Bupati Karanganyar, Rina Iriani menjamin tidak ada pekerja dan pemulung di TPA Jumantono yang dipecat atau tidak diperbolehkan memulung lantaran kerja sama pengelolaan sampah dengan PT Eco, investor dari Korea.

Menurutnya, adanya kerja sama dengan investor Korea tersebut selain dapat menghemat APBD sekitar Rp 4 miliar dari upah pekerja dan pengelolaan sampah, nantinya setelah 25 tahun ke depan pengelolaan tersebut akan dikembalikan lagi kepada Pemkab Karanganyar. “Mereka tetap bekerja di sana seperti biasanya, hanya nanti beda pengelolanya,” ujarnya seusai membuka Semiloka radikalisme dan terorisme di Taman Sari Hotel, Selasa (22/11).

Mengenai keluhan para pemulung yang merasa takut tidak dapat memulung lagi di sana. Dirinya berjanji akan tetap mengusahakan agar para pemulung yang mata pencahariannya mengumpulkan sampah plastik tersebut tetap bisa bekerja seperti biasanya.

Pengelolaan sampah di TPA Desa Sukosari Kecamatan Jumantono itu, sambung Rina rencananya PT Eco akan mendirikan sebuah pabrik pengelolaan sampah yang dapat mengolah sampah sekitar 1000 ton per hari. Setelah pabrik tersebut jadi, pihaknya meminta agar kabupaten di seputaran Karanganyar dapat membuang sampah di Kabupaten Karanganyar. “Idealnya sebenarnya butuh lahan 4 hektare, sekarang baru ada 3,3 hektare tetapi mereka pun sudah setuju,” tandasnya.

Sesuai Jadwal, lanjut dia, pabrik pengolahan sampah tersebut direncanakan akan segera dibangun pada awal Januari 2012 dengan penambahan lahan sekitar 6.000 meter. Nantinya dia berharap dengan adanya pengolahan sampah bisa dikelola menjadi bio etanol, bio gas maupun energi listrik. Sehingga bisa menjadikan Karanganyar sebagai Kabupaten pertama di Indonesia yang memiliki pengolahan sampah terpadu. “Mudah-mudahan, sebelum 17 Agustus 2012 bisa selesai, doakan aja,” pinta dia.

Sebelumnya, sejumlah pemulung di TPA Jumantono tersebut mengaku menolak pabrik pengolahan sampah, karena dengan adanya pabrik tersebut, mata pencaharian sekitar 60 pemulung sampah plastik bakal tergusur dan ditutup untuk umum.

Karena itu mereka mendesak agar pengelolaan sampah di TPA Jumantono tersebut diberlakukan seperti biasanya, tidak usah dikelola oleh investor Asing. n Sari Hardiyanto

Salah satu lomba cukup unik yang muncul dalam peringatan Hari Jadi Kabupaten Karanganyar adalah lomba kebersihan tempat Mandi Cuci Kakus (MCK). Lomba kebersihan kamar mandi tersebut digelar serentak mulai dari tingkat RT, Desa, Kecamatan hingga menyentuh semua Kantor Instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Bupati Karanganyar, Rina Iriani mengungkapkan tujuan pengadaan lomba MCK tersebut yakni untuk meningkatkan pelayanan dengan fasilitas MCK yang bersih, dan sekaligus sebagai cermin menjadikan masyarakat untuk mendekati pola hidup sehat. “Lomba ini punya filosofi tinggi yakni jika di depan kantor itu bersih, maka yang di belakang juga harus bersih,” ujarnya seusai melakukan upacara Hari Jadi Kabupaten Karanganyar di alun-alun Karanganyar, Jumat (18/11).
Mengenai penilaian lomba tersebut, jelasnya, telah dimulai sejak beberapa pekan lalu dengan melibatkan banyak unsur di dalamnya. Piagam penghargaan lomba tersebut akan segera diberikan dan untuk pemenang lomba MCK terburuk nantinya akan diberikan pembinaan tambahan. “Yang paling bersih itu Dinas Pendidikan, sementara untuk yang terjorok nanti, setelah upacara ini baru akan dilaporkan kepada saya,” imbuh dia.

Pemkab Karanganyar telah menyiapkan lahan tambahan sekitar 6.000 meter persegi di Desa Sukosari, Kecamatan Jumantono sebagai tambahan area Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Langkah ini seiring dengan adanya kesepakatan pengelolaan sampah antara Pemkab dengan investor asal Korea, baru-baru ini.

