Bagi para penggemar, pedagang, pemerhati keris dan juga kolektor senjata kuno khususnya keris sekarang memiliki tempat baru yang bisa dijadikan alternatif untuk menghilangkan dahaganya akan dunia perkerisan. Sekarang mereka bisa mengunjungi Museum Keris dan Fosil Padepokan Keris Brojobuwono. Museum yang baru di-launching Sabtu (26/5) malam itu terletak di Wonosari, Wonorejo , Gondangrejo, Karanganyar. Meski terbilang sebagai museum baru, tetapi koleksi keris mencapai lebih dari 300.
Keris-keris yang dikoleksi di Padepokan Keris Brojobuwono sebagian ditemukan pada tahun 2010 hingga 2011. Keris-keris yang tersimpan adalah keris yang tersohor di antara abad V SM hingga abad ke XVIII. Yang menarik dari Museum ini adalah pemrakarsa atau sesepuh padepokannya justru bukan berasal dari dunia yang berhubungan dengan benda-benda kuno. Melainkan dari ilmu kedokteran, yakni dokter kandungan. Dialah Bambang Gunawan.
Dalam sambutannya semalam Bambang mengatakan, jika kecintaannya pada keris bermula pada rasa penasarannya akan senjata nenek moyang itu. ”Sebelumnya saya hanya memiliki satu koleksi keris, dan kemudian saya ingin menambahnya lagi,” terang Bambang, kemarin. Bambang pun berusaha mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang keris. Dan rasa penasarannya itu pun yang akhirnya mempertemukannya dengan Basuki Teguh Yuwono.
”Dan saat itu saya berangkat ke Bali bersama istri saya, tetapi tidak untuk berlibur melainkan menemui beliau (Basuki),” katanya. Dari pertemuan itu, keduanya pun memiliki satu arah pemikiran yang sama dan keduanya pun sepakat mendirikan museum keris dan fosil. Disisi lain, setelah mendapatkan pengakuan dari Unesco Bambang pun berpikir, kebanggaan akan keris tidak hanya cukup dengan mengoleksinya saja. ”Melainkan bagaimana menciptakan keris-keris baru dengan pakem yang sama dengan pakem keris zaman dulu,” terangnya.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karanganyar berencana memulai konversi guru SMA dan SMP menjadi guru SD pada tahun ajaran baru mendatang. Alasannya, selain berpegang pada SKB Lima Menteri, langkah ini adalah yang paling tepat untuk menutup kekurangan guru SD di Karanganyar. Disdikpora semakin optimistis, ketika pihaknya mendapatkan sambutan positif dari pimpinan dewan, dalam pertemuan yang digelar Kamis (24/5).

“Pengonversian ini memang harus dilakukan, untuk menutup kekurangan guru SD  yang terjadi di seluruh Kecamatan di Karanganyar,” terang Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Disdikpora, Agus Hariyanto, kemarin.  Selain itu, keputusan ini mengacu pada SKB lima menteri nomor Nomor 5 tahun 2011 tentang Penataan Guru PNS.

Agus menilai, pengonversian ini sebagai langkah yang tepat dibandingkan mengangkat PNS baru lagi. Terlebih, selama ini APBD Karanganyar sebagian besar habis untuk gaji pegawai. Sementara itu, berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Karanganyar masih kekurangan tenaga guru SD sebanyak 435 orang.

Sedangkan di tingkat SMP justru terjadi kelebihan mencapai 436 orang dan 44 orang untuk tingkat SMA. “Kalau di tingkat SMP dan SMA masih kelebihan guru, masak harus melakukan pengangkatan tenaga didik baru lagi,” terangnya.

Ditambahkan Agus, ada tiga alternatif pengonversian. Antara lain pemindahan antarsatuan pendidikan, antarjenjang pendidikan dan lintas kabupaten. Tetapi, alternatif itu nantinya akan dikonsultasikan dengan pemerintah pusat terlebih dahulu.

Meski masih batas wacana, Agus optimistis pengonversian ini bisa dilaksanakan. Terlebih saat dipanggil oleh anggota DPRD, Kamis (24/5) kemarin, pengonversian ini juga mendapatkan sambutan positif. Tetapi, Agus pun tidak menampik, pengonversian ini akan berdampak pada nasib guru honorer. “Kalau masalah guru honorer itu kan sebenarnya tidak terikat langsung dengan Disdikpora, tetapi kebijakan sekolah. Dan sejak 2005 lalu sudah tidak diperbolehkan adanya pengangkatan guru honorer,” terangnya.

Kabupaten Karanganyar akan melakukan Launching Car Free Day (CFD), Minggu (3/6). Launching nanti dipastikan bakal dipadati oleh warga, karena semua PNS di Karanganyar di wajibkan untuk meramaikan CFD pertama di Karanganyar ini.

