Sejumlah petani di Desa Jati, Kecamatan Jaten, memanen padi jenis Inpari-13 yang diklaim tahan wereng. Lahan sawah milik petani di desa tersebut sebelumnya dijadikan demonstration plot (Demplot) padi varietas tersebut.

Lahan yang digunakan Demplot seluas satu hektare (ha) dan menghasilkan 70,07 kuintal gabah. Petani pun mendapatkan untung sekira Rp 15-17 juta. Kepala Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (BP4K) Karanganyar, Supramnaryo, Kamis 21 juli 2011 mengatakan, modal yang digunakan untuk menanam padi itu, rata-rata Rp 9,950 juta.

Biaya tersebut antara lain untuk sewa tanah per musim (Rp 5 juta/ha), tenaga kerja (Rp 3,150 juta) dan sisanya untuk pembelian benih, pupuk, dan obat-obatan. Bila harga gabah satu kuintal dihargai sekira Rp 360.000 maka keuntungan yang didapat petani berkisar Rp 25,250 juta.

Sementara itu, Bupati Karanganyar, Rina Iriani SR, didampingi Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (Distanbunhut) Karanganyar, Siti Maesyaroch, di sela-sela panen raya mengimbau agar petani merubah pola tanam menjadi padi-padi-palawija.

Meskipun hasil yang didapat cukup memuaskan, namun para petani di sana perlu mengantisipasi serangan wereng. Tidak menutup kemungkinan varian padi yang diagung-agungkan itu sudah tak tahan wereng lagi.

Untuk pengubah pola tanam, imbuh Bupati, maka Pemkab ke depan akan memberikan bantuan benih jagung kepada para petani. Namun bila petani masih membandel tetap menanam padi lalu terserang wereng, maka petani jangan mengeluh. Selain itu, ia juga meminta petani untuk beralih ke pertanian organic untuk mempertahankan kualitas tanah.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar akan menerapkan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) pada 2012.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Karanganyar saat ini tengah mempersiapkan data dan menginventarisasi nomor induk kependudukan (NIK) untuk menunjang pemberlakukan e-KTP tersebut.

Kepala Dispendukcapil Karanganyar, Sucahyo, mengatakan, guna persiapan menerapkan e-KTP, saat ini Pemkab Karanganyar baru sampai pada tahap kedua pemberlakuan e-KTP. Sedangkan pemberlakuan baru benar-benar dilaksanakan pada Februari-Maret 2012.

Lebih lanjut Sucahyo menjelaskan, untuk realisasi e-KTP, pertama yakni dimulai dari pemutakhiran database jumlah penduduk di Bumi Intanpari. Seltelah itu, masuk pada tahap selanjutnya yakni pendistribusian NIK.

“Kalau pendistribusian NIK sudah selesai, baru kami berani untuk menerapkan e-KTP ini,” kata Sucahyo kepada wartawan, Jumat (22/7). Pemutakhiran data sendiri sudah dilakukan sejak Juli 2010 lalu. Hasil pemutakhiran data kependudukan terakhir, saat ini penduduk Karanganyar mencapai 962.000 jiwa.

Untuk e–KTP, imbuh Sucahyo, Dispendukcapil Karanganyar memang berpatokan pada data pemutakhiran terakhir. Selanjutnya, pihaknya juga masih akan memutakhirkan lagi data yang ada sehingga bisa selalu update.

Sedangkan program pendistribusian NIK baru akan dilaksanakan secara menyeluruh mulai September tahun ini. NIK tersebut akan didistribusikan per KK.

Sebanyak 16 produk yang dihasilkan oleh petani di berbagai daerah di Karanganyar, dipamerkan dalam pameran pertanian di aula Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (Distanbunhut) depan Polres Karanganyar. Selain produk bukan olahan yang masih segar seperti buah-buahan dan padi organik, barang yang dipamerkan oleh para petani di Bumi Intanpari ada juga yang berupa produk olahan seperti jahe, ketela, dan sebagainya. (more…)

Petani di Desa Karangmojo, Kecamatan Tasikmadu, memanen melon untuk pertama kalinya, Selasa 19 juli 2011 pagi. Pasalnya, dari dulu para petani di sana sulit untuk mengubah pola pikir dari bertanam padi ke palawija atau tanaman hortikultura.