Adanya kesepakatan ini diyakini bisa menjadi solusi atas persoalan sampah di Karanganyar. Direncanakan proyek ini akan dimulai awal 2012 dengan sistem pengelolaan profesional. Bupati Karanganyar, Rina Iriani menjelaskan pengelolaan sampah secara profesional artinya tidak lagi sekadar ditumpuk seperti Tempat Pembuangan Akhir (TPA) lainnya, namun dari sampah yang dikumpulkan tersebut nantinya akan diolah menjadi bioetanol, biogas maupun untuk kepentingan energi pembangkit listrik.

“Setiap harinya sampah di Karanganyar hanya berkisar 140 ton hingga 30 ton, tetapi dengan pengelolaan secara profesional ini bisa mencapai 100 ton per hari. Makanya kita berharap Solo, Sukoharjo, Wonogiri dan Kabupaten lain mau membuang sampah di Karanganyar,” papar Bupati, Minggu (20/11).
Kerja sama antara Pemkab dengan investor dari Korea tersebut, lanjutnya merupakan investasi murni. Dengan kesepakatan selama 25 tahun ke depan keuntungan yang didapatkan dari pengelolaan sampah itu seluruhnya masuk kantong investor. Setelahnya, baru diserahkan kepada Pemkab.

“Itu bukan berarti kita rugi, karena dengan adanya pengelolaan sampah oleh mereka, Pemkab dapat menghemat anggaran Rp 4 miliar per tahunnya,” kata dia Angka Rp 4 miliar, merupakan besaran biaya yang dipergunakan untuk mengelola sampah tiap tahunnya dari total belanja pegawai sampah, biaya transportasi pengangkutan sampah serta biaya tambahan lainnya yang dipergunakan untuk mengelola sampah.

Lebih lanjut, untuk Sumber Daya Manusia (SDM) dirinya menjamin tidak ada petugas sampah di Karanganyar yang akan diberhentikan dengan adanya pengelolaan sampah baru tersebut. Pasalnya sebagian besar petugas di TPA tetap akan dipekerjakan untuk membantu pengelolaan, dan khusus warga sekitar dirinya juga mengusulkan agar dipakai sebagai tenaga kerja tambahan.

Guna mengurangi angka pengangguran, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar menggelar penyuluhan di sejumlah wilayah pedesaan di Karanganyar.

Kabid Penempatan Tenaga Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Karanganyar, Martadi, mengatakan, sementara ini penyuluhan baru digelar di Kecamatan Mojogedang dan Kebakkramat.

Ke depan, pihaknya juga akan menyasar ke kecamatan yang lain. Dari penyuluhan itu, diketahui bahwa masyarakat sebetulnya sangat antusias untuk meminta bantuan dicarikan peluang kerja, baik di Karanganyar, Jateng maupun ke luar negeri.

“Penyuluhan ini untuk memberantas kemiskinan dan pengangguran bagi masyarakat yang masuk dalam usia produktif,” ungkapnya saat ditemui di Alun-alun Karanganyar, Jumat (18/11/2011).

Setidaknya, ungkap Martadi ada sekitar 20 persen dari total warga yang berusia produktif, masih menganggur. Di antara mereka ada yang lulusan SD, SMP dan SMA.  Salah satu penyebabnya, kata dia, yakni masih adanya pendapat mangan ora mangan waton kumpul (makan tak makan asal kumpul).

“Pendapat ini sedikit demi sedikit akan dikikis agar masyarakat banyak yang berkerja dan tida menggantungkan hidupnya dari orang lain, serta terbuka wacananya. Kami akan menginformasikan peluang kerja baik dalam maupun luar negeri. Bahkan untuk gaji yang akan mereka dapatkan, juga sudah kami sosialisaskikan,” jelasnya.

Sasaran dari penyuluhan itu memang ke desa-desa, agar informasi peluang usaha ini benar-benar sampai ke masyarakat.  Setelah penyuluhan, pihaknya akan menggelar evaluasi.

Pada tahap kedua, jika diperlukan, akan mendatangkan Perusahaan Penyedia Tenaga Kerja Indonesia-Swasta (PPTKIS) ke desa-desa.  Bila ada warga yang berminat kerja di luar negeri, bisa langsung menghubungi perusahaan yang bersangkutan.

Selasa (15/11) pagi tadi, ada suasana berbeda di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kartini Karanganyar. Sejumlah dokter dan perawat yang berjaga di sana, mengenakan pakaian khas jawa. Bagi tenaga medis pria mengenakan beskap, sementara yang perempuan memakai kebaya.

Di ruang perawatan IGD sebelah barat, Kepala Ruang IGD, Sukismadi, 49, sibuk memasang selang oksigen dan infus bagi pasien nenek-nenek yang tergeletak di tempat tidur. Pagi itu ia mengenakan beskap landung dengan bawahan celana panjang.

