Musim kemarau panjang yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir membuat petani mentimun dan pare di Karanganyar kelabakan. Hal ini lantaran pasokan air menipis dan berpengaruh pada hasil produktivitas yang anjlok hingga 30% lebih.

Salah satu petani mentimun di Dagen, Kecamatan Jaten, Sukrasno, 35, Minggu (18/9/2011) mengaku musim kemarau kali ini cukup berpengaruh pada produktivitas hasil mentimun dan pare.

Sebab jika sampai kekurangan air tanaman mentimun dapat gagal panen atau ukurannya lebih kecil dari biasanya. “Hasil panen kali ini turun sampai 30%,” ujarnya.

Selama ini, dia mengatakan untuk mengatasi kekurangan air, para petani mentimun harus membuat pompa air untuk mengaliri lahan pertaniannya. Debit air irigasi tidak dapat lagi diandalkan untuk mengairi tanaman mentimun tersebut.

Padahal tanaman ini membutuhkan air yang lebih banyak dari tanaman padi. Namun demikian meski mengalami penurunan produksi ketika masa panen, dirinya mengaku sedikit bernafas lega. Pilihannya beralih tanaman hortikultura seperti mentimun dan pare selama musim kemarau ini ternyata mendatangkan hasil yang lebih baik daripada menanam padi.

“Hasilnya bagus daripada menanam padi. Dalam satu kali panen saja dapat menghasilkan Rp 2 juta. Kalau  tanam padi hasilnya tidak sampai segitu, apalagi banyak yang kena wereng,” tuturnya.

Senada diungkapkan petani lainnya, Larso, 40, yang memutuskan mengganti tanaman mentimun dan pare di lahan miliknya daripada tetap menanam padi seperti pada umumnya. “Niki nanam mentimun kaleh pare, mergi serangan wereng wingi,” tuturnya.

Dia menambahkan meski mengalami penurunan dalam produksi mentimun akibat musim kemarau ini hasil yang dicapai ketika menanam timun lebih menguntungkan daripada kembali menanam padi yang rawan terserang hama. Dalam 2,5 bulan masa tanam mentimun, dirinya dapat tujuh kali panen mentimun.

“Satu kali panen lumayan bisa ngantongi Rp 2 juta. Tapi nggih niku panennya kurang maksimal turun 20%,” katanya.

Menurutnya, dari hasil panen mentimun dan pare ini kemudian dijual ke bakul berskala besar seharga Rp 2.000 per kilogramnya. Pasca panen kali ini, dia mengatakan akan kembali menanam padi. Diharapkan pada musim panen depan padi yang dihasilkan lebih baik.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bakal mengajukan tiga nama dari internal partai untuk maju menjadi kandidat dalam ajang pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 2013 mendatang. PKS Optimis dapat menyikat suara Pilkada mengingat 2013 mendatang tidak ada calon incumbent.

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPD PKS Kabupaten Karanganyar, Mohammad Samsul Bahri. Samsul menyebutkan ketiga nama yang bakal menjadi salah satu kandidat antara lain Rohadi Widodo (Wakil Ketua DPRD), Anwar Abdulgani (Ketua Daerah Dakwah IV DPW PKS Jateng).dan juga dirinya sendiri. “Tetapi kami belum dapat memastikan siapa yang nanti bakal menjadi calonnya, karena PKS memberlakukan mekanisme baku mulai dari survei, evaluasi dan mekanisme lainnya,” papar Samsul saat menghadiri Halalbihalal yang digelar PKS di Gor mini Nyi Ageng Karang, Minggu (18/9).

Optimisme dalam meraih suara terbanyak juga diungkapkan oleh pengurus DPP PKS M Martri Agoeng. Menurutnya, di Kabupaten Karanganyar ini banyak terdapat kader PKS, sehingga Pilkada 2013 dapat diraih. “Di Karanganyar kader kami banyak dan sumberdaya sangat memungkinkan untuk Pilkada nanti,” papar Mantri. Selain menyelenggarakan, Halalbihalal kehadiran ratusan kader kemarin juga dimanfaatkan oleh PKS melakukan konsolidasi.