Ketua Kelompok Tani (Poktan) Makmur I Desa Karangmojo, Hadi Suwito mengatakan, selain melon, lahan di sana juga ditanami semangka, terong, cabe dan kacang panjang.
“Terakhir sudah lima kali di desa sini tanaman padinya mengalami puso atau gagal panen. Karena itu, kami beranikan diri untuk menanam tanaman hortikultura,” ujar Hadi saat ditemui wartawan di lahan penanaman melon, Selasa 19 juli 2011 pagi.

Menurut Hadi, hasil dari panen melon tersebut cukup lumayan. Dengan modal Rp 20 juta untuk biaya sewa lahan, pembelian benih, pupuk, obat, tenaga hingga pengairan, hasil bersih yang didapat mencapai 80 persen atau laku senilai Rp 36 juta.

Dari penanaman hingga pemeliharaan, pihaknya dibantu dan didampingi oleh Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI). Meski menanam hortikultura cukup riskan, tapi pihaknya berharap agar ke depan para petani lain juga mau menanam selain padi. Selain bisa mengembalikan kondisi normal tanah, hal itu juga bisa untuk membunuh siklus wereng dan virus.

Guna mencegah tindak pidana korupsi (Tipikor), Pemkab Karanganyar menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPKP Jateng, Mochtar Husein dengan Bupati Karanganyar, Rina Iriani SR, di Ruang Anturium Rumah Dinas Bupati).

Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Jateng, Imam Bastari mengatakan, tujuan dari penandatanganan MoU itu yakni untuk mengembangkan manajemen pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance di lingkungan Pemkab Karanganyar. “Kami memberikan asistensi agar jangan sampai terjadi KKN (korupsi kolusi dan nepotisme) dan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu juga agar aset daerah bisa diinventarisisasi,” ujar Imam.

Asistensi tersebut antara lain meliputi pengelolaan keuangan daerah, pengembangan dan penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan daerah, akuntabilitas kinerja Pemda, peningkatan kapasitas aparat pengawasan internal, sistem pengendalian internal, manajemen aset daerah pengembangan produk hukum daerah, pengembangan Fraud Control Plan (FCP) untuk mencegah KKN dan peningkatan SDM dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sebelumnya, imbuh Imam, antara Pemkab Karanganyar-BPKP Jateng sudah tiga tahun menjalin kerjasama dalam asistensi ini. “Hasilnya cukup signifikan, meski laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih memberikan opini kepada Pemkab Karanganyar wajar dengan pengecualian (WDP),” ungkap Imam. Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam kerjasama ini, kedudukan Pemkab-BPKP Jateng, setara, karena hanya mendampingi. Sedangkan pelaksanaannya oleh Pemkab.
“Membantu memperbaiki hal-hal yang ditemukan oleh BPK. Jangan sampai ada aset daerah yang dicatat, tapi fisiknya tidak ada, atau sebaliknya ada fisik aset daerah tapi ternyata tidak dicatat,” jelas Imam. Selain itu juga untuk melakukan upaya preventif KKN, misal pendampingan pengadaan barang sudah benar atau tidak.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Karanganyar, Tatag Prabawanto mengatakan, sebanyak Rp 813 miliar aset yang dimiliki Pemkab Karanganyar, tak jelas status kepemilikannya. Hal itu disebabkan oleh tidak adanya kejelasan status hukum aset tersebut. Dikhawatirkan jika hal itu dibiarkan terus, maka di kemudian hari bisa timbul masalah. Hal itu pula yang menurut Tatag, menyebabkan Kabupaten Karanganyar masih dicap wajar dengan pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kendati belum diurus status hukumnya, namun sejumlah aset itu sudah diinventarisasi di SKPD masing-masing.

Sekolah yang bernaung di bawah Yayasan Perguruan Al Irsyad Al Islamiyyah Tawangmangu, Karangnyanyar, akhirnya menggelar upacara untuk pertama kalinya di halaman sekolah setempat, Senin 18 juli 2011 pagi. Namun tidak seluruh siswa menghormat kepada bendera saat upacara berlangsung. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Karanganyar, Rina Iriani SR.

