Masa anak-anak itu merupakan masa keemasan yang harus mendapatkan pengawalan pembelajaran yang baik. Kalau yang mengajar bukan dari tenaga pengajar yang profesional itu sama saja dengan membohongi masyarakat dan berbahaya.
Demikian diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karanganyar, Sri Suranto dalam mensikapi permasalahan TK Pertiwi Suruh Kalang Jaten saat ditemui  di akhir upacara pembukaan TMMD ke – 87, Lapangan Puntukrejo, Ngargoyoso, Karanganyar, Senin (10/10).
Menurutnya, dengan pemecatan dan pengunduran kedua guru TK Pertiwi II Suruh Kalang Jaten tersebut, dijelaskan Suranto seharusnya pihak Ketua Yayasan harus menunjuk  guru pengganti yang profesional bukannya dari ibu-ibu PKK yang hanya asal mengajar. “Kalau hanya asal, itu berbahaya kalau salah mengajar bagaimana nanti, mereka itu aset bangsa,” kata dia.
Usai mendapat instruksi dari Bupati Karanganyar Rina Iriani, sambung dia, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karanganyar berjanji segera mengusut tuntas permasalahan yang terjadi di TK Pertiwi II Suruh kalang Jaten tersebut secepatnya.
Sejauh ini, Suranto mempunyai anggapan seharusnya dalam memberhentikan seorang pengajar kudu mempunyai mekanisme yang jelas sebagai patokan seberapa fatal kesalahannya, “seperti orang bekerja pasti akan diberikan surat peringatan dahulu sebelum diberhentikan, tidak boleh semena-mena,”.
“Semoga saja ini dapat dijadikan sebagai pelajaran berharaga dan tidak terulang di kemudian hari lagi, tetapi hakprerogatif tetap di tangan Ketua Yayasan,” jelas Suranto.
Menyinggung nasib Ibu Guru Darwanti, Pihak Disdikpora nantinya akan mengupayakan untuk ditempatkan di tempat lain agar terus dapat mengajar, apalagi dijelaskan dia tenaga pendidik di Karangayar juga terbilang masih minim.
“Nanti akan kita koordinasikan ke PGRI, sekolah mana yang masih memerlukan pendidik,

Pangdam IV/Diponegoro Mayjen Tni Ir Mulhim Asyrof membuka TMMD ke 87 di Kabupaten Karanganyar yang dipusatkan di lapangan Desa Puntukrejo, Kecamatan Ngargoyoso.

Pangdam dalam kesempatan tersebut membacakan sambutan KSAD Letnan Jenderal Pramono Edhie Wibowo.

“Kegiatan ini menunjukan soliditas antara TNI dan Masyarakat. Untuk itu laksanakan kegiatan secara profesional guna menunjang kemanunggalan TNI dan rakyat,” tegas Pangdam.

Usai membuka kegiatan TMMD yang juga dihadiri Kapolda Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Didiek Sutomo Triwidodo dan Wabup Karanganyar Paryono, Pangdam melakukan peninjauan lokasi kegiatan.

Petani wortel di Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar beramai-ramai menanam bibit sayuran impor. Penyebabnya, pedagang dan konsumen memilih sayuran hasil impor di samping keuntungan cukup besar. Petani wortel, Paryono, mengatakan dirinya terpaksa menanam bibit wortel impor dari Jepang. Dia beralasan hasil panen sayur impor memiliki ukuran lebih besar dan lebih segar dibandingkan tanaman lokal. Selain itu bibit wortel Jepang masa panennya juga lebih cepat satu bulan dibanding tanaman lokal serta lebih tahan hama penyakit. “Petani banyak yang menggunakan bibit dari Jepang karena stok bibit lokal susah didapat. Hasilnya juga lebih bagus bibit impor daripada yang lokal.

