Petani stroberi di Desa Gondosuli dan Kelurahan Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, merugi. Produksi stroberi turun lebih dari 50 persen akibat hujan.

Saat kemarau, para petani dua desa yang berjumlah sekitar 65 orang bisa memproduksi 10 ton stroberi per hektare.

Saat musim hujan, produksi hanya empat sampai lima ton per hektare. Selain itu, rasanya juga tidak terlalu manis dan warnanya kurang cerah.

Petugas Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (Distanbunhut) Tawangmangu, Wagimin, mengatakan turunnya produksi juga memengaruhi harga buah berwarna merah itu. Saat musim hujan, harga stroberi yang ditawarkan petani Rp 25.000 per kilogram. Saat musim kemarau, harganya turun menjadi Rp 15.000 per kilogram.

“Karena langka, harganya naik. Namun kenaikan harga itu juga tidak terlalu signifikan karena saat musim hujan, buah stroberi lebih mudah busuk,” ujar Wagimin saat ditemui wartawan di Pendapa Rumah Dinas Bupati, Rabu (9/1/20111).

Rata-rata stroberi dari Desa Gondosuli dikirim ke Sarangan dan Magetan, Jawa Timur. Sedangkan stroberi dari Kelurahan Kalisoro memasok Solo dan Jogja.

Total lahan yang digunakan sekitar enam hektare. Saat panen, katanya, stroberi yang benar-benar masak sari satu rumpun stroberi yang berisi lima sampai tujuh anakan, paling hanya diambil tiga buah karena sisanya membusuk.

Seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar mengikuti pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang atau jasa di Aula Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD).

Kegiatan tersebut akan dilaksanakan selama tiga hari hingga Kamis (10/11/2011) mendatang.

Bupati Karanganyar Rina Iriani dalam sambutannya mengatakan seluruh pejabat pengguna anggaran wajib memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa.

Hal ini berdasarkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun 2008.

“Belum lolos sertifikasi kok sudah digelontori dana. Nanti kalau tidak sesuai dengan aturan, saya juga yang salah. Jadi jangan main-main dengan uang rakyat makanya harus benar-benar lolos sesuai prosedur,” pinta Bupati.

Bupati juga mengatakan akan memberikan sanksi tegas jika terjadi penyimpangan. Oleh karena itu diperlukan pelatihan pengadaan barang dan jasa sehingga dalam pengelolaan uang rakyat dapat sesuai dengan prinsip Unit Pengadaan Barang dan Jasa (ULP).

Bupati mengatakan adanya pelatihan sekaligus ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa diharapkan mampu menghasilkan sesuatu yang berarti bagi pengguna dan penguasa anggaran.

Jadi yang dikatakan efektif, efisien, tranparan, akuntabel itu terbukti dan tidak terjadi kekeliruan. Kalau ada penyimpangan tentu akan dikenakan sanksi,” tegas Bupati.

Pemilik peternakan unggas diminta untuk memperhatikan kesehatan unggasnya selama musim hujan ini. pasalnya, saat hujan, biasanya dibarengi dengan peningkatan kasus penyakit hewan unggas. Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) pun mengantisipasi agar kasus fu burung atau avian influenza, tidak bekembang lagi.

Kepala Disnakkan Karanganyar, Muhammad Hatta mengatakan, biasa penyakit yang disebabkan dan dibawa oleh virus H5N1 ini semakin kian berkembang dan tidak akan mati. Palagi jika kondisi cuaca sangat mendukung, seperti belakangan ini.

“Perubahan musim dari panas ke hujan secara tiba-tiba ini harus diwaspadai. Memang saat ini belum ada kasus yang dilaporkan terkait dengan unggas yang mati. Tapi sebagai langkah antisipasi, warga maupun pemilik ternak harus memperhatikan ternak yang dipeliharanya,” ujar Hatta, Sabtu (5/11/2011).