Saat upacara, puluhan siswa SD dan SMP Al Irsyad berbaris di halaman sekolah bagian bawah. Sedangkan siswa TK berbaris di halaman sekolah sebelah atas. Semua siswa putri mengenakan kerudung dan siswa putra memakai baju lengan panjang. Upacara dimulai sekitar pukul 08.00 WIB dan berlangsung khidmat. Tiga siswi SMP bertugas menjadi pengibar bendera. Sementara siswa putra ada yang menjadi komandan barisan, pembaca teks UUD 1945 dan pembawa acara. Saat bendera Merah Putih dikibarkan dan sejumlah peserta upacara menghormat bendera sekaligus menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Belasan anggota FPI juga ikut hadir di luar sekolah saat upacara berlangsung. Saat bendera dinaikkan dengan iringan lagu kebangsaan, ada sejumlah anggota FPI yang meneriakkan kalimat takbir. Ada juga yang meneriakkan bahwa hormat bendera sama dengan syirik. Beberapa siswa yang awalnya menghormat bendera lalu menurunkan tangan kanannya. Banyak siswa yang terlihat kebingungan. Lalu mereka tengok kanan-kiri dan saling bertanya apakah saat itu akan melaksanakan hormat bendera atau tidak.

Kapolres, AKBP Edi Suroso, Dandim 0727 Karanganyar, Letkol (Inf) Edy Basuki dan sejumlah petugas Satpol PP berjaga di pintu gerbang sekolah. Sempat ada salah satu anggota FPI yang akan masuk ke halaman sekolah. Tapi aksi itu dihalang-halangi oleh petugas dan orang itu ditarik kembali oleh anggota FPI yang lain.

Selain diikuti oleh civitas akademika Al Irsyad, upacara itu juga diikuti oleh puluhan perangkat desa se-Kecamatan Tawangmangu, yang berbaris di sepanjang gang menuju lokasi sekolah. Dalam pidatonya, Bupati menyampaikan pentingnya pendidikan Pancasila terhadap anak-anak. “Mudah-mudahan ke depan upacara bendera bisa dilakukan lagi. Karena sekolah ini ada di Kabupaten Karangnyar dan Karanganyar berada di Indonesia. Maka dari itu juga harus menurut aturan yang ada di Indonesia,” ujar Rina saat ditemui wartawan seusai upacara. Karena permasalahan sudah selesai, imbuhnya, maka untuk polemik ini tidak perlu diteruskan berlarut-larut.

Sementara itu, Kepala SD Al Irsyad, Sarwo Edi P, mengucapkan terima kasih kepada sejumlah pihak karena telah peduli dan memberikan perhatian pada Al Irsyad. Apalagi, sebut dia, sekolah itu berlokasi di daerah pinggiran. “Ke depan akan ada petunjuk selanjutnya, karena hal ini sudah selesai dan tidak perlu lagi ada monitoring. Mungkin nanti akan ada upacara atau tidak di sekolah ini, bisa dilihat nanti.

Sekolah Al Irsyad Tawangmangu, Karanganyar, mulai mau melaksanakan latihan upacara, Sabtu 16 juli 17 2011. Hal itu dilakukan setelah ada rapat internal Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah Tawangmangu serta sosialisasi pernyataan sikap dari yayasan, kepada kepala sekolah dan sejumlah guru.

Camat Tawangmangu, Yopi Eko Jati Wibowo, didampingi Kapolsek, AKP Suwandi dan Danramil Tawangmangu, Kapt (Inf) Sudarmin, menjelaskan bahwa pertemuan pada Sabtu pagi itu hanya pertemuan internal di kalangan yayasan, baik guru maupun karyawan. Sedangkan pihak Muspika Tawangmangu hanya mendampingi petemuan tersebut. Pada intinya, lanjut Yopi, dalam pertemuan itu hanya menegaskan kembali terkait dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Ketua Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah, Hasan Babsel, pada 16 Juli. Dalam surat pernyataan itu disebutkan bahwa yayasan mempersilakan pihak sekolah untuk melaksanakan upacara bendera seperti pada umumnya.

“Ini tadi tujuannya hanya menyosialisasikan surat pernyataan dari yayasan kepada kepala sekolah, guru maupun karyawan yang bekerja di sini,” ujar Yopi saat ditemui wartawan di sekolah setempat, Sabtu pagi. Menurut Yopi, para civitas akademika di sekolah Al Irsyad siap untuk memulai upacara pada hari Senin 18 juli 2011 pagi. Bila di sekolah lain upacara dilaksanakan pada pukul 07.00 WIB, tapi di Al Irsyad akan dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB. Sebab beberapa siswa yang bersekolah di sana bertempat tinggal sangat jauh dan harus antar-jemput oleh orangtua siswa masing-masing.