Munculnya tiga nama yang bakal diajukan oleh PKS menjadi Bupati dan Wakil Bupati diharapkan dapat semakin dikenal oleh masyarakat. Hal ini merupakan strategi PKS untuk mengetahui tanggapan masyarakat Karanganyar terhadap tiga nama calon yang bakal diusung dalam Pilkada 2013 mendatang. “Selanjutnya, ketiga nama itu akan di komunikasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga nanti kami dapat mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat terhadap tiga nama tersebut,” tandasnya.

Selain banyaknya kader PKS di Bumi Intanpari, Optimisme PKS dalam meraih kursi Kepala Daerah 2013 juga dipengaruhi oleh sudah tidak adanya calon incumbent. Mengingat Bupati saat ini Rina Iriani sudah tidak dapat menjadi calon lagi, karena sudah menjabat dua kali periode.

Persatuan Purnawirawan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri) Kabupaten Karanganyar menggelar musyawarah cabang (Muscab) di kantor DPC Pepabri Karanganyar, Senin (19/9/2011). Kegiatan tersebut dihadiri sekaligus dibuka oleh Ketua DPD Pepabri Jateng, Moh Hasbi.

Ketua DPC Pebabri Karanganyar, Suparman Endro Tanoyo mengatakan, Muscab tersebut merupakan forum tertinggi tingkat cabang yang digelar selama lima tahun sekali. Muscab dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 peserta Musda dan sekurang-kurangnya 2/3 peserta Muscab.

Melalui Muscab Pepabri ini, diharapkan bisa lebih memantapkan organisasi Pepabri dalam kegiatan sosial guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, ke depan juga diharapkan bisa memberikan kemajuan positif untuk Indonesia. Terlebih lagi, katanya, Pepabri bisa mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.

Wakil Bupati (Wabup) Karanganyar Paryono kembali terpilih sebagai Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Karanganyar periode 2011-2015.

Paryono terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Cabang (Muscab) MPC PP di Gedung DPRD, Minggu (18/9/2011).

Dalam pandangan umum, PAC secara bulat mengharapkan Paryono memimpin kembali MPC PP. Lalu dia dipilih secara aklamasi.

Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Jateng, Budi Supriyanto, tidak mempersoalkan terpilihnya Paryono yang juga merupakan Ketua DPC PDIP Karanganyar.

Pemuda Pancasila, jelasnya, tidak berafiliasi ke salah satu partai politik. Bahkan  dirinya berharap dengan keberadaan anggota PP di berbagai partai politik, DPR, DPRD maupun eksekutif justru bisa mewarnai lembaga-lembaga tersebut menjadi lebih baik.

“Sudah menjadi fatsun PP untuk mendukung setiap calon kepala daerah yang berasal dari ormas Pemuda Pancasila. Meskipun kami berasal dari beda partai. Seperti saya anggota DPR dari Partai Golkar, kalau Pak Paryono mencalonkan diri ya kami dukung atas nama Pemuda Pancasila,”

Kodim 0727 Karanganyar menggelar serah terima jabatan (Sertijab) sejumlah komandan koramil (Danramil) di aula Makodim setempat. Pasi Ter Kodim 0727 Karanganyar, Kapten (Inf) Slamet Turmudzi mewakili Danramil, Kapten (Inf) Eddy Basuki, Jumat (16/9/2011) mengatakan Sertijab tersebut dilakukan pada Jumat (9/9/2011) lalu.

Kapten (Inf) Sugito yang sebelumnya menjabat Danramil 03/ Kebakkramat digantikan oleh Kapten (Inf) Pranoto. Selanjutnya Kapten (Inf) Sugito menduduki jabatan sebagai Danramil 14/ Jatipuro menggantikan Kapten (Inf) Waluyo yang dipindahtugaskan sebagai Dankima Korem 074/Warastratama Surakarta, menggantikan Kapten (Inf) Pranoto.