Yang perlu dikhawatikan, kata dia, yakni mewabahnya virus flu burung yang semula hanya terjadi pada binatang unggas, lalu beralih juga menyerang ke manusia. Menurut catatannya, selama kurun waktu antara 2004-2007 kasus penyakit hewan unggas mengalami penurunan. Tahun-tahun setelah itu juga dilaporkan ada kasus serupa, namun masih bisa dikendalikan.

Kendati demikian, sebagai langkah kehati-hatian, ia meminta kepada warga untuk segera melaporkan ke Disnakkan bila ada unggas yang mati mendadak tanpa sebab.

Petugas Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar tengah memeriksa salah satu ternak beberapa waktu lalu. Pemeriksaan kesehatan ternak kini makin digiatkan mendekati Hari Raya Idul Adha.
Dari pemeriksaan tersebut, petugas antara lain menemukan sejumlah ternak kambing yang matanya mengalami belekan. Agar tidak menimbulkan iritasi yang semakin parah, petugas mengoleskan salep mata pada setiap kambing yang mengalami sakit mata. “Yang sakit secara spesifik dan berbahaya memang tidak ada. Kebanyakan memang sakit mata kuning dan kondisi badan ternak yang masih kurus-kurus karena kekurangan vitamin,” ujar petugas Kesehatan Hewan Disnakkan Karanganyar, Jaka Mulyono, saat ditemui wartawan di Pasar Ternak Desa Tuban, Gondangrejo.

Petugas, kata dia, hanya bisa menyarankan kepada warga yang menjual kambing ternak itu untuk memberikan rerumputan yang baik. Hewan ternak bisa kehilangan nafsu makan karena stres berada di tempat yang baru. Apalagi, imbuhnya, ternak yang di jual di sana bukan berasal dari Gondangrejo saja, tapi ada yang dari Solo dan Boyolali. Rata-rata kambing tersebut tiba di sana sekitar empat hari yang lalu.

Sementara itu, salah satu pedagang kambing di Desa Tuban, Ahmadi, 53, mengaku kambingnya baru terjual 15 ekor sejak dua pekan yang lalu. Selama berjualan, ia hanya memberikan pakan rumput untuk puluhan wedhus gembel yang dijual, tanpa memberikan vitamin. “Kalau ada yang terkena belek ya saya kasih salep. Vitamin tidak pernah saya beri dan hanya njagani dari dinas yang memberi vitamin,” kata Ahmadi.

Sebelum masa Idul Adha, ia biasanya menjual kambingnya seharga Rp 700.000 per ekor. Menjelang Hari Raya Kurban, ia menaikkan harga menjadi Rp 850.000. Hal itu wajar ia lakukan karena hampir semua pedagang di pasar tersebut juga menaikkan harganya. Bahkan untuk kambing yang cukup besar, harganya bisa mencapai Rp 1 juta per ekor. “Untuk saat ini masih tidak terlalu banyak yang membeli. Biasanya Jumat sampai Sabtu ramai. Setelah Hari Raya juga ada yang masih membeli,” katanya.

Kalangan DPRD Karanganyar menilai ada dua rancangan peraturan daerah (Raperda) yang pembahasannya membutuhkan perhatian lebih dibandingkan lima Raperda lain yang diajukan oleh pemerintah.

Kedua Raperda itu yakni Raperda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Ketua DPRD Karanganyar, Sumanto, saat ditemui wartawan usai rapat paripurna di Gedung DPRD Karanganyar, Selasa (1/11/2011), mengatakan Raperda PBB pembahasannya sangat pelik lantaran sebelumnya pengelolaan PBB dilakukan oleh KPP Pratama.

Sedangkan saat ini pengelolaannya langsung diserahkan oleh pemerintah daerah. Karena itu, diperlukan payung hukum yang jelas berupa Perda sebelum aturan itu benar-benar dilaksanakan.

“Harapannya dengan dikelolanya PBB oleh Pemkab, pendapatan asli daerah (PAD) bisa lebih meningkat,” Kata Sumanto.

Sedangkan Raperda RTRW, terang Sumanto, ada banyak materi yang akan dibahas. Salah satu poin yang disoroti yakni Kecamatan Gondangrejo yang bakal dijadikan zona setral peternakan babi.