Dia menambahkan karena berkualitas lebih bagus, harga satu kilogram wortel Jepang mencapai Rp 2.5oo. Sedangkan harga wortel lokal hanya Rp 2.ooo. Hal senada diungkapkan petani lain, Hardiyanto. Menurutnya, para pedagang dan distributor memilih wortel dari Jepang yang mudah dicuci dan lebih besar ukurannya. Di pasaran, tutur dia, wortel kualitas impor banyak diburu pedagang. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang berani membayar lebih.

Terkait dengan kebijakan impor sayur-mayur yang dilakukan pemerintah, dia menuturkan belum terlalu berdampak terhadap petani di Tawangmangu. Dia dan petani lainnya berharap impor yang dilakukan pemerintah bukan berupa produk sayur-mayur melainkan bibit sayur. Sementara ini, para petani mulai menanam bibit sayur impor seperti wortel agar hasil panennya tidak kalah dengan sayuran yang diimpor dari luar.

“Kami hanya minta pemerintah bukan mengimpor sayur-mayur dari luar tapi bibit saja”.

Kendati demikian, dia mengaku mulai waswas dan khawatir dengan kebijakan impor sayur dari China karena akan membuat harga sayur lokal anjlok dan mematikan petani. Mereka menilai impor sayur  belum diperlukan, justru akan mematikan para petani lokal lantaran harga jual say’ur lokal yang akan jatuh.

Musim penghujan yang tak kunjung datang membuat petani di Bumi Intanpari Karanganyar kesulitan air. Sulitnya air untuk irigasi tersebut membuat sejumlah lahan pertaniannya dibiarkan bera.

Ketua Gabungan Kelompok Tani Rukun (Gapoktan) Manunggal di Dukuh Karang Kelurahan Lalung Jaten  Sumarso (52) Rabu (5/10) mengungkapkan masa kemarau ini membuat petani di kelompok taninya kesulitan mendapatkan air. “Dari 210 hektare lahan yang ada di kelurahan ini, kami hanya bisa mengolah antara 30 sampai 40 hektare saja,” kata dia.

Sumber mata air yang selama ini menjadi satu-satu tumpuan mereka dari mata air Gunung Lawu ternyata sudah tidak dapat diandalkan kembali untuk mengairi sawah mereka yang telah berbulan-bulan mengering. “Semenjak digunakan untuk air minum oleh PDAM, aliran airnya tidak sebanyak dulu. Sehingga saat musim kemarau, banyak petani yang tidak menggarap lahan pertaniannya.

Hal senada juga disampaikan oleh Pardiyanto (31), petani dari Dukuh Karang lainnya. Selain masalah air dirinya juga khawatir terhadap hama wereng yang telah membuatnya gagal panen selama tiga kali sehingga membuat dirinya rugi, “Air sulit, hama juga banyak,mudah-mudahan saja obat pembasmi yang baru manjur untuk menangkal wereng.

Ketua Kelompok Tani Sido Makmur Jungke Kecamatan Kota, Sunarto, (43)  mengutarakan pandangan yang berbeda. Pasalnya, kelompok tani di tempatnya hingga saat ini masih mampu mengelola lahan pertanian hingga 85 persen dari total lahan seluas 125 hektare. “Sejauh ini masih dapat kita siasati. Air dari Waduk Delingan yang menjadi sumber pengairan kita sejauh ini pun masih lancar. Beberapa lahan pun juga ada yang mulai menggunakan pompa diesel.

Guna mencegah aksi radikalisme seperti Bom Bunuh Diri Kepunton pekan kemarin, Bupati Karanganyar, Rina Iriani meminta Pejabat setempat, Kepala Desa, maupun RT dan RW di seluruh Karanganyar untuk mendata rumah penduduk, terutama rumah indekos, atau rumah yang dinilai tak umum.

Menurutnya pendataan tersebut tidak dimaksudkan untuk mencurigai kawasan indekos, melainkan hanya sebagai antisipasi merebaknya aksi radikalisme yang kemungkinan bisa juga terjadi di mana saja, “Ini sebagai langkah persuasif mencegah timbulnya radikalisme,” kata Rina di akhir acara Sarasehan Pembinaan Penyuluh Agama non-PNS se-Kabupaten Karanganyar di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Selasa (4/10).