Sertijab itu dipimpin langsung oleh Komandan Kodim 0727 Karanganyar, Letkol (Inf) Eddy Basuki. Pada kesempatan yang sama, Danramil juga melepas Kapten (Inf) Sugianto dari jabatan Kepala Koperasi Kartika D-7 Kodim 0727 Karanganyar, untuk selanjutnya menduduki jabatan sebagai Danramil 05 Kodim Rembang, Korem 073 Makutarama.

Kapten (Inf) Slamet Turmudzi mewakili Danramil, Kapten (Inf) Eddy Basuki mengatakan, Sertijab atau alih tugas dan jabatan dalam organisasi TNI-AD adalah suatu kewajaran. “Ini konsekuensi tugas serta untuk pembinaan satuan dan karier bagi pejabat yang bersangkutan, karena TNI-AD masih menganut tour of duty and tour of area,” jelasnya.

Guna mengakomodasi masyarakat Karanganyar yang tidak sempat mengurus kartu tanda penduduk (KTP) pada siang hari, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar akan membuka layanan pengurusan KTP pada malam hari.

Layanan tersebut untuk sementara tidak berlaku di semua kecamatan. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Karanganyar, Sucahyo mengatakan, layanan KTP pada malam hari itu rencananya akan bertempat di Rumah Dinas Bupati.

“Selain pembuatan KTP baru, layanan malam hari itu juga bisa melayani perpanjangan masa berlaku KTP bagi warga Karanganyar,” ujar Sucahyo , Jumat (16/9/2011).

Menurut Sucahyo, pihaknya banyak menerima masukan dari masayarakat yang tidak bisa mengurus KTP karena kesibukannya. Karena itu, pihaknya membuat program layanan pengurusan KTP pada malam hari. Layanan itu juga tidak akan dibuka pada setiap malam, tapi hanya dibuka pada hari–hari tertentu, misalnya sepekan sekali.

Terkait dengan lambannya proses pengurusan KTP karena adanya pengalihan mekanisme pembuatan KTP dari kecamatan ke kantor Disdukcapil, ia mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu pengesahan peraturan Bupati (Perbup) terkait dengan teknis pemberian kewenangan yang berhak mengeluarkan KTP tersebut.

Sebelumnya, Pemkab mendapatkan kritikan pedas dari sejumlah fraksi di DPRD Karanganyar terkait dengan lamanya kepengurusan KTP. Pengurusan tersebut lambat karena warga harus meminta tandatangan ke Kepala Dispendukcapil Karanganyar untuk pengesahannya. Selain itu, stempel juga dari dinas tersebut. Mekanisme tersebut dinilai tidak efisien dan terlalu membebani masyarakat

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, kata Sucahyo, memang mekanismenya harus melalui Dispendukcapil. Namun ke depan pihaknya akan menscan tanda tangannya untuk disebar ke 17 kecamatan. “Jadi kami tinggal stempel basah saja,

Kamis (15/9/2011) ini, nilai kebutuhan hidup layak (KHL) di Kabupaten Karanganyar akan ditentukan. Penentuan KHL itu antara lain melibatkan pihak serikat pekerja, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnaketrans) dan dewan pengupahan Kabupaten Karanganyar. Penentuan tersebut digelar di Aula Dinsosnakertrans.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum (DPC FSP KEP) Kabupaten Karanganyar, baik dalam pembahasan KHL maupun dalam paparan bersama, menuntut hasil rata-rata survei kebutuhan layak yang digelar dari Januari-Juli 2011, ditetapkan sebagai nilai KHL.

“Selain itu kami juga meminta agar Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karanganyar sama dengan nilai KHL,” ungkap Ketua DPC FSP KEP Karanganyar, Eko Supriyanto, Rabu (14/9/2011). UMK untuk tahun 2012, kata dia, sebisa mungkin nilainya disamakan dengan KHL. Sedangkan UMK pada 2011, nilainya hanya 96 persen dari KHL.

Pihaknya menginginkan nilai UMK itu 100 persen sama dengan KHL, sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni nilai UMK sama dengan nilai KHL.

