Bupati Karanganyar Juliyatmono Memberikan Pengarahan di Depan Peserta Sosialisasi, Selasa Pagi, 28/04

Bupati Karanganyar Menerima Road Map 2014-2019 dari Kacab PT. Taspen Cabang Solo

Berkaitan dengan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bagi Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015. BKD Kabupaten Karanganyar bekerjasama dengan PT. Taspen Persero Cabang Solo mengadakan sosialisasi di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Selasa Pagi 28/04. Sasaran peserta sosialisasi adalah Kepala Dinas / Badan / Kantor, Pejabat yang membidangi kepegawaian masing-masing SKPD, Kepala UPT PUD NFI dan SD, dan Kepala UPT Puskesmas.

Bupati Karanganyar Juliyatmono dalam sambutannya mengatakan masa kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencapai 58 tahun dan 60 tahun bagi pejabat eselon 2 serta fungsional khusus tertentu, menuntut seorang ASN untuk mempersiapkan masa pensiunnya. Adanya sosialisasi ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten dan PT. Taspen untuk selalu bersinergi dalam upaya membantu memikirkan kehidupan ASN setelah purna nantinya.

“saya minta kepada PT Taspen Persero Cabang Solo supaya memberikan pelayanan yang maksimal dalam penyelenggaraan program jaminan dan perlindungan sosial bagi ASN di lingkup Pemkab Karanganyar”, harap juliyatmono. ad

Sebanyak 200 paket sembako di berikan kepada tukang becak dan kaum dhuafa sebagai rangkaian HUT Satpol PP ke-65, Kamis (05/03) di halaman Rumah Dinas Bupati Karanganyar

Karanganyar, Jumat (06/03/2015)
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Karanganyar membagikan sebanyak 200 paket bantuan sembako kepada tukang becak, Kamis (05/03). Pembagian paket sembako di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyaritu dilakukan sebagai wujud berbagi dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Satpol PP ke-65.
Kepala Satpol PP Karanganyar, Kurniadi Maulato mengatakan satu paket Sembako itu senilai Rp 100.000. Opini publik yang menyebutkan Satpol PP sebagai polisi pemerintah bisa sedikit cair. Artinya, masyarakat tidak perlu takut terhadap petugas penegak Peraturan Daerah (Perda) itu.
“Selama ini Satpol PP dinilai kasar dan galak. Pada dasarnya, kita itu humanis dan kita ingin masyarakat memandang kita juga bisa ramah. Dan acara ini sebagai bukti bahwa kami tidak seperti yang masyarakat pikirkan,” kata dia, kemarin.
Proses pembagian paket sembako berlangsung dengan lancar dan tertib. Para tukang becak yang hadir ke pelataran rumah dinas bupati. Tukang becak Tadi para tukang becak menukarkan masing-masing kupon yang dibawanya dengan paket Sembako.
Wakil Bupati Karanganyar, Rohadi Widodo berharap paket Sembako itu bisa meringankan kebutuhan dari para penarik becak. Apalagi, saat ini harga sembako meroket tajam sehingga menyulitkan warga untuk membelinya. “Tentunya merasa terbantu, mudah-mudahan kegiatan semacam ini terus ada. Apalagi, saat ini beras sedang mahal, “ tuturnya. pd

Suasana Seminar Bonus Demografi BPPKAB Karanganyar

Bupati Karanganyar Juliyatmono Keynote Speaker Dalam Seminar Bonus Demografi

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak keluarga Berencana (BP3AKB) bekerja sama dengan Yasasan Cipta Cara Padu Foundation mengadakan seminar dalam rangka program Advance Family Planning dengan tema “Mengoptimalkan dan memanfaatkan potensi bonus demografi untuk bersama memajukan Kabupaten Karanganyar”. Diadakan di Hotel Taman Sari karanganyar dan diikuti oleh 53 peserta, seminar yang bertujuan untuk memperkuat Konsep-konsep dasar pemanfaatan bonus demografi ini dimulai pukul 10.00 WIB dengan mendatangkan narasumber DR. Sony Harry B. Harmadi (Kepala Lembaga Demografi UI, Jakarta).

Bupati Karanganyar Juliyatmono dalam sambutannya mengangkat topik tentang pemaanfaatan bonus demografi dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Karanganyar. Keikut sertaan pemerintah dalam menekan pertumbuhan, bukan lain agar terkendalinya pertumbuhan dan majunya negara Indonesia di masa depan.