Kepala Dishubkominfo Karanganyar, Nunung Susanto mengatakan bahwa beberapa waktu lalu pihaknya sudah menemui  seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemkab dan meminta agar para pegawainya ikut memeriahkan CFD.

Selain PNS, launching CFD rencananya bakal diikuti oleh 800 masyarakat Lanjut Usia (Lansia). Tidak hanya itu, Pemkab pun juga sudah menyiapkan empat instruktur senam yang bakal ditempatkan di empat titik terpisah sepanjang jalan bebas kendaraan tersebut.

Nunung juga mengatakan persiapan untuk launching CFD ini juga telah final. Pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan sejumlah SKPD yang nantinya terlibat dalam pelaksanaan CFD. “Kalau persiapannya sudah 100 persen, saat ini tinggal menunggu persetujuan akhir dari Bu Bupati (Rina Iriani-red),” tandas Nunung.

Sementara, sosialisasi pelaksanaan CFD ini  jugasudah dilaksanakannya mulai dari tingkat Kecamatan hingga RT dan RW. Nunung berharap CFD perdana yang bakal dimulai pukul 05.00 hingga pukul 09.00 WIB ini dapat berlangsung meriah. Pihaknya tidak membatasi para pedagang yang ingin berjualan di sepanjang jalan yang digunakan sebagai kawasan CFD.

“Hanya saja mereka tidak boleh menggunakan kendaraan bermotor, dan diperbolehkan berjualan hingga pukul 09.00 WIB saja, selanjutnya biar Satpol PP yang bertindak,” katanya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, melakukan kunjungan kerja ke kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Karanganyar, Selasa (22/5). Kunjungan kerja DPRD Kendal ini dipimpin oleh Ketua Komisi A DPRD Kendal, Sakdullah.

Menurut Sakdullah, kunjungan kerja yang dilakukan DPRD Kabupaten Kendal ini untuk mempelajari pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar. “Kami mau melihat pelayanan publik yang ada  di Karanganyar,” jelas Sakdullah. Dia menjelaskan bahwa pihak DPRD Kabupaten Kendal memilih Kabupaten Karanganyar dikarenakan pelayanan publik di Karanganyar sudah maju dan dinamis.

“Katanya di sini sudah lebih dinamis dan maju. Karena ini baru katanya, kami ingin membuktikan apakah benar seperti itu,” tambah Sakdullah. Sakdullah menjelaskan sebelum ke Karanganyar, pihaknya juga telah melakukan kunjungan ke Solo. Dalam kesempatan ini, Sakdullah dan rombongan DPRD Kabupaten Kendal melihat-lihat mobil-mobil pelayanan publik yang ada di Setda Karanganyar. Mobil pelayanan yang dilihat di antaranya adalah mobil pelayanan pembayaran pajak bumi dan bangunan, pelayanan air sehat, dan pelayanan perlindungan tenaga kerja.

DPRD Karanganyar mendesak agar Pemkab Karanganyar melakukan pembatasan keberadaan toko moderen yang beroperasi 24 jam. Pasalnya, dikhawatirkan dapat mematikan para pedagang pasar tradisional.

Ketua DPRD Karanganyar, Sumanto, mengatakan saat ini, toko modern yang beroperasi 24 jam menjamur di wilayah Bumi Intanpari. Apalagi jarak antara toko modern dengan pasar tradisional cukup dekat. Sehingga, dapat merugikan pedagang pasar tradisional. “Toko moderen yang beroperasi 24 jam harus segera ditertibkan. Kasihan para pedagang pasar tradisional yang tak bisa mengimbanginya.

Menurutnya, pendirian toko moderen tersebut segera dibatasi karena sudah menyebar di seluruh wilayah Karanganyar. Padahal sesuai Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terdapat tiga kecamatan yang menjadi zonasi pendirian toko moderen yakni Colomadu, Karanganyar dan Jaten.

Pihaknya akan memanggil instansi terkait yakni Disperindagkop Karanganyar dan BPPT Karanganyar untuk membahas permasalahan itu. “Jelas saja, kondisi ini sangat merugikan pedagang pasar tradisional. Jika dibiarkan maka seluruh pasar tradisional akan tutup karena kalah bersaing.

Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) dan UMKM Karanganyar, Sundoro, menjelaskan pihaknya tengah menggodok draft peraturan bupati (perbup) tentang pendirian toko modern. Dalam draft perbup itu, jam operasional toko modern dibatasi hingga pukul 21.00 WIB setiap hari.

Pihaknya akan segera mengundang para stakeholder terutama dari pengusaha toko modern dan kalangan Dewan untuk membahas pembatasan pendirian toko modern. Intinya, Pemkab berkomitmen akan melindungi para pedagang tradisional.

“Kecuali hari Sabtu dan Minggu jam operasionalnya diperpanjang hingga pukul 22.00 WIB. Kami sedang menyusun draft perbup-nya untuk membatasi pendirian toko modern,”tuturnya.