Sementara itu, Kepala Dinsosnakertrans Karangnayar, Sumarno mengatakan, sebelum penentuan KHL dan UMK, pihaknya sudah memfasilitasi tentang hasil paparan dari para pakar akademisi dan Biro Pusat Statistik (BPS).

Pendapat pimpinan DPRD Karanganyar terbelah terkait soal moratorium atau penghentian sementara penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Bumi Intanpari. Dua unsur pimpinan DPRD menyepakati dilakukannya moratorium tersebut. Sementara satu pimpinan tidak sepakat dan tetap menginginkan adanya rekrutmen penerimaan CPNS.

Ketua DPRD Karanganyar, Sumanto kepada wartawan, Senin (12/9/2011) beralasan moratorium harus dilakukan lantaran kondisi keuangan APBD yang kian menipis hanya untuk membayar gaji pegawai. Sumanto mengatakan jumlah PNS di Karanganyar terlalu berlebihan bahkan overload.“Kami minta Pemkab kalau bisa moratorium sampai lima tahun. Kita ini kelebihan PNS dan itu yang harus ditata,” tegas Sumanto.

Selama ini, Sumanto mengatakan berulang kali meminta data ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terkait data jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun data yang disodorkan tidak pernah valid. Menurut Sumanto, yang perlu dilakukan saat ini adalah melakukan penataan di internal PNS.Para pegawai tersebut disesuaikan dengan jam kerja masing-masing. Tidak perlu melakukan penambahan PNS yang justru kian membebani anggaran.“PNS yang ada di ditata dulu lah. Beri reward and punishment. Tidak usah mikir ini itu (rekrutmen CPNS),” katanya.

Sumanto mengaku sangat mendukung diterbitkannya surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri soal moratorium CPNS. Alasannya bisa menghemat anggaran belanja pegawai. Apalagi saat ini, kata Sumanto, yang dibutuhkan bukan jumlah PNS yang mesti ditambah, melainkan kualitas atau pelayanan yang perlu ditingkatkan.

Wakil Ketua DPRD , Rohadi Widodo sependapat dengan perlu dilakukannya moratorium CPNS. Rohadi menyebutkan dari APBD 2011, sekitar 78,1% sudah terkuras untuk biaya belanja tidak langsung (BTL), yakni membayar gaji dan untuk belanja PNS.

Sedangkan sisanya anggaran diperuntukan untuk biaya langsung (BL) atau untuk kepentingan rakyat. Terlebih anggaran BTL akan makin mubadjir manakala di beberapa instansi masih ada PNS yang tidak punya pekerjaan. Mereka, kata Rohadi, hanya bisa diam tanpa mempunyai  pekerjaan berarti.

”Di sini harus ditindaklanjuti dengan evaluasi karena tidak semua PNS, produktif,” terang politisi PKS ini.

Sementara Wakil Ketua DPRD lainnya Juliyatmono justru memiliki pendapat berbeda soal wacana yang tengah  menghangat ke publik itu. Juliyatmono menegaskan, penerapan moratorium CPNS di Karanganyar belum tepat.

Sebab, kata dia, Kabupaten Karanganyar masih membutuhkan CPNS karena  ketidakseimbangan jumlah penduduk dan pegawai, terlebih masih minimnya tenaga pendidik selain tenaga medis yang masih minim.

“Masih banyak sekolah yang kekurangan guru. Dan ini yang harus dilihat jangan hanya melihat secara sepintas saja. Tapi bagaimana disesuaikan dengan jam mengajar mereka (guru-red). Jadi saya tidak setuju kalau moratorium itu diberlakukan penuh, harus dilihat kondisi daerahnya,” pintanya.

Menurutnya, tenaga pendidik tidak bisa seenaknya diisi oleh pegawai yang tidak memiliki keahlian sesuai bidangnya. Sehingga tidak mungkin dilakukan penataan dengan hanya sekedar memindah pegawai dari kantor tertentu menjadi seorang guru.

“Guru ini kan spesifik. Tidak bisa  hanya diisi pegawai si a atau b, tapi harus sesuai keahliannya. Termasuk juga tenaga kesehatan

Pemerintah kabupaten (Pemkab) Karanganyar kembali menerima kucuran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) senilai Rp 4,2 miliar tahun 2011 ini.