“Kalau pertumbuhan penduduk tidak terkendali dari sekarang, dua puluh atau lima puluh tahun lagi kalau kita masih hidup tidak bisa membayangkan Indonesia seperti apa” ujar Juliyatmono.

Perbedaan jaman menjadikan pemerintah mengambil kebijakan yang berbeda pula. Dahulu pemerintah pernah berhasil menekan angka pertumbuhan penduduk dengan mengharuskan menggunakan alat kontrasepsi tetapi sekarang dengan cara membuka kesadaran penduduk itu sendiri.

sementara itu, ketua panitia sekaligus Kepala BP3KAB Karanganyar Any Indrihastuti melaporkan bahwa kerjasama ini merupakan bentuk upaya kontribusif untuk mempersiapkn diri menghadapi bonus demografi, dan sebagai media penghubung untuk instansi-instansi di berbagai bidang kemudian masyarakat pada umumnya untuk bersama menciptakan kepeduliaan terhadap fenomena kependudukan serta mampu untuk memberikan manfaat yang konkret terkait peran serta masing-masing individu maupun instansi dalam menghadapi tantangan bonus demografi. ad

Bupati Karanganyar Juliyatmono Menerima Kunjungan Rahayu Saraswati Anggota Komisi 8 DPR RI, di Ruang Athurium Rumdin Bupati Karanganyar

Anggota komisi VIII DPR RI Rahayu Saraswati dan Direktur Bantuan D2 BNPB beserta staff melakukan kunjungan di Kabupaten Karanganyar pada sabtu (21/02). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka memberikan bantuan Dana Siap Pakai (DSP) Tanggap Darurat Bencana dan peninjauan lokasi bencana di tempat pengungsian di beberapa tempat.

Dalam sambutannya, Bupati Karanganyar Juliyatmono mengatakan daerah seperti Jenawi, Kerjo, Mojogedang dan Tawangmangu rawan bencana terutama tanah longsor dikarenakan letaknya yang berada di daerah lereng dan perbukitan. Sedangkan daerah Jaten dan Kebakramat sering menjadi langganan banjir.

“Kebutuhan dana terbesar adalah disisi infrastruktur, hal ini merupakan dampak dari bencana yang sering mengakibatkan jalan tinggal separo dan jembatan putus. Dalam waktu cepat tidak mungkin menyelesaikannya, kecuali APBD kita hanya digunakan tanggap bencana”, Ujar Juliyatmono.

Sementara itu Rahayu Saraswari menjelaskan dana bantuan yang diberikan kali ini sekitar 200 juta diperuntukkan mencukupi kebutuhan bencana di Wilayah Jenawi. Sedangkan untuk relokasi ulang, struktural dan tata letak sebaiknya dikomunikasikan dahulu dengan BNPB karena lebih mengetahui sebagai pakar.

“Yang menjadikan pemikiran kami di komisi VIII DPR RI, bahwa ada panja khusus untuk penanggulangan bencana. Mereview ulang semua peraturan dan perundangan yang ada apakah masih sesuai dengan apa yang terjadi dan peraturan yang berhubungan dengan persiapan menghadapi atau mencegah bencana terjadi “, tambah Rahayu Saraswati. ad

Beberapa warga RT 01 dan 02 RW 7, Dusun Doksari, Desa Balong, Kecamatan Jenawi saat berada di posko pengungsian Balai Desa setempat, Senin (16/02)

Karanganyar, Senin (16/02/2015)
Bupati Karanganyar Juliyatmono meminta kepada pengungsi yang berada di Posko Pengungsian di Balai Desa Balong, Kecamatan Jenawi untuk mengutamakan keselamatan jiwanya, karena di Dusun Doksari yang mereka tempati terancam bahaya tanah longsor.
“Selalu waspada apabila hujan turun. Kita tadi sudah keliling, kondisinya memang berbahaya karena dikelilingi tebing dan sudah ada beberapa titik longsor walaupun masih kecil,” kata Bupati Juliyatmono didampingi Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo, sesaat setelah meninjau Dusun Doksari, Desa Balong, Kecamatan Jenawi, Senin (16/02).
Menurut seorang warga setempat, Eko Sugiyono, para pengungsi sudah sejak empat hari ini tinggal di Posko Pengungsian. “Kami hanya membawa uang, pakaian, dan surat berharga. Kalau hewan ternak masih berada di rumah,” katanya.
Di tempat tersebut, ada 125 orang pengungsi dari RT 01 dan 02 RW 7 termasuk anak-anak, dewasa dan lansia, dan 37 Kepala Keluarga (KK). Mereka harus meninggalkan rumahnya karena sejak, Kamis (12/02) kampungnya terdapat rekahan tanah yang mengancam keselamatan.
Dari 37 KK yang terkena dampak tanah merekah dan longsor tercatat 30 rumah, tujuh rumah yang tidak terkena dampak longsor mengantisipasi dengan ikut mengungsi.
Tidak hanya di situ, masih dalam satu Kecamatan yang juga masuk daerah rawan.Hal ini ditandai dengan adanya rekahan tanah di Dusun Jambon, Desa Menjing. Sebanyak 23 dinding rumah retak dan beberapa diantaranya lantai amblas. pd

