Karanganyar, Selasa (12/02/2013).

Petugas Polisi Lalu Lintas Polres Karanganyar memberikan pengetahuan tentang tertib berlau lintas,Senin (11/02)

Jajaran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Karanganyar mengadakan penandatanganan kesepakatan bersama dengan SMKN 1 Karangayar, tentang pendidikan lalulintas masuk di pelajaran Bimbingan Penyuluhan dan Bimbingan Konseling.

Penandatangan kesepakatan bersama dilakukan oleh Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polres Karanganyar, AKP Suwarsi dengan Kepala SMKN 1 Karanganyar, Tenang Pranata, Senin (11/02) pagi.

“Kami bermaksud untuk menanamkan pendidikan lalu lintas sejak usia dini. Selain itu, tujuan utama yakni menurunkan angka kecelakaan,” kata AKP Suwarsi mewakili Kapolres Karanganyar, AKBP Nazirwan Adji Wibowo.

Menurut data Polres Karanganyar, tahun 2012 setiap bulan tercatat 88 kasus kecelakaan, 70 persen dari itu melibatkan pelajar sekolah. Yang mengejutkan banyak di antara mereka tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM), karena usia belum memenuhi syarat.

“Melihat banyaknya kasus yang melibatkan pelajar, maka kami membuat Surat Edaran (SE) tentang larangan pelajar membawa sepeda motor ke sekolah, khususnya SMA dan SMP di seluruh Karanganyar,” tandas Kasatlantas. Hasilnya sangat signifikan, dari angka 88 kasus, setelah adanya SE tersebut angka kecelakaan turun menjadi 33 kasus. Itupun yang melibatkan pelajar nol kasus.

Tenang Pranata menambahkan, pihaknya memasukkan kurikulum lalu lintas pada jam pelajaran BP/ BK setiap seminggu sekali. “Kami juga menindaklanjuti ke orang tua siswa. Hasilnya, mereka patuh dan pelajar ke sekolah dengan naik angkot,” pungkas Tenang .pd     

Pihak sekolah segera melakukan pertemuan dengan komite sekolah terkait kebijakan larangan siswa yang belum mengantongi surat izin mengemudi (SIM) membawa sepeda motor ke sekolah. Langkah ini dilakukan untuk menyosialisasikan aturan tersebut kepada orangtua/wali murid.

Kepala SMAN 2 Karanganyar, Bambang Maladi, mengatakan pihaknya mendukung kebijakan larangan siswa yang belum mengantongi SIM membawa sepeda motor ke sekolah. Pasalnya sesuai aturan, pengguna kendaraan bermotor wajib mempunyai SIM. “Pada prinsipnya kami mendukung aturan tersebut demi keselamatan para siswa,” katanya, Senin (7/1/2013).

Pihaknya baru menerima surat edaran (SE) dari Polres Karanganyar pada hari ini. Rencananya, komite sekolah bakal diundang untuk melakukan pertemuan membahas kebijakan tersebut. Selanjutnya, pihaknya juga bakal melakukan pertemuan dengan para orangtua/wali murid agar mereka melarang anaknya yang belum mengantongi SIM membawa sepeda motor ke sekolah.

Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karanganyar, Agus Hariyanto, menjelaskan pihaknya merencanakan membahas kebijakan tersebut dalam pertemuan yang dihadiri seluruh kepala sekolah di Karanganyar. Agar kebijakan tersebut berjalan maksimal maka wajib didukung orangtua/wali murid.

Para siswa diminta menaati aturan tersebut untuk meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas di tingkat pelajar. Selama ini, kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar cukup tinggi. “Intinya kami mendukung aturan tersebut, yang terpenting peran dari orangtua/wali murid karena mereka yang bisa melarang anaknya secara tegas,” jelasnya.

Minimnya anggaran menghambat Perpustakaan Daerah (Perpusda) Karanganyar mencapai Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota.

“Anggaran operasional kegiatan perpustakaan yang berasal dari APBD Karanganyar masih belum mencukupi. Per tahun baru dianggarkan sekitar Rp250 juta,” jelas Kepala Kantor Perpusda Karanganyar, Edi Yusworo, saat ditemui Solopos.com akhir pekan kemarin.

Sesuai Standar Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota 2002 yang ditetapkan Perpustakaan Nasional Indonesia, setidaknya perpusda memiliki ruang koleksi, ruang majalah dan ruang pandang audio visual yang terpisah. Namun, perpusda Karanganyar belum memenuhinya. Demikian pula dengan pemisahan koleksi bacaan anak dan dewasa.

Perpusda Karanganyar memiliki koleksi sekitar 36.000 eksemplar buku. Sekitar 45% buku dalam kondisi rusak dan ada yang hilang tiap tahunnya.