Rina berharap camat, kepala desa, maupun RT RW setempat semestinya mengetahui kondisi masing-masing wilayahnya termasuk warga bermukim yang bersangkutan. “Sekarang ini peta radikalisme tidak bisa dipetakan seperti ubahnya makan bubur, yakni dari pinggir, tetapi menyeluruh tengah maupun pinggir,” jelas dia.

Dalam sambutannya kepada para penyuluh agama, Rina juga meminta kepada para penyuluh agama non-PNS tersebut dalam memberikan atau menyampaikan dakwah agar tidak menjelek-jelekkan satu sama lainnya, “Kalau memberi dakwah itu yang santun dan tidak saling menjelekkan sehingga umat pun tentram,” tambah dia.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar, Juhdi Amin, Selasa (4/10) mengatakan penyelenggaraan sarasehan tersebut sebagai tindak lanjut dari Workshop Pengembangan Manajemen Dakwah di Tawangmangu pekan kemarin untuk menyamakan persepsi guna mencegah aksi radikalime. “Biar semua mempunyai pandangan yang sama, yakni menolak aksi radikalisme dalam bentuk apapun,” kata dia.

Lebih lanjut, dirinya menjamin Karanganyar bukan termasuk dalam kategori target aksi radikalisme, ,dan sebagai tindakan antisipasi Kementrian Agama selalu melakukan sejumlah antisipasi. “Salah satunya kegiatan pagi ini, yakni dengan mengumpulkan 350 penyuluh agama di Karanganyar untuk kemudian ditatar dan disamakan persepsinya.

Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Karanganyar meluncurkan loket pelayanan pajak satu tahun. Masyarakat hanya membutuhkan waktu tidak lebih lima menit untuk mengurus proses pembayaran.

Hal ini dilakukan untuk menekan percaloan serta menaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Karanganyar. Kapolres Karanganyar AKBP Edi Suroso melalui Kasatlantas AKP A Aidil Fitri Syah melalui Kanit Reg Ident Iptu Suwarsih, Senin (3/10) mengatakan memangkas pelayanan yang sebelumnya terkesan lama dan berbelit kini menjadi lebih mudah.

“Kalau sebelumnya butuh berjam jam, tapi sekarang hanya tiga menit masyarakat bisa mengurus pembayaran pajak kendaraan lebih cepat”.

Dia mengatakan pelayanan khusus yang diluncurkan sengaja diberikan sebagai bentuk kemudahan kepada masyarakat. Selain itu juga untuk menekan tindak pelanggaran yang sering dilakukan calo. Dikatakanya, dalam sehari Samsat Karanganyar menarget bisa menambah pelayanan sekitar 200-300 wajib pajak kendaraan.

Dari sekitar 7.000-an Penyandang Cacat (difabel) di Kabupaten Karanganyar dan 5.000-an di antaranya masih menganggur dan tidak tentu nasibnya. Kebanyakan dari kaum penyandang cacat yang menganggur tersebut didominasi oleh tenaga kerja usia produktif.

Menurut Ketua DPC Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI) Kabupaten Karanganyar, Supriyono saat ditemui  di sela-sela acara Acara Halalbihalal dan Bakti Sosial PPCI di Gedung Pertemuan Kelurahan Cangakan Karanganyar, Minggu (2/10) mengatakan bahwa besaran angka pengangguran tersebut terjadi karena masih rendahnya perhatian Pemerintah Kabupaten Karangayar terhadap para penyandang cacat atau kaum difabel yang berada di Karanganyar. “Setahun kita hanya diberi sekitar Rp 1, 5 juta oleh Kesbanglinmas Karanganyar untuk semua kegiatan selama setahun berlangsung,” kata dia.