Sementara itu, Bupati Karanganyar, Rina Iriani SR menilai, dua desa di Kecamatan Gondangrejo yang dijadikan kawasan peternakan babi itu merupakan hasil review terhadap RTRW selama ini.

Selanjutnya, kata dia, pembahasan tersebut akan dituangkan dalam rapat panitia khusus (Pansus) bersama anggota DPRD Karanganyar.

Sepekan menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1432 H, Petugas Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) menemukan sejumlah hewan ternak kambing yang masih belum memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai hewan kurban alias poel saat menggelar pemeriksaan di tempat penjualan hewan kurban, Senin (31/10).
Seksi Kesehatan Hewan, Disnakkan Karanganyar Fathur Rahman menjelaskan setidaknya ada 10 ekor kambing yang masih belum cukup umur (belum poel) ditemukan pada dua titik penjual kambing di ruas Jalan Raya Jaten. “Pertumbuhan usia kambing untuk menjadi poel memang bisa terjadi dalam beberapa hari, namun jika belum poel berarti tidak bisa disembelih saat kurban mendatang,” jelas dia di sela-sela pemeriksaan.
Fathur menambahkan cara termudah untuk melihat kambing sudah berumur poel atau belum yakni dengan tanggalnya gigi depan. Atau juga melihat dari umurnya, untuk kambing poel biasanya berumur lebih dari satu setengah tahun. “Kita berharap para pembeli lebih jeli untuk memilih hewan kurban, dan jangan terpaku kepada harga hewan ternak yang murah. Dicek dahulu poel atau belum. Jika tidak malahan nantinya tidak bisa digunakan untuk kurban karena menyalahi aturan agama,” seloroh dia.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar mulai menagih janji kepada Pemerintah Pusat terkait rencana pembangunan fly over Palur dan penyelesaian jalan tembus Tawangmangu-Magetan, Jatim yang hingga kini belum ada kejelasan.

Bupati Karanganyar, Rina Iriani ketika dijumpai usai penutupan TMMD tahap II 2011 di lapangan Desa Puntukrejo, Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar, Minggu (30/10/2011) mengatakan secara resmi telah mengajukan pembangunan fly over saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkunjung ke Karanganyar.

Bupati mengatakan sudah berulang kali ngoyak-ngoyak ke Pemerintah Pusat agar pembangunan fly over segera terealisasi. Sebab jalan raya Palur merupakan simpang tiga antara kota Solo, Karanganyar dan Sragen hingga Surabaya.

Pada pertigaan itu juga terdapat perlintasan Kereta Api (KA) yang memotong jalan antara Solo dengan Karanganyar. Tingginya frekuensi kereta yang lewat dan padatnya arus kendaraan membuat daerah itu rawan macet dan kecelakaan. ”Pemkab Karanganyar telah membuat studi kelayakan. DED (detail engineering desaign–red) juga telah kami serahkan ke sana (Pemerintah Pusat-red). Tinggal menunggu kepastiannya kapan direalisasikan,” ujar Bupati.

Bupati memastikan sebelum berakhirnya masa jabatannya pada 2013 mendatang, pelaksanaan mega proyek pembangunan fly over sudah direaliasasikan. Kemungkinan tahun depan, menurut Bupati, pembangunan fly over dilaksanakan.

Selain menagih fly over, Bupati mengatakan juga menagih janji kapan lanjutan proyek pembangunan jalan tembus Tawangmangu-Magetan yang tinggal dua kilometer dan jembatan. Terlebih proses persoalan pembebasan tanah sudah rampung dilaksanakan setahun terakhir.