Dewan Pendidikan Kabupaten Karanganyar mengadakan sosialisasi Delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar, Senin (21/5). Sosialisasi SNP tersebut diikuti sekitar 125 ketua komite sekolah di Karanganyar.
Ketua Panitia sosialisasi 8 SNP, Sugiarso, menyatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan agar sekolah memiliki wawasan seputar SNP. Menurutnya dengan memiliki wawasan seputar SNP maka mutu sekolah pun dapat ditingkatkan. “Pendidikan itu merupakan never ending process. SNP tersebut menjadi acuan penilaian dari Badan Standardisasi Pendidikan,” jelas Sugiarso, Senin (21/5).
Sementara itu Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Karanganyar, Tjuk Susilo mengatakan dengan sosialisasi diberikan kepada komite sekolah, karena komite sekolah adalah pemangku kepentingan dalam pendidikan.
“Komite sekolah/madrasah berperan bersama-sama kepala sekolah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan Dewan Pendidikan punya kewajiban untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan komite sekolah terkait hal-hal seperti ini,” jelas Tjuk, Senin (21/5).
Tjuk menjelaskan bahwa SNP tersebut berisi terkait standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana da prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan pendidikan. “SNP itu nantinya berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan. Ini untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Kalau mutu pendidikan terjamin, itu menjadi usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak bangsa lebih bermartabat,” jelas Tjuk.
Perwakilan Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Untung Budiarso, menilai bahwa standardisasi tersebut harus sama. Ia menjelaskan bahwa setiap fasilitas, kurikulum, dan sumber daya manusia harus memiliki kualitas yang sama.
“Semuanya harus sama, tidak boleh ada yang berbeda. Semua yang di pusat dan daerah harus sama. Komite sekolah harus bisa bersikap lentur agar bisa terus berguna ke depannya,” jelas Untung, Senin (21/5).

Sebanyak delapan orang mahasiswa asal Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dilantik menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sukoharjo Komisariat Ahmad Dahlan I di Desa Karangrejo, Kerjo, Karanganyar, Minggu (20/5). Sebelumnya ada 13 orang yang mendaftar untuk mengikuti pelatihan kaderisasi HMI tersebut.
Ketua Umum HMI Komisariat Ahmad Dahlan I, Agus Salim Nasution mengatakan bahwa tidak semua anggota baru yang dilantik telah lulus Latihan Kader (LK) I. “Dari delapan orang yang kami lantik, hanya ada enam orang yang lulus. Sisanya, 2 orang lagi lulus bersyarat,” jelas Agus, Minggu (20/5). Agus menjelaskan bahwa acara Pelatihan Kader tersebut diadakan selama empat hari dari Kamis –  Minggu (17-20/5). Dengan pelatihan tersebut,  diharapkan semangat intelektualitas para mahasiswa yang bergabung di HMI bisa semakin berkembang. “Kami mencoba menumbuhkan semangat intelektualitas di jiwa para kader HMI,” tambah Agus.
Dalam acara LK I tersebut para anggota baru HMI diajarkan mengenai materi-materi yang berhubungan dengan HMI. “Mereka mendapatkan pengetahuan tentang sejarah HMI, konstitusi HMI, manajemen kepemimpinan organisasi, dan Nilai Dasar Perjuangan HMI. Selain itu mereka juga kami berikan materi seputar filsafat ilmu dan ilmu hukum,” terang Agus.  Pelatihan Kader ini ditutup Minggu (20/5) sore kemarin. Para peserta yang merupakan mahasiswa UMS angkatan 2010 tersebut diantar pulang ke kampus dengan menggunakan mobil Dalmas Polresta Surakarta.

Sebanyak 71 Kepala Desa (Kades) se- Kabupaten Karanganyar menerima Alokasi Dana  Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Jumat (18/5). Alokasi dana tersebut merupakan alokasi tahap pertama dari dua tahapan yang akan diberikan.
Asisten I Sekretaris Daerah (Sekda) Karanganyar, Any Indrihastuti, selain penyerahan ADD, para kepala desa juga akan diberikan pengarahan terkait penggunaan dan pelaporan ADD. “Kami mengharapkan adanya peningkatan tertib administrasi dari penggunaan hingga pelaporan. Tahap pertama ini akan dicairkan 60 persen, sisanya akan dicairkan pada tahap kedua. Nanti akan digunakan sistem transfer antar rekening di Bank Jateng,” ujar Any, Jumat (18/5).
Ani menyatakan belum semua desa mendapatkan dana ADD tahap pertama ini. “Sampai saat ini baru ada 71 desa yang dapat menerima ADD. 91 desa masih menyusul, karena masih harus diverifikasi terkait persyaratan.,” jelas Any.
Sementara itu, Bupati Karanganyar, Rina Iriani, menyampaikan agar setiap camat memfasilitasi Kades dalam pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Ia juga menekankan kepada setiap Kades untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPPD). “Kades punya kewajiban membuat LPPD. Itu nanti akan diserahkan kepada camat. Nanti camat yang akan melaporkan kepada bupati,” jelas Rina, Jumat (18/5).
Terkait akan adanya 51 Kades yang akan berakhir masa jabatannya di bulan Desember nanti, Rina meminta agar keuangan pemerintah desa di audit. “Saya minta tiga bulan sebelum berakhir masa jabatan, para Kades di audit terlebih dahulu. Supaya nanti tidak memiliki hutang. Kalau maju lagi di Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) jadi lebih tenang,” jelas  Rina.