“Susah bergerak kalau memakai jarik,” katanya singkat. Tak lama kemudian, seorang pasien pria yang kakinya terluka karena kejatuhan balok kayu, masuk ke ruang IGD. Seorang perawat berkebaya biru menghampirinya dengan membawa kursi roda.

Belum ada 15 menit, seorang pria yang kulit betisnya terkelupas karena kecelakaan kerja, terhuyung masuk ke ruang tindakan IGD sambil dipapah kedua rekannya. Ia merintih kesakitan. Sukismadi dan tiga rekannya yang mengenakan pakaian jawa pula, turut membantu membersihkan luka si pasien. Setelah dibersihkan dengan alkohol, ia pun segra menjahit luka si pasien. Karena harus ke sana ke mari, tampak seorang perawat pria harus menyincing selendang batik yang ia kenakan. Seorang perawat juga beberapa kali harus membetulkan kebayanya karena memakai pakaian dobel.

“Sebenarnya ini tidak begitu ribet, karena belum mengenakan beskap lengkap dengan keris,” ujar Sukismadi sembari membetulkan letak blangkonnya.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar mewajibkan setiap PNS untuk mengenakan pakaian khas jawa saat bekerja, mulai Selasa-Jumat (15-18/11). Kegiatan itu digelar untuk memperingati HUT ke-94 Kabupaten Karanganyar.

Menurut Bupati Karanganyar, Rina Iriani SR, dengan memakai beskap dan kebaya, setidaknya ikut nguri-uri budaya jawa. “Kalau yang tidak memakai beskap dan kebaya, itu tidak ikut melestarikan budaya jawa,” katanya.

Dari 13,9 juta jiwa penduduk perkotaan di Provinsi Jawa Tengah, baru sekitar 5,3 juta jiwa yang memperoleh layanan air minum dari pemerintah. Selebihnya yakni sekitar 62 persen lainnya masih harus menunggu untuk mendapatkan pelayanan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) karena terbatasnya sumber air baku potensial.
“Masalahnya, tidak semua daerah atau kota mempunyai sumber air baku potensial, sehingga pasokan kita terbatas,” ujar Muhammad Tamzil, Kepala Dinas Cipta Karya Pemukiman dan Tata Ruang Jawa Tengah saat memberikan laporan sebelum pelaksanaan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Provinsi Jawa Tengah – DIY di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Selasa (15/11).
Menurutnya, permasalahan tidak tersedianya air minum di beberapa daerah terjadi karena beberapa faktor di antaranya masalah ledakan penduduk tidak sebanding dengan kapasitas air baku di wilayah setempat sehingga mempengaruhi pasokan air minum di setiap wilayah.
Faktor lainnya, lanjut Tamzil yakni biaya pengolahan air minum yang terlampau besar, sedangkan daya beli masyarakat masih rendah, sehingga tidak dapat terbebani biaya pengolahan secara menyeluruh, akibatnya pemerintah juga yang harus menombok.
Selain hal tersebut, dirinya menambahkan kelemahan lainnya yakni minimnya kemampuan pengelolaan pemerintah kabupaten/kota dan minimya pendapatan PDAM sehingga belum mampu mengembangkan sendiri. Karena itu solusi yang tepat yakni dengan membuat Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional yakni antarkabupaten/kota. “Selain mudah pengelolaannya, diharapkan dengan sistem terpadu semuanya menjadi lebih murah dan tidak ada kecemburuan,” imbuh Tamzil.

Setelah Boyolali, Klaten, dan Sragen kini giliran puluhan kepala desa beserta perangkat desa di Karanganyar yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Desa Nusantara (Parade Nusantara) mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa.

Desakan tersebut diwujudkan dengan mengirim surat berkop resmi Parade Nusantara Karanganyar. Mereka mengancam, jika tidak disahkan tahun 2011 ini, akan memboikot pelaksanaan program elektronik KTP 2012 dan pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara menyeluruh di Kabupaten Karanganyar.

“Kita belum turun ke jalan, karena saat ini masih menghormati Hari Jadi Kabupaten Karanganyar, dan semua sepakat akan memboikot e-KTP 2012 dan PBB,” ujar Wuryanto Ketua Parade Nusantara Karanganyar saat melakukan jumpa pers di sebuah warung makan di Karanganyar, Sabtu (12/11).
Selain desakan pengesahan RUU Desa, mereka juga menuntut alokasi dana bantuan desa atau block grant ditingkatkan menjadi 10 persen, umur kepala desa diperpanjang menjadi 65 tahun, serta periode kepala desa yang tidak terbatas terserah kepada rakyat yang memilih. “Kenapa harus dibatasi dua periode, semua itu yang memilih rakyat, kalau memang kepala desanya masih muda dan mumpuni kenapa tidak.