“Pada 2011 lalu, kami tidak melakukan penambahan buku karena keterbatasan anggaran. Penambahan koleksi terakhir kami lakukan 2010 dengan anggaran Rp10 juta. Paling hanya bisa menambah sekitar 200 eksemplar. Tahun ini kami usahakan ada penambahan koleksi, tapi menunggu perubahan anggaran,” tambah salah seorang pustakawan di Perpusda Karanganyar, Sawaldi.

Edi kembali menuturkan pihaknya belum dapat maksimal mengolah perpustakaan. Selain keterbatasan anggaran, gedung perpustakaan juga belum paten. Sebentar lagi gedung perpustakaan akan pindah, tergusur pembangunan gedung Sekretariat Daerah yang baru. Rencana dalam waktu dekat ini Perpusda akan dipindah di gedung bekas rumah sakit dekat Akademi Keperawatan 17 Karanganyar.

“Kami berharap anggaran untuk pengembangan perpustakaan ditambah. Kami mencita-citakan perpustakaan yang layak dan sesuai standar, termasuk mamiliki kelengkapan IT,” ungkap Edi.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) sudah menyerahkan seluruh data guru di setiap sekolah kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karanganyar. Selanjutnya, Disdikpora akan menyerahkan kewenangan penataan tersebut kepada BKD.

Kepala Bidang Kependidikan dan Tenaga Kependidikan Disdikpora Karanganyar, Agus Hariyanto, menyatakan seluruh kepala sekolah telah menyerahkan rekomendasi data guru yang akan ditata kepada Disdikpora. Data tersebut mencakup semua guru di tingkat SMP, SMA,dan SMK.

“Yang menentukan siapa saja guru yang terkena mutasi atau tidak adalah BKD. Kami hanya mengusulkan berdasarkan data yang masuk,” ujar Agus, Jumat (7/9).

Sementara itu, Kepala BKD Karanganyar, Suwarno, membenarkan pihaknya telah menerima rekomendasi terkait penataan guru dari Disdikpora. Meskipun demikian, ia belum sempat mengecek data tersebut. “Data itu baru sampai di BKD Kamis (6/9) kemarin, jadi belum sempat saya cek,” ujarnya.

Namun Suwarno mengaku segera menggelar rapat koordinasi internal untuk menyelesaikan penataan guru tersebut. Sebab batas akhir penataan guru hanya sampai Desember mendatang. “Jika kami tidak menyelesaikan, Disdikpora bisa terkena sanksi berat yakni dana bantuan pendidikan dari pemerintah pusat dihentikan,” ujar Suwarno.

Ia menjamin penataan guru yang akan dilakukan BKD tetap mengacu pada SKB Lima Menteri tentang Penataan Guru PNS. Sehingga diharapkan tak ada lagi gejolak yang muncul di kalangan guru dengan adanya penataan tersebut.

Wacana pemindahan guru SMA untuk menutup kekurangan ribuan guru di tingkat SD ini sudah muncul sejak Mei 2012 dan rencananya akan diterapkan mulai tahun ajaran 2012-2013. Hanya saja, hingga  saat ini, kebijakan pemindahan guru tidak kunjung selesai karena ketidakakuratan data yang dimiliki Pemkab Karanganyar.

Meski pemilihan kepala daerah (Pilkada) Karanganyar masih berlangsung tahun 2013, KPU Karanganyar sudah melakukan sosialisasi dan simulasi Pilkada untuk anak SMA di RM Talijiwo, Bejen, Karanganyar Kota, Rabu (18/7). Acara bertema Peran Serta Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada Bagi Siswa Pengurus OSIS Tingkat SMA tersebut diikuti oleh 40 siswa dari berbagai sekolah di Karanganyar.
Menurut Ketua KPU Karanganyar, Handoko, untuk jumlah pemilih pemula di Karanganyar cukup besar yaitu sekira 15.000 orang dari jumlah warga yang mencapai 900.000 jiwa. “Kita akan memberikan pelatihan cara memilih kepada para pemilih pemula ini. Jumlah mereka dapat dikatakan cukup besar,” ujarnya.
Diungkapnya, simulasi dilakukan agar pemilih pemula juga lebih mempersiapkan diri dalam menyambut pemilu maupun Pilkada. “Para siswa diajari secara teknis ketika berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS),” ujar Handoko.
Para siswa juga dikenalkan dengan tugas-tugas panitia Pilkada, saksi, dan juga pengawas. Diharapkan, pengetahuan yang didapat para siswa dapat ditularkan kepada teman-temannya di sekolah. “Hasil dari workshop ini bisa dipraktikkan di sekolah masing-masing, misalnya untuk pemilihan ketua OSIS atau lainnya,” harap Handoko.
Salah seorang peserta, Rahmasari, siswa SMAN 2 Karanganyar, mengaku mendapat banyak informasi terkait pemilu. Ia merasa terbantu memahami cara pemilu nantinya.