Bahkan sering kali dana proposal yang telah kita ajukan ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) sebagai badan yang berkepentingan mengurusi kaum difabel hanya dijanjikan tetapi setelah disetujui dana itu tidak pernah turun. Minimnya perhatian Pemkab tersebut yang akhirnya memicu tingginya angka pengangguran kaum difabel. Ditambahkan Supriyono yakni, saat ini banyak penyandang cacat di Karanganyar belum mendapatkan pelayanan rehabilitasi, pendidikan dan keterampilan yang memadai. Karena itu, dia berharap agar Pemkab Karanganyar dapat menaikkan anggaran APBD 2012 untuk penyandang cacat dengan anggaran dari Rp 500.000 per orang menjadi Rp 1 juta, “Dengan adanya dana tersebut dapat menjadikan modal untuk berusaha sehingga tidak bergantung dari orang lain,” ujar dia lagi.

Peta terbanyak penyandang cacat saat terletak di tiga Kecamatan, yakni Kecamatan Jatipuro, Jatiyoso dan Jumantono. Namun kendati masih mengalami keterbatasan dana, pendampingan kepada para penyandang cacat yang dilakukan oleh DPC PPCI sejauh ini masih tetap berjalan.

Ribuan warga dari berbagai daerah di Soloraya mengikuti sepeda santai yang digelar Kodim 0727/Karanganyar dalam rangka memperingati HUT Ke-66 TNI Tahun 2011.

Mereka memadati lapangan Alun-alun Karanganyar sejak pukul 06.00 WIB.

Tidak hanya warga, para pejabat Muspida Karanganyar pun seperti Dandim 0727 Karanganyar Letkol (Inf) Eddy Basuki, Wakil Bupati (Wabup) Paryono, Kapolres Karanganyar AKBP Edi Suroso, Ketua DPRD Sumanto dan tiga Wakil Ketua DPRD masing-masing Rohadi Widodo, Tri Haryadi dan Juliyatmono antusias mengikuti sepeda santai.

Para pejabat ini berbaur bersepeda ria bersama peserta lainnya. Sepeda santai dibuka secara langsung oleh Bupati Karanganyar Rina Iriani Sri Ratnaningsih.

Ketua Panitia Mayor (Inf) S Kuncoro Dewo mengatakan jumlah peserta sepeda santai sesuai dengan tiket pendaftaraan diikuti sebanyak 7.000-an peserta. Mereka datang dari berbagai daerah di wilayah Soloraya.

Kegiatan ini memperebutkan hadiah berupa tiga sepeda motor, 20 unit sepeda gunung, dua unit kulkas, dua unit mesin cuci dan ratusan doorprize lainnya.

“Rute sepeda santai start dimulai Alun-alun Karanganyar-Bejen-simpang lima Beji-Koramil Tasikmadu-barat Pabrik Gula Tasikmadu-Ngijo-finish di Alun-alun,” ujarnya.

Warga Desa Kebak, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar yang terkena proyek jalan tol Solo-Mantingan mulai melunak. Warga menurunkan patokan nilai ganti rugi tanah dari angka yang diajukan sebelumnya.

Kades Kebak sekaligus Panitia Pembebasan Tanah (P2T), Rukini ketika dihubungi, Jumat (30/9/2011) mengatakan masih terus melakukan lobi-lobi secara internal bersama dengan warga yang terkena proyek jalan tol.

Hingga kini, Rukini mengatakan warga masih kukuh dengan pendiriannya menolak angka usulan yang ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Namun, Rukini menuturkan warga sudah menurunkan angka usulan ganti rugi dari angka yang diajukan sebelumnya. Yakni kelompok I dari Rp 250.000 per m2 menjadi Rp 200.000 per m2, kelompok II dari Rp 350.000 per m2 menjadi Rp 300.000 per m2 dan kelompok III dari Rp 300.000 per m2 menjadi Rp 250.000 per m2.“Artinya sudah ada perkembangan. Warga menurunkan angka usulan”.