Pemilihan boikot e-KTP tersebut, sambung Wuryanto, didasari atas pertimbangan program tersebut merupakan program pemerintah pusat yang membutuhkan dana besar sekitar Rp 8-9 triliun.

“Anda mendengar sendiri, jika KTP elektronik tidak selesai 2012, Mendagri akan mundur. Itu poin kita,” tegas Wuryanto selaku Kepala Desa Dagen Kecamatan Jaten.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Parade Nusantara sekaligus Kepala Desa Sringin, Jumantono, Heru Langgeng P menegaskan desakan tersebut merupakan penagihan janji yang telah diucapkan SBY saat Konggres II Parade Nusantara di Surakarta 6 hingga 8 Juli 2009 tahun lalu. Beliau (SBY-red) dalam kongres tersebut berjanji akan mengesahkan UU Desa tersebut tahun 2011 ini. “Kita semua punya rekamannya, dan sekarang kita tagih janjinya,” tegas dia.

Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Karanganyar menggelar jalan sehat yang diikuti sekitar 1.000 peserta, Sabtu (12/11/2011) pagi. Kegiatan tersebut digelar untuk memeriahkan HUT ke-47 Hari Kesehatan Nasional (HKN).

Kepala DKK Karanganyar, Cucuk Heru Kusumo mengatakan, peringatan HUT ke-47 HKN ini bisa dijadikan momentum untuk menyehatkan masyarakat dan memasyarakatkan kesehatan.

“Bila kita terbiasa hidup sehat, maka dengan sendirinya kita nanti akan terdorong untuk selalu hidup sehat,” ujar Cucuk saat membuka jalan sehat di DKK Karanganyar.

Tiga rumah di Desa Dawung Kecamatan Matesih rusak parah terkena amukan angin puting beliung, Kamis (10/11) siang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.
Salah seorang saksi mata sekaligus korban, Parjo (40), menceritakan kejadian berlangsung cepat bersamaan dengan hujan gerimis yang terjadi di wilayah tersebut. “Kejadiannya cepat sekali, paling hanya lima menit, tetapi kencang banget,” ujarnya saat ditemui wartawan di rumahnya Dusun Bandungan RT 2 RW V Dawung, Kecamatan Matesih.
Peristiwa ini membuat atap rumah tiga warga rusak parah. Salah seorang korban, Sujarwo mengaku akibat angin tersebut atap rumah yang terbuat dari seng dan asbes terlepas dan terbang. “Dari sekitar 70 seng, paling sekarang hanya bersisa 20 saja,” ungkap dia.
Selain menerbangkan atap, dari pengakuan korban angin tersebut juga mengempaskan sebuah pesawat televisi yang diletakkan di ruang depan rumah. Tak hanya itu, dua unit sepeda motor yang diparkir juga rusak akibat tertimpa reruntuhan bangunan atap. “Kalau ditotal mungkin mencapai puluhan juta,” tutur dia.
Ketika dikonfirmasi, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karanganyar, Aji Pratama Heru Kristianto mengutarakan peristiwa angin puting beliung yang terjadi di wilayah Karanganyar telah mengakibatkan tiga rumah di dua dusun, yakni Bandungan dan Manjar rusak.
Dari taksiran petugas di lapangan, kata Heru, total kerugian diperkirakan mencapai sekitar Rp 6 juta. “Hanya satu yang rusak parah yakni di tempat rumah sekaligus pencucian mobil, selainnya tidak begitu parah,” imbuh dia.

Bupati Karanganyar, Rina Iriani menganggap sikap penolakan sejumlah pihak untuk mengenakan beskap pada peringatan Hari Jadi Kabupaten Karanganyar sebagai perilaku yang tak nasionalis.

Apa nanti kata leluhur kita jika mereka masih hidup. Memakai Beskap saja susah. Ati-ati lho, nek alam jowone lesu,” ujarnya di sela-sela pementasan Lomba Mode Show di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Kamis (10/11). Dirinya berkeyakinan, sejumlah orang atau profesi yang menentang dengan kebijakan tersebut hanyalah segelintir saja. Pasalnya masyarakat Karanganyar selaku masyarakat asli Jawa pasti merasa bangga memakai pakaian tradisi mereka. Sebelumnya, Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Karanganyar, Sarilan M Ali menganggap kebijakan pengenaan beskap terlalu memberatkan para pendidik di Bumi Intanpari.