Dana tersebut siap digelontorkan ke 12 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).  Kabag Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Karanganyar Ambang Wibowo, Senin (12/9/2011) mengatakan sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 155 tahun 2010 tertanggal 14 Desember 2010, Karanganyar menerima kucuran DBHCHT senilai Rp 3.913.213.833,64.

Selain itu menerima tambahan sekitar Rp 291 juta, sehingga total DBHCHT yang diterima tahun 2011 mencapai Rp 4,2 miliar.   “Dana Rp 4,2 miliar disalurkan melalui 12 SKPD. Di mana kegiatannya sudah ditentukan dari pusat,” jelasnya.

Ambang mengatakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), pihaknya hanya bertugas melakukan monitoring dalam pelaksanaan penyaluran DBHCHT di masing-masing SKPD. Sementara tanggungjawab penuh dalam setiap pelaksanaan ada ditangan SKPD bersangkutan sebagai pengguna anggaran.

“Saat ini anggaran DBHCHT tahun ini sudah mulai dilaksanakan masing-masing SKPD,” tuturnya.

Selama ini, dia mengatakan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sepenuhnya ada di masing-masing SKPD. Termasuk, dia menambahkan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran ada di masing-masing SKPD, bukan di sekretariat DBHCHT. Hal ini mengingat anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau masuk dalam pos anggaran di SKPD bersangkutan.

Disinggung mengenai adanya dugaan penyimpangan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di sejumlah SKPD yang digunakan untuk membeli mobil dinas, pihaknya tidak mengetahuinya.  Namun berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) penyaluran dana bagi hasil cukai hasil tembakau tidak bermasalah.

Terbukti tidak ada catatan apapun yang diberikan dari pihak BPK. Begitu pula sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/2008 disebutkan bahwa apabila ditemukan ada penyimpangan dalam penyaluran dana bagi hasil cukai hasil tembakau maka tahun-tahun berikutnya tidak akan menerima kucuran dana tersebut.

“Tapi nyatanya Karanganyar masih dapat sampai sekarang. Tahun ini bahkan kami menerima DBHCHT senilai Rp 4,2 miliar

Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Karanganyar terus meningkatkan pengawasan di sejumlah daerah yang menjadi endemi cacar air (Varicella). Melihat tingginya mobilitas di daerah endemi, DKK memprediksi virus yang dibawa oleh Varicella Zoster ini dapat menyerang daerah lain dengan cepat.
“Kami masih melakukan pemantauan terhadap penderita cacar air yang ada di Matesih, selain itu kami juga mengimbau kepada warga agar penderita untuk sementara diisolasi dulu hingga penyakitnya sembuh,” papar Kepala DKK Karanganyar, Cucuk Heru Kusumo kepada wartawan kemarin. Langkah ini adalah untuk menekan meluasnya penyakit cacar air.
Selain melakukan isolasi, pihaknya juga akan terus melakukan pengobatan kepada para penderita. Seperti pengobatan gratis yang sempat dilakukan pada Jumat (9/9) lalu. “Kami juga mengimbau kepada seluruh warga agar selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat,” tambahnya.
Dilihat dari tingginya mobilitas warga di wilayah yang masuk dalam endemi cacar air hal itu sangat dimungkinkan. “Untuk saat ini jumlah penderita belum bertambah, tetapi ada kemungkinan jika cacar air ini dapat terus berkembang, mengingat mobilitas warga Matesih sangat tinggi,” jelas Cucuk.
Dari data yang dimiliki DKK, Sabtu (10/9) ada 10 warga Desa Tunggulrejo, Kecamatan Jumantono yang juga terjangkit penyakit cacar air. Tetapi, Cucuk tidak dapat memastikan apakah, kondisi itu disebabkan atau dibawa oleh warga Matesih yang kebetulan mendatangi desa tersebut.

Sumber : http://www.harianjoglosemar.com/berita/dkk-tingkatkan-pencegahan-penyebaran-cacar-air-53874.html