Rukini mengakui pembahasan ganti rugi jalan tol di Desa Kebak berlangsung alot. Bahkan pembahasan ganti rugi yang sudah dimulai sejak tahun 2008 silam belum menemukan titik temu sama sekali terkait angka ganti rugi tersebut. Dia menegaskan warga tetap pada pendiriannya menolak angka usulan yang diajukan PPK sesuai perhitungan tim appresial.

“Posisi tanahnya itu lho yang membuat warga menolak angka PPK. Padahal kami ditarget akhir 2011 ini harus rampung ganti ruginya” .

Sementara, Rukini menambahkan tim PPK juga tetap pada angka yang diajukan. Pihaknya berharap PPK bisa memahami permintaan warga Kebak. Warga siap melepaskan tanah yang ada jika pemerintah menuruti angka yang diajukan warga.

“Kalau secara intern saya selalu melakukan pertemuan dengan warga. Tapi ya itu tadi tetap mereka tidak mau angkanya PPK, yakni kelompok I Rp 150.000 per m2, kelompok II Rp 275.000 per m2 dan kelompok III Rp 225.000 per m2,” ujarnya.

Rukini menyebutkan total tanah di wilayah Kebak yang terkena proyek jalan tol seluas 8.626 meter persegi. Terdiri atas 142 bidang tanah produktif. Kelompok I terdiri atas 64 bidang tanah yang letaknya berdekatan dengan Desa Kemiri.

Kelompok II sebanyak 62 bidang tanah yang berlokasi di pinggir jalan desa setempat. Sedangkan Kelompok III sebanyak 17 bidang tanah berbatasan dengan Desa Waru. Tidak ada satupun bangunan yang terkena proyek jalan tol tersebut.

“Semua yang terkena jalan tol adalah tanah produktif. Karena alasan itulah warga minta pemerintah bisa memahami keinginan warga,” pintanya.

Pasca-Lebaran, permintaan pembuatan Kartu Kuning (KK) atau Kartu Pencari Kerja (AK1) di Kabupaten Karanganyar melonjak hingga lebih dua kali lipat. Bila sebelum Lebaran permintaan AK1 hanya mencapai angka ratusan pasca-Lebaran ini permintaan pembuatan AK1 mencapai ribuan.

Sekretaris Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Karanganyar, Suripto mengatakan hal ini biasa terjadi pasca Lebaran. Dan sebulan kemudian baru berangsur-angsur normal seperti hari biasanya, “Saya juga tidak tahu kenapa para pencari kerja tersebut sering kali menunggu hingga waktu Lebaran tiba baru mencari kartu kuning.

Ia pun menambahkan bahwa di hari biasanya, jumlah pencari Kartu kuning hanya mencapai 20 orang per hari, kalau ditotal hanya berkisar ratusan per bulannya. Tetapi kenaikan ini sudah terlihat pasca-Lebaran yang mencapai angka ribuan. “Rata-rata didominasi oleh pencari kerja lulusan SMA,” papar dia.

Dari data yang disuguhkannya, untuk bulan Agustus 2011 pencari Kartu Kuning di Karanganyar ada 465 orang, sedangkan bulan September 2011 sudah melonjak dua kali lipat mencapai angka 1.031 orang.

Di sisi lain ia menghimbau pencari kerja untuk selalu waspada terhadap iklan lowongan kerja yang tidak jelas asalnya, “Sebagai antisipasi silahkan datang dan di cek di Dinsos apakah lowongan kerja tersebut resmi atau tidak.

Selama ini, dirinya juga berharap agar Dinsos dapat bekerja sama dengan berbagai media terkait dengan banyaknya lowongan pekerjaan yang diiklankan, karena sering kali banyak para pencari kerja yang tertipu. Dan setelah tertipu baru mereka akan lapor ke Dinsos.

“Kalau sudah terlanjur seperti itu, Dinsosnakertrans paling-paling hanya bertindak sebagai saksi ahli yang memberikan keterangan, selebihnya itu sudah masuk dalam ranah kriminal pihak kepolisian.