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karanganyar mempertanyakan adanya pengurangan kuota siswa di sebuah sekolah atau disebut Rombongan Belajar (Rombel) di Kabupetan Karanganyar. Pengurangan Rombel tersebut didapati dari Inspeksi Mendadak (Sidak) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dilakukan Komisi IV ke beberapa sekolah, Rabu (4/7).
Dari Sidak tersebut Komisi IV mendapati bahwa kuota di beberapa sekolah berkurang dibandingkan dengan kuota tahun lalu. Salah satunya di SMPN 2 Jenawi, pada tahun ajaran sebelumnya berjumlah lima Rombel, saat ini hanya dibuka empat Rombel saja. Pengurangan kuota tersebut ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten setempat.
Wakil Ketua DPRD Karananyar, Rohadi Widodo  juga menjelaskan bahwa hal serupa juga dijumpai di SMPN 1 Jenawi. “Jumlah pendaftar di SMPN 2 Jenawi tersebut mencapai 182 peserta. Jika sebelumnya sekolah tersebut dapat menampung 160 siswa, namun tahun ini mereka hanya menerima kuota 128 siswa,” ungkap Rohadi.
Selain pengurangan jumlah peserta didik, Komisi IV juga menemukan beberapa sekolah di Karanganyar kekurangan pendaftar. Salah satu siswa yang kekurangan siswa adalah SMAN 1 Gondangrejo. “Dari total 5 Rombel di SMAN 1 Gondangrejo yang disediakan saat ini baru sekitar 65 siswa yang mendaftarkan diri di sekolah tersebut. Mungkin ini karena permasalahan lokasi sekolah yang berada di perbatasan kabupaten,” jelas Rohadi.
Sementara itu, Kabid Dikdas Disdikpora Kabupaten Karanganyar, Slamet Wiyadi, menjelaskan bahwa terkait jumlah Rombel yang ada di SMPN 2 Jenawi tersebut sudah sesuai dengan Juklak yang ada. “Tahun ini memang telah di buat sejumlah empat Rombel untuk SMPN 2 Jenawi. Tahun lalu, untuk sekolah tersebut, sebenarnya juga berjumlah empat Rombel,” jelas Slametr, Rabu (4/7).
Menurutnya, jika tahun lalu, SMPN 2 Jenawi telah membuka lima Rombel, berarti mereka justru telah menyalahi aturan. “Harusnya jika menambah Rombel dari yang telah ditetapkan, sekolah harus melapor ke dinas. Kalau tidak, berarti itu telah menyalahi aturan,” jelasnya.

Puluhan peserta Jambore Daerah (Jamda) XIII Jawa Tengah (Jateng) mengikuti pelatihan kesiagaan di Waduk Lalung, Karanganyar, Sabtu (23/6). Pelatihan tersebut diberikan oleh tim gabungan dari SAR Karanganyar dan Pangkalan TNI AL (Lanal) Semarang.
Para peserta Jamda XIII Jateng tersebut diberikan pelatihan kesiagaan yakni pengenalan teknik air. Mereka diharuskan menyeberangi waduk secara bergilir menggunakan perahu karet yang disediakan.
Selain pengenalan teknik air, peserta Jamda berada di darat diajarkan teknik penjelajahan. Mereka diberi tugas menyisir dan memetakan lokasi daratan yang ada di sekitar waduk lalung.
Koordinator SMC SAR Karanganyar, David Reka Lamuna, mengatakan materi tersebut penting untuk membekali pelajar melakukan tanggap bencana. “Kami ajak para peserta Jamda untuk naik perahu karet baik mesin ataupun diesel. Biar wawasan mereka juga akan bertambah,” jelas David, Sabtu (23/6).
Para peserta Jamda tersebut juga diberikan pelatihan tanggap bencana. Mereka diajarkan untuk mengevakuasi korban yang tenggelam dalam air. “Ini harus ditanamkan sedini mungkin. Ini agar mereka lebih cekatan jika terjadi bencana. Mereka jadi akan semakin paham risiko bencana,” tambahnya.
Peserta Jamda XIII Jateng yang ikut dalam pelatihan tersebut sebanyak 48 kontingen. Kontingen tersebut di antaranya adalah Pekalongan, Pati, Pemalang, Brebes, dan Tegal. David menjelaskan pihaknya melatih dengan melihat kondisi geografis asal peserta. “Jika mereka di pegunungan, kita latih pendakian lebih dalam. Yang rawan banjir kita tekankan di teknik air,” jelas David.

