Menara telekomunikasi sendiri merupakan hajat hidup orang banyak, jadi tidak bisa langsung semena mena langsung diputusi, apalagi menara telekomunikasi itu dilindungi undang-undang UU Telekomunikasi.

Menurut Kasi PSDKI Diskominfo Karanganyar Kristiana, jika dilihat menurut perda, hal paling utama yang menjadi kewajiban pemilik tower adalah adanya asuransi, jelasnya.

Dalam aturan, Kristiana menjelaskan aturan zona rebah tidak ada kompensasi, namun ada aturan kewajiban sosialnya bagi masyarakat yang harus dikeluarkan oleh pihak perusahaan pemilik tower.

Tanggung jawab provider itu sosialnya, untuk kas RT atau RW, dan mungkin yang lainnya, imbuhnya. HO sudah 2018 sudah tidak diberlakukan lagi ,ini aturan dari pemerintah pusat. Yang berlaku hanya ijin IMB menara.

Surono pemilik lahan mengaku menyerahkan semua keputusan di forum mediasi ini, mengingat semua pihak mengemukakan hal yg benar.

Mediasi yang berjalan sangat alot ini akhirnya memutuskan bahwa warga RT.02 Rw.04 Desa Balong sepakat memberikan waktu 2 tahun terhitung sejak mediasi ini agar menara telekomunikasi milik PT. Telkomsel ini dibongkar dan meminta kompensasi kepada pihak provider sebagai ganti selama 17 tahun sejak berdiri belum pernah sama sekali merealisasikan permintaan warga.

Ma’ruf selaku perwakilan PT. Telkomsel pun dengan berat hati mengiyakan keputusan warga dan akan berusaha selama kurun waktu 24 bulan yang diberikan warga akan membongkar total menara telekomunikasi tersebut dan memberikan kompensasi sebesar Rp.22.500.000 kepada warga.Diskominfo(Ard)

Sekda Karanganyar Sutarno didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Karanganyar Agus Cipto Waluyo juga  Inspektur Daerah Utomo Sidi Hidayat saat menghadiri Sosialisasi Permen PUPR di Ruang Anthurium Rumdin Bupati Karanganyar, Kamis(4/6/20).

KARANGANYAR – Sosialisasi Peraturan Menteri PUPR No.14 Tahun 2020 mengenai pembahasan pengadaan barang dan jasa digelar di ruang Anthurium Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Kamis(4/6/20). Peraturan ini mengatur dan menjelaskan kebijakan pemerintah mengenai pengadaan barang dan jasa di tengah pandemi wabah Covid-19 ini.

Sekda Karanganyar Sutarno. M.Si yang dalam hal ini hadir mewakili Bupati Karanganyar sampaikan, dalam kurun waktu dekat ini memang pengeluaran APBD Pemerintah Kabupaten Karanganyar lebih fokus untuk program bantuan di tengah pandemi Covid-19 ini.

“ Ada beberapa kegiatan pembangunan yang dicoret oleh Bupati untuk pemulihan ekonomi terlebih dahulu dan juga untuk kegiatan sosial di tengah pandemi wabah Covid-19 ini. Nanti di bulan Juni ini anggaran yang sebelumnya dicoret bisa diajukan lagi, seperti contohnya pembangunan Gedung Wanita “, jelasnya.

Malam ini kita akan telaah bersama bagaimana Peraturan Menteri  PUPR yang baru ini, harapannya antara Pemerintah Kabupaten dan pihak pelelang bisa menyelesaikan kewajibannya secara tepat waktu agar nantinya aman jika diperiksa oleh BPK.

Sementara itu, narasumber dari Kementrian PUPR Drs. Agus Santoso menyampaikan, Permen PUPR No.14 tahun 2020 ini adalah putusan yang sudah disahkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan MA No. 64/HUM/2019 yang membatalkan Pasal 21 ayat (3) Permen PUPR 07/2019.

Permen PUPR 07/2019 sendiri belum mengatur terkait pengadaan langsung untuk jasa konstruksi. Sementara Perpres 17/2019 Permen 17/2019 belum mengatur pengadaan jasa konstruksi untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, jelasnya.

Untuk ketentuan peralihannya, Agus Santoso sampaikan bahwa pengadaan jasa kontruksi yang telah dilakukan sampai dengan tahap perencanaan atau tahap persiapan, harus menyesuaikan dengan ketentuan PM 14 tahun 2020 yang merupakan perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, dan pelaksanaan pemilihan.

“ Pengadaan jasa kontruksi yang telah dilakukan sampai dengan tahap pelaksanaan, tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri No. 07/PRT/M/2019 sampai dengan selesainya seluruh kegiatan jasa konstruksi “, ini sudah aturan, imbuhnya.Diskominfo(Ard/Adt)