Tiga kantong parkir disiapkan selama pelaksanaan Car Free Day (CFD) di Jl Raya Lawu, Karanganyar yang direncanakan pada Minggu (3/6/2012).

Ketiga titik kantung parkir tersebut masing-masing di depan SD Papahan, depan Hotel Tamansari dan di sekitar warung makan Mbok Siwaluh.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Karanganyar, Nunung Susanto melalui Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional, Joko Mulyono mengatakan pihaknya tengah melakukan survei untuk menginventarisir segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan CFD.

“Kami melakukan survei pelaksanaan CFD termasuk titik parkir, penataan PKL dan pengalihan arus lalu lintas,” katanya  belum lama ini.

Kegiatan CFD Karanganyar dilaksanakan di Jl Raya Lawu mulai dari perempatan Papahan hingga perempatan warung makan Mbok Siwaluh. Tiga kantung parkir itu berada di sisi utara jalan sehingga penataan kendaraan bermotor dapat lebih teratur. “Pelaksanaan CFD berlangsung selama empat jam mulai pukul 05.00 WIB – 09.00 WIB,” ujar dia.

Mengenai pengalihan arus lalu lintas, Joko menjelaskan arus lalu lintas dari arah Jaten akan dialihkan menuju arah utara atau selatan. Kendaraan besar seperti truk dan bus diminta menuju arah Pabrik Gula (PG) Tasikmadu. Sementara arus lalu lintas kendaraan bermotor pribadi dialihkan menuju jalan-jalan alternatif. “Begitu juga arus lalu lintas dari arah Tawangmangu akan dialihkan menuju Ring Road dan Lalung,” ujar dia.

Sementara Kepala Seksi Ketentraman Masyarakat Satpol PP Karanganyar, Bina Febrianto menjelaskan ada dua metode penataan PKL selama pelaksanaan CFD yakni terpusat dan menyebar. Penataan PKL terpusat dilakukan di Alun-Alun sementara metode menyebar dilakukan di sepanjang jalan kegiatan CFD.

Sekitar 200 orang pedagang sayur  keliling di Karanganyar mendapatkan bantuan berupa bronjong dan jaket. Bantuan tersebut diberikan oleh PT. East West Seed Indonesia (Ewindo) bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Rabu (16/5). PT Ewindo adalah perusahaan benih sayuran yang menyediakan produk dan pelayanan untuk meningkatkan pendapatan petani.
Direktur Sales dan Marketing PT. Ewindo, Afrizal Gindow mengatakan bantuan yang diberikan kepada pedagang sayur keliling itu untuk mempererat dan meningkatkan pelayanan PT Ewindo kepada masyarakat. Selain memberikan bantuan materi, nantinya PT Ewindo juga akan memberikan pelatihan pemanfaatan lahan pekarangan.
“Pedagang sayur keliling ini menjadi ujung tombak kami. Dengan adanya mereka, produk sayuran bisa sampai kepada konsumen. Selain bisa menjual sayuran yang mereka ambil dari petani. Kami berharap para pedagang sayur keliling ini nantinya juga bisa menjual sayur hasil panen mereka sendiri,” ungkapnya.
Afrizal berharap dengan adanya perhatian kepada pedagang sayur ini, perusahaannya juga bisa ikut menyukseskan program pemerintah untuk menata kembali impor sayur. “Kami mencoba membuka peluang agar sentra-sentra produksi sayuran di daerah meningkatkan produksinya,” tambah Afrizal.
Sementara itu Bupati Karanganyar, Rina Iriani mengaku mendukung program yang di jalankan oleh PT Ewindo. “Saya sangat mendukung jika ada perusahaan yang mau membangun masyarakat Karanganyar. Itu berarti ikut menyejahterakan rakyat,” jelas Rina.
Rina juga menyampaikan kepada para pedagang sayuran agar segera membentuk Koperasi. Menurutnya dengan adanya koperasi para pedagang bisa lebih mandiri dan sejahtera. “Saya ingin mengangkat para pedagang sayuran keliling. Saya tidak mau para pedagang dianggap lemah.