Jambore Daerah (Jamda) XIII Jawa Tengah yang akan dilangsungkan pada Kamis- Selasa (21-26/6) nanti, akan diikuti perwakilan kontingen dari 35 kabupaten se-Jawa Tengah.  Total peserta Jamda XII Jawa Tengah tersebut bekisar sekitar 2.000 peserta ditambah dengan Pimpinan Kontingen (Pimkon).

Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Karanganyar, Samsi menjelaskan bahwa tiap kontingen nanti akan diikuti oleh 35 peserta. “Dari 35 kabupaten, akan mengirimkan 2 kontingen, satu kontingen putra dan satu kontingen putri,” jelas Samsi, Senin (18/6).

Pada Jamda XIII kali ini berbeda dengan Jamda-jamda yang dilakukan sebelumnya. Pada Jamda kali ini setiap kontingen akan didampingi satu Pimkon yang akan menggunakan rompi khusus dan juga dipinjami sepeda pelat merah dan disediakan home stay. “Pimkon nantinya dipilih dari unsur guru,” ungkap Samsi.

Dalam kesempatan Jamda nantinya juga akan diadakan bedah rumah di sekitar lokasi Bumi Perkemahan (Buper) Cakra Pahlawasari, Desa Delingan, Kecamatan Karanganyar Kota. “Bedah rumah ini merupakan program dari Kementerian Sosial. Ada sekitar 25 rumah yang akan dibedah. Karena dana belum cair, jadi baru akan dibedah 10 rumah dulu,” jelas Samsi.

Para majelis pembina (Mabi) juga akan melakukan Kemah Mabi pada Kamis – Jumat (21-22/6) di rumah warga. Menurut Samsi, Kemah Mabi tersebut akan diikuti oleh Mentari Sosial RI, Salim Segaf Al Jufri dan Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo. “Bupati dan jajaran Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) juga akan melakukan Kemah Mabi,” jelas Samsi.

Sementara itu, Bupati Karanganyar, Rina Iriani, berharap agar acara Jamda XIII Jawa Tengah berlangsung sukses dan lancar.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) reguler tahun 2012, akan dibuka pada bulan Juli mendatang. Pendaftaran PPDB reguler tersebut akan dimulai pada Senin – Kamis (2-5/7) mendatang dan diumumkan pada, Sabtu (7/7).

Menurut Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karanganyar, Nur Halimah, PPDB tersebut akan menggunakan dua sistem. Sistem yang digunakan untuk PPDB 2012 tersebut adalah sistem offline dan online.

Halimah mengatakan bahwa nantinya sistem online hanya akan digunakan untuk sekolah-sekolah yang telah memiliki fasilitas pendukung. Sedangkan sekolah-sekolah yang belum memiliki fasilitas untuk menggelar PPDB online tetap akan melakukan PPDB secara offline “Sistem offline tersebut juga digunakan karena di sekolah tersebut ada yang belum terjangkau dengan layanan internet. Selain itu, jumlah murid juga sedikit,” tambah Halimah.

PPDB online nantinya akan diikuti oleh seluruh SMA, SMK, dan MA negeri yang bukan merupakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). “Kalau PPDB untuk SMA RSBI yakni SMAN 1 Karanganyar, itu sudah sendiri, sudah pengumuman juga,” jelas Halimah.

Dalimah menambahkan bahwa untuk PPDB online akan diikuti sekitar 75 SMA/SMK/MA negeri dan swasta. Ia menjelaskan bahwa sistem penilaian di PPDB online juga menggunakan nilai hasil Ujian Nasional (UN) murni. “Untuk PPDB online akan menggunakan nilai UN murni. Sedangkan untuk SMK akan ada tes khusus sesuai dengan keahlian yang diinginkan,” terang Halimah.

Pada PPDB nanti siswa akan diberi tiga alternatif pilihan sekolah yang mereka tuju. “Baik SMA/SMK/MA, akan diberi tiga pilihan sekolah. Mereka bisa memilih dua sekolah negeri dan satu sekolah swasta. Untuk SMK akan diberi batas maksimal pemilihan keahlian sebanyak empat keahlian,” terang Halimah.
Terkait siswa yang nantinya tidak mendapatkan sekolah melalui PPDB online, Dalimah menyatakan bisa mendaftar ke sekolah-sekolah yang masih memiliki kuota siswa yang belum terpenuhi. “Silahkan langsung mencari sekolah yang masih memiliki kuota siswa. Syaratnya juga hanya nilai UN murni saja,” tambah Halimah.