Bupati berharap pemerintah pusat segera merampungkan proyek jalan tembus tersebut. Sehingga langkah untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Palur hingga Sragen bisa teratasi. “Tahun ini anggarannya hanya dapat untuk membangun jembatan saja. Padahal masih ada penggalan jalan sepanjang dua kilometer yang belum digarap sama sekali,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui proyek jalan tembus yang sudah mulai dikerjakan sejak tahun 2006 silam sekitar 17 kilometer, masih ada sisa 2,2 kilometer ruas jalan yang belum dibangun. Sementara jembatan yang belum dibangun ada satu jembatan dari tiga yang direncanakan. Sesuai kebutuhan untuk membangun 2,2 kilometer ruas jalan dan satu jembatan di Banaran membutuhkan dana Rp 30 miliar – Rp 40 miliar. Dengan jalan tembus yang melintasi gunung Lawu ini memperpendek jarak tempuh Solo-Madiun hingga 44 kilometer dibanding Solo-Ngawi-Madiun. Sedangkan secara keseluruhan total dana yang dikucurkan Pemkab untuk pembebasan lahan jalan tembus Tawangmangu-Magetan menelan anggaran hingga Rp 24 miliar.

Kendati terus menjadi polemik di lapisan masyarakat bawah, tampaknya Pemkab Karanganyar belum memprioritaskan untuk merevisi Perda Rice Mill. Hal ini terbukti dari tujuh pengajuan Raperda baru di Bumi Intanpari, Revisi Perda tersebut sama sekali tidak disinggung.

Wakil Bupati Karanganyar, Paryono membantah dengan tegas anggapan tersebut, menurutnya revisi Perda Rice Mill tersebut kemungkinan baru dilaksanakan pada tahun 2012. Jika pun dipaksakan kemungkinan hingga akhir tahun ini belum bisa diusulkan. “Nanti akan terus kita perjuangkan, untuk mencari solusi yang terbaik agar semua bisa mencari makan,” ujarnya seusai Rapat Paripurna tentang Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Penjelasan Tujuh Raperda di Ruang Paripurna DPRD, Sabtu (29/10).

Dirinya menambahkan, Revisi Perda Rice Mill yang belum dimasukkan dalam agenda pengajuan tujuh Raperda kemarin bukan karena Pemkab tidak memprioritaskan revisi tersebut. Namun wacana pengajuan tujuh Raperda tersebut sudah muncul terlebih dahulu ketimbang dengan Perda Rice Mill. “Sementara ini, biarlah fokus pada tujuh Raperda yang diajukan dulu, masalah revisi perda Rice Mill kita agendakan di tahun mendatang, setelah masa Perda tersebut mencukupi untuk dilakukan revisi,” ungkapnya.

Bupati Karanganyar, Rina Iriani SR, memberikan dukungan kepada Wakil Bupati (Wabup) Karanganyar, Paryono, untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Karanganyar 2013 mendatang.

Saat memberikan sambutan pada halalbihalal keluarga besar DPC PDI-P Karanganyar di gedung DPRD, Rabu (28/9/2011) malam, Rina memuji Paryono yang dinilai sangat berkompeten untuk memimpin Karanganyar ke depan. “Saya lihat Pak Wabup sekarang lebih percaya diri. Semoga nanti bisa menjadi bapaknya warga Karanganyar,” kata Rina di hadapan ratusan pengurus PDI-P Karanganyar, sembari diberi tepuk tangan.

Halalbihahal yang juga dihadiri Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Murdoko, Rina juga menegaskan bahwa ia juga telah siap memperjuangkan apa yang telah ditentukan oleh partai, sebab ia juga merupakan salah satu kader PDI-P. Yang terpenting, kata dia, yakni tetap komitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat Karanganyar. Jika hal itu tetap dipegang, maka dengan sendirinya akan dicintai oleh warga Karanganyar.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Murdoko menilai, saat ini untuk memenangkan Pilkada, konsolidasi internal partai harus lebih ditingkatkan. Pasalnya, kunci keberhasilan untuk memenangkan Pilkada adalah dengan merapatkan barisan untuk konsolidasi partai dengan satu suara, dengan tujuan ikut mensejakterakan masyarakat. Di hadapan ratusan hadirin, Murdoko juga mengaku telah mendapat informasi secara langusng dari Bupati, bahwa sebaiknya yang memimpin Karanganyar ke depan dari kader PDI-P. Selain silatrurahmi, dalam halalbihalal itu Murdoko yang juga Ketua DPRD Jateng, berjanji akan memberikan bantuan senilai Rp 20 miliar untuk perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Karanganyar, melalui APBD Provinsi Jateng.