Pada Jumat kemarin, imbuh Yopi, pihak sekolah bersikukuh untuk tidak melaksanakan upacara. Namun sehari kemudian pihak sekolah sudah sepakat akan melaksanakan upacara karena sebelumnya belum ada sosialisasi tentang keputusan yayasan, kepada guru dan kepala sekolahnya. “Kami menjelaskan kepada mereka bahwa kami sudah berkomunikasi dengan ketua yayasan, Hasan Babsel yang tinggal di Jakarta bahwa keputusan itu sudah menjadi garis yayasan,” ujarnya. Selama ini, sebut Yopi, kepala sekolah dan guru belum mengetahui adanya garis koordinasi maupun pernyataan dari yayasan tentang pelaksanaan upacara bendera itu.

Di sisi lain pimpinan dan staf sekolah tersebut tidak ada yang mau ditemui untuk dimintai komentar. Bahkan saat wartawan datang ke Al Irsyad, Kepala SMP Al Irsyad, Sutardi, mengusir mereka. Meski begitu terlihat siswa sekolah tersebut sudah dilatih oleh sejumlah petugas untuk persiapan upacara. Di antara siswa ada yang bertugas menjadi pengibar bendera Merah Putih, regu koor yang menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan beberapa ada yang menjadi pembaca teks Pancasila dan UUD 1945.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar mengajukan anggaran sebesar Rp 6,8 miliar ke Kementerian Budaya dan Pariwisata (Kemenbudpar) untuk pengembangan objek wisata Pablengan, Matesih. TAK TERAWAT — Petugas menunjukkan salah satu bagian pemandian Pablengan, Matesih. Tempat wisata mata air ini dalam kondisi memrihatinkan karena tak terawat.

Kasubag Perencanaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Karanganyar, Sukarno kepada wartawan, Kamis (14/7/2011), mengatakan telah mengajukan proposal bantuan untuk pengembangan kawasan objek wisata Sapta Tirta Pablengan. Setidaknya, sesuai detail engineering design (DED) pengembangan kawasan wisata Pablengan, dibutuhkan dana Rp 6,8 miliar. Di tempat itu, terdapat tujuh mata air untuk permandian. “Kami sudah mengirimkan proposal bantuan pengembangan Pablengan. Dan sudah ada respons positif.

Pemkab hanya bisa mengandalkan bantuan pemerintah pusat maupun menggandeng pihak ketiga untuk pengembangan Pablengan yang memiliki nilai sejarah tinggi. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran dalam APBD Karanganyar. “Tapi berapa nilai bantuannya, belum tahu. Tunggu saja tahun depan.

Dia menerangkan kawasan objek wisata Pablengan akan digarap dengan pembangunan waterboom, kawasan panti pijat dan museum raksasa. Pengembangan ini diharapkan mampu menarik wisatawan baik mancanegara maupun lokal untuk datang. Selama ini, objek wisata Sapta Tirta Pablengan hanya digunakan untuk wisata religi. “Nanti yang datang bukan hanya ingin wisata religi tapi ada tempat hiburan atau permainannya. Seperti waterboom maupun museum raksasa.

Dia menambahkan bantuan dari pemerintah pusat akan dikucurkan melalui Provinsi Jateng. Sementara Pemkab Karanganyar hanya menerima bantuan dalam bentuk barang. Dalam waktu dekat, pihaknya mengundang pihak terkait seperti Perhutani yang memiliki tanah di timur Pablengan untuk membahas mengenai pengembangan kawasan itu. “Tahun ini kami juga melakukan pembenahan di sana seperti membangun saluran drainase. Kami anggarkan Rp 95 juta.

Kondisi objek wisata sejarah Sapta Tirta Pablengan di Matesih yang merupakan peninggalan Kadipaten Mangkunegaran sangat memrihatinkan. Beberapa bangunan terkesan kurang terawat dan kotor.

Objek wisata yang awalnya tempat permandian raja-raja atau kerabat Pura Mangkunegaran itu terkesan tak ditangani optimal. Dinding permandian Kaputren tempat putri keraton membersihkan diri sebelum berziarah Astana Mangadeg kumuh dan berlumut hingga terkesan kotor. Kondisi tak jauh beda pun ditemukan di bangunan lainnya. Di tempat tujuh mata sumber air seperti jarang dirawat atau dibersihkan hingga berlumut.

Pemkab Karanganyar berencana tetap akan membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2012 mendatang. Alasannya, saat ini Pemkab Karanganyar masih kekurangan PNS, ditambah setiap tahunnya ada ratusan PNS yang pensiun.