Bupati Karanganyar Juliyatmono (bertopi, tengah) saat melihat kondisi di salah satu rumah penduduk, Dusun Sidomulyo, Desa Gempolan, Kecamatan Kerjo, Rabu (11/02)

Karanganyar, Jumat (13/02/2015)
Berdasarkan hasil koordinasi antara pihak perangkat desa (Perdes) Gempolan dan Kecamatan Kerjo, 16 kepala keluarga (KK) yang tinggal di lokasi rawan longsor bakal dipindahkan ke tanah kas desa setempat. Keputusan ini sehubungan dengan instruksi Bupati Karanganyar Juliyatmono untuk merelokasi warga yang berdomisili di area rawan longsor.
Kepala Desa (Kades) Gempolan, Sukiman mengatakan telah mencari lokasi yang cocok untuk 16 KK tersebut. Akhirnya, pihaknya mengajukan lahan milik kas desa sebagai pengganti lahan yang nantinya digunakan untuk membangun rumah mereka.
Dia menceritakan lokasi yang baru itu tidak jauh jaraknya dari rumah mereka yang rawan longsor yakni sekitar 200 meter. “Kalau dirata-rata per rumah nanti luasnya 200 meter persegi, paling total sekitar 3.600 meter persegi. Nanti bentuknya adalah swakelola. Warga mendapatkan hak pakai. Sedangkan untuk rumah sebelumnya tetap menjadi hak warga. Tapi semuanya terserah warga setuju atau tidak,” kata dia, Kamis (12/2).
Lokasi yang lama menurutnya memang sudah tidak layak. Pasalnya, sesekali ada getaran dan ditakutkan mengakibatkan adanya longsoran. Oleh karena itu, sebelum musibah terjadi, Pemkab melakukan langkah antisipatif.
Camat Kerjo, Tri Widoyo menegaskan penggunaan tanah kas desa untuk relokasi tersebut baru rencana. “Kalau warga yang bersangkutan setuju, maka saya akan segera melaporkannya ke Bupati,” katanya. pd

Bupati Karanganyar Juliyatmono saat mengunjungi posko pengungsi di Dusun Sidomulyo, Desa Gempolan, Kecamatan Kerjo, Rabu (11/02) malam

Karanganyar, Kamis (12/02/2015)
Bupati Karanganyar Juliyatmono menghimbau kepada 16 kepala keluarga (KK) di Dukuh Sidomulyo, Desa Gempolan, Kecamatan Kerjo mau dipindahkan (relokasi). Mengingat, pemukiman mereka rawan longsor sehingga mengancam keselamatan warga setempat.
Saat melakukan kunjungan ke daerah tersebut, Rabu (11/02) malam, Juliyatmono yang didampingi sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengatakan jika Pemkab berkeinginan agar warganya bisa mengantisipasi bahaya longsor. Salah satunya dengan jalan relokasi ke lahan yang dirasa lebih aman.
“Jangan tinggal di sini, bapak. Lokasi ini sangat berbahaya. Jangan nekat tinggal di sini karena kami khawatir nantinya akan longsor,” katanya.
Pemkab pun meminta Kepala Desa (Kades) Gempolan untuk berkoordinasi dengan Camat Kerjo untuk bisa mencarikan lokasi yang aman untuk mendirikan rumah. pd

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar mengadakan lomba foto destinasi wisata di wilayah Kabupaten Karanganyar pada tanggal 23 februari sampai dengan 17 april 2015. Kegiatan ini mempunyai maksud untuk mengenalkan destinasi objek dan daya tarik wisata kepada masyarakat luas serta menghimpun dokumen foto dari destinasi wisata unggulan di Kabupaten Karanganyar. Dengan adanya perlombaan ini diharapkan bagi para pecinta fotografi untuk dapat lebih menggali keindahan alam dan wisata yang ada di Kabupaten Karanganyar.