Sementara itu, Paryono yang juga Ketua DPC PDI-P Karanganyar meminta kepada seluruh pengurus PDI-P, baik yang berada di tingkat cabang, ranting maupun anak ranting, untuk tetap merapatkan barisan, demi keberhasilan Pilada Bupati maupun DPRD ke depan. Ia juga mewanti kepada para pengurus untuk selalu berkonsolidasi.

Meski sudah ada moratorium atau penghentian sementara mengenai perekrutan PNS yang ditandatangani oleh tiga menteri, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar pada 2011 tetap mengajukan penambahan pegawai ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Namun tindakan BKD itu tidak mau dikatakan ngotot. Pengajuan penambahan PNS itu, menurut Kepala BKD Karanganyar, Suwarno, sudah diajukan ke BKN dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebulan yang lalu.

Pegawai yang diajukan sebanyak 425 orang, dengan kategori tenaga kesehatan, pendidikan dan tenaga pencatatan sipil.

“Saya tidak ngotot mengajukan penambahan pegawai, tapi memang itu sudah menjadi tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) kami di BKD untuk merencanakan dan melaksanakan rekrutmen CPNS,” katanya, usai membuka Diklat prajabatan golongan I dan II di Pendapa Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Selasa (25/10/2011) siang.

Menurutnya, meskipun ada moratorium pengadaan CPNS yang berlaku hingga 2012 mendatang, pihaknya tetap mengajukannya. Pasalnya bila BKD tidak mengajukan, itu justru menyalahi aturan Tupoksi. Setiap tahun, kata dia, ada 300-350 pegawai di Karanganyar yang pensiun.

“Ada atau tidak ada moratorium, kami tetap mengajukan,” ujar Suwarno.

BKD Karanganyar, lanjutnya tidak mau disalahkan oleh Bupati, BKN maupun LAN, bila tidak mengajukan perekrutan CPNS. Entah pengajuan itu nantinya akan disetujui oleh BKN atau tidak, itu bukan lagi menjadi urusan BKD.

Saat ini, katanya, BKD masih melakukan penghitungan ulang tentang kebutuhan pegawai di Karanganyar. Total PNS di Karanganyar saat ini sekitar 12.700 orang.

Hasil penghitungan itu baru bisa dilaporkan pada akhir November atau awal Desember 2011.  Rekap ulang itu di antaranya untuk mengetahui apakah di Karanganyar pelu ada penambahan PNS atau tidak.

Sementara pengajuan sebanyak 425 lowongan CPNS ke BKN itu, klaim dia, hanya untuk memberikan gambaran kepada BKN tentang kondisi riil pegawai di Karanganyar.

Selain itu, ia juga meminta kepada para tenaga honorer dan kontrak untuk tidak seenaknya bicara tidak diurusi, tanpa ada bukti. Pasalnya, pihaknya tengah mengusahakan alokasi tenaga honorer dan kontrak, ke BKN.

Sementara itu, Ketua DPRD Karanganyar, Sumanto, saat dihubungi, Selasa (25/10) sore, mengatakan pihaknya berkali-kali menegaskan tidak akan menyetujui anggaran yang diajukan oleh pemerintah untuk pengadaan CPNS 2011 ini. DPRD menyarankan kepada Pemkab untuk mematuhi moratorium dari pemerintah pusat.

“Kalau tidak mau, silakan belajar APBD lagi,” kata Sumanto singkat.

Dengan alasan apapun, kata politisi dari PDI-P ini, termasuk untuk melaksanakan Tupoksi BKD, DPRD tetap tidak akan mengucurkan dana pengajuan CPNS. Jika memang membutuhkan pegawai, seharusnya terlebih dahulu Pemkab mengurusi ribuan tenaga honorer dan kontrak, yang hingga kini nasibnya masih belum jelas.