“Tahun depan kami tetap mengajukan untuk penerimaan CPNS baru,” tutur Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karanganyar Suwarno, Kamis (14/7). Menurutnya, saat ini Karanganyar masih kekurangan pegawai. Bahkan jumlahnya mencapai ribuan orang. Ditambah lagi, untuk setiap tahunnya diperkirakan ada sekitar 300 hingga 350 PNS yang pensiun.

“Hingga Juni 2011 kemarin jumlah PNS yang pensiun mencapai 325 PNS. Kalau kurangnya mencapai ribuan, nanti di APBD perubahan 2011 kami ajukan lagi, masalah disetujui atau tidak itu nanti, tetapi kami tetap mengajukan penerimaan CPNS lagi,” kekehnya. Seperti tahun lalu, rencananya  CPNS tahun depan akan ditempatkan di tiga sektor yakni tenaga pendidikan, tenaga kesehatan dan tenaga administrasi dinas lainnya.

Mengenai permintaan kalangan dewan kepada BKD untuk dilakukan penataan PNS, Suwarno mengatakan pihaknya sudah melakukan langkah itu. Tetapi, tetap tidak dapat menutupi kebutuhan tenaga di lingkup Pemkab Karanganyar.“ Nanti kami adakan rapat koordinasi lagi, dan saat ini kami sudah melakukan penataan PNS,” ujarnya. Disinggung mengenai minimnya dana APBD yang 70 persen lebih untuk belanja pegawai, Suwarno pun tidak membantahnya.

Sebelumnya, Kalangan DPRD Karanganyar telah meminta Pemkab Karanganyar untuk tidak membuka CPNS. Alasannya, saat ini jumlah PNS yang ada sudah terlalu banyak. Bahkan, ada sejumlah Dinas yang disinyalir kelebihan PNS. Sehingga, penerimaan CPNS justru akan membuat anggaran tersedot.  “Dulu kami sudah minta, Pemkab tidak usah buka CPNS lagi, tapi tetap saja dilakukan,” terang Wakil DPRD Rohadi Widodo.

Dengan kondisi ini, Rohadi pun khawatir ke depannya anggaran akan habis untuk belanja pegawai dan tidak ada anggaran untuk pembangunan. “Terlebih dengan adanya gaji ke -13,” sambungnya. Saat ini jumlah PNS yang ada di Karanganyar mencapai lebih dari 14.000 orang, dan jumlah tersebut menurut Rohadi sudah mencukupi dan tidak perlu lagi ada penambahan.

Menjelang datangnya Lebaran, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Karanganyar menggelar survei statis penumpang angkutan kota (load factor), Kamis (14/7). Survei dilaksanakan di dua titik yakni di Papahan dan Jalan Lawu (depan PN Karanganyar) dan berjalan selama tiga shift waktu.

Survei ini dilakukan untuk mengetahui jumlah penumpang pada angkutan kota Jalur A jurusan Bejen – Palur. Menurut Supervisor survei Dishubkominfo Ardiansyah Dwianico, Survei statis ini dilakukan untuk mengetahui jumlah angkutan yang beroperasi pada jam-jam tertentu. “Survei ini dilakukan di dua titik dan tiga shift yakni mulai pukul 06.00 WIB hingga pukul 08.00 WIB untuk jam sibuk pagi, dilanjutkan pukul 10.00 WIB hingga 12.00 WIB untuk jam tidak sibuk dan pukul 12.00 hingga 14.00 WIB untuk jam sibuk siang,” terang Ardiansyah.

Dari hasil survei statis tersebut semua angkutan kota memenuhi standar. Rencananya survei ini akan dilakukan juga untuk angkutan jalur lain, tetapi akan dilakukan koordinasi terlebih dahulu.

Terpisah Kabid Perhubungan Dishubkominfo Joko Maryono menjelaskan, hasil survei ini dipakai sebagai acuan perlu tidaknya penambahan armada untuk jalur itu. “Selain mengetahui kondisi angkutan jalur A, juga untuk mengetahui jumlah penumpang yang memanfaatkan angkutan tersebut,” ungkap Joko, kemarin. Ditanya mengenai rencana survei untuk angkutan umum lainnya, Joko mengatakan itu akan dilakukan. Tetapi untuk survei angkutan jenis bus, merupakan kewenangan dari Dishubkominfo Jawa Tengah.