Untuk juara pertama pada lomba fotografi kali ini akan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp. 2.500.00 kemudian juara kedua mendapatkan hadiah senilai Rp. 1.500.000 dan terakhir juara ketiga mendapatkan hadiah Rp. 1.000.000. Pemenang lomba akan diumumkan pada tanggal 24 April 2015 di papan pengumuman Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar serta melalui Radio Swiba Karanganyar. Peserta yang dapat ikut dalam perlombaan meliputi pelajar / mahasiswa, dan masyarakat umum, peserta diperbolehkan untuk memakai kamera analog maupun kamera digital. Syarat dan ketentuan lebih lanjut bisa menghubungi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bidang Pemasaran dengan telepon (0271) 495439. ad

Untuk info lebih lanjut dapat di klik disini.

Kemaki dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa sering dikonotasikan sebagai perbuatan atau tingkah laku yang agak negatif. Namun lain bagi masyarakat Desa Kemiri gara-gara Program Penataan Lingkungan Permukiman berbasis Komunitas (PLPBK) konotasi Kemaki menjadi positif.

Kemaki merupakan sebuah slogan untuk membumikan visi-misi desa Kemiri dalam upaya penataan lingkungan permukiman. Kemaki singkatan dari Kemiri Makmur Indah.
Desa Kemiri terletak di Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, merupakan salah satu lokasi PLPBK penetapan tahun 2012. Desa Kemiri memiliki luas wilayah ± 390 Ha, 53 RT, 18 RW, 8 Dusun.

Salah satu lokasi yang menjadi prioritas penanganan PLPBK adalah di Dusun Kramat RT 02 RW 06 Desa Kemiri. Penentuan kawasan prioritas berdasarkan kriteria: Padat, Miskin dan Kumuh yang disepakati pada saat Refleksi Perkara Kritis dan Pemetaan Swadaya.

Kepala Desa Kemiri, Amin Sadimin, menuturkan bahwa pada awalnya masyarakat menginginkan bagi rata dimasing-masing dusun karena melihat besarnya dana PLPBK. “Kami mengumpulkan mengumpulkan semua RT dan RW untuk memetakan kawasan yang Padat, Kumuh dan Miskin, itu indikator prioritas penanganan program PLPBK. Warga maunya di bagi rata penggunaan dana PLPBK, namun kami sepakat bahwa lokasi kawasan prioritas yang utama adalah di Dusun Kramat RT 02 RW 06.” Kata Amin saat di tempat bermain anak di Dusun Kramat RT 02.

Setelah melalui proses yang cukup panjang mulai dari Sosialisasi, Refleksi Perkara Kritis, Pemetaan Swadaya, Penyusunan RPLP dan RTPLP, akhirnya pembangunan infrastruktur dikawasan padat, kumuh dan miskin bisa terwujud.

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PLPBK di Desa Kemiri digunakan untuk perbaikan sarana dan prasarana lingkungan (jalan dan saluran air), perbaikan rumah tidak layak huni, sanitasi, ruang terbuka hijau, penerangan jalan dan pengelolaan sampah. (lihat Tabel).

Upaya penataan lingkungan permukiman telah mengubah wajah dan perilaku masyarakat dusun Kramat. Lahan warga yang berada ditengah permukiman dahulunya digunakan untuk kandang sapi, ditata menjadi ruang terbuka hijau dan tempat bermain anak. Jalan kampung yang dahulu lebarnya kurang dari 1 meter sekarang menjadi lebih dari 2 meter.

Akibat dari adanya pelebaran jalan ini, ada beberapa bagian rumah warga yang harus dipotong antara 50 cm hingga 1,5 meter, dan warga yang bagian rumahnya terpotong untuk jalan mereka ikhlas demi tertatanya dusun kramat yang lebih baik lagi. “Sebetulnya dana 1 milyar itu belum cukup untuk pekerjaan sebanyak itu. Swadaya masyarakat paling penting. Saat pelaksanaan pembangunan kami menggilir 10 orang untuk kerja bhakti setiap harinya. Warga tidak protes meskipun bagian rumahnya terpotong, semua merelakan dengan kesadaran” tambah Kades Kemiri.

Lomba Habitat dan Kujungan Studi Banding

Melihat proses positif penanganan kawasan kumuh di Desa Kemiri, pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Dinas Pekerjaan Umum  mengikutsertakannya dalam lomba habitat  2014 yang bertemakan “Voice of Slum” tingkat Jawa Tengah.

Melalui paparan dan kunjungan lokasi nominasi oleh Bankim Propinsi Jawa Tengah, penanganan pemukiman kumuh di Desa Kemiri mendapatkan juara ke dua tingkat propinsi. Salah satu anggota tim juri saat kunjungan lokasi beberapa waktu yang lalu,  mengaku mengapresiasi proses penanganan pemukiman yang dilakukan oleh masyarakat Kemiri.

Salah satu nilai plus di Desa Kemiri adalah proses penyadaran yang dilakukan oleh pemerintah Desa dan BKM serta kesadaran masyarakat sehingga mereka merelakan tanah dan bangunannya terkepras demi sebuah penataan.

Ketua RT 02 Dusun Kramat, Lukman Hakim adalah salah satu warga yang terasnya berkurang 1 meter untuk pelebaran jalan. Namun meskipun terasnya harus terpotong beliau mengaku puas dengan program PLPBK, karena program PLPBK membuat lingkungannya menjadi lebih nyaman dan tertata. “Proses musyawarah dilakukan berulang-ulang. Sekarang nggak ada air yang menggenang, jalan enggak becek, enak dipandang. Tidak ada gunungan sampah dan kotoran sapi dekat rumah, jadi lebih nyaman” kata Lukman Hakim.

Keberhasilan dalam upaya penataan di Desa Kemiri, telah menjadi daya tarik bagi BKM Lokasi lain untuk belajar dari Kemiri. Mereka yang telah belajar bersama di Desa Kemiri adalah : Desa Campursalam Kab. Temanggung, Desa Kajen Kab. Tegal, Desa Bomerto Kab. Wonosobo, dan Desa Mancasan Kab. Sukoharjo.

Mewujudkan Kemaki, tidak semudah membalikkan tangan, perlu rembug-rembug yang tidak ada bosannya untuk menyatukan hati. Penataan permukiman tidak mungkin terwujud tanpa disertai penataan hati.

Ditulis oleh :

1. Dade Saripudin, SPt, MM. (Korkot PNPM Mandiri Perkotaan Kab. Karanganyar)
2. Totok Setiawan, ST. (Askot Urban Planner Kab. Karanganyar)

Informasi lebih lanjut hub :

1. BKM Kemiri Makmur

Alamat : Komplek Balai Desa Kemiri Kec. Kebakkramat Kab. Karanganyar
Koordinator BKM : Sukamto (081329183227)
Kades Kemiri : H. Amin Sadimin (085647974119)

2. PNPM Mandiri Perkotaan Kab. Karanganyar

Alamat : Jl. Jalan Badak 2 RT 01 RW VII Kel. Karanganyar, Karanganyar
Koordinator Kota : Dade Saripudin, SPt, MM (085742334950)

Karanganyar, Jumat (06/02/2015)

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat melihat rumah rawan longsor, di Dusun Guyon, Desa Tengklik, Kecamatan Tawangmangu

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar akan membentuk tim, guna mempersiapkan kelayakan lahan untuk relokasi bagi warga Dusun Guyon, Desa Tengklik, Kecamatan Tawangmangu dan Desa Plosorejo, Kecamatan Kerjo.

Kepala BPBD Kabupaten Karanganyar Nugroho, mengatakan penting untuk dilakukan pengecekan di lapangan dan tidak asal-asalan. Dari pihak Kecamatan Tawangmangu dan Desa Tengklik pun sudah menyerahkan data nama-nama yang akan direlokasi.

“Kita akan lihat. Benar atau tidak layak di relokasi. Lahan relokasi bagaimana, apakah tepat. Jangan sampai hanya asal dapat lahan tetapi justru rawan becana,” kata Nugroho, Kamis (05/02) saat di temui di kantornya.

Total sampai sampai saat ini terdapat 25 Kepala Keluarga (KK) yang akan direlokasi. 15 KK terdapat di Dusun Guyon, dan 10 KK berada di Desa Plosorejo. Namun, kata Nugroho, jika bersedia harus membuat surat pernyataan agar tidak menempati lagi tempat pemukiman tersebut. “Tidak boleh ditempati lagi, kecuali untuk lahan pertanian,” jelasnya.

Terpisah, Camat Tawangmangu Bambang Prihantoro mengatakan dari 15 KK warga Desa Tengklik, ada 11 KK yang sudah mempunyai tanah sendiri, namun terdapat empat yang tidak mempunyainya.

Terkait relokasi itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar akan memberikan bantuan sebesar Rp. 10 juta, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 15 juta, dan BNPB Jawa Tengah sebanyak Rp. 25 juta. Kesemuanya itu untuk pembangunan tempat tinggal